DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 );
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 19). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab dibidang pengelolaan pariwisata dan kebudayaan.
6.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
8.Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pramuwisata perseorangan.
9.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10.Usaha Jasa Transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
11.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
12.Usaha Jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
13.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
14.Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
15.Usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
16.Usaha jasa Informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
17.Usaha Jasa Konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
18.Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
19.Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah- masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
20.Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
21.Usaha Solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga.
22.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
23.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
25.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

a.menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha; dan
b.menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III

PENDAFTARAN USAHA DAN JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 3

(1)Pendaftaran usaha Pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang terkait.
(2)Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan masa berlaku TDUP akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Usaha Pariwisata meliputi, Bidang Usaha :
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta; dan
13. m.spa.
(2)Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan biaya.
(2)TDUP merupakan bukti bahwa pengusaha telah terdaftar sebagai usaha Pariwisata.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

(1)Usaha Pariwisata yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dan tunduk pada Hukum Indonesia.
(3)Setiap Badan Usaha yang mengelola wisata harus bermitra dengan pengusaha daerah (pengusaha lokal).
(4)Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku Usaha Mikro atau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l dibebaskan dari ketentuan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
(5)Pengusaha perseorangan yang tergolong Pelaku Usaha Mikro atau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

a.membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
b.memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 8

(1)Pemilik TDUP berhak :
1. a.melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
2. b.mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
3. c.mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah; dan
4. d.berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
(2)Pemilik TDUP berkewajiban :
1. a.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. e.memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. f.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
7. g.mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. h.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. i.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. j.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
11. k.memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
12. l.memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. m.menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
14. n.menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sementara TDUP; dan
3. c.pembatalan TDUP.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Kepala SKPD melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa pariwisata.
(2)Kepala SKPD dapat memanggil pengelola jasa pariwisata untuk diberikan arahan, teguran atau motivasi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 );
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 19). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab dibidang pengelolaan pariwisata dan kebudayaan.
6.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
8.Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pramuwisata perseorangan.
9.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10.Usaha Jasa Transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
11.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
12.Usaha Jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
13.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
14.Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
15.Usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
16.Usaha jasa Informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
17.Usaha Jasa Konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
18.Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
19.Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah- masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
20.Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
21.Usaha Solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga.
22.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
23.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
25.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

a.menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha; dan
b.menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III

PENDAFTARAN USAHA DAN JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 3

(1)Pendaftaran usaha Pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang terkait.
(2)Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan masa berlaku TDUP akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Usaha Pariwisata meliputi, Bidang Usaha :
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta; dan
13. m.spa.
(2)Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan biaya.
(2)TDUP merupakan bukti bahwa pengusaha telah terdaftar sebagai usaha Pariwisata.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

(1)Usaha Pariwisata yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dan tunduk pada Hukum Indonesia.
(3)Setiap Badan Usaha yang mengelola wisata harus bermitra dengan pengusaha daerah (pengusaha lokal).
(4)Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku Usaha Mikro atau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l dibebaskan dari ketentuan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
(5)Pengusaha perseorangan yang tergolong Pelaku Usaha Mikro atau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

a.membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
b.memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 8

(1)Pemilik TDUP berhak :
1. a.melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
2. b.mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
3. c.mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah; dan
4. d.berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
(2)Pemilik TDUP berkewajiban :
1. a.menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. e.memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
6. f.mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
7. g.mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
8. h.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. i.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. j.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
11. k.memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
12. l.memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. m.menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
14. n.menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sementara TDUP; dan
3. c.pembatalan TDUP.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Kepala SKPD melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa pariwisata.
(2)Kepala SKPD dapat memanggil pengelola jasa pariwisata untuk diberikan arahan, teguran atau motivasi.