DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomoi Tahun 2013 tentang Paak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189), Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomoi 440), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undanvs: Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dar Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5049), 10 11 12 13 14 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentit Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179), Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK 07/2010, Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 581), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 200/ Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BU V! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor » Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VI!| Pasal 24 A, berbunyi sebagai berikut BAB VIIIA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24A

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya
(2)Pemberian pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dan Kondisi Objek Pajak Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikanHD. dengan melihat fungsi Objek Pajak
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenani tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal II PeraturanDaerahinimulai berlakupadatanggaldiundangkan Agarsetiaporang dapatmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerah KabupatenPohuwato DitetapkandiMarisa 2016? SYARIKMBUINGA DiundangkandiMarisa Padatanggal2016 SEKRETARISDABUPATENPOHUWATO DJONI NENTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 185 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENPOHUWATOPROVINSI GORONTALO(10/34/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN | UMUM Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Dalam rangka itu Pemerintah Kabupaten Pohuwato berwenang mengenakan pungutan suatu pajak daerah kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut telah diatur pula dalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 95 ayat (4) huruf a Dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kepastian hukum, penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebyjakan pokok e efisiensi pemungutan pajak guna meningkatkan penerimaan daerah, e meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak, e menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, serta perkembangan di bidang teknologi informasi, e meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih e menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah e pemberian kemudahan/bantuan kepada masyarkat berpenghasilan rendah berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan e menyju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah, Il PASAL DEMI PASAL Pasal 7a Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR /6s

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…