Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan kedua atas peraturan bupati pohuwato nomor 22 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), — Paraf & | OPD 25... 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Paraf , OPD BaggHukum LA 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Haa Memperhatikan : 1. Menetapkan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 161). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M/KOMINFO/03/2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Surat edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S- 209/PK.3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut : Paraf 4 Bag. ukum | A- 1.KetentuanPasal1angka4danangka5diubah, diantara angka8danangka9disisipkansatuangkayakniangka8a danditambahkantigaangkayakniangka21,22,dan23 sehinggakeseluruhanPasal1berbunyisebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : LE, 2, Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan - bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan Paraf | Bag. Hukum NTisI | konstruksinyadisesuaikansebagaisaranapenunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 8a.Menara bersamaadalahmenaratelekomunikasiyang 10. Es 12. 13 14. 15. digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi. Zona Cell Plan adalah area zonasi penyebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenankannya dibangun infrastruktur menara telekomunikasi. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. . Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. — Paraf u | Bag. Hlhkum | 16. 17. 18. 19. 20. 2. 32, 23. -£- SuratTagihanRetribusiDaerahyangselanjutnya disingkatSTRDadalahsuratuntukmelakukantagihan retribusidan/atausanksiadministratifberupabunga dan/ataudenda. SuratKetetapanRetribusiDaerahLebihBayar yang selanjutnyadisingkatSKRDLBadalahSuratKetetapan Retribusiyangmenentukanjumlahkelebihan pembayaranretribusikarenajumlahkreditretribusi lebihbesardaripadaretribusiyangterutangatau seharusnyatidakterutang. NomorPokokWajibRetribusiDaerahyang selanjutnya disebutNPWRDadalahnomorpokokyang diberikan kepadaWajibRetribusidigunakansebagaiidentitas untuktiapobjekretribusi. Suratteguran,suratperingatanatausuratlainyang sejenisadalahsuratyangditerbitkanolehKepala Daerahataupejabatyang ditunjukuntukatau memperingatkanwajibretribusiuntuk melunasi retribusiyangterutang, KasUmumDaerahadalahtempatpenyimpananuang daerah yangditentukanolehKepalaDaerah untuk menampungseluruhpenerimaandaerahdandigunakan untukmembayarseluruhpengeluarandaerah pada bankyang ditetapkan. DalamKotaadalahibuKotaKecamatandanIbuKota KabupatenPohuwato. Luar Kotaadalah Desadiluaribukotakecamatandan IbuKotaKabupatenPohuwato. RPMT adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Paraf “ — 1 Ba lukum A-
Membuka PDF…