DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, kewenangan, penggolongan peredaran dan penjualan, kegiatan yang dilarang, perizinan, pelaporan, penyimpanan minuman beralkohol, pengawasan pengendalian, peran serta masyarakat, saknsi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360): Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rentihlik Indnanesia Nnmar 84021: 10. Li LI. 12. 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402): Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/IV/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/ M-DAG/PER/I/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018: Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Ta 2. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pohuwato. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. 10. 1d 12. 13. 14. 15. 16. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau Importer Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) produk asal impor dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, subdistributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di hotel, restoran, dan bar. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol dan memabukkan. Hotel, Restoran dan Bar adalah tempat usaha pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata. Minimarket, supermarket, hypermarket dan pusat perkulakan adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Toko Modern. 17, 18. 19. 20. SuratIzinUsahaPerdaganganMinumanBeralkoholyang selanjutnya disingkatSIUP-MBadalahsuratizinuntukdapatmelaksanakankegiatan usahaperdagangankhususminumanberalkoholdihotel,restoran,dan baruntukpengecerdan penjuallangsung. SuratKeteranganPengecerMinumanBeralkoholgolonganAyang selanjutnyadisebutSKP-Aadalahsuratketeranganuntukpengecer minumanberalkoholgolonganA. SuratKeteranganPenjualLangsungBeralkoholgolonganAyang selanjutnyadisebutSKPL-Aadalahsuratketerangan untukpenjual langsungminumanberalkoholgolonganA. LabelEdar/Hologramadalahtandapengendalidalam bentukstiker ditempelpadasetiap botolatauwadahminumanberalkohol yang akan dijual kepada konsumen.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan : a. b. c d. perlindungan, kepastian hukum, keberlanjutan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan :

a.melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol: menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol: dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh konsumsi Minuman Beralkohol.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah daerah berwenangan : a. b.

(1)
(2)
(3)
(4)(S) menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual langsung, menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol, melakukan pengendalian terhadap penjualan Minuman Beralkohol, dan melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di daerah.

BAB IV

PENGGOLONGAN

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Minuman Beralkohol dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Minuman Beralkohol produksi pabrik. Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a.golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) diatas 0Yo sampai dengan 5Y6:
b.golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5O0H) lebih dari 5Yo sampai dengan 20Y6, dan
c.golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5SOH) lebih dari 206 sampai dengan 554. Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Ketentuan mengenai jenis Minuman Beralkohol berdasarkan klasifikasi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

(1)Setiap orang perorangan dilarang untuk mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol.
(2)Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan dengan cara :

a.penjualan langsung, dan/atau
b.penjualan eceran.

Pasal 8

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hanya dapat dijual di :
1. a.hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5,
2. b.restoran bintang 2 dan bintang 3, dan
3. c.bar termasuk pub dan klab malam.
(2)Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, hanya dapat dijual oleh Pengecer di supermarket atau hypermarket

Pasal 9

Penjualan Minuman Beralkohol dan pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Indonesia yang berlaku kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 10

(1)Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol dengan menyediakan tempat khusus atau tersendiri dan tidak dicampur bersama dengan produk lainnya.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)Pengecer wajib menyediakan kasir tersendiri untuk konsumen Minuman Beralkohol. Pengecer wajib melarang konsumen Minuman Beralkohol yang meminum langsung di lokasi penjualan. Pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA.

Pasal 11

Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Kabupaten Pohuwato wajib dilengkapi dengan label. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

a.nama produk,
b.kadar alkohol:
c.daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih:
e.nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor,
f.tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa,

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…