DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2016

Nomor: 06
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. ASAS 4. MAKSUD DAN TUJUAN 5. PRINSIP DAN STRATEGI 6. KEWAJIBAN DAN HAK 7. KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS 8. SUMBER DAYA 9. SISTEM INFORMASI 10. KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN 11. PERAN SERTA MASYARAKAT 12. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 13. PEMBIAYAAN 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. PELAPORAN DAN EVALUASI 16. LARANGAN 17. KETENTUAN PENYIDIKAN 18. KETENTUAN PIDANA 19. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 5

(1)PenanggulanganTB diselenggarakansecaraterpadu,komprehensifdan berkesinambungan.
(2)PenanggulanganTBsebagaimanadimaksudpadaayat(1)melibatkan semuapihak terkaitbaikpemerintah, pemerintahdaerah,swastamaupun masyarakat. BagianKedua Prinsip Pasal 6 PenanggulanganTB diDaerahdilaksanakanberdasarkanprinsip: a.memperhatikannilaiagama,budayadannormayangberlakudalam masyarakat; b.menghormatiharkatdanmartabatmanusiasertamemperhatikankeadilan dankesetaraangender; c.kegiatandiarahkan untukmempertahankandanmemperkokoh ketahanandankesejahteraankeluarga; d.kegiatanterintegrasi denganprogrampembangunankesehatandi tingkat 'q nasional, provinsi dan kabupaten; /
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai program kesehatan yang terintegrasi dengan penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan:

a.promosi kesehatan;
b.surveilans TB;
c.pengendalian faktor risiko;
d.penemuan dan penanganan kasus TB;
e.pemberian kekebalan; dan
f.pemberian obat pencegahan.

Pasal 13

(1)Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat daerah.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (Public Private Mix).
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program penanggulangan TB.

Pasal 14

(1)Surveilans TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurub b, merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
(2)Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
(3)Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TB. melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko.

Pasal 23

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TB, yang meliputi:
1. a.obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
2. b.vaksin untuk kekebalan;
3. c.obat untuk pencegahan Tuberkulosis;
4. d.alat kesehatan; dan
5. e.reagensia.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 24

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:
1. a.penegakan diagnosis;
2. b.pemantauan keberhasilan pengobatan;
3. c.pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
4. d.pemantapan mutu laboratorium diagnosis.
(2)Sarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran Penanggulangan TB.

a.pengembangan diagnostik;
b.pengembangan obat;
c.peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
d.pengendalian faktor risiko.

(1)Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Penanggulangan TB diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TB dan hasil pencatatan dan pelaporan.
(3)Sistem informasi program Penanggulangan TB dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

BAB IX

SISTEM INFORMASI Pasal 27

Pasal 28

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB.
(2)Pencatatan dan pelaporan pasien TB untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
(3)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan jumlah pasien TB di wilayah kerjanya kepada Dinas.
(4)Pelaporan pasien TB dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Dinas.
(5)Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.
(6)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan. BABX KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 29

( 1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan TB dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di Daerah.

(2)Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diarahkan un tuk:
1. a.advokasi;
2. b.penemuan kasus;
3. c.penanggulangan TB;
4. d.pengendalian faktor risiko;
5. e.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ke tiga;
6. f.peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
7. g.meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan TB;
8. h.integrasi penanggulangan TB; dan/ atau
  1. 1.sistem rujukan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TB dengan cara:
1. a.mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. b.mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat;
3. c.membentuk dan mengembangkan Warga Peduli TB; dan
4. d.memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
(3)Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
1. a.memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TB dan pencegahannya; dan
2. b.mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TB, pasien TB baik dari segi pelayanan kesehatan, J pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.
3. g.menyuruh berhcnti, melararig scseorang mcninggalkan ruangan ata u tempat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan mcmcr iksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
4. h.memotret seseorang yang bcrkaitan dengan tindak pidaria:
  1. 1.memanggil orang un t.uk didcngar kctcrangun nva dan dipcriksa sebagai tcrsangku atau sa k si ; J. menghenlikan penyidikan; darr/utau
5. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan kctentuan Pcraturan Pcrundang- undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mcmbcritahukan dimulainya penyidikan dan mcnyarnpaikan ha sil pcnyidikannya kcpada penuntut urnum melalui Penyidik Kcpolisian Negara Rcpublik Indonesia, sesuai dengan ketenluan yang d ia tur dala m Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(1)Setiap orang yang mclanggar kctcntuan yang d ia t.ur dalarn Pasal 3.5 dia ncarn dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dcnda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lcrnbaran Dacrah Kabupaten Pin rang. Diundangkan di Pinrang pada tanggal 7 �b.>S :i.o,7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANU, SYARIFUDDIN SIDE LEM BARAN DAERAH KABUP/\TEN PINR/\NG TAHUN 2017 NO MOR k> NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! ) SULAWESI SELATAN NOMOR t B.\;-l� .�.�-SS- '7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…