DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Hari Jadi Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, penetapan dan peringatan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai-nilai sejarah dan suasana kebatinan yang melandasi terbentuknya Kabupaten Pohuwato;
b.bahwa hari jadi merupakan jati diri dan eksistensi suatu daerah yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonsia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Pohuwato; : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN POHUWATO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Pohuwato.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
5.Hari Jadi adalah tanggal pengesahan terbentuknya Kabupaten Pohuwato.
6.Rapat Paripuma Hari Jadi adalah rapat paripuma anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pengumuman dan tidak mengambil keputusan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan hari jadi Kabupaten Pohuwato sebagai simbol identitas wujud dan eksistensi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pada azas :

a.persatuan;
b.kehormatan;
c.kedaulatan; d . kebhinnekatunggalikaan;
e.ketertiban; dan
f.kepastian hukum;

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.memperkuat persatuan dan keutuhan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjaga kehormatan, martabat dan keharmonisan daerah; dan
c.menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas daerah.

Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten Pohuwato ditetapkan pada hari selasa, tanggal 25 Februari 2003 Masehi atau bertepatan dengan 23 Dzulhijah 1423 Hijriyah sebagai daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperingati pada tanggal 25 Februari setiap tahunnya.

Pasal 6

(1)DPRD menyelenggarakan Rapat Paripuma dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Pohuwato setiap tanggal 25 Februari dengan agenda tunggal mendengarkan Pidato Bupati.
(2)Perayaan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula upacara bendera di sekolah dan kantor pemerintahan.
(3)Pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada hasil rapat bersama Panitia Pelaksana Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan Hari Jadi Kabupaten Pohuwato diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan promosi daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan identitas daerah.
(2)Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dan dinilai berperan aktif dalam pembangunan di daerah.
(3)Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan kepada daerah.
(2)Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan hari jadi bersumber d a ri:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikal.

Pasal 10

Setiap biaya yang digunakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…