DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 09 Tahun 2018

Nomor: 09
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

PAJAK HIBURAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pmran�ttang Pcrubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten · Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Mcngingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indoneata Nomor 3209); J
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbongan Keuangan AnlO.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pereturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagoimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keclua atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimstras1 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 560 I);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelo\aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
10.Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887);
11.Pcraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Mcnjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294),
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah K.abupaten Pinrang Nomor 295);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lcmbaran Daerah Kabupat.en Pinrang Ta.hun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 3401; 14 Pcraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah K.abupat.en Pinrang Nomor 418); Dengan Persetujuan Bcrsama DEWAN PERWAKIU\N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATJ PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa kctcntuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tcntang Pajak Hrburun (Lcmbaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 201 l Nomor 3, Tamba.han Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 340) diubah seba.gai benkut : l . Ketentuan Pasal 2 ayat (31 huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(I) Dcngan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyclenggaraan hiburan.

(2)ObJCk Pajak Hiburan adalah jasa pcnyelcnggaraa.n Hiburan dengan drpungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.tuburan umum, meliputi :
  1. 1.tontonan Film;
  2. 2.pagclaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. 3.kontes kccantikan, binaraga dan sejenisnya;
  4. 4.pamcran; 5 sirku1:1, akrobat dan sulap; 6 pennainan bilyar dan bowling; 7 pacuan kuda, kendaraan bcrmotor, pennainan kctangkasan; 8 karaoke keluarga; 9 pertandingan olahraga; dan
  5. 10.mandi uap/spa, panu pijat, rencksi, pusat kcbugaran (/ilness oenfcr).
2. b.hiburan khusus, mellpuu:
  1. 1.diskotik, karaoke pab, klab malam dan sejenianya;
3. c.hiburan tradrstcnal, meliputi :
4. l.pagelaran kesenian rakyat;
  1. 2.hiburan tradisional Jainnya yang sejenis.
  2. 2.Ketentuan Pasa! 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dihapus. J ----- Pasal II Peraturan Daerah ini mulai ber!aku pada tanggal diundangkan. Agar senap orang mengctahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempatannya dalam L.embaran Daerah Kabupatcn Plnrang. Diundangkan di Pinrang pada tanggal Pj. SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN PINRANG, �IN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. Dnmdangken di Pinrang pada tanggal PJ. EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANO PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR J Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar eeuap orang mengetamnnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam ]..embaran Daerah Kabupaten Pin rang Diundangkan di Pinmng pada tanggal Pj. E RETARIS DAERAH KABUPATEN P!NRANG, L..EMBARA.N DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN OAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR J BUPATI PINRANG PROVINS! SULAWESI SELA.TAN PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang Mengingat

a.bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 188.34-8801 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Oacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menten Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenrukan Prociuk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang dibatalkan scbagian materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sctelah keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus menghenukan pclaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada pcrangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupat1/walikota mengubah perda dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertsmbengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupoten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Dae rah Kabupaten Plnrang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Casar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); J BUPATI PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang Mengingat
a.bahwa mcnindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 188.34-8801 Tahun 2016 tentang Pcmbatalan Bcbcrapa Kctcntuan Pcraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tcntang Pajak Hiburan dan scsuai dcngan ketcntuan Pasal 150 ayat (2) Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam hal yang dibatalkan sebagian matcri muatan pcrda kabupaten/kota, paling Jama 7 (tujuh) han sctclah keputusan pembatalan diterima, bupati/wahkota harus menghentikan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mcngcluarkan surat kcpada pcrangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mcngubah pcrda dimaksud,
b.bahwa bcn:lasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Pcraturan Daerah Kabupatcn Pinrang tentang Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Ka bu paten Pin rang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Dacrah Tingkat II dt Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesm Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); J
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara.n Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), scbagaim.ana tc!ah diubah bcberapa kali tcrakhir dcngan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonc:,ia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik tndcneete Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor I Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294),
11. 12.Peraturan Oaerah Kabupatcn Plnrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Pmrang Nomor 295);
12. 13.Pcraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembara.n Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 340);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J
14. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049);
16. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);
18. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admmistrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 10.Pero.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penmgkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887);
21. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294);
22. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295);
23. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pin rang Tahun 2011 Nomor 3, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 340), 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIU!..N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN · ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal [ Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Knbupaten Pmrang Nomor 340) diubah sebagai berikut :
24. 1.Ketentuan Pasa\ 2 ayat (3) huruf a angka 6 diubah, schingga berbunyi scbagai bcrikut :

Pasal 2

(I) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyclenggaraan hiburan.

