DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan, Kebijakan Pengelolaan Sampah, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Peran Masyarakat, Insentif dan Disinsentif, Pengembangan dan Penerapan Teknologi, Kerja Sama dan Kemitraan, Perizinan, Data dan Informasi, Pembiayaan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendidikan dan Kampanye, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penyedikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebyjakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lngkungan di wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan bagian dari fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang lebih sehat serta memberi manfaat kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kabupaten Pohuwato perlu melakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pohuwato Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 10 41 12 13 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274), Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan UN 9 10 TI 12 15 Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lam Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasa! dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasi sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS 24 »hJi 26 27 28 29 Sumber sampah adalah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang dan/atau diolah Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan Izin Pengelolaan Sampah adalah in yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas a sampah rumah tangga, b sampah sejenis sampah rumah tangga, dan c sampah spesifik

(2)
(3)(4 Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru'! a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi a b c d Tm: 9D sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, pung bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas Aa OA Oo Peer) - . ma tas tanggung jawab, berkelanjutan, keharmonisan, dan keseimbangan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, kesehatan, keamanan, dan nilai ekonomi

Pasal 4

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato diselenggarakan bertujuan untuk menjamin pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lngkungan untuk a b

(3)mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan kebyakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan kondisi daerah dan mengacu kepada kebyjakan dan strategi pengelolaan sampah Provinsi Gorontalo Kebyakan dan strategi di Kabupaten Pohuwato dalam pengelolaan sampah meliputi a Arah dan kebyakan penghematan penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan kembali sumber daya alam di Kabupaten Pohuwato b Target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu c Prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan dan pengurangan sampah meliputi sampah organik yang dapat dibuat kompos dan sampah anorganik d Dalam menetapkan kebyjakan dan strategi Kabupaten Pohuwato, pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada data informasi sampah yang lengkap dan akurat Kebyakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang

(4)Kebyakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

(1)Pengurangan sampah meliputi a Pembatasan timbulan sampah, b Pendauran ulang sampah, dan/atau c Pemanfaatan kembali sampah
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara a Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan/atau b Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan
(3)Setiap orang dan/atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Pasal 7

(Ll) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan a Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya b Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin

(2)
(5)Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam Kegiatan lebih lanjut mengenai kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Pasal 8

Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan a Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya b Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, dan/atau c Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan Setiap orang dan/atau produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan bahan pangan dan/atau kemasan lainya, pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan

Pasal 9

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan a Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebyjakan dan strategi pengelolaan sampah,

(1)
(2)b Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang, dan/atau c Menarik kembali sampah dari produk dan kemasaan produk untuk diguna ulang Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah, serta melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga secara aman bagi kesehatan dan lingkungan Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan mulai dari hulu sampai hilir Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
(1)
(1)

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan Setiap orang wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya harus melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…