DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan Penanaman Modal, Pelaksanaan Penanaman Modal, Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha, Perizinan Penanaman Modal, Insentif dan Kemudahan penanaman Modal, Hak dan Kewajiban dan Tanggungjawab Penanaman Modal, Pengembangan Usaha Mikro,Kecil, Menegah dan Koperasi, Peran Masyarakat, Sanksi Administrasi,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 1 1G. Undang-UndangNomor6Tahun2003tentangPembentukan KabupatenBone BolangodanKabupaten Pohuwatodi ProvinsiGorontalo(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2003Nomor26,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4269), Undang-UndangNomor25Tahun2007tentangPenanaman Modal(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor67,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4724), Undang-UndangNomor26Tahun2007tentangPenataan Ruang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4846), Undang-UndangNomor40Tahun2007tentangPerseroan Terbatas(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor106,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia nomor4852), Undang-UndangNomor20Tahun2008 tentangUsaha Mikro,Kecil,danMenengah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor93,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4866), Undang-UndangNomor25Tahun2009 tentangPelayanan Publik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2009 Nomor112,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5038), Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234), Undang-UndangNomor3Tahun2014 tentang Perindustrian (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1984Nomor 22,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3274), 3 12. 13. 14. 15. 16. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah denganUndang-UndangNomor9Tahun2015(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5679), PeraturanPemerintahNomor24Tahun1986tentang JangkawaktuIjinPenanamanModalAsing(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1986Nomor32, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 3335)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor9Tahun1993(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1993Nomor13,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3515), PeraturanPemerintahNomor1Tahun2008 tentang InvestasiPemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008Nomor14,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4812)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor49Tahun2011 (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor 124,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5261), PeraturanPemerintahNomor45Tahun2008 tentang PedomanPemberianInsentifDanKemudahan Penanaman ModalDiDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4854), PeraturanPresidenNomor16Tahun2012 tentangRencana UmumPenanamanModal, PeraturanPresidenNomor44Tahun2016 tentangDaftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal: IT 18. 19. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 155), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 178, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 159), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan : dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. 11, 1, 13, 14. 15. Bupati adalah Bupati Pohuwato. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Pohuwato. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato. Modal adalah aset dalam bentuk uang, atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan Informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Pinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. 16. 17. 18. 19. 20. 2. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Izin Pinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha. Izin Pinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya. Izin Investasi adalah izin prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Izin Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintregasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. 28. 29. 30. 31. 32, 33. 34. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari Negara ASEAN. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sebesar lebih dari lima puluh perseratus (50Y:0). Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 35.UsahaMenengahadalahusahaekonomiproduktifyangberdirisendiri,yang dilakukanolehorangperseoranganataubadan usahayangmerupakananak perusahaanataucabangperusahaanyangdimiliki,dikuasai, ataumenjadi bagianbaiklangsungmaupuntidaklangsung dengan usahakecilatauusaha besardengan jumlahkekayaanbersihatauhasilpenjualantahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : ac HRmM 9 pede. ta. kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan: berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato bertujuan : a. b. Cc. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional berdasarkan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah: ga meningkatkankapasitasdankemampuanteknologidaerah, mendorongpengembanganekonomikerakyatan, meningkatandanmengembangkanekonomipotensialmenjadikekuatan ekonomiriildenganmenggunakandana yangberasalbaikdaridalamnegeri maupunluar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

(1)
(2)1) Perencanaan Penanaman Modal, Pelaksanaan Penanaman Modal, Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha, Perizinan Penanaman Modal Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Peran serta masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah,
b.evaluasi dan pembinaan penanaman modal daerah, Cc. pengawasan dan pelaporan penanaman modal daerah. Dalam menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah :
a.memberi perlakuan sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing berdasarkan kebijakan nasional,
b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

(4)Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pohuwato diselenggarakan melalui kegiatan :

a.kerjasama penanaman modal,
b.promosi penanaman modal, Cc. pelayanan penanaman modal,
d.pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
e.pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal,
f.penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal,
g.pemberdayaan tenaga kerja daerah,

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha dalam rangka pengawasan dan pembinaan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama dunia usaha dalam daerah maupun kerjasama Internasional.
(3)Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
(4)Bentuk-bentuk fisilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak swasta.
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Kerjasamasebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a.Perencanaan, b.promosi, c.pelayananpenanamanmodal, d.pengembangan penanamanmodal, e.monitoringdanevaluasi. KetentuanmengenaikerjasamapenanamanmodaldiaturdenganPeraturan Bupati. BagianKedua PromosiPenanamanModal Pasal 9 Promosipenanamanmodalsebagaimana dimaksuddalamPasal6hurufb dilakukandengan: a.mengkaji,merumuskandanmenyusunkebijakanteknispelaksanaan pemberian bimbingandanpembinaanpromosipenanamanmodal, b.mengkoordinasikan,mengkaji,merumuskandanmenyusunmateri promosipenanamanmodal. c.mengkoordinasikandanmelaksanakanpromosipenanamanmodaldaerah baikdidalamnegerimaupunkeluarnegeri, Pelaksananpromosipenanamanmodalsebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukanolehDinasPenanamanModal,secaramandiridan/atau bekerjasama denganpemerintah,pemerintahdaerahlainnya,danlembaga non pemerintah.

Pasal 10

Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada pengembangan potensi daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal. Pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan kebijakan daerah. Kegiatan promosi penanaman modal dilakukan melalui sarana pameran dalam dan luar negeri, temu bisnis/temu usaha, publikasi, seminar, lokakarya dan bentuk-bentuk lain yang sejenis. Penyediaan bahan promosi penanaman modal dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal secara manual atau SPIPISE melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
1. a.perizinan dan non perizinan,
2. b.pemberian insentif dan kemudahan,
3. c.pengaduan masyarakat.
(3)Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari Bupati.
(4)Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Pengendalian kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal.
(2)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
1. a.pemantauan,
2. b.pembinaan, dan Cc. pengawasan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…