DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan, asas dan sasaran penanaman modal, pelayanan penanaman modal, insentif dan kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan, peran pemerintah daerah, koordinasi dan pengendalian percepatan penanaman modal, sanksi administrasi, penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), Undang-UndangNomor6Tahun2003tentang PembentukanKabupatenBone BolangodanKabupaten PohuwatodiProvinsiGorontalo(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003Nomor26,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4269), Undang-UndangNomor25Tahun2007tentang PenanamanModal(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor67,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4675), Undang-UndangNomor40Tahun2007tentang PerseroanTerbatas(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2007Nomor106,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4756), Undang-UndangNomor20Tahun2008 tentangUsaha Mikro,Kecil,danMenengah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor93,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4899): Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234), Undang-UndangNomor3Tahun2014tentang Perindustrian(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor4,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5492): Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubah denganUndang-Undang Nomor9Tahun 2015(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor58,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679): 10.PeraturanPemerintahNomor47Tahun2012 tentang TanggungJawabSosialdanLingkunganPerseroan Terbatas(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2012Nomor89,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5305), 11.PeraturanPemerintahNomor45Tahun2008 tentang PedomanPemberianInsentifdanKemudahan PenanamanModaldiDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor58,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4854), 12.PeraturanPresidenNomor16Tahun2012 tentang RencanaUmumPenanamanModal: 13.PeraturanPresidenNomor91Tahun2017tentang PercepatanPelaksanaanBerusaha, 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2012 tentangPedomanPemberianInsentifdanKemudahan PenanamanModaldiDaerah, 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah, 16.PeraturanDaerahKabupaten Pohuwato Nomor8Tahun 2012 tentangRencanaTataRuangWilayahKabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun2012Nomor145, TambahanLembaranDaerahKabupaten Pohuwato Nomor134), 17.Peraturan DaerahNomor3Tahun2017 tentang PenanamanModal(Lembaran DaerahKabupaten Pohuwato Tahun2017Nomor192,TambahanLembaran DaerahKabupaten Pohuwato Nomor170), Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURAN DAERAHKABUPATEN POHUWATO TENTANG PEMBERIANINSENTIF DANKEMUDAHAN PENANAMANMODALDIKABUPATENPOHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ds 2 3. 4 Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan memberikan ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian dari Bupati. LG, 1 da 12, 13. 14. 15. 16, Dg Investasiadalahpenanamanmodalsuatuusahaatauperusahaan denganmaksud mendapatkankeuntungan,baikmelaluisarana yang menghasilkan pendapatanmaupunmelaluiventura yanglebih berorientasipadaresikoyangdirancanguntukmendapatkanperolehan modal. PenanamanModaladalahsegalabentukkegiatanmenanammodal,baik olehpenanammodal dalamnegerimaupunpenanammodalasinguntuk melakukanusahadiKabupaten Pohuwatosesuaidenganperaturan perundang-undangan. PenanamanModalDalamNegeriadalahyang selanjutnyadisingkat PMDNadalahkegiatanmenanammodaluntukmelakukanusahadi daerah yangdilakukanolehpenanammodal dalamnegeridengan menggunakanmodal dalamnegeri. PenanamanModalAsingadalah yang selanjutnyadisingkatPMAadalah kegiatanmenanammodal untukmelakukanusahadidaerah yang dilakukanolehpenanammodalasing,baikyangmenggunakanmodal asingsepenuhnyamaupunyangberpatungandenganpenanammodal dalamnegeri. PenanamModaladalahperseoranganataubadan usahayangmelakukan penanamanmodalyang dapatberupapenanammodal dalamnegeridan penanammodalasing. UsahaBesar adalahusaha ekonomiproduktif yangdilakukanolehbadan usaha dengan jumlah kekayaanbersih atauhasilpenjualantahunan lebihbesardariusahamenengah,yangmeliputiusahanasionalmilik Negaraatau swasta,usaha patungan,danusahaasingyangmelakukan kegiatanekonomidiIndonesia. UsahaMikro adalahusahaproduktifmilikorangperorangan dan/atau badan usaha peroranganyangmemenuhikriteriausahamikro sebagaimanadiaturdalam peraturanperundang-undangan. UsahaKeciladalahusaha ekonomiproduktif yangberdiri sendiri,yang dilakukanolehorangperseoranganataubadan usaha yangbukan merupakananakperusahaanataubukan cabang perusahaanyang dimiliki,dikuasai, ataumenjadi bagianbaiklangsungmaupuntidak langsung dengan usahamenengahatauusahabesar yangmemenuhi kriteria usaha kecil. 18, 19. 20. 21. 22. 23. 24. Usahamenengahadalahusahaekonomiproduktifyangberdiri sendiri, yangdilakukanolehorangperseoranganataubadan usahayang merupakananakperusahaanataubukancabangperusahaanyang dimiliki,dikuasai, ataumenjadibagianbaiklangsungmaupuntidak langsung dengan usahakecilatauusahabesardengan jumlahkekayaan bersihatauhasilpenjualantahunansebagaimanadiaturdalam peraturanperrundang-undangan. IklimUsahaadalahkondisiyangdiupayakanPemerintah Daerahmelalui penetapanberbagaiperaturanperundang-undangandankebijakan diberbagaiaspekkehidupanekonomiagarpenanammodalmemperoleh pemihakan,kepastian,kesempatan,perlindungan,dandukungan berusahayang seluas-luasnya. PemberdayaanadalahupayayangdilakukanolehPemerintah, PemerintahDaerah,DuniaUsaha,danmasyarakatsecarasinergisdalm bentukpenumbuhaniklimdanpengembanganusahaterhadapusaha mikro,kecildanmenengahsehinggamamputumbuhdanberkembang menjadiusahayangtangguhdanmandiri. PengembanganadalahupayayangdilakukanolehPemerintah, PemerintahDaerah,DuniaUsaha,danmasyarakat untuk memberdayakanusahamikro,kecildanmenengahmelaluipemberian fasilitas,bimbingan,pendampingan,danbantuan perkuatan untuk menumbuhkandanmeningkatkankemampuandan dayasaingusaha mikro,kecildanmenengah. PerizinanBerusahaadalahpersetujuanyang diperlukan pelakuusaha untukmemulaidanmenjalankan usahadan diberikandalam bentuk persetujuan yangdituangkandalmbentuksurat/keputusanatau pemenuhanpersyaratan(checklisf. Standar Pelayananadalahtolokukur yangdipergunakansebagai pedomanpenyelenggaraan pelayananolehpemerintahyangmemuat ketentuan mengenaipelakuusaha yang berhak, persyaratan, prosedur penyelesaian, danjangka waktupenyelesaian. Keputusan BerbentukElektronis adalahkeputusanyang dibuat atau disampaikan denganmenggunakanataumemanfaatkanmedia elektronik. 25.TangungJawabSosialdanLingkungan Perusahaanyang selanjutnya 26. 21. disingkatTJSLPadalahkomitmenperusahaanuntukberperanserta dalampembangunanekonomiberkelanjutan gunameningkatkan kualitaskehidupandanlingkunganyangