DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah efektifnya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Inspektorat Kabupaten Pinrang, sehingga penyelenggaraan pengawasan dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 23). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat;
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Administrasi dan Umum;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Lampiran X diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang, Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 24 Juni 2015 BUPATI PINRANG, ASLAM PATONANGI Diundangkan di Pinrang pada tanggal 24 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, SYARIFUDDIN SIDE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN : 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menindaklanjuti ketentuan tersebut telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut diatur susunan organisasi lembaga teknis daerah diantaranya : Badan, Kantor, Inspektorat, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana dalam ketentuan peralihannya mengamanahkan bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus, sehingga dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sehubungan dengan efektifnya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD), maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Inspektorat sehingga penyelenggaraan pengawasan dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 32

Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 405 LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR : 3 TAHUN 2015 TANGGAL : 24 JUNI 2015 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BUPATI PINRANG, ASLAM PATONANGI INSPEKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…