DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2008 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perda (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Tipe A adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar.
19.Tipe B adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja;
d.tetap ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB III

JENIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri dari :

a.sekretariat Daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat daerah;
d.dinas daerah;
e.badan daerah; dan
f.kecamatan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan tipe A;
2. 2.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan tipe A;
3. 3.Dinas Pertanian dan Hortikultura merupakan tipe A;
4. 4.Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan tipe A;
5. 5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan tipe A;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tipe A;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan tipe A;
8. 8.Dinas Perhubungan merupakan tipe B;
9. 9.Dinas Kesehatan merupakan tipe A;
10. 10.Dinas Sosial merupakan tipe B;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup merupakan tipe A;
12. 12.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tipe A;
13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tipe A;
14. 14.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan tipe A;
15. 15.Dinas Perikanan merupakan tipe A;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan tipe B;
17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan tipe A;
18. 18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan tipe A;
19. 19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan tipe B;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan tipe A;
21. 21.Dinas Ketahanan Pangan merupakan tipe B; dan
22. 22.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tipe A.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Keuangan Daerah merupakan tipe A;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tipe A;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah merupakan tipe B;dan
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Watang Sawitto merupakan tipe A;
2. 2.Kecamatan Tiroang merupakan tipe A;
3. 3.Kecamatan Paleteang merupakan tipe A;
4. 4.Kecamatan Mattiro Bulu merupakan tipe A;
5. 5.Kecamatan Lanrisang merupakan tipe A;
6. 6.Kecamatan Suppa merupakan tipe A;
7. 7.Kecamatan Mattiro Sompe merupakan tipe A;
8. 8.Kecamatan Cempa merupakan tipe A;
9. 9.Kecamatan Patampanua merupakan tipe A;
10. 10.Kecamatan Duampanua merupakan tipe A;
11. 11.Kecamatan Lembang merupakan tipe A; dan
12. 12.Kecamatan Batulappa merupakan tipe A.

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.1 (satu) sekretaris daerah;
b.3 (tiga) asisten;
c.12 (dua belas) bagian; dan
d.36 (tiga puluh enam) subbagian.

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.1 (satu) sekretaris dewan;
b.3 (tiga) bagian; dan
c.9 (sembilan) subbagian.

Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.1 (satu) inspektur;
b.1 (satu) sekretaris;
c.4 (empat) inspektur pembantu; dan
d.3 (tiga) subbagian.

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a.Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
b.Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
c.Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Hortikultura terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
d.Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 4, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Perkebunan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
e.Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 5, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
f.Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 6, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
g.Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 7, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
h.Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 8, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
i.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 9, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
j.Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 10, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas:
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
k.Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 11, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
l.Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 12, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
m.Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 13, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan perempuan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
n.Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 14 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
o.Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 15, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas:
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
p.Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 16, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
q.Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 17, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas:
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
r.Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 18, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi terdiri atas :
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
s.Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 19, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
t.Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 20, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
u.Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 21, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
v.Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 22, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran terdiri atas:
a.1 (satu) kepala satuan;
b.1 (satu) sekretaris;
c.4 (empat) bidang;
d.3 (tiga) subbagian; dan
e.12 (dua belas) seksi.

Pasal 10

Susunan Organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

a.Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala badan;
2. 2.1 (satu) sekretaris:
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) subbidang.
b.Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala badan;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) subbidang.
c.Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala badan;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) subbidang.
d.Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 4, melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

a.1 (satu) camat;
b.1 (satu) sekretaris;
c.2 (dua) subbagian; dan
d.5 (lima) seksi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2008 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perda (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Tipe A adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar.
19.Tipe B adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja;
d.tetap ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB III

JENIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri dari :

a.sekretariat Daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat daerah;
d.dinas daerah;
e.badan daerah; dan
f.kecamatan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan tipe A;
2. 2.Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan tipe A;
3. 3.Dinas Pertanian dan Hortikultura merupakan tipe A;
4. 4.Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan tipe A;
5. 5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan tipe A;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tipe A;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan tipe A;
8. 8.Dinas Perhubungan merupakan tipe B;
9. 9.Dinas Kesehatan merupakan tipe A;
10. 10.Dinas Sosial merupakan tipe B;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup merupakan tipe A;
12. 12.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tipe A;
13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tipe A;
14. 14.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan tipe A;
15. 15.Dinas Perikanan merupakan tipe A;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan tipe B;
17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan tipe A;
18. 18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan tipe A;
19. 19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan tipe B;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan tipe A;
21. 21.Dinas Ketahanan Pangan merupakan tipe B; dan
22. 22.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tipe A.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Keuangan Daerah merupakan tipe A;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tipe A;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah merupakan tipe B;dan
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Watang Sawitto merupakan tipe A;
2. 2.Kecamatan Tiroang merupakan tipe A;
3. 3.Kecamatan Paleteang merupakan tipe A;
4. 4.Kecamatan Mattiro Bulu merupakan tipe A;
5. 5.Kecamatan Lanrisang merupakan tipe A;
6. 6.Kecamatan Suppa merupakan tipe A;
7. 7.Kecamatan Mattiro Sompe merupakan tipe A;
8. 8.Kecamatan Cempa merupakan tipe A;
9. 9.Kecamatan Patampanua merupakan tipe A;
10. 10.Kecamatan Duampanua merupakan tipe A;
11. 11.Kecamatan Lembang merupakan tipe A; dan
12. 12.Kecamatan Batulappa merupakan tipe A.

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.1 (satu) sekretaris daerah;
b.3 (tiga) asisten;
c.12 (dua belas) bagian; dan
d.36 (tiga puluh enam) subbagian.

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.1 (satu) sekretaris dewan;
b.3 (tiga) bagian; dan
c.9 (sembilan) subbagian.

Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.1 (satu) inspektur;
b.1 (satu) sekretaris;
c.4 (empat) inspektur pembantu; dan
d.3 (tiga) subbagian.

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a.Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
b.Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
c.Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Hortikultura terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
d.Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 4, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Perkebunan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
e.Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 5, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
f.Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 6, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
g.Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 7, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
h.Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 8, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
i.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 9, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
j.Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 10, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas:
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
k.Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 11, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
l.Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 12, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
m.Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 13, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan perempuan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
n.Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 14 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
o.Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 15, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas:
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
p.Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 16, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
q.Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 17, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas:
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
r.Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 18, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi terdiri atas :
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
s.Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 19, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
t.Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 20, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) seksi.
u.Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 21, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala dinas;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) seksi.
v.Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 22, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran terdiri atas:
a.1 (satu) kepala satuan;
b.1 (satu) sekretaris;
c.4 (empat) bidang;
d.3 (tiga) subbagian; dan
e.12 (dua belas) seksi.

Pasal 10

Susunan Organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

a.Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala badan;
2. 2.1 (satu) sekretaris:
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) subbidang.
b.Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Perencanaan Pembangunan Daerah dan litbang terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala badan;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.4 (empat) bidang;
4. 4.3 (tiga) subbagian; dan
5. 5.12 (dua belas) subbidang.
c.Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM terdiri atas:
1. 1.1 (satu) kepala badan;
2. 2.1 (satu) sekretaris;
3. 3.3 (tiga) bidang;
4. 4.2 (dua) subbagian; dan
5. 5.9 (sembilan) subbidang.
d.Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 4, melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

a.1 (satu) camat;
b.1 (satu) sekretaris;
c.2 (dua) subbagian; dan
d.5 (lima) seksi.