Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Kepegawaian, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Perahlian.
Memuat teks peraturan…
Menetapkan dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1 2 C0 31 au 10 11 12 13 14 15 16 Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Pohuwato Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pohuwato Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pohuwato Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pohuwato
Dalam menetapkan besaran susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas a
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Kabupaten Pohuwato merupakan Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato merupakan Inspektorat Tipe B, Dinas Daerah Kabupaten Pohuwato, terdiri dari 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlmndungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian, 10 la 22 13 14 15 DinasPemuda,Olahraga,danPariwisataTipeA menyelenggarakanurusanbidangkepemudaanolahraga,urusan pemerintahanbidangpariwisata,danpemerintahanbidang kebudayaan, DinasPanganTipeAmenyelenggarakanurusanpemerintahan bidangpangan, DinasSosial TipeAmenyelenggarakanurusanpemerintahan bidangsosial, DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangTipeB menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang pekerjaan umumdanpenataanruang, DinasPerumahandanKawasanPermukimanTipeB menyelenggarakanurusanpemerintahanbidangPerumahandan KawasanPermukimandanurusanpemerintahanbidang pertanahan DinasLingkunganHidupTipeBmenyelenggarakanurusan pemerintahanbidanglingkunganhidupdansuburusan kehutanan DinasPendidikanTipeBmenyelenggarakanurusan pemerintahanbidang pendidikan, DinasKependudukandanPencatatanSipilTipeB menyelenggarakanurusanpemerintahanbidang administrasi kependudukandanpencatatansipil, DinasTenagaKerjadanTransmigrasiTipeBmenyelenggarakan urusanpemerintahanbidang tenagakerjadanurusan pemerintahanbidang transmigrasi, DinasKesehatanTipeBmenyelenggarakanurusan pemerintahanbidang kesehatan, Dinas PertanianTipeBmenyelenggarakanurusan pemerintahan bidang pertanian, DinasPerpustakaandanKearsipanTipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahanbidangperpustakaandanurusan pemerintahanbidang kearsipan, DinasPerhubunganTipeBmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan wilayah daratan,
BAB III
Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (20 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwat berupa satuan pendidikan Kabupaten Pohuwato Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal
Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional
Selan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru
BAB IV
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli
BAB V
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Membuka PDF…