DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang perlu diubah Mengingat : disesuaikan dengan regulasi tersebut sampai terbitnya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
16.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
29.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
30.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 6);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pinrang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang.
8.Sekretaris DPRD adalah jabatan karir Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bertugas sebagai unsur pendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.
9.Kedudukan adalah kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang.
10.Hak Protokoler adalah Hak yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
11.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
12.Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan undangan lain.
13.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
14.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
15.Hak Keuangan dan Administratif adalah hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya.
16.Hak Keuangan Tertentu adalah hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan uang paket.
17.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.
18.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
19.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
20.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya.
21.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
22.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23.Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjanga Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
24.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
25.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan, yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
28.Kunjungan Kerja Secara Berkala adalah kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.
29.Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
30.Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
31.Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan yang masuk dalam kas Daerah.
32.Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
33.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
34.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
35.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
36.Hari adalah Hari Kerja.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau Upacara Bukan Upacara Bendera.

3.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1)Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilaksanakan untuk upacara kenegaraan atau acara resmi, antara lain :
1. a.hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. b.hari besar nasional;
3. c.hari ulang tahun lahirnya Kabupaten Pinrang; dan
4. d.hari ulang tahun lahirnya Instansi Pemerintah Daerah.
(2)Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.tata urutan dalam upacara bendera;
2. b.tata bendera Negara dalam upacara bendera;
3. c.tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
4. d.tata pakaian dalam upacara bendera.
(3)Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
(4)Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.pengibaran bendera Negara diiringi dengan Lagu Indonesia Raya;
2. b.mengheningkan cipta;
3. c.pembacaan Naskah Pancasila;
4. d.pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
5. e.pembacaan doa.
(5)Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu;
2. b.kebangsaan Indonesia Raya;
3. c.mengheningkan cipta;
4. d.mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
5. e.pembacaan Teks Proklamasi; dan
6. f.pembacaan doa.
(6)Tata bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
2. b.tiang bendera didirikan ditempat upacara; dan
3. c.penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
(7)Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan;
2. b.iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau gendering dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;
3. c.dalam hal tidak ada korps musik atau gendering dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan oleh seluruh peserta upacara; dan
4. d.waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat perekam.
(8)Tata pakaian upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.dalam acara kenegaraan digunakan Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas, Pakaian Kebesaran atau Pakaian Nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat;
2. b.dalam Acara Resmi dapat digunakan Pakaian Sipil Harian atau Seragam resmi lain yang telah ditentukan; dan
3. c.Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas, Pakaian Kebesaran, Pakaian Nasional, Pakaian Sipil Harian, atau Seragam Resmi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8B

(1)Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
(2)Tata Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi Tata Urutan Upacara dan Tata Pakaian Upacara.
(3)Tata Urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam acara kenegaraan atau acara resmi, antara lain, meliputi:
1. a.menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
2. b.pembukaan;
3. c.acara pokok; dan
4. d.penutup.
(4)Bendera Negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan disebelah kanan mimbar.
(5)Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan pada pejabat Negara.
(2)Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penghormatan dengan Bendera Negara;
2. b.penghormatan dengan Lagu Kebangsaan; dan/atau
3. c.bentuk Penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

5.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Tamu Pemerintah Daerah dan/atau Tamu DPRD yang berkunjung ke Daerah mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, sesuai dengan asas timbal balik, norma- norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan, saling menghormati dan saling menghargai.

Pasal 9B

Tamu Pemerintah Daerah dan/atau Tamu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan tamu dari Instansi/SKPD dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan yang berkunjung secara resmi ke Daerah.

Pasal 9C

Tamu Pemerintah Daerah dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B, diberikan cendera mata atau atribut khas Daerah.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Badan Musyawarah;
g.Tunjangan Komisi;
h.Tunjangan Badan Anggaran;
i.Tunjangan Badan Kehormatan;
j.Tunjangan Badan Legislasi Daerah; dan
k.Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan Alat Kelengkapan lainnya, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
1. a.Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. b.Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan masa kerja Alat Kelengkapan DPRD yang berkenaan.
(3)Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
(4)Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris bukan anggota yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD karena jabatannya.
(5)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyiapkan fasilitas keuangan dan administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

8.Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…