(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TB dengan cara:
a.mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
b.mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat;
c.membentuk dan mengembangkan Warga Peduli TB; dan
d.memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
(3)Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
a.memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TB dan pencegahannya; dan
b.mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TB, pasien TB baik dari segi pelayanan kesehatan, J pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.
g.menyuruh berhcnti, melararig scseorang mcninggalkan ruangan ata u tempat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan mcmcr iksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang yang bcrkaitan dengan tindak pidaria:
1.memanggil orang un t.uk didcngar kctcrangun nva dan dipcriksa sebagai tcrsangku atau sa k si ;
J. menghenlikan penyidikan; darr/utau
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan kctentuan Pcraturan Pcrundang- undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mcmbcritahukan dimulainya penyidikan dan mcnyarnpaikan ha sil pcnyidikannya kcpada penuntut urnum melalui Penyidik Kcpolisian Negara Rcpublik Indonesia, sesuai dengan ketenluan yang d ia tur dala m Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII KETENTUAN PIDANA P,rnal 37
(1)Setiap orang yang mclanggar kctcntuan yang d ia t.ur dalarn Pasal 3.5 dia ncarn dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dcnda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lcrnbaran Dacrah Kabupaten Pin rang. Diundangkan di Pinrang pada tanggal 7 �b.>S :i.o,7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANU, SYARIFUDDIN SIDE LEM BARAN DAERAH KABUP/\TEN PINR/\NG TAHUN 2017 NO MOR k> NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! ) SULAWESI SELATAN NOMOR t B.\;-l� .�.�-SS- '7