DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 148

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Penyandang Disabilitas, Kewajiban Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Swasta, Peran Serta Masyarakat Dan Badan Usaha, Pemerintah Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Koordinasi, Bina Prestasi, Penghargaan, Perencanaan, Penyelenggaraan Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ta Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 10. 11. 12. 13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 14. 15. 16. Li. 18. 2 20. 21, 22. 23, Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 24. 29. 26. 27. 28. 29. SetiapOrangadalahperseoranganataukorporasi,baikyangberbadan hukum maupunyangtidakberbadanhukum. DaerahadalahKabupatenPohuwato. Pemerintah DaerahadalahBupatisebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangandaerah otonom. BupatiadalahBupatiPohuwato. DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRDadalah lembagaperwakilanrakyatDaerahyangberkedudukansebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidanDPRDdalam penyelenggaraan Urusan PemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah.

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

a.mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas: meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil dan bermartabat, serta mandiri: melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.penghormatan terhadap martabat, b &. d ? . otonomi individu, tanpa Diskriminasi: . partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, aa kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksebilitas:
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, j. inklusif, dan 5.
j.perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik,
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual,
3. c.Penyandang Disabilitas mental, dan
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga yang berkompenten di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Disabilitas, meliputi: ak membuat perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas, . menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas: . mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas: . memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas: mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, membina, memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas oleh masyarakat: memfasilitasi Pengembangan Diri terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak,

h.memberikan Edukasi khusus kepada orang tua dan atau keluarga i. Penyandang Disabilitas terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak, dan mendayagunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. 0 » 9 — pas tema - St n « £ 1 OA 3 5 B3 hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan Pelindungan hukum, pendidikan, Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi: kesehatan: politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial: Aksesibilitas: Pelayanan Publik: Pelindungan dari bencana, Habilitasi dan Rehabilitasi, Konsesi: pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat: berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi

Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi:
b.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan,
c.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, dan
d.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya

Pasal 8

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan.

Pasal 9

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 10

Penyandang Disabilitas mempunyai hak bebas dari segala bentuk pelecehan, penghinaan, dan stigma negatif perihal kondisi Disabilitasnya.

Pasal 11

Penyandang Disabilitas mempunyai hak sebagai manusia pribadi untuk mendapatkan Pelindungan dan perlakuan yang sama sesuai kebutuhannya di depan umum.

Isi peraturan

Teks148PDFHirarki

Memuat teks peraturan…