DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 180

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah. Kegiatan usaha PT.BPR Samudera meliputi: a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; e. membantu pemerintah daerah dalam opimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. membantu pemerintah nagari melaksanakan fungsi pemegang kas nagari dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan nagari adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal dasar PT. BPR Samudera ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan masyarakat daerah akan jasa perbankan semakin meningkat sehingga dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah berupa Bank Perkreditan Rakyat mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi; ©
c.bahwa.demi mencapai kepastian hukum terhadap pelaksanaan .penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Samudera yang telah menjadi pemegang saham mayoritas dengan persentase melebihi 51% (lima puluh satu persen) saham, sesuai ketentuan Pasal 339 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahaan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Samudera, perlu dilakukanperubahaan bentuk badan hukum perseroan terbatas bank perkreditan rakyat samudera menjadi perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Dipindai dengan CamScannere

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat : 1. 2 Dipindai dengan CamScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. 4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera yang selanjutnya disebut PT. BPR Samudera adalah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaa tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Direksi adalah Organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda, serta mewakili Perseroda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar.
12.Komisaris adalah Organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 3 Dipindai dengan CamScannere pengurusan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR. 14.Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
15.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
16.Saldo Laba yang positif adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.
17.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. 18.Insolvensi adalah ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta.
19.Satu tahun kalender adalah satu tahun masehi.
20.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja.

Pasal 2

. BPR Samudera diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.“hrm mo ao fy

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PT. BPR Samudera meliputi: nama dan tempat kedudukan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dan saham; organ perseroan; pengelolaan; pembinaan dan pengawasan rencana bisnis, rencana kerja, dan laporan tahunan; kewenangan Pemerintah Daerah; dan pembubaran. om mo Ao op 4 Dipindai dengan CamScannere

Pasal 4

Maksud dari Pendirian PT. BPR Samudera adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

a.sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan perseroan daerah yang mendapatkan investasi dari Pemerintah Daerah;
b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi berjangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu;
c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangja waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan
e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengaturan PT. BPR Samudera bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
c.meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah.
(2)Perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama PT. BPR Samudera.
(3)PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
(4)PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor layanan lainnya sesuai denga ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaan kegiatan usaha mempunyai logo sebagai tanda pengenal atau identitas perusahaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT.BPR Samudera meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; 5 Dipindai dengan CamScannere melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam opimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.membantu pemerintah nagari melaksanakan fungsi pemegang kas nagari dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan nagari adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BPR Samudera didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal dasar PT. BPR Samudera ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham.
(2)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal pada PT. BPR Samudera dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Jumlah penyertaan modal pada PT. BPR Samudera terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.445.650.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.554.350.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Isi peraturan

Teks180PDFHirarki

Memuat teks peraturan…