DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PAJAK 3. RETRIBUSI 4. TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 5. PENGURANOAN, KERINOANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PA.JAK/RETRIBUSI 6. KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK 7. INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 8. KETENTUAN PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PIOANA 10. KETENTUAN PERALIHAN 11. KETENTUAN PENLrTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nitai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai daaar pengenaan BPHTB sebagimana dunak:sud pada. ayat (I). 161 Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebaga.imana dtmaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus salu derajat kc at.as atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istn, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah). (71 Hibah wasiat at.au waris tertentu &ebaga.imana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

a.pernberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadllan;
b.pemberian hibah wasiat at.au waris terhadap tanah ulayat;
c.pemberian hibah wasiat atau waria untuk pembangunan panti asuhan dan pan ti jompo;
d.pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; dan/atau
e.pemberian hibah wasiat at.au waris untuk pembangunan saran.a dan prasarana Pemerintah. Pasa.l 14 Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). I Pasal IS II) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara. mcngalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaktud dalam PaaaJ 13 ayat (It setelah dikurangi nila.i perolchan objck Pajak tidak kcna Pajak sebe.gaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (S), atau ayat (6), dcngan tanfBPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

(2)BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Oar:rah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

U) Saal tr:rutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dcngan kr:tcntuan:

a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya pcrjanjian pengikatan jual beli untukjual br:li;
b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pema.sukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibe.tkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; c, pada tanggal pencrima waris, penerima waris tcrtcntu atau yang diberi kuasa olch pencrima waris mcndaftarkan peralihan haknya kc kantor bidang pertanahan untuk waris;
d.pada ta.nggal putusan pengadilan yang mcmpunyw kckuatan hukum yang tctap untuk putusan hakim;
c.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pcmberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g.pa.da tanggal penunjukan pemcnang !clang untuk lclang.

(2)Dalain hal jual beli tanah dan/arau Bangunan tidak mcnggunakan perjanjian pengrkatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf a, mak:a saat tcrutang BPHTB untukjual beliyaitu pada saat ditandatanganinya aktajuaJ beli.

Pasal 17

Dalam hal Pcrolchan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan bukan mcrupakan Objek BPHTB, Bupatidapat mencrbitkan Surat Kctcrangan Bukan Objck BPHTB

Pasal 18

Objck PBJT mcrupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konswnsi Banmg dan Jasa Tertcntu yang mc!iputi:

a.Makanan dan/atau Minum.an;
b.Tcnap. Listrik;
c.Jasa Pcrhotclan;
d.Jasa Parkir; dan
e.Jasa Kcsenian dan Hiburan.

Pasal 19

Ill Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebaga.imana dimaksud dalain Pa&D.! 18 huruf a mcliputi Makanan dan/atau Minuman yang discdiakan oleh:

a.Restoran yang paling sedikit menyediak:an Layanan penyajian Makanan dan/atau Minwnan berupa mcja, kursi, dan/atau peralatan makan dan I minum:
b.penycdia Ja.sa boga atau katering yang melakukan: I. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdaaarkan pesanan;
1. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
2. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2)Dikecuelikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebih1 RpJ.000.000,00 (tigajuta rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan :ttjenisnya yang tidak semata-mata menjual Maka.nan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat (lounge} pada bandar udara Pa,aJ 20 (11 Konsumsi Tenaga Llatrik sebagaimana dimaksud dalrun Pasa.l 18 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Llstrik oleh pengguna akhir. (2] Oikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik olch inst.ans, Pemerintah, Pcmenntah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
2. b.konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan aeee timbal balik;
3. c.konsumsi Tenaga Listrik pad a rumah ibadah. panti jompo, panti asuhan, dan panti soaial lamnya yang sejenis;
4. d.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan bin dan instansi teknis terkrut; dan
5. e.konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembe.ngkit Tenaga Listrik bantuan dari Pcmerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 21

[I) Jasa Pcrhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasa.1 18 huruf c mehputi Jasa penyedui.an akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rape.t/pertemuan pada penycdia Jasa Pcrhotclan scperti:

a.hotel;
b.hostel;
c.vila;
d.pondok wisata;
e.motel;
f.Josmen;
g.wisma pariwisata;
h.pesanggrahan; i, rumah penginapan /gueathouse/bungalo/ resort/ cottage;
j.lempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k.gtamping. (2f Dikecualikan dari Ja&a Pcrhotelan sebagaimana dim.aksud pada ayat (II meliputi:
a.Jasa tempat tinggal aarama yang d1aelenggarakan oleh Pemerintah alau Pemerintah Daerah;
b.Jasa tcmpat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panli asuhan, dan panti aosial lainnya yang sejcnis;
c.Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegratan keagamean: I
d.Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e.Jass persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

II) Jasa Parkir scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

a.pcnyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b.pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2)Dikccualikan dari Jasa penyedlaan te:mpat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (lj meliputi:
1. a.Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
2. b.Jasa tempat parkir yang diselenggarak.an oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. c.Jasa tempat parkir yang disclenggarakan oleh kedutaan. konsulat, dan pcrwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
4. d.Jaaa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah lbadah.

