DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2018

Nomor: 02
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB V UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA BAB VII KETENTUAN DAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. BABI KETENTUAN UMUM • - Pasal I Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2.Bupati adalah Bupati Pinrang.
3.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui eekretarts daerah.
4.Pemerintahan Deaa adalah penyclenggaraan uruean pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemcrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.Pemerintah Deea adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Deea.
6.Kepala peee adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugae dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Deaanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Desa adalah unsur surl yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadaht dala.m Selrretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Dean dalam pelakeanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kcwilayahan J
8.Hari adalah hari kerja.
9.Putusa.n Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengaduan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebaa atau lepas dari eegala tuntutan. IO Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya a tau keadaannya berdasarkan bukt1 permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11.Terdakwa adalah seorang tcrsangka yang dituntut, dipenksa dan diadili di pcngadilan.
12.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pcngadilan yang tclah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT CESA Bagian Kesa.tu Persyaratan Pcngangkatan

Pasal 2

(I) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Oesa dari warga Desa yang tclah memenuhi pcrsyaratan umum dan khusua.

(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah sebaga1 benkut:
1. a.berpendidikan paling rcndah eekcleh menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua pu\uh) tahun sampai dengan 42 (empat pu\uh dua) tahun; dan
3. c.mcmenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Pereyaratan Khusua sebagaimana dimakaud pada ayat j!J adalah persyaratan yang bcre.ifat khusua dcngan memperhatikan hak asal usu\ dan nilai sosial budaya masyarakat setcmpat dan syarat lainnya. Pa,aJ 3 Kelengkapan persyaratan adminiat.raai eebagaime.na dimakaud dalam Pasal 2 ayat (2) hurufc, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tande. Penduduk atau surat kctcrangan tanda pcnduduk;
2. b.surat pemyataan bertakv,ra kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dsbuat oleh yang bcrsangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.surat pcmyataan memegang tcguh dan mengamalkan Pancaaila, Undang- Undang Daaar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempcrtahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal [ka, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bcrmaterai cukup;
4. d.ijazah pendid.ikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang bcrwenang;
5. c.akte kelahiran atau surat ketcrangan kenaJ lahir;
6. f.surat kcterangan bcrbadan schat dari puskesmas atau pctugas kcsehatan yang bcrwenang; dan g surat pcrmohonan menjadi Perangkat Oeaa yang dibuat oleh yang bcrsangkutan di atas kcrtas s,cgel atau bcrmaterai cukup bag! pcrangkat Deaa yang diproses melalui pcnjaringan dan penyaringan. J

Pasal 4

(1)Pengangkatan Perangkat Desa drlakeanakan melalur mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa membentuk 'Nm yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal eeorang anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyanngan calon Perangkat Desa yang dilakukan o\eh Tim;
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakaanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjanngan dan penyaringan baka1 calon Perangkat Desa paJing kurang 2 {dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat,
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.rekomendasi yang d.iberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditcntukan;
7. g.dalam ha! Camat memberikan persenuuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.da1am hal rekomendasi Carnat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyanngan kembali calon Perangkat D<M.
(2)Ketentuan jebrh tanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pe.da ayat (II huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagru terpidana yang diancam dengan pidana penjara paJing singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan letap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar iarangan sebagai penmgkat desa..
(4)Pemberhentian Perangkal Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) huruf a, dan hurur b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. J ·-
(5)Pcmberhcntian Pcrangkat Desa seba88-imana dimaksud pad a ayat (I) huruf c W8Jib d1konsultas1kan tcrlcbih dahulu kcpada Camat.
(6)Rckomcndasi tcrtulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (SJ dulasarkan pada persyaratan pemberhcntian perangkat Desa
(2)Pcmbcrhcntian scmcntara Perangkat Cesa l!lebagaimana dimaksud pada ayat (I) karena:
1. a.ditetepken sebagai tcrsa.ngka dalam tindak pidana korupsi, tcrorismc, makar, dan/atau tindak pidana tcrhadap kcamanan negara;
2. b.ditctapkan scbagai tcrdakwa yang diancarn dengan pidana penjara paling singkat 5 flima) tahun bcrdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tcrtangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar Jarangan sebagai perangkat dcsa yang diatur sesuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Deaa yang dibcrhcntikan semcntara scbagaimana dimakaud pada aya1 (2) huruf a dan huruf b, apabila diputus bcbas atau tidak terbukti bcrsalah bcrdasarkan kcputusan pengadilan yang telah mcmperolch kckuatan hukum tetap, dikcmbalikan kepa.da jabatan semula. BABIV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA Pa""1 7 (11 Dalam hal terjadi kckosongan jaba.tan Perangkat Oesa maka tugas Perangkat Dcaa yang koaong dilakaanakan oleh pelakaana tugas yang dirangkap olch Pcrangkat Ocsa lain yang tcrsedia.
(2)Pelaksana tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan olch Kcpala Desa dcngan Surat Perintah Togas yang tcmbusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal aurat penugasan.
(3)Pengisianjaba.tan Pcrangkat Ocsa yang kosong paling larnbat 2 {dua) bulan sejak Pcrangkat Ocsa yang bcrsangkutan berhenti.
(4)Pcngisian jabatan Pcrangkat Ocsa sebagaunana dimaksud pada ayat (3) dapa.t dilakukan dengan cara:

