DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2018

Nomor: 03
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANOUNAN JANOKA PANJANO DAERAH KABUPATEN

Isi peraturan

Pasal 10

{l) Pengendalian olch Bupati dalam pe\aksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan dacrah dan oleh KepaJa Perang.kat Daerah untuk program dan/atau kcgiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2)Pengendahan olch Bappeda mcliput.J pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penytmpanga., terhadap pencapaian lUJUQI\ agar program dan kcgiaran eeeuar dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcliputi realisasi pencapaian target, penycrapan dana, dan kendala yang dihadapi.
(4)Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk \aporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda (SJ Kepa1a Bappeda melaporkan hasl1 pemantauan dan eupervrsr rencana J)lfflbangunan kepada Bupati, dreertei dcn.:;an rekomendasi dan langk.e.h-Jangkah yang diperlukan.

5.Ketentuan ayat (I) dan ayat (2) Pasal 12 diubah schingga berbunyi seba:gai berikut:

Pasal 12

(I) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk kcseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepa1a Perang.kat Daemh masmg-masing untuk caparan kmeqa pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Dacrah pcriode sebelumnya. (21 Evaluasi oleh Bappeda mcliputi:

a.penilaian terhadap pclaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program scrta kegiaran pembangunan dacrah; dan
b.menghimpun, menganaheie dan menyusun hasil cvaluasi Kcpala Perang.kat Daerah dalam rangk.e. pencapaian rencana pembangunan daerah.

(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rcncana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

6.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, schingga berbunyi sebagai benkut·

Pasal 16

(1)Masyarakat dapat mclaporkan program dan kegieten yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditct.apkan kcpada Pemcnntah Daerah.
(2)Laporan scbagaimana dimaksud pad a ayat (I) harus disertai dcngan data dan infonnasi yang akuraL
(3)Pemcrintah Daerah menindaklanjuf Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan pertimbangan Kepaia 6appeda dan Kepa1a Perangkat Daerah terkait.
(4)Mekanisme penyampe.ian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ) • • Pasal II Peraturan Daemh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daemh ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. Drundangken di Pinrang pada tanggal :,.<)� � Pit. SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN P!NRANG, LEMBARAN OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR '. B--·-- l.e>l!,,.19 ) 8A8 VI. PENUTVP -

