DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal 4. Penanaman Modal 5. Bidang Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal 6. Pelayanan Penanaman Modal 7. Ketenagakerjaan 8. Lokasi Usaha Penanaman Modal 9. Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 10. Fasilitas Penanaman Modal 11. Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro dan Koperasi 12. Kerjasama Penanaman Modal 13. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 14. Peran Serta Masyarakat 15. Penyelesaian Sengketa 16. Sanksi 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, perlu diatur kebijakan dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 4 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
25.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
26.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
27.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
28.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
29.Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
30.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Pasilitas Penanaman Modal;
31.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
32.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan; 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dangan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
7.Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebahagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun bermitra dengan penanam modal dalam negeri. 6
13.Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun diluar negeri.
14.Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pesisir Selatan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
15.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.Izin lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai Izin pemindahan hak dan untuk mengunakan lahan tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
17.Lokasi usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat .
18.Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19.Badan Hukum adalah perkumpulan orang- orang yang mengadakan kerja sama membentuk badan usaha dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. .
20.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
21.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
22.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang warga/penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atau badan hukum koperasi di keluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang berwenang dan memiliki kantor yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan.
23.Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang–undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas–luasnya,
24.UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
25.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan ini.
26.Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
27.Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasaan usaha, khusus untuk sektor industri.
28.Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk 7 persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist).
29.Pendaftaran adalah proses, cara perbuatan mendaftarkan, mencatat nama, alamat,jenis kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal.
30.Pendaftaran Penanaman modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
31.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
32.Non Perizinan segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33.Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di Daerah.
34.Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
35.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal, sesuai ketentuan perundang- undangan.
36.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
37.Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan/pemberitahuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia bagi Badan Hukum Perseroan Terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
38.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
39.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
40.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025 perlu ditinjau kembali
41.Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
42.Masyarakat adalah masyarakat Pesisir Selatan.
43.Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.
44.Daya saing adalah kemampuan dalam mengembangkan usaha dengan pertumbuhan yang meningkat. 8

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.transparansi;
c.kebersamaan;
d.berkelanjutan;
e.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
f.akuntabilitas;
g.perlakuan yang sama;
h.orientasi wawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk :

a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
b.terciptanya lapangan kerja;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.mengolah potensi ekonomi potensial menjadi potensi ekonomi real dengan menggunakan dana baik berasal dari investor dalam negeri maupuan luar negeri;
e.mendorong perekonomian kerakyatan;
f.meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan
g.mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi investor;
2. b.meningkatkan daya saing daerah; dan
3. c.mempercepat proses penanaman modal di daerah.
(2)Penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dimana Pemerintah Daerah harus mampu :
1. a.memberikan perlakukan yang sama bagi setiap penanam modal;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan bagi setiap penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan perlindungan bagi unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dinyatakan ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk RUPMD.
(4)RUPMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 9

BAB IV

PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan informasi terkait bidang usaha yang akan dan sedang dijalankan;
c.pelayanan dalam rangka bidang usaha yang akan dijalankan dan sedang dijalankan; dan
d.berbagai kemudahan fasilitas dalam penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal wajib untuk :

a.menerapkan prinsip azas -azas tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c.membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan;
d.menghormati budaya dan kearifan lokal daerah disekitar lokasi penanaman modal;
e.melakukan kemitraan dengan UMKM; dan
f.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

a.menjamin ketersediaan modal penanaman modal yang bersumber dari sesuatu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
b.menjaga kelestarian lingkungan hidup daerah lokasi penanaman modal;
c.menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan daerah;
d.menyelesaikan segala bentuk kewajiban dan kerugian atas penghentian secara sepihak penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan; dan
e.menjaga kondisi perekonomian yang sehat dan berdaya saing di daerah.

Pasal 8

(1)Badan usaha penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan/atau usaha perorangan.
(2)Khusus bagi Penanaman modal asing diwajibkan berbentuk berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
(3)Penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan:
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; 10
2. b.membeli saham;
3. c.melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas Indonesia; dan
4. d.cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

BIDANG USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Pasal 9

(1)Seluruh bidang usaha terbuka dalam rangka penanaman modal kecuali dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha yang menjadi unggulan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal.
(3)Bidang usaha unggulan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)DPMPPTSP menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan penanaman modal.
(2)Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan perizinan; dan
2. b.pelayanan fasilitas penanaman modal.
(3)Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam sistem PTSP di bidang Penanaman Modal Daerah.
(4)Pelayanan penanaman modal di proses secara sistem elektronik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…