DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Sumber Daya Manusia Aparatur, Tata Hubungan Kerja, Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan Sanksi Administratif Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-UndangNomor6Tahun2003tentang PembentukanKabupatenBone BolangodanKabupaten PohuwatodiProvinsiGorontalo(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor26,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4269): Undang-UndangNomor25Tahun2007tentang PenanamanModal(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2007Nomor67,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4724), Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor 6Tahun20623tentangPenetapanPeraturanPemerintah PenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022tentang CiptaKerjaMenjadiUndang-Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856): PeraturanPemerintahNomor5Tahun2021tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisResiko (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor 15,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6617), PeraturanPemerintahNomor6Tahun2021 tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusahadiDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor16, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6618): PeraturanPemerintahNomor7Tahun2021 tentang Kemudahan,PerlindungandanPemberdayaanKoperasi danUsahaMikro,KecildanMenengah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor17,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6619), 8. 10. Ala 12, PeraturanPemerintahNomor16Tahun2021tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor28Tahun 2002tentangBangunanGedung(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor26,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6628): PeraturanPemerintahNomor21Tahun2021 tentang PenyelenggaraanPenataanRuang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor31,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6633): PeraturanPemerintahNomor22Tahun2021 tentang PenyelenggaraanPerlindungandanPengelolaan LingkunganHidup(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2021Nomor32,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6634): PeraturanPemerintahNomor35Tahun2023tentang KetentuanUmumPajakDaerahdanRetribusiDaerah dalamRangkaMendukung KemudahanBerusahadan LayananDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2023Nomor85,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6881), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerahsebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor120Tahun2018 tentangPerubahanatasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan : dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH 1. 10. 11. A,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: PenyelenggaraanPerizinanBerusahadiDaerahadalahkegiatan perizinan berusahayangprosespengelolaannyasecara elektronikmulaidaritahap permohonansampai denganterbitnyadokumenyangdilakukansecara terpadudalamsatupintu. PerizinanBerusahaadalahlegalitasyangdiberikankepadapelakuusaha untukmemulaidanmenjalankanusahadan/ataukegiatannya. PerizinanBerusahaBerbasisRisikoadalahPerizinanBerusahaberdasarkan tingkatRisikokegiatan usaha. PerizinanBerusaha UntukMenunjangKegiatanUsahaadalahlegalitasyang diberikankepadapelakuusaha untukmenunjangkegiatan usaha. Pelakuusahaadalahorangperseoranganataubadan usahayang melakukanusahadan/ataukegiatanpadabidangtertentu. NomorIndukBerusahayang selanjutnyadisingkatNIBadalahbukti registrasi/pendaftaranPelakuUsahauntukmelakukankegiatanusahadan sebagaiidentitasbagiPelakuUsahadalampelaksanaankegiatanusahanya. SertifikatStandaradalahpernyataandan/ataubuktipemenuhanstandar pelaksanaankegiatan usaha. KlasifikasiBakuLapanganUsahaIndonesia yang selanjutnyadisingkat KBLI adalahkodeklarifikasiyangdiaturolehLembagapemerintahnon kementerianyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidang statistik. SistemPerizinanBerusahaterintegrasisecara elektronik(OnlineSingle Submission) yang selanjutnyadisebutSistemOSSadalahsistem elektronik terintegrasiyangdikeloladandiselenggarakanolehLembagaOSS untuk penyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisResiko. LembagaPengelolaandanPenyelenggara OSSyang selanjutnyadisebut LembagaOSSadalahLembagapemerintahyangmenyelenggarakanurusan pemerintahandibidang koordinasipenanamanmodal. Izinadalahpersetujuan PemerintahPusatatauPemerintah Daerah untuk pelaksanaankegiatanusahayangwajibdipenuhiolehPelakuUsaha sebelummelaksanakankegiatanusahanya. KesesuaianKegiatanPemanfaatan Ruangyang selanjutnya disingkatKKPR adalah kesesuaianantararencanakegiatanpemanfaatanruang dengan Rencana Tata Ruang. 13, 14. 15. 16. 17, 18. 13, 20. 21. 22. 23. 24. PersetujuanKesesuaianKegiatanPemanfaatanRuangyang selanjutnya disingkatPKKPRadalahdokumenyangmenyatakankesesuaianantara rencanakegiatanpemanfaatanruangdenganRencanaTataRuangselain RencanaDetailTataRuang. PersetujuanLingkunganadalahKeputusanKelayakanLingkunganHidup atauPernyataanKesanggupanPengelolaanLingkunganHidupyangtelah mendapatkanpersetujuandariPemerintahPusatatauPemerintahDaerah. PersetujuanBangunanGedungyang selanjutnyadisingkatPBGadalah Perizinanyangdiberikankepadapemilikbangunangedung untuk membangunbaru,mengubah,memperluas,mengurangi, dan/ataumerawat bangunangedungsesuaidenganstandarteknisbangunangedung. Sertifikat LaikFungsiBangunanGedungyang selanjutnyadisebutSLF adalahsertifikatyangdiberikanolehPemerintah Daerah untukmenyatakan kelaikanfungsibangunangedung sebelumdapatdimanfaatkan. Pengawasanadalahupaya untukmemastikanpelaksanaankegiatanusaha sesuaidenganstandarpelaksanaankegiatanusahayangdilakukanmelalui pendekatanberbasisRisikodankewajibanyang harusdipenuhiolehPelaku Usaha. UsahaMikro danKecilyang selanjutnyadisingkatUMKadalahusahamikro danusahakecilsebagaimana dimaksuddalamUndang-Undangmengenai UsahaMikro,Kecil,danMenengah. UsahaMikro,Kecil,danMenengahyang selanjutnyadisingkatUMK-M adalahusahamikro,usahakecil,danusahamenengahsebagaimana dimaksuddalamUndang-Undangmengenai UsahaMikro,Kecildan Menengah. DaerahadalahKabupatenPohuwato. PemerintahPusat,yang selanjutnyadisebutPemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yangmemegangkekuasan pemerintahanNegara Republik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. Pemerintah Daerahadalah Bupatidanperangkat daerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. Bupati adalah BupatiPohuwato. DewanPerwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnyadisingkatDPRDadalah LembagaPerwakilan Rakyat Daerahsebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 25.DinasPenanamanModal DanPelayanan TerpaduSatuPintuyang selanjutnyadisingkatDPMPTSPadalahorganisasiperangkatdaerah Kabupaten Pohuwatoyangmempunyaitugasmenyelenggarakanurusan pemerintahandaerahdibidangpenanamanmodal. 26.Hariadalahharikerjasesuaidenganyang ditetapkanolehPemerintahPusat.

