Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 10. 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5847) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909): Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 15), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 2), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
Laporanrealisasianggarantahun2024sebagaimanadimaksud dalamPasal1 hurufasebagai berikut: 1.Pendapatandanbelanjayakni: a.Pendapatan Rp.939.290.530.364,40 b.Belanja Rp.906.964.309.292,83 Surplus/(Defisit)Rp.32.326.221.071,57 2.Pembiayaanyakni: a.PenerimaanRp.17.199.660.977,33 b.PengeluaranRp.16.403.426.008,00 PembiayaanNettoRp796.234.969,33
Uraianlaporanrealisasianggaran sebagaimanadimaksud dalamPasal2sebagai berikut: 1.Selisihanggarandenganrealisasipendapatansejumlah Rp.58.433.264.565,60 denganrinciansebagai berikut: a.Anggaran pendapatansetelahperubahanRp.997.723.794.930,00 b.RealisasiRp.939.290.530.364,40 Selisihlebih/kurangRp.58.433.264.565,60 2.Selisihanggaran denganrealisasibelanjasejumlahRp.91.555.720.605,17 denganrinciansebagai berikut:
Neracasebagaimanadimaksud dalamPasal1huruf bper31DesemberTahun 2024sebagaiberikut: a.Jumlahasset Rp.1.370.349.472.283,28 b.JumlahkewajibanRp.156.341.814.960,77 c.JumlahekuitasdanaRp.1.214.007.657.322,51
Laporan Arus Kas sebagaimanadimaksud dalampasal1hurufcsampai dengan 31DesemberTahun2024sebagaiberikut: a.Saldokas awalper1Januaritahun 2024Rp.17.348.118.152,23 b.Arus Kasdari aktivitasoperasi Rp.125.090.312.099,57 Cc.ArusKasdari aktivitas investasiRp. (92.764.091.028,00) d.Arus KasdariaktivitaspendanaanRp. (16.403.426.008,00) e.Arus Kasdariaktivitas transitorisRp. (115.385.465,00) f.“Saldokasakhir per 31Desember tahun 2024Rp.33.155.527.750,90
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…