Pasal 23

(I) Jasa Kesenian dan Hiburan seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

a.tontonan film atau bentuk tontonan audio VlSUal lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b.pergelaran kescnian, musik, tari, dan/atau busana;
c.kontes kecantikan;
d.kontes bina.raga;
e.pameran;
f.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g.pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
h.pcnnainan ketangkasan;
1. 1.olllhraga pennainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau pcralatan dan perlenglcapan untuk olahraga dan kebugaran; J. rekrcasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana pcrmainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k.panti pijat dan pfjat refleksi; dan I. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, den mandi uap/spa. (2J Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) meliputi Jasa Kescnian dan Hiburan yang scmata-mata untuk:
a.promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
b.kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
c.pagclaran kcscnian, musik, dan tari untuk kegiatan soaial dan/atau kcagamaan dcngan tidak dipungut bayanm.

Pasal 24

(II Subjck PBJT merupakan konsumcn Barang dan Jasa Tertentu. 121 Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Sadan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tcrtcntu.

Pasal 25

ti) Daear pengcnaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan olch konsumcn barang atau Jasa tertcntu, meliputi:

a.jumlah pembayaran yang ditcrima oleh penyedla Makanan dan/atau Minuman utuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b.nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT alas Tenaga Listrik;
c.jumlah pembayaran kcpada penycdia Jasa Perhotelan untuk PB.IT atas Jasa Perhotc\an;
d.jumlah pembayaran kcpada penyedia atau penyclcnggara tcmpat parkir dan/atau pcnyedia layanan memarkirkan kendaraan utuk PBJT atas jasa parlcir, dan
c.jumlah pembeyaran d.itenma olch peyelcnggara Jasa Kcsenian dan Hibumn untuk PBJT atas Jasa kesenian atau hiburan. j t2) Dalam hal pcmbayaran sebagaimana dimak8ud pada aya.t (l) menggunakan vouccr atau bcntuk lain yang scjenis yang memuat nilai rupiah atau mat.a uang lain, dasar pcngcnaan PBJT ditetapkan scbcaar nilai rupiah atau me.ta uang lainnya tcrscbut. 13) Dalam hal tidak terdapat pcmbayaran scbagaimana dimaksud pada ayat [I], daaar pcngenaan PBJT dihitung bcrdaaarkan harga jual be.rang dan Jasa sejenis yang bcrlaku di wilayah Daerah.

(4)Dalam hal Pemerintah Daerah mcnetapkan kebijakan pcngendalian pcnggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusu:, untuk PS.IT atas .Jeea Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pcngcnaan scbcsar tarif parkir sebclum dikenakan potongan.

Pasal 26

(II Nilaijual Tenaga Li:,trik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

a.Tenaga Llstrik yang bcrasal dari sumbcr lain dengan pcmbayaran; dan
b.Tenaga Llstrik yang dihasilkan sendiri. (21 Nilai jual Tenaga Ustrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang bcrasal dari sumbcr lain dengan pcmbayaran scbagaimana dunaksud pada ayat (l) huruf a, dihitung bcrdasarkan:
e.jumlah tagihan biaya/bcban tetap ditarnbah dengan biaya pemakaian kWh/variabcl yang ditagihkan de.lam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
b.jumlah pcmbclum Tenaga Llstrik untuk praba.yar.

(3)Nilaijual Tenaga Ustrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri scbagaimana dimaksud pada aya.t (1) hurufb dihitung bcrdasnrkan:
1. a.kapasitas terscdia;
2. b.tingkat penggunaan listrik;
3. c.jangka waktu pcma.ka.ian listrik; dan
4. d.harga satuan listrik yang bcrlaku di wilayah Daerah. {4) Nilai jual Tenap Ustrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang bcnlsal dari sumbcr lain dengan pcmbayaran eebegermane dimakeud pada ayat (2) hu.l'U! a dan ketcntuan tidak terdapat pcmbayaran sebageimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat l huruf (b), pcnyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan pcnghttungan dan pemungutan PBJT etee Tenaga Llstrik untuk pcnggunaan Tenaga Ll1trik yang dijual atau diserahka.n.

Pasal 27

(I) Tarif PBJT ditetapkan scbcsar 10% (scpuluh pcrsen). {2) Khusus tarif P8JT atas Jasa fuburan pada diskotek, karaoke, kelab me.lam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebcaar 40% (empat puluh lima pcrscnl {3) Khusus tarif P8JT etae Tenaga Lislrik untuk:

a.konsumsi Tenaga LuJtrik dari sumbcr lain o!eh industn, pcrtambangan minyak burni dan gee alam, ditetapkan scbcsar 3% (tiga pcrscn); dan
b.konsumsi Tenaga Li:,trik yang dihasilkan sendiri, ditctapkan scbcsar 1,5% (satu koma lima pcrscn). Pase.I 28 Besamn pokok PBJT yang terutang dihitung dengan care mengalikan dasar pcngenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pa:,al 25 dengan tari.f PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. t

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…