DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Landasan dan Azas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Kemitraan, Penyelenggaraan Kemitraan, Hak dan Kewajiban Dalam Kemitraan, Larangan dan Sansksi, Pedampingan Kemitraan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa peran dukun bayi yang masih sangat kuat ditengah masyarakat dalam rangka membantu tugas bidan perlu diatur dan ditata:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 8 Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060):

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2.Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Pohuwato. 10. Eli 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. Kemitraan bidan dan dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dengan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada. Bidan adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dan akuntabel sebagai mitra perempuan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, masa hamil, persalinan dan nifas, pelayanan bayi baru lahir dan bayi, dan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut secara turun temurun, belajar secara praktis atau cara lain. Cakupan masukan selanjutnya disebut input adalah keseluruhan kesiapan baik tenaga, biaya operasional, sarana kegiatan bidan dan dukun maupun metode/mekanisme kegiatan. Cakupan proses adalah lingkup kegiatan kerja bidan yang menyangkut aspek teknis kesehatan dan lingkup kegiatan kerja dukun yang menyangkut aspek non teknis kesehatan.
13.Cakupan keluaran selanjutnya disebut out-come adalah capaian target yang

(1)
(2)
(1)
(2)meliputi meningkatnya dukungan berbagai pihak rujukan oleh dukun, meningkatnya bidan dan dukun yang bermitra, meningkatnya cakupan pertolongan persalinan dan meningkatnya deteksi risti/komplikasi oleh masyarakat.

BAB II

LANDASAN DAN AZAS

Pasal 2

Landasan kemitraan bidan dan dukun bayi ini adalah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Azas kemitraan bidan dan dukun bayi ini adalah :

a.kemanusiaan,
b.keadilan,
c.kesetaraan:
d.kebersamaan,
e.terpadu,
f.sukarela.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud di tetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan persalinan dan perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan melalui kemitraan bidan dengan dukun,
b.setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh bidan yang kompeten dalam pertolongan persalinan, dan
c.seluruh dukun yang ada, dilibatkan dalam suatu bentuk kerjasama yang menguntungkan antara bidan dengan dukun dalam bentuk kemitraan. Tujuan kemitraan bidan dan dukun bayi adalah :
a.Tujuan umum adalah meningkatnya akses ibu dan bayi terhadap pelayanan persalinan yang bermutu, rujukan persalinan, pelayanan antenatal, nifas dan bayi oleh dukun bayi yang kompeten.
b.Tujuan khusus adalah :
1. 1.meningkatkan rujukan persalinan, pelayanan antenatal, nifas dan bayi oleh dukun ketenagakesehatan yang kompeten,
2. 2.meningkatkan alih peran dukun dari penolong persalinan menjadi mitra bidan dalam merawat ibu nifas dan bayinya,
3. 3.meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,

BAB IV

RUANG LINGKUP KEMITRAAN

Pasal 4

Kegiatan dalam rangka memfasilitasi terciptanya kemitraan bidan dengan dukun meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

(1)Langkah-langkah dalam perencanaan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari : L, Identifikasi potensi dan masalah yang terjadi meliputi : a. » 2 sm » aa jumlah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir: cakupan hasil kegiatan program KIA, jumlah bidan dengan dukun dalam satu wilayah, kompetensi tenaga yang ada di desa, kelengkapan sarana, alat dan bahan habis pakai, sarana transportasi rujukan, sistem pembiayaan (tabulin, dasolin), . dukungan kebijakan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat: dan sosial budaya. Analisis masalah dapat dilakukan dengan mengacu kepada hasil identifikasi potensi dan masalah yang menitikberatkan pada : a. 5, Ox d. €. adanya persalinan oleh dukun, cakupan persalinan nakes yang rendah, jumlah dukun lebih banyak daripada bidan, Desa yang tidak mempunyai bidan/bidan tidak tinggal di tempat, dan melakukan analisa hasil kegiatan terhadap target. Alternatif Pemecahan masalah, dilakukan berdasarkan temuan masalah. Penyusunan rencana kerja (Plan of Action). Penyusunan rencana kerja berdasarkan masalah yang ditemukan dari aspek kemitraan. Plan of Action (POA) dipilih dari kegiatan yang secara operasional memungkinkan untuk dilaksanakan.
(2)KetentuanmengenaiteknisperencanaanfasilitasikemitraandiaturolehDinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 6