(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.hiburan umum, meliputi : I. tontonan Film;
  1. 2.pagelaran kesenien, musik, tari, dan/atau busana;
  2. 3.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  3. 4.pameran;
  4. 5.eirkue, akrobat dan sulap;
  5. 6.permainan b1lyar dan bowling:
  6. 7.pacuan kuda, kendaraan bcrmotor, permainan ketangkasan;
  7. 8.karaoke keluarga;
  8. 9.pertandingan olahraga; dan
  9. 10.mandi uap/spa, panti pijat, reneksi, pusat kebugaran (fitness oenter).
2. b.hiburan khusus, meliputi : I. diekonk, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
3. c.hiburan tradrsional, mehputi : J. pagelaran keseman rakyat;
  1. 2.hiburan tradisional lainnya yang sejenis. 2 Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berilrut :

Pasal 36

Dihapus. Dcngan Persetujuan Bcrsama DEWAN PERWAKl�N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG don BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN P!NRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pmrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 340) diubah sebagai berikut :

l.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : senap "'' dipungut

Pasal 2

Hiburan(I) Dengan nama Pajak penyelenggaraan hiburan.

(2)Objek Pajak Hrburen adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana drmakeud pada ayat (2) adalah:
1. a.hrburan umum, mehputi : J. tontonan F'ilm;
  1. 2.pagelaran kcsenian, musik, tari, dan/atau busana;
  2. 3.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  3. 4.pameran;
  4. 5.srrkus, akrobat dan sulap; 6 permainan bilyar dan bowling;
  5. 7.pacuan kuda, kendaraan bennotor, permaman ketangkasan;
  6. 8.karaoke keluarga;
  7. 9.pertandingan olahraga, dan JO mandi uap/spa, panti pijat, ref\eksi, pusat kebugaran (fitness center).
2. b.hiburan khusus, meliputi: I diskonk, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
3. c.hiburan tradisional, mebputi : I. pagelaran kescnian rakyat;
  1. 2.hiburan tradtsicnel lainnya yang sejenis.
  2. 2.Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai benkut :

Pasal 36

Oihapus. '

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indoneata Nomor 3209); J
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbongan Keuangan AnlO.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pereturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagoimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keclua atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimstras1 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 560 I);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelo\aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
10.Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887);
11.Pcraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Mcnjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294),
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah K.abupaten Pinrang Nomor 295);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lcmbaran Daerah Kabupat.en Pinrang Ta.hun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 3401; 14 Pcraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah K.abupat.en Pinrang Nomor 418); Dengan Persetujuan Bcrsama DEWAN PERWAKIU\N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATJ PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa kctcntuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tcntang Pajak Hrburun (Lcmbaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 201 l Nomor 3, Tamba.han Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 340) diubah seba.gai benkut : l . Ketentuan Pasal 2 ayat (31 huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(I) Dcngan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyclenggaraan hiburan.

(2)ObJCk Pajak Hiburan adalah jasa pcnyelcnggaraa.n Hiburan dengan drpungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.tuburan umum, meliputi :
  1. 1.tontonan Film;
  2. 2.pagclaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. 3.kontes kccantikan, binaraga dan sejenisnya;
  4. 4.pamcran; 5 sirku1:1, akrobat dan sulap; 6 pennainan bilyar dan bowling; 7 pacuan kuda, kendaraan bcrmotor, pennainan kctangkasan; 8 karaoke keluarga; 9 pertandingan olahraga; dan
  5. 10.mandi uap/spa, panu pijat, rencksi, pusat kcbugaran (/ilness oenfcr).
2. b.hiburan khusus, mellpuu:
  1. 1.diskotik, karaoke pab, klab malam dan sejenianya;
3. c.hiburan tradrstcnal, meliputi :
4. l.pagelaran kesenian rakyat;
  1. 2.hiburan tradisional Jainnya yang sejenis.
  2. 2.Ketentuan Pasa! 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