11.mutasi jabatan antar Pcrangkat Desa di lingkungan pcmerintah dese: •=

b.penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Ocsa.

(5)Pengrsian Pcrangkat Oesa schagaimana dimaksud pa.da ayat (4) dikonsu\tasikan dengan Camat.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 8

(I) Kepala Desa dapat mengangkat unsur stal Pcrangkat Oesa.

(2)Unaur ataf aebagaimana dimaksud pada ayet (I) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Scksi, dan Kepala Kcwilayahan scsuai dcngan kcbutuhan dan kcmampuan kcuangan dcsa. J BABVI PAKAIAN DiNAS DAN ATRIBUT PERANOKAT DESA Pa,aJ 9 Pakaian dinas dan atribut pentngkat dcsa. ditet.apkan dalam peraturan Bupati yang bc:rpedoman dcngan kctentuan pcratuntn pcrundang-undangan.

BAB VIL

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Sclain pcng.hasilan tetap, pcrangkat Dcsa. mcncrima jaminan kcechatan dan dapat mcncrima tunjangan tambahan pcnghasilan dan pcncrimaan lainnya yang sah dcngan mcmpcrhaUkan masa. kcrja dan jabatan perangkat dcsa..
(2)Jaminan kcschatan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) scsuai dcngan kctentuan pcraturan perundang-undangan. Pasa.l 11 (l) Pcgawai Ncgcri Sipil yang tcrpihh dan diangkat menjedi Pcrangkat Desa., yang bcnwmgkutan dibc:baakan scmcntara dari Jabatannya eclama mcnjadi Perangkat Dcsa tanpa kchilangan haknya scbagai Pcgawai Ncgeri Sipil.
(2)Pcgawai Ncgcri Sipil yang tcrpihh dan diangkat menjadi Pere.ngkat Dcsa. scbagaimana dimaksud pada ayat (I) bcrhak menerima haknya ecbagai Pcgawai Ncgcri Sipil, mendapatkan tunjangen Pcrangkat Desa. dan pendapatan lainnya yang sah yang bc:rsumbc:r dari Angga.ran Pendapatan dan Bclanja Desa.

BAB VIII

PENJNGKATAN KAPASITAS APARAlUR DESA

Pasal 12

(I) Pcrangkat Ocsa. dan staf Pcrangkat Dcsa yang telah diangk:at dcngan Kcputusan Kcpala Desa. wajib mcngikuti pclatihan awal masa tugas dan program-program pclatihan yang dilaksanakan olch Pcmcrintah, Pcmerintah Provinsi, Pcmcrintah Dacrah, dan Pcmcnntah Desa..

(2)Biaya pclatihan ecbagaimana dimakaud pada ayat (II dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah Kabupatcn, Anggaran Pcndapatan clan Bclanja Dcaa dan aumbc:r lam yang aah. BABlX KETENTUAN PERAUHAN Pasa.l 13 (I) Perangkat Dcsa yang diangkat scbc:lum ditctapkan Peraturan Dacrah ini tctap mclakaanakan tugaa eamper ha.bis masa tugas bc:rdaBllTkan kcputusa.n pengangkatannya.
(2)Pcrangk.at Dcaa ecbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangk.at sccara periodisa.si yang tclah habia maaa tugaanya dan bc:ruaia kurang drui 60 (cnam puluh) diangkat sampai dcngan usia 60 (cnam puluh) tahun. J BABX

Pasal 14

Pada eaet Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku peda tanggal diundangkan. Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten Ptnrang. Diundangkan di Pinrang pada tanggal "° � � Pit. EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTER PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS] SUI.AWES! SEI.ATAN : s.�. """1 1.ou• .18 l BABX KEiENTUAN PENUTI.JP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Dcsa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinre.ng Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penca1onan, Permlihan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 227), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Pcraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. Diteta di Pinrang ggal Diundangkan di Pinrang pada tanggal Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, IS LEMBARAN OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTER PERA1'JRAN DAERAH KABUPATEN PINRANO PROVINS] SULAWESI SELATAN J

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…