DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 07 Tahun 2017

Nomor: 07
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PENGHASI LAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 3. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4. PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5. KETENTUAN LAIN-LAIN 6. KETENTUAN PE:NUTUP

Isi peraturan

Pasal 3

(1)UangrepresentasisebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufa angka1diberikansetiapbulankepadaPimpinandanAnggotaDPRD.
(2)UangrepresentasiKetuaDPRDsetaradengangajipokokBupati.
(3)UangrepresentasiwakilketuaDPRDsebesar80%(delapanpuluhpersen) dariuangrepresentasiketuaDPRD.
(4)Uang representasiAnggotaDPRD 75%(tujuhpuluhlimapersen)dariuang representasi ketuaDPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangankeluargadantunjanganberassebagaimanadimaksuddalam Pasal 2ayat(1)huruf aangka2danangka3diberikansetiapbulankepada PimpinandanAnggotaDPRD.
(2)Tunjangankeluargadan tunjanganberasbagiPimpinandanAnggotaDPRD besarnyasamadengan tunjangankeluargadantunjanganberasbagi pegawaiaparatursipilNegarasesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 5

UangpaketsebagaimanadimaksuddalamPasal 2ayat(1)huruf a angka4 diberikansetiapbulankepadaPimpinandanAnggotaDPRD sebesar10% (sepuluhpersen)dariuang representasi yangbersangkutan.

Pasal 6

TunjanganjabatansebagaimanadimaksuddalamPasal 2ayat(1) huruf a angka 5diberikansetiapbulankepadaPimpinandanAnggotaDPRD sebesar145% (seratusempatpuluhlimapersen)dariuang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alatkelengkapandan tunjangan alatkelengkapanlain J sebagaimanadimaksud dalamPasal 2ayat(1) huruf a angka6 dan angka7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen), dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(5)Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(6)Mekanisme penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling tinggi 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling tinggi 5 (lima) kali;
3. c.rendah, paling tinggi 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan )

Pasal 16

(1)BesarantunjanganperumahansebagaimanadimaksuddalamPasal14 harusmemperhatikanasaskepatutan, kewajaran,rasionalitas,standar hargasetempatyangberlakudanstandarluasbangunandanlahanrumah negarasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(2)Besarantunjangantransportasi sebagaimanadimaksuddalamPasal14 harusmemperhatikan asaskepatutan,kewajaran,rasionalitas,standar hargasetempatyang berlakusesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(3)Besarantunjanganperumahanyangdibayarkanharussesuaidengan standarsatuanhargasewarumahyangberlakuuntukstandarrumah negarabagiPimpinandanAnggotaDPRD,tidaktermasukmebel,belanja listrik,air,gasdantelepon.
(4)Besarantunjangantransportasiyang dibayarkanharussesuaidengan standarsatuanhargasewakendaraanyangberlakuuntukstandar kendaraandinasjabatanbagi PimpinandanAnggotaDPRD,tidaktermasuk biayaperawatandanbiayaoperasionalkendaraandinasjabatan.
(5)BesarantunjanganperumahandantunjangantransportasiPimpinandan AnggotaDPRDkabupatentidakbolehmelebihibesarantunjangan perumahandantunjangantransportasiPimpinandanAnggotaDPRD Provinsi.
(6)Ketentuanlebihlanjutmengenaibesarantunjanganperumahandan tunjangantransportasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat(2) diaturdalamPeraturanBupati.

Pasal 17

(1)BelanjarumahtanggasebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(2)huruf cdisediakandalamrangkamenunjangpelaksanaanfungsi,tugas,dan wewenangPimpinanDPRD.
(2)Belanjarumah tanggasebagaimanadimaksudpadaayat(1)digunakan untukmemenuhi kebutuhanminimalrumah tanggadengan mempertimbangkankemampuankeuangandaerah.
(3)KebutuhanminimalrumahtanggaPimpinanDPRD sebagaimanadimaksud padaayat(2)dianggarkandalamprogramdankegiatansekretariatDPRD.
(4)Ketentuanmengenaistandarkebutuhanminimalrumahtangga sebagaimanadimaksudpadaayat(3)diaturdalamPeraturanBupati.
(5)Dalam halPimpinanDPRDtidakmenggunakanfasilitasrumahnegaradan perlengkapannya,tidakdiberikanbelanjarumahtanggasebagaimana dimaksuddalamPasal9ayat(2)hurufc. BagianKetiga UangJasaPengabdianPimpinandanAnggota DewanPerwakilanRakyatDaerah Pasal 18
(1)Pimpinan atauAnggotaDPRD yang meninggalduniaataumengakhirimasa baktinyadiberikan uang jasapengabdian.
(2)Besaran uang jasapengabdiansebagaimanadimaksudpadaayat(1) disesuaikandenganmasabakti PimpinandanAnggotaDPRD,dengan ketentuan; a.masabaktikurang dariatausampaidengan1(satu)tahun, diberikan uang jasapengabdiansebesar1(satu)bulan uang representasi; b.masabakti sampaidengan2(dua)tahun, diberikan uangjasapengabdian sebesar2(dua)bulan uang representasi; c.masabakti sampaidengan3(tiga)tahun, diberikan uangjasapengabdian sebesar3(tiga)bulan uang representasi;}
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

(1)Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
(3)Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
(4)Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(1)Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uangjasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. J Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ayat (2) Cukup jelas.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 25

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat(l) Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/ suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…