DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provunsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), 10 11 12 13 14 15 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor | Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126) diubah sebagai berikut 1 Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut

Pasal 56

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhitungkan Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi
(2)Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan ketinggian menara dari atas tanah, zonasi penempatan menara, dan jenis menara,
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut a honorarium petugas, b transportasi Cc uang makan, dan d alat tulis kantor
(4)Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memperhitungkan zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh
(5)Tata cara penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Pohuwato diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupaten Pohuwato Ditetapkan di Marisa, anggal J Me 2016 UWATO, DiundangkandiMarisa, padatanggal,Mei2016 SEKRETARRAHKABUPATENPOHUWATO LEMBARAN DAERAH KABUPATENPOHUWATOTAHUN2016NOMORit NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENPOHUWATOPROVINSI GORONTALO(4/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM | PENJELASAN UMUM Perkembangan industri telekomunikasi yang demikian pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi membawa dampak yang signifkan terhadap pendirian menara telekomunikasi, hal ini sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitasi telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pohuwato, sehingga telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi yang berfungsi guna memberikan palayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka keberadaan Menara telekomunikasi di Kabupaten Pohuwato memiliki Potensi yang relatif besar, sehingga perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan Potensi Retribusi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana retribusi dikategorikan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai bagian dari retribusi jasa umum karena dinilai sebagai bagian dari pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta untuk dinikmati oleh orang pribadi atau badan Penetapan Menara telekomunikasi sebagai Objek Retribusi yang ditetapkan dalam Pasal 124 Undang - Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pnbadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jeris saluran yang tersedia Yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Selanjutnya dalam surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-743/PK/2015 perihal penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan perubahan terhadap penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam surat tersebut penetapan penghitungan tarif retribusi Pengendalian menara telekomunikasi, berpedoman dalam Pasal 151 dan Pasal 152 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum II PASAL DEMI PASAL

Pasal 56

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 6!

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…