Pasal 2

Penyelenggaraanperizinanberusahabertujuanuntukmeningkatkanekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: a.

(1)
(2)
(3)pelaksanaan penerbitan Perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Bupati menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah kepada Kepala DPMPTSP yang membidangi perizinan. Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengintegrasian perizinan terpadu satu pintu antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 5

DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha. Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.pelaksanaan pelayanan,
b.pengelolaan pengaduan masyarakat:
c.pengelolaan informasi,
d.penyuluhan kepada masyarakat,
e.pelayanan konsultasi: dan
f.pendampingan hukum.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha. DPMPTSP mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi sektor :

a.kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan: energi dan sumber daya mineral: perindustrian: perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat: HM HD AO transportasi,
i.kesehatan, obat dan makanan: j- pendidikan dan kebudayaan,
k.pariwisata, IL pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik: dan
m.ketenagakerjaan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha,
2. b.persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Cc. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan
3. d.standar kegiatan usaha dan/atau standar produk, diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Standar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 8

(1)Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kegiatan usaha, yaitu :
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah,
2. b.kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi, dan
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi,
(2)Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan usaha.
(3)Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
(4)(S)
(2)
1. a.NIB, dan
2. b.sertifikat standar. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
3. a.NIB, dan b.izin. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelayanan sistem OSS perizinan berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dapat melakukan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak. Ketentuan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bagi Pelaku Usaha yang tidak bisa menjangkau kantor DPMPTSP dan/atau tidak memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan perizinan berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor desa/kelurahan setempat. Mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan pelaksanaannya oleh Kepala DPMPTSP kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha tidak dipungut biaya. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perizinan berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah, yaitu :

a.retribusi persetujuan bangunan gedung,
b.retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
c.retribusi izin trayek, dan
d.retribusi izin usaha perikanan. Perizinan berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…