a.bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 188.34-8801 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Oacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menten Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenrukan Prociuk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang dibatalkan scbagian materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari sctelah keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus menghenukan pclaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada pcrangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupat1/walikota mengubah perda dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertsmbengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupoten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Dae rah Kabupaten Plnrang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Casar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); J BUPATI PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang Mengingat
a.bahwa mcnindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 188.34-8801 Tahun 2016 tentang Pcmbatalan Bcbcrapa Kctcntuan Pcraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tcntang Pajak Hiburan dan scsuai dcngan ketcntuan Pasal 150 ayat (2) Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam hal yang dibatalkan sebagian matcri muatan pcrda kabupaten/kota, paling Jama 7 (tujuh) han sctclah keputusan pembatalan diterima, bupati/wahkota harus menghentikan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mcngcluarkan surat kcpada pcrangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mcngubah pcrda dimaksud,
b.bahwa bcn:lasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Pcraturan Daerah Kabupatcn Pinrang tentang Pcrubahan atas Peraturan Dacrah Ka bu paten Pin rang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Dacrah Tingkat II dt Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesm Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); J
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara.n Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), scbagaim.ana tc!ah diubah bcberapa kali tcrakhir dcngan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonc:,ia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rcpublik tndcneete Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor I Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294),
11. 12.Peraturan Oaerah Kabupatcn Plnrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengclolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Pmrang Nomor 295);
12. 13.Pcraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembara.n Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 340);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J
14. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049);
16. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang· Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);
18. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admmistrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 10.Pero.turan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penmgkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887);
21. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294);
22. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295);
23. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pin rang Tahun 2011 Nomor 3, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 340), 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIU!..N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN · ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal [ Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Knbupaten Pmrang Nomor 340) diubah sebagai berikut :
24. 1.Ketentuan Pasa\ 2 ayat (3) huruf a angka 6 diubah, schingga berbunyi scbagai bcrikut :

Pasal 2

(I) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyclenggaraan hiburan.

(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.hiburan umum, meliputi : I. tontonan Film;
  1. 2.pagelaran kesenien, musik, tari, dan/atau busana;
  2. 3.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  3. 4.pameran;
  4. 5.eirkue, akrobat dan sulap;
  5. 6.permainan b1lyar dan bowling:
  6. 7.pacuan kuda, kendaraan bcrmotor, permainan ketangkasan;
  7. 8.karaoke keluarga;
  8. 9.pertandingan olahraga; dan
  9. 10.mandi uap/spa, panti pijat, reneksi, pusat kebugaran (fitness oenter).
2. b.hiburan khusus, meliputi : I. diekonk, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
3. c.hiburan tradrsional, mehputi : J. pagelaran keseman rakyat;
  1. 2.hiburan tradisional lainnya yang sejenis. 2 Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berilrut :

Pasal 36

l.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : senap "'' dipungut

Pasal 2

Hiburan(I) Dengan nama Pajak penyelenggaraan hiburan.

(2)Objek Pajak Hrburen adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana drmakeud pada ayat (2) adalah:
1. a.hrburan umum, mehputi : J. tontonan F'ilm;
  1. 2.pagelaran kcsenian, musik, tari, dan/atau busana;
  2. 3.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  3. 4.pameran;
  4. 5.srrkus, akrobat dan sulap; 6 permainan bilyar dan bowling;
  5. 7.pacuan kuda, kendaraan bennotor, permaman ketangkasan;
  6. 8.karaoke keluarga;
  7. 9.pertandingan olahraga, dan JO mandi uap/spa, panti pijat, ref\eksi, pusat kebugaran (fitness center).
2. b.hiburan khusus, meliputi: I diskonk, karaoke pab, klab malam dan sejenisnya;
3. c.hiburan tradisional, mebputi : I. pagelaran kescnian rakyat;
  1. 2.hiburan tradtsicnel lainnya yang sejenis.
  2. 2.Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai benkut :

Pasal 36

Oihapus. '