DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2018

Nomor: 06
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 360) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. L Pasal 18 ayat {6) nd �Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 45;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (1.embaran Negara Rcpubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teruang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahan Daerah (Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); J �-
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kccil dan Mcnengah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambe.ban Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (U::mbaran Negara Repubhk lndom::sia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpubtik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tcntang Perdagangan (Lcmbaran Negara �epub!Jk Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor5512); IO. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah drubah beberapa kali terakhir dengun Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua ataa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administnusi Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembo.ran Negara Repubt!k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan L.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daernh (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah Kabupatcn Pinrang (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan L.cmbaran Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 295);
15.Peraturan Oacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J Dcngan Pcrsctltjuan Bcn.ama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Mcnccapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI !ZIN GANOOUAN. Pasal I Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Rctribusi [zin Oangguan (Lcmbaran Oaerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 360) drcabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal 2

Pcraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal d,undangkan. Agar setiap orang mcngctahuinya, memenntahkan pcngundangan Pcraturan Daerah ini dcngan pencmpatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupatcn Pin rang. Diundangkan di Pinrang pada tanggal PJ SEKR ARIS OAERAH KABUPATEN PINRANO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR ] Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKll.-\N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dao BUPATI PINRANG Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENT ANO PENCABLrrAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANO RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. ?asol I Pera tu ran Dae rah Ka bu paten Pin rang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 2 l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 360) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pa,a! 2 Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat.annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pin rang. Ditctap di Pinrang nggal Diundangkan di Pinrang pada tanggal KRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN OAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SULAWESI SELA.TAN NOMOR i Dengan Persctujuan Bcrsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Mcnetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABIJTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSJ JZIN GANGGUAN. Pasal l Peraturan Daerah Kabupalen Pin rang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Rctribusi lzin Gangguan {l..embaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 360) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mcngetahumya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dcngan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatcn Pinrang. A LAMP GI Diundangkan di Pinrang pada tanggal EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANO PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR J BUPATI PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANO RETRIBUSI !ZIN GANGOUAN DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Memmbang Mcngingat

a.bahwa menindaklanjuti Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pcnetapan lzm Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pcrubahan etas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pcdomnn Penetapan !zin Gangguan dt Dacrah dan Surat Edaran Mcnteri Oalam Ncgcri Nomor 500/3231/SJ bahwa Pcmerintah Daerah tidak diperkenankan untuk mcnerbitkan lzm Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan dan segera melakukan pcncabutan Peraturan Daerah terkait Retribusi Izin Gangguan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mem:tapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Retribusi lzin Oangguan. L Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmenntah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); J BUPATI PJNRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI !ZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Mcnimbang Mcngmgal
a.bahwa mcnindaklanjuti Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzm Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tcntang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pcdoman Penetapan Jzm Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menerbitkan lzin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan dan segera melalrukan pcncabutan Peraturan Daerah terkan Ret.ribusi !zin Gangguan;
b.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah K.abupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Rctribusi lzin Gangguan.
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 4438); J
3. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lcmbarnn Negara Repubhk Indonesia Nomor 5492);
7. 9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dnerah (Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang A.dministrasi Pemcrintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemcnntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Jndonesm Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 14.Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang {Lcmbaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295);
11. 15.Peraturan Oaerah Kabupaten Pin rang Nomor 6 Tahun 2016 tcntang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pmrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J
12. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha M1kro Kedl dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491;
14. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. 8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. 9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5512);
17. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebempa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);
18. 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 560 I);
19. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclo\aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 13.Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupalen Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295);
21. 15.Peraturan Dacrah Kabupalen Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ptnrang Nomor 418); '

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…