DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 356

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pengelola keuangan daerah, anggraan pendapatan belanja daerah, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Menetapkan : 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedeoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 9. 10. 11 12. 13. 14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yangbersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Sllima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 22. 23. 24. 25. 26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 38. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Kinerja adalah Keluaran / Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 33. 34. 35. 36. 37. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
38.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran /penerima hak lainnya atasdasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 39.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 40. 41. 42. disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 43. 44, 45. 46. 47. 48. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 49. 50. S1. 52. 53. 54. 55. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajibdiselenggarakan oleh Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajibdiselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhandasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 65. 66. 67. 68. 69. 70. PejabatPenatausahaan KeuanganSatuanKerja PerangkatDaerahyang selanjutnyadisingkat PPKSKPDadalahpejabatyangmelaksanakan fungsitatausahakeuanganpadaSKPD. BendaharaPenerimaanadalahpejabatyang ditunjukuntukmenerima,menyimpan, menyetorkan,menatausahakan,dan mempertanggungjawabkanuangPendapatan Daerah dalam rangkapelaksanaanAPBDpada SKPD. BendaharaPengeluaranadalahpejabatyang ditunjukmenerima,menyimpan,membayarkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkanuang untuk keperluanBelanjaDaerah dalam rangka pelaksanaanAPBDpadaSKPD. Pegawai AparaturSipilNegara yang selanjutnya disingkatPegawaiASNadalahPegawaiNegeri Sipildanpegawaipemerintah denganperjanjian kerjayang diangkatolehpejabatpembina kepegawaiandan diserahi tugasdalamsuatu jabatanpemerintahanatau diserahi tugas negaralainnya dandigajiberdasarkan peraturanperundang-undangan. Badan UsahaMilikDaerahyang selanjutnya disingkatBUMDadalahbadan usahayang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimiliki olehPemerintahDaerah. AnggaranKas adalah perkiraanaruskasmasuk yangbersumberdaripenerimaandanperkiraan arus kas keluaruntuk mengaturketersediaan dana yangcukup gunamendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 71. 72. 13. 74. StandarAkuntansiPemerintahanyang selanjutnyadisingkatSAPadalahprinsip- prinsipakuntansiyangditerapkan dalam menyusundanmenyajikanlaporankeuangan pemerintah.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerahadalahprinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturandanpraktik- praktikspesifikyangdipiliholehPemerintah Daerahsebagaipedomandalammenyusundan menyajikanlaporankeuanganPemerintah Daerah untukmemenuhikebutuhan pengguna laporankeuangandalam rangka meningkatkanketerbandinganlaporan keuanganterhadap anggaran,antar periode maupunantarentitas. SistemAkuntansi Pemerintah Daerahyang selanjutnyadisingkatSAPDadalahrangkaian sistematikdariprosedur,penyelenggara, peralatandanelemenlainuntukmewujudkan fungsiakuntansisejak analisistransaksi sampai denganpelaporankeuangandi lingkunganorganisasiPemerintahanDaerah. Bagan AkunStandar yang selanjutnya disingkatBASadalahdaftarkodefikasidan klasifikasi terkaittransaksikeuanganyang disusunsecara sistematis sebagaipedoman dalam pelaksanaan anggarandanpelaporan keuanganPemerintahDaerah. Pemerintahan Daerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanolehpemerintah daerah dandewan perwakilanrakyatdaerahmenurut asasotonomidan tugaspembantuandengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 75. 76. 77. 78. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
79.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

a.pengelola Keuangan Daerah,
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, C. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
d.penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan,
f.laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
g.akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah,
h.penyusunanrancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
i.Kekayaan Daerah dan utang Daerah,
j.badan layanan umum Daerah:
k.penyelesaian kerugian Keuangan Daerah:
1. 1.informasi Keuangan Daerah, dan
m.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yangdipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
2. b.mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, . menetapkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, . menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, . mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, menetapkan kebijakan pengelolaan APBD, . menetapkan KPA, . menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah: . menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dan .melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalammelaksanakankekuasaan sebagaimana dimaksudpadaayat(1),Bupatimelimpahkan sebagianatauseluruhkekuasaannyayang berupaperencanaan, penganggaran, pelaksanaan,penatausahaan,pelaporandan pertanggungjawaban,sertapengawasan KeuanganDaerah kepadaPejabatPerangkat Daerah.
(4)PejabatPerangkatDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(3)terdiri atas: a.SekretarisDaerahselakukoordinator PengelolaanKeuanganDaerah, b.KepalaSKPKDselakuPPKD,dan c.KepalaSKPDselakuPA.
(5)Pelimpahansebagianatauseluruhkekuasaan sebagaimanadimaksudpadaayat(3)didasarkan padaprinsippemisahankewenanganantara yangmemerintahkan,menguji,danmenerima, ataumengeluarkanuang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud padaayat(3)ditetapkandenganKeputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perseroan Daerah.
(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)
(2)
(1)

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,
b.koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD:
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD,
e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
f.memimpin TAPD. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah,

(2).menyusunRancanganPerda tentangAPBD, RancanganPerda tentangPerubahanAPBD, danRancanganPerdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD, .melaksanakanpemungutanPendapatan DaerahyangtelahdiaturdalamPerda, .melaksanakanfungsiBUD,dan .melaksanakantugas lainnyasesuaidengan ketentuanPeraturanPerundang-undangan. PPKDdalammelaksanakanfungsinyaselaku BUDsebagaimana dimaksudpadaayat(1) huruf d berwenang: a.menyusunkebijakandanpedoman pelaksanaan APBD,
1. b.mengesahkan DPA SKPD, melakukanpengendalianpelaksanaan APBD, .memberikanpetunjukteknispelaksanaan sistempenerimaan danpengeluarankas Daerah, e.melaksanakan pemungutanpajakDaerah, menetapkan SPD, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah, .melaksanakansistemakuntansidan pelaporan Keuangan Daerah, menyajikan informasi keuangan Daerah, dan melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)KuasaBUDsebagaimana dimaksudpadaayat
(1)ditetapkandengankeputusanBupati.
(3)KuasaBUDsebagaimana dimaksudpadaayat
(1)mempunyaitugas: a.menyiapkanAnggaranKas, b.menyiapkanSPD, c.menerbitkanSP2D, d.memantaupelaksanaan penerimaandan pengeluaranAPBDolehbankdan/atau lembagakeuanganlainnyayangtelah ditunjuk, e.mengusahakandanmengaturdanayang diperlukan dalampelaksanaan APBD, f.menyimpanuangDaerah, g.melaksanakan penempatanuang Daerah danmengelola/menatausahakaninvestasi, h.melakukan pembayaranberdasarkan permintaanPA/KPAatasBebanAPBD, i.melaksanakanPemberian Pinjaman Daerah atasnamaPemerintahDaerah, j.melakukanpengelolaan Utangdan Piutang Daerah,dan k.melakukanpenagihanPiutang Daerah.
(4)KuasaBUD sebagaimana dimaksudpadaayat
(1)bertanggungjawabkepada PPKDselaku BUD.

Pasal 9

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pasal 10

(1)KepalaSKPDselakuPAmempunyaitugas: a. b. c. menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Bebananggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi Daerah, mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya, k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang 1. dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD n. yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 11

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja,
b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya,
c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah,
f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, dan
g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Isi peraturan

Teks356PDFHirarki

Memuat teks peraturan…