(1)Untuk memfasilitasi terciptanya kemitraan bidan dengan dukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kegiatan pokok yang harus dilakukan adalah :
1. a.Tingkat Kabupaten terdiri dari : 1) Sosialisasi, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi oleh lintas program, lintas sektor yang terkait, 2) Pembekalan teknis pelaksanaan program kemitraan Bidan dengan Dukun, bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep penyelenggaraan kegiatan kemitraan bidan dengan dukun kepada seluruh kepala Puskesmas dan bidan.
2. b.Tingkat Kecamatan/Puskesmas terdiri dari : 1) Sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan Bidan dan Dukun bayi dari lintas program, lintas sektor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, LSM, TP-PKK Kecamatan, Kepala desa, Ketua TP PKK desa Bidan di desa, 2) Adanya rancangan kesepakatan bidan dengan dukun untuk pelaksanaan program kemitraan bidan dengan dukun, . Tingkat Desa terdiri dari : 1) Sosialisasi, bertujuan untuk mendapat kesepakatan serta dukungan pada pelaksanaan kemitraan Bidan dengan Dukun dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat, 2) Pembekalan dukun, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dukun dalam melaksanakan deteksi dini bumil dan bayi, cara-cara melaksanakan rujukan dan penyuluhannya serta keterampilan dalam membantu merawat ibu dan bayi pada masa nifas: 3) Magang dukun di rumah Bidan/Polindes/Puskesmas, bertujuan untuk : a). mendekatkan hubungan interpersonal antara bidan dengan dukun bayi,
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)b). meningkatkan keterampilan dukun dalam perawatan bayi baru lahir dan ibu nifas, pendeteksian risiko tinggi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, dan Cc). cara-cara melaksanakan rujukan tepat waktu dan penyuluhan yang baik. 4). Dana bergulir dukun bayi, bertujuan agar dukun mempunyai ikatan untuk merujuk kasus persalinan ke bidan. Sasaran dana bergulir adalah Dukun bayi yang telah mengikuti magang dukun serta sistem pengelolaan dana bergulir. Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan fasilitasi kemitraan di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah cg. Dinas Kesehatan dan Desa. Pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada puskesmas dan desa yang menyelenggarakan kemitraan bidan dan dukun bayi. Pemantauan dan evaluasi oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan desa setiap 1 (satu) bulan sekali. Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ruang lingkup dalam kegiatan kemitraan, mencakup :

a.masukan,
b.proses, dan Cc. luaran program. Cakupan masukan/input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penyiapan tenaga, penyiapan biaya operasional, penyiapan sarana kegiatan bidan dan sarana dukun, serta metode /mekanisme pelaksanaan kegiatan.

(3)Cakupan Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.kegiatan kerja bidan pada aspek teknis kesehatan yaitu : 1) Pengelolaan (manajemen) program KIA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian (evaluasi) program kesehatan ibu dan anak masuk KB. 2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, mencakup kegiatan yang dilakukan bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai wewenang, etika, tanggung jawab bidan.
2. b.kegiatan dukun pada aspek non teknis kesehatan adalah : 1) Menggerakkan dan memberdayakan ibu, keluarga dan masyarakat, 2) Memberdayakan tradisi setempat yang positif berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak: dan 3) Menghilangkan kebiasaan buruk yang dilakukan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir. @ (4) Cakupan Luaran Program/Output Kemitraan bidan dengan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian target upaya kesehatan ibu dan anak antara lain : a. b. Cc. meningkatnya dukungan berbagai pihak terkait: meningkatnya jumlah bidan dengan dukun yang bermitra, meningkatkan rujukan oleh dukun, meningkatnya cakupan pertolongan persalinan, dan meningkatnya deteksi risti / komplikasi oleh masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEMITRAAN

Pasal 9

Peran bidan dan dukun bayi dalam kemitraan dibagi dalam 3 (tiga) periode yaitu :

a.periode kehamilan,
b.periode persalinan, dan
c.periode nifas.

Pasal 10

(1)Peran Bidan dalam periode kehamilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut : g. Melaksanakan pemeriksaan kehamilan ibu hamil dalam hal : 1). Keadaan umum 2). Menentukan taksiran partus 3). Menentukan Keadaan janin dalam kandungan 4). Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan, Melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal : 1). Pemberian Imunisasi TT 2). Pemberian tablet Fe 3). Pemberian pengobatan/tindakan apabila ada komplikasi : Melakukan Penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga mengenai : 1). Tanda-tanda Persalinan 2). Tanda bahaya kehamilan 3). Kebersihan pribadi dan lingkungan 4). Gizi 5). Perencanaan Persalinan (Bersalin di Bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah) dan 6). KB setelah melahirkan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK), Melakukan kunjungan Rumah untuk : 1). Penyuluhan/Konseling pada keluarga tentang persencanaan persalinan 2). Melihat Kondisi Rumah persiapan persalinan 3). Motivasi persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran pertus, . Melakukan rujukan apabila diperlukan, Melakukan pencatatan seperti : 1). Kartu ibu 2). Kohort ibu, dan 3). Buku KIA, Melakukan Laporan cakupan ANC. Peran Dukun Bayi dalam periode kehamilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut : a. b. Cc. Memotivasi ibu hamil untuk periksa ke Bidan, Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke Bidan, Membantu Bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil,
1. d.Melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang : 1). Tanda- tanda Persalinan 2). Tanda bahaya kehamilan Kebersihan pribadi dan lingkungan 3). Kesehatan dan Gizi 4). Perencanaan Persalinan (Bersalin di Bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah), Memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang : 1). KB setelah melahirkan 2). Persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran partus, Melakukan ritual keagamaan /tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat bila keluarga meminta, g. Hi. Melakukan motivasi pada waktu rujukan diperlukan, dan Melaporkan ke Bidan apabila ada ibu hamil baru

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…