4.Organisasi Pcrangkat Oaerah (OPD) Kabupatcn Pinrang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kcbijakan, program, kcgiatan pokok dan unggulan pcmbangunan se11uai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang sclanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah (RPJM)Daerah Kabupaten Pinrang untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program,kcgiatan bescrta pendanaan;
5.Oalarn pelaksanaannya,Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupatcn Pinrang berpedoman kepada Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 agar tcrwujud kcsclarasan dan kesinambungan pcmbangunan daerah:
6.Hasil pc!aksanaan pengawasan intemolehPcmerintahOaerah Kabupaten Pinrang tcrhadap implcmcntasi rcncana pembangunandijadikan bahan masukan penyusunan dokumen pcrencanaan pcmbangunan.Evaluasi pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Dacrah Tahun 2005- 2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan I {satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan c:valuasi hasil Rencana Pembangunan.Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dac:rahKabupaten Pinrang. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pinrang, tergantung pada komitmen bersama antara pc:nyelenggara pc:merintah daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masye.rakat Kabupaten Pinrang. Unruk iru RPJPD Kabupaten Plnrang 2005-2025ini perlu didukung oleh (l) komitmen dari kc:pemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensL kebijakan pc:merintah; (3) keberpihakan kc:pada rakyat; dan (4) pc:ran serta masyarakat dan dunia usaha seea.ra aktif. J BAB VI. PENUTVP -
4.Organisasi Perangkat Oaerah (OPD) Kabupaten Piruang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai denga.n tugas dan fungsinya dengan bcrpedoman pada Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005·2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Daerah Kabupaten Pinrang untuk menJamm konsistensi dan kontinuitas program,kegiatan beserta pendanaan;
5.Oalam pelaksanaannya,Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) K.abupaten Pinrang bcrpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah K.abupaten Pinrang Tahun 2005·2025 agar terwujud keselarasan dan kesmambungan pembangunan daerah;
6.Hasil pelaksanaan pengawasan internolehPcmerintahDaerah Kabupaten Pinrang terhadap implementasi rencana pembangunandijadikan bahan m.asukan penyusunan dolcumen perencanaan pembangunan.Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005· 2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) OaerahKabupaten Pinrang. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pinrang, tergantung pada komitmen bersa.ma antara penyelenggara pemcrintah daerah dcngan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat K.abupaten Pinrang. Unruk itu RPJPD Ka bu paten Pinrang 2005·2025ini perlu didukung oleh ( 1) komitrnen dari keperrumpinan yang kuat dan demokratis; {2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kcpada rakyat; dan (4) pcran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. LAii PATOKAXOI 3AB VI. PlNUTVP BAB V1 PEIWrtJP - Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 mcrupakan pedoman dalarn:
1.Penyusunan Visi, Misi dan program calon Kcpala Daerah dan wakil Kcpala Dacrah;
2.RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Oacrah, Rcnstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD scrta dokumcn perencanaan lainnya dalam penyelcnggaraan pemcrintahan daerahdi Kabupaten Pinrang;
3.Menjamin tcrwujudnya intcgrasi, smkronisasi dan sincrgi bail< antar dacrah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemcrintah dacrah maupun antara Pemcrintah, Pcmerintah Provinsi dan Pemcrintah Kabupaten/Kota;
4.Mewujudkan kctcrkaitan dan konsistensi antara percncanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5.Mewujudkan tcn::apainya penggunaan sumber daya secara cfisien, cfektif, berkcadilan dan berkc\anjutan;
6.Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) di Kabupaten Pinrang berkewajiban unruk mclaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJP Kabupe.ten PinrangTahun 2005-2025 dengan sebaik· baiknye.. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah·ke.idah pelaksanaan RPJP De.erah Ka.bupa.ten PinrangTe.hun 2005-2025 sebagai berikut:
1.Organisa.si Perangke.t De.ere.h (OPDJ Kabupa.ten Pinrang dengan didukung oleh lnste.nsi Vertikal Pemerintah DaerahKabupa.ten Pinrang, sena masyarakat dan dunia usaha,berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2.Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahk.an pelaksane.an RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3.Sckretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksa.naan RPJP Daerah KabupatenTahun 2005-2025; l BAB Vt. PEHUTUP BABVI PEl<UTUP - Rcncana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 merupakan pcdoman dalam:

l.Penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepa.la Dacrah dan wakil Kcpala Daerah;
1. 2.RPJP Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 merupakan pcdoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Oaerah, Renstra Organisasi Pecangkat Daerah dan RKPD sena dokumen percncanaan lainnya da1am penyelenggaraan pemerintahan daerahdi Kabupaum Pinrang;
2. 3.Menjamin tcrwuJudnya integrasi, sinkroniaasi dan sinerg:i baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemenntah dacrah maupun antara Pcmerintah, Pemerintah Provinsi da.n Pemerintah Kabupatcn/Kota;
3. 4.Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antanl perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. 5.MewuJudkan ten::apainya penggunaan sumber daya secara elisien, efektif, bcrkcadilan dan bcrkelanjutan;
5. 6.Seluruh pemangku kcpentingan pembangunan (stakeholder.J) di Kabupaten Pinrang bcrkcwajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan a.rah pembangunan RPJP Kabupaten PinrangTahun 2005-2025 dengan sebaik· baiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten PinrangTahun 2005-2025 sebagai berikut:
6. 1.Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pinrang dengan didukung oleh Instansi Vertika1 Pcmerintah OaerahKabupaten Pinrang, eerta masyarakat dan dunia usaha,berkewajiban untuk melak.anakan program- program dalam Rencana Pcmbangunan Jangka Partjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
7. 2.Bupati, dalam menjalankan tuga., penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
8. 3.Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pe\aksanaan RPJP Daerah KabupatenTahun 2005-2025; J

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…