DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 12 dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
9.Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10.Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.
11.Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.
13.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Daerah.
15.Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
16.Tamu adalah Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Daerah yang lamanya kurang dari 7 (tujuh) hari.
17.Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
22.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24.Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
26.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
27.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
28.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
29.Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya dan ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan tanda- tanda kehidupan.
30.Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31.Perkawinan adalah perjanjian ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
32.Perceraian adalah putusnya tali perkawinan antara suami dan istri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
33.Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
34.Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
35.Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi.
36.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.
37.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39.Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam Akta Kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40.Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
41.Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
42.Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dalam pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
43.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
44.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
45.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan data dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
46.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
47.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
48.Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di Daerah domisilinya.
49.Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
50.Database adalah kumpulan berbagai data jenis kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
51.Data Center adalah data tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelanggara Kabupaten/Kota yang menghimpun data Kependudukan Dinas.
52.Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
53.Pengguna Data Pribadi adalah instansi, pemerintah, atau swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
2.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang meliputi :
1. a.melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang, dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data dan informasi atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang, dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. g.melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan;
8. h.melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
9. i.mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
10. j.melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
11. k.melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
(2)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.membantu Kepala Desa, Lurah dan Dinas atau UPT dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. b.melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
3. c.melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
4. d.pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
5. e.memproses penerbitan dokumen kependudukan;
6. f.menyerahkan dokumen kependudukan kepada penduduk; dan
7. g.membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa dan kelurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
(2)Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
2. b.di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
3. c.tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
4. d.di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
5. e.orang asing pemegang izin kunjungan; dan
6. f.anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.
(3)Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari seorang perempuan.
(4)Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal- usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
(5)Pencatatan kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Dinas atau UPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara lain :
1. a.penduduk Daerah; dan
2. b.penduduk di luar Daerah.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan ayat (4) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPT mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
(3)Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPT yang menerbitkan akta kelahiran.
(4)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukun agama dan hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 62 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1)Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
(2)Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir;
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung
16. p.NIK ayah;
17. q.nama ayah;
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang;
20. t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
26. z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, yakni untuk pemanfaatan :
1. a.pelayanan publik;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.alokasi anggaran;
4. d.pembangunan demokrasi; dan
5. e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
  1. 10.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 67 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)Dihapus.
(3)KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4)Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
(5)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
(6)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

11.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut ;

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…