Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penghasilan Tunjangan Kesejahteraan dan Uang jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelola Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): .Undang-UndangNomor6Tahun2003tentang PembentukanKabupatenBone BolangodanKabupaten PohuwatodiProvinsiGorontalo(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor26,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4269), Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234), .Undang-UndangNomor17Tahun2014tentangMajelis PermusyawaratanRakyat,DewanPerwakilanRakyat, DewanPerwakilanDaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor182TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5568), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587), sebagaimanatelahdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015tentangPerubahanatasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679): PeraturanPemerintahNomor18Tahun2017 tentang HakKeuangandanAdministratifPimpinandanAnggota DewanPerwakilan RakyatDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017Nomor106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGHAKKEUANGANDAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 5 GO 10. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Pimpinan Sementara DPRD, adalah Pimpinan Sementara sebelum ditetapkan Pimpinan Definitif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. 12. 13. 14. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Pohuwato.
BAB II
Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 105 (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Tunjangan komunikasiintensifsebagaimana dimaksuddalamPasal2 ayat(1)hurufbangka1diberikansetiapbulankepada Pimpinandan AnggotaDPRDuntuk peningkatankinerja. Tunjanganresessebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufb angka2diberikansetiapmelaksanakanreseskepada Pimpinandan AnggotaDPRD. Tunjangan komunikasiintensifdantunjanganresessebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)diberikansesuaidengankemampuan keuangandaerah. Kemampuankeuangandaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(3) ditentukanberdasarkanhasilperhitunganatasbesaranpendapatan umumdaerah dikurangidenganbelanjapegawai aparatursipilNegara dandikelompokkandalam3(tiga)kelompok,yaitutinggi,sedang, dan rendah. Pemberian tunjangan komunikasiintensifdantunjanganreses sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)dilakukan dengan ketentuan,untuk kelompokkemampuankeuangandaerah: a.tinggi,palingbanyak7 (tujuh)kali, b.sedang,palingbanyak5 (lima)kali:dan c.rendah,palingbanyak3(tiga)kali.
Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…