Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera yang selanjutnya disebut PT. BPR Samudera adalah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaa tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Direksi adalah Organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda, serta mewakili Perseroda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar.
12.Komisaris adalah Organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 3 Dipindai dengan CamScannere pengurusan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.
14.Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
15.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
16.Saldo Laba yang positif adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.
17.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
18.Insolvensi adalah ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta.
19.Satu tahun kalender adalah satu tahun masehi.
20.Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja.