DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 8 1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 8 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
6.Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 4 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang = Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2 0 1 0 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ; 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3); 1 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmrnan dan/ a tau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atauj sistem elektromagnetik lainnya.
7.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjangjaringan telekomunikasi yang desain/bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 1 1 . Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas penggunaan jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 1 2 . Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 1 4 . Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 1 5 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ ataubukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang undangan Retribusi Daerah.
19.Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. J

(5)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian dan jarak tempuh menara.
(6)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;
4. d.biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker / segel/ cat sebagai atribut pada Menara Telekomunikasi;
5. e.alat tulis kantor; dan
6. f.biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(7)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan standar biaya yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 9

( 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 1 1 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun setelah terbitnya SKRD.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. J B A B X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 1 3 ( 1 ) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

( 1) Pembayaran retri busi yang teru tang harus dilunasi sekaligus.

(2)Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 1 5 ( 1 ) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

( 1 ) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 17

( 1 ) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 18

( 1 ) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwajangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. J

Pasal 19

( 1 ) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

( 1 ) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENAGIHAN

Pasal 22

( 1 ) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.

(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. J

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 8 1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 8 1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
6.Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 4 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang = Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2 0 1 0 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 1 ) ; 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3); 1 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmrnan dan/ a tau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atauj sistem elektromagnetik lainnya.
7.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjangjaringan telekomunikasi yang desain/bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 1 1 . Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas penggunaan jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 1 2 . Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 1 4 . Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 1 5 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ ataubukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang undangan Retribusi Daerah.
19.Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. J

(5)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian dan jarak tempuh menara.
(6)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;
4. d.biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker / segel/ cat sebagai atribut pada Menara Telekomunikasi;
5. e.alat tulis kantor; dan
6. f.biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(7)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan standar biaya yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 9

( 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 1 1 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun setelah terbitnya SKRD.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. J B A B X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAANPEMBAYARAN

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 1 3 ( 1 ) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

( 1) Pembayaran retri busi yang teru tang harus dilunasi sekaligus.

(2)Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 1 5 ( 1 ) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 17

(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 18

( 1 ) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwajangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. J

Pasal 19

( 1 ) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(2)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENAGIHAN

Pasal 22

(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. J