DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara terbuka, bersih dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
c.bahwa kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah adalah hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk turut serta berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Transparansi, Partisispasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2003 Nomor 10);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Pinrang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
8.Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
9.Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperan serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
10.Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
12.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
13.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14.Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
15.Komisi Informasi Daerah adalah Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik.
16.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
17.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
19.Pembangunan Daerah adalah upaya yang terencana yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pinrang dan tujuan berbangsa dan bernegara.
20.Media adalah Lembaga dan atau sarana dan prasaran yang digunakan dalam memberikan atau menerima serta penyebar luasan informasi.
21.Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka, grafik, maupun audiovisual.
22.Hari adalah hari kerja.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1)Transparansi, partisipasi dan akutabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas keterbukaan, kepentingan umum, memiliki kepastian hukum dan kesamaan hak.
(2)Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
(3)Keseimbangan dalam pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akutabilitas dilakukan atas dasar prinsip kesimbangan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adalah :

a.untuk memenuhi hak dasar masyarakat terhadap akses informasi publik yang benar, jujur, akuntabel, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.meningkatkan peran serta masyarakat untuk memberi konstribusi di dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan;
c.mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, demokratis, akuntabel dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
d.mewujudkan komunikasi yang harmoni dan sinergitas antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
e.meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; dan
f.mendorong penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Pasal 4

(1)Sasaran transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :
1. a.terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab;
2. b.terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. c.meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
5. e.tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
6. f.meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
7. g.meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2)Keseimbangan dalam pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akutabilitas dilakukan atas dasar prinsip kesimbangan hak dan kewajiban.
(3)Akuntabilitas dalam pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

(1)Ruang lingkup pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. a.aksesibilitas transparansi informasi publik;
2. b.aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
3. c.aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menerapkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
3. c.aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
4. d.sarana dan prasarana yang memadai;
5. e.budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
6. f.budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
7. g.sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematik, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

Transparansi dalam pengelolaan pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Huruf c adalah penyediaan informasi pengelolaan pembangunan yang meliputi keseluruhan proses persiapan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, Pengawasan /pengendalian serta pelaporan dan evaluasi

BAB IV

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

(1)Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
(2)Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara: 1) mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; 2) memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan 3) menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan informasi publik.
2. b.pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, dengan cara :
  1. 1.membuat basis data yang lengkap dan akurat;
  2. 2.mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
  3. 3.melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;
  4. 4.menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
  5. 5.mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat mempunyai hak atas informasi publik yang berdampak luas terhadap masyarakat.
(2)Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mendapatkan informasi yang benar dari penyelenggara pemerintahan daerah dan/atau mengakses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. b.mengetahui, melihat dan memperoleh informasi publik;
3. c.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
4. d.mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
5. e.menyebarluaskan informasi publik; dan/atau
6. f.mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 9

Masyarakat sebagai pengguna informasi publik wajib :

a.menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Pasal 10

(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak :
1. a.menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
(3)Informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
1. a.informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
2. b.informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
4. d.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
5. e.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
6. f.Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…