DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Landasan dan Azas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Jenis dan Bentuk Pelayanan Kesehatan, Prioritas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, Gawat Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa, Pembiayaan, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Mutu dan Informasi Kesehatan, Pembinaan dan Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan dan Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pohuwato yang sehat, mandiri dan berkeadilan serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Pohuwato: peaMengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 10. il, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942): Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 180), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KABUPATEN POHUWATO BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Ta 2. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pohuwato. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Pohuwato. 10. 11. 12, 13. 14.

(1)Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah adalah RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fungsi sosial pelayanan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.

BAB II

LANDASAN DAN AZAS

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pohuwato berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

(2)Azas penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini adalah :
1. a.keagamaan,
2. b.perikemanusiaan
3. c.keseimbangan,
4. d.manfaat,
5. e.perlindungan,
6. f.penghormatan terhadap hak dan kewajiban,
7. g.keadilan, dan
8. h.gender dan nondiskriminatif,

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

a.meningkatkan derajat kesehatan perorangan maupun masyarakat melalui ketersediaan sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), bermutu (guality) dan merata berkeadilan (eguity) untuk menjamin terciptanya pembangunan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :

a.prinsip-prinsip pelayanan kesehatan,
b.jenis dan bentuk pelayanan kesehatan, Cc. prioritas pelayanan kesehatan,
d.sumber daya kesehatan, H0 » 9 peta ta. ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, jaminan kesehatan daerah, gawat darurat bencana dan kejadian luar biasa, . pembiayaan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, manajemen mutu dan informasi kesehatan,
k.pembinaan dan pengawasan,
l.penyidikan dan sanksi.

BAB V

PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1)Prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu :
1. a.menjamin kesempatan yang sama bagi setiap orang, keluarga dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, menjamin ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, menjamin keberpihakan kepada kelompok masyarakat beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan, menjamin mutu pelayanan kesehatan yang cepat, cermat dan bertanggungjwab, dan menjamin akses informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JENIS DAN BENTUK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Jenis Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

a.pelayanan kesehatan perorangan, dan
b.pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah pelayanan bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pelayanan rawat jalan,
b.pelayanan rawat inap, Cc. pelayanan rawat darurat,
d.pelayanan kebidanan, dan
e.pelayanan kesehatan lainnya, Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan bidang kesehatan.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit yang terdiri dari :

a.pelayanan kesehatan dasar wajib, dan
b.pelayanan kesehatan dasar pengembangan /pilihan. Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a.promosi kesehatan,
b.penyehatan lingkungan,
c.kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana,
d.perbaikan gizi masyarakat,
e.pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan
f.pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan. Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a.pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat,
b.pelayanan kesehatan jiwa,

(4)
(1)
(3)
(4)
(1)pelayanan kesehatan mata, Pipelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan tradisional, HR H9 . pelayanan kesehatan kerja, aausaha kesehatan kerja,
1. j.usaha kesehatan sekolah dan usaha kesehatan gigi sekolah,
2. k.pelayanan kesehatan peduli remaja, dan
3. l.pelayanan laboratorium kesehatan medis dan masyarakat. Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, puskesmas dan jaringannya. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bentuk pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialistik dan pelayanan kesehatan penunjang. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan kedokteran yang tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perseorangan dan keluarga dan harus disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan dan kemampuan tenaga kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…