Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 128
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 omor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya; dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Pemberdayaan Undang Dasar Negara Republik 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah Tahun 1956 Nomor 21 Tahun (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1957 Undang Nomor 58 Tahun 1958 2 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I
Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
Peraturan Daerah ini bertujuan:
Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:
6
BAB II PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
BAB II
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
Dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Bagian Ketiga Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah
7
Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
Membuka PDF…