DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.bahwa menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) Jis Undang 1957 (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, bahwa untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya; bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 omor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya; dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Pemberdayaan Undang Dasar Negara Republik 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah Tahun 1956 Nomor 21 Tahun (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 Undang Nomor 58 Tahun 1958 2 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban 3 Kekerasan;
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
9.Perlindungan perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, 4 kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
10.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
11.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
12.Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
13.Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
14.Focal Point Pengarutamaan Gender adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15.Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
16.Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
17.Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
18.Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
19.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.
20.Keadilan Gender adalah perlakuan adil terhadap perempuan dan laki- laki, sehingga kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
21.Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 5 anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
27.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
28.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
b.kesetaraan dan keadilan gender;
c.non-diskriminasi;
d.kearifan lokal;
e.kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
f.penegakan dan kepastian hukum; dan
g.Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak di daerah;
b.mencegah terjadinya tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
c.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
d.melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
e.memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
f.menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a.peningkatan kualitas hidup perempuan;
b.perlindungan perempuan dan anak;
c.peningkatan kualitas keluarga; 6
d.sistem data gender dan Anak;
e.pemenuhan hak Anak;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pembiayaan.

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
1. a.menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. c.membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. d.meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang;
  1. 1.politik;
  2. 2.hukum;
  3. 3.sosial; dan
  4. 4.ekonomi.
5. e.menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
(2)Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 8

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender diseluruh OPD, dibentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah. 7
(2)Anggota pokja Pengarusutamaan Gender adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
(3)Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah dan Kepala OPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah.
(4)Pembentukan pokja Pengarusutamaan Gender Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing OPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, dan Wali Nagari;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
e.menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan pengarusutamaan gender kepada Bupati;
h.menyusun profil Gender Daerah;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimasing-masing OPD;
j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
k.menyusun rencana aksi daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point dimasing-masing OPD.

Pasal 10

(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
(2)Rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
1. a.pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c.bahwa menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) Jis Undang 1957 (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, bahwa untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya; bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 omor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya; dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Pemberdayaan Undang Dasar Negara Republik 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah Tahun 1956 Nomor 21 Tahun (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 Undang Nomor 58 Tahun 1958 2 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban 3 Kekerasan;
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
9.Perlindungan perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, 4 kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
10.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
11.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
12.Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
13.Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
14.Focal Point Pengarutamaan Gender adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15.Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
16.Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
17.Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
18.Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
19.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.
20.Keadilan Gender adalah perlakuan adil terhadap perempuan dan laki- laki, sehingga kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
21.Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 5 anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
27.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
28.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
b.kesetaraan dan keadilan gender;
c.non-diskriminasi;
d.kearifan lokal;
e.kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
f.penegakan dan kepastian hukum; dan
g.Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak di daerah;
b.mencegah terjadinya tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
c.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
d.melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
e.memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
f.menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a.peningkatan kualitas hidup perempuan;
b.perlindungan perempuan dan anak;
c.peningkatan kualitas keluarga; 6
d.sistem data gender dan Anak;
e.pemenuhan hak Anak;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pembiayaan.

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
1. a.menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. c.membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. d.meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang;
  1. 1.politik;
  2. 2.hukum;
  3. 3.sosial; dan
  4. 4.ekonomi.
5. e.menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
(2)Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender diseluruh OPD, dibentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah. 7
(2)Anggota pokja Pengarusutamaan Gender adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
(3)Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah dan Kepala OPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah.
(4)Pembentukan pokja Pengarusutamaan Gender Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing OPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, dan Wali Nagari;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
e.menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan pengarusutamaan gender kepada Bupati;
h.menyusun profil Gender Daerah;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimasing-masing OPD;
j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
k.menyusun rencana aksi daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point dimasing-masing OPD.

Pasal 10

(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
(2)Rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
1. a.pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah.