DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB V PEMBERI BANTUAN HUKUM BAB VI PENERIMA BANTUAN HUKUM BAB VII PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB IX LARANGAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan H u k u m .

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republikjndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara*" Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan H u k u m (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan H u k u m Dan Penyaluran Dana Bantuan H u k u m (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabu paten Pinrang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pinrang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Panitia Pengawas Daerah adalah kepanitiaan yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan pemberian Bantuan H u k u m oleh Pemberi Bantuan H u k u m kepada Penerima Bantuan H u k u m dalam rangka menjamin pemenuhan Standar Bantuan H u k u m .
7.Bantuan H u k u m adalah jasa h u k u m yang diberikan oleh Pemberi Bantuan H u k u m secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan H u k u m .
8.Penerima Bantuan H u k u m adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang terdaftar sebagai penduduk di Daerah.
9.Pemberi Bantuan H u k u m adalah lembaga bantuan h u k u m atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan H u k u m berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pemohon Bantuan H u k u m adalah orang miskin, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan H u k u m , atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan H u k u m .
11.Perkara adalah masalah h u k u m yang diselesaikan melalui mekanisme Litigasi dan atau Nonlitigasi.
12.Kegiatan adalah Kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah h u k u m melalui mekanisme Nonlitigasi.
13.Litigasi adalah proses penanganan Perkara h u k u m yang dilakukan melalui j a l u r pengadilan u n t u k menyelesaikannya.
14.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara h u k u m dan atau Kegiatan yang dilakukan di luar j a l u r pengadilan u n t u k menyelesaikannya.
15.Sistem Informasi Database Bantuan H u k u m yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan h u k u m secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan H u k u m Nasional Kementerian H u k u m dan Hak Asasi Manusia.
16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan H u k u m sesuai peraturan perundang-undangan.
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan H u k u m setelah dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa Pemberi Bantuan H u k u m tersebut layak u n t u k memberikan Bantuan H u k u m .
18.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan H u k u m adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah u n t u k penyelenggaraan Bantuan H u k u m yang sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan.
19.Anggaran Bantuan H u k u m adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan H u k u m kepada Pemberi Bantuan H u k u m yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan H u k u m .
20.Standar Bantuan H u k u m adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan H u k u m sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 1 . Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan H u k u m berasaskan:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam h u k u m ;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan H u k u m bertujuan:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan H u k u m u n t u k mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam h u k u m ;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan H u k u m dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
d.meningkatkan kualitas layanan Bantuan H u k u m ; dan
e.mendekatkan penyelenggaraan Bantuan H u k u m dengan Penerima Bantuan H u k u m .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah i n i meliputi:

a.penyelenggaraan Bantuan H u k u m ;
b.Pemberi Bantuan H u k u m ;
c.Penerima Bantuan H u k u m ;
d.penganggaran dan penyaluran dana Bantuan H u k u m ;
e.pengawasan dan pelaporan;
f.larangan; dan
g.ketentuan pidana. Peraturan Daerah i n i dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. Diundangkan di Pinrang, pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, Ditetapkan d i Pinrang pada tanggal BUPATI PINRANG, IRWAN HAH A M I D B U I L E M B J LN D A E R A H K A B U P A T E N P I N R A N G T A H U N 2 0 2 1 N O M O R N O M O R R E G I S T E R P E R A T U R A N D A E R A H P R O V I N S I S U L A W E S I S E L A T A N N O M O R B . H K . 0 9 . 2 2 7 . 2 1

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan H u k u m melalui upaya:
1. a.mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan H u k u m dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan H u k u m yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hendak mengakses Anggaran Bantuan H u k u m ;
3. c.menerima pengajuan pencairan Anggaxan Bantuan H u k u m dari Pemberi Bantuan H u k u m yang terhubung dengan Sidbankum atau secara manual dengan diserahkannya dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada Pemerintah Daerah, apabila belum terhubung dengan Sidbankum;
4. d.menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
5. e.melakukan monitoring dan evaluiasi palaksanaan Pemberian Bantuan H u k u m ;
6. f.fasilitasi pembentukan organisasi Bantuan H u k u m di Daerah;
7. g.fasilitasi peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum; dan
8. h.menyelenggarakan Bantuan H u k u m bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang bertempat tinggal atau berkependudukan d i Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Bagian H u k u m Sekretariat Daerah yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian H u k u m dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.
(3)Alokasi Anggaran Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a, didasarkan pada data mengenai kebutuhan h u k u m Daerah, indeks biaya Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
(4)fasilitasi peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f g, dapat dilakukan melalui pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan pelatihan Bantuan H u k u m yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian H u k u m bekeijasama dengan Lembaga Pemberi Bantuan H u k u m dan atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan H u k u m .

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan H u k u m dan pemberian Bantuan H u k u m dilaksanakan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
2. b.melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan h u k u m atau organisasi kemasyarakatan u n t u k ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan H u k u m .
(2)U n t u k melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)h u r u f b, Pemerintah Daerah membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Bantuan H u k u m dilakukan oleh Pemberi Bantuan H u k u m yang telah memenuhi syarat.
(2)Syarat Pemberi Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan h u k u m ;
2. b.terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan H u k u m .
(3)Tata Cara Penetapan Pemberi Bantuan H u k u m diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

U n t u k ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan H u k u m sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), calon Pemberi Bantuan H u k u m harus: a mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara bantuan h u k u m dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

b.terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan permohonan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); c apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam h u r u f b telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), selanjutnya ketua panitia mengusulkan calon Pemberi Bantuan H u k u m kepada Bupati u n t u k ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan H u k u m ; dan d apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam h u r u f b tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), permohonan ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 9

Pemberi Bantuan H u k u m berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa falcultas h u k u m ;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan h u k u m , konsultasi h u k u m , dan program kegiatan Iain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan H u k u m ;
d.menerima anggaran pembiayaan u n t u k melaksanakan Bantuan H u k u m ;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan pembelaan Perkara; dan
g.mendapatkan jaminan pelindungan h u k u m , keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan H u k u m berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan H u k u m berkewajiban:

a.melaporkan kepada Bupati dan DPRD tentang program dan pelaksanaan Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan u n t u k pembiayaan pemberian Bantuan H u k u m ;
c.menyelenggarakan pelatihan Bantuan H u k u m bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas h u k u m yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 h u r u f a;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan H u k u m berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
e.memberikan Bantuan H u k u m kepada Penerima Bantuan H u k u m berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara h u k u m .

Pasal 11

(1)Dalam rangka memperoleh Bantuan H u k u m , Pemohon Bantuan H u k u m harus memenuhi syarat:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan H u k u m dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
3. c.melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan H u k u m tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a, permohonan diajukan secara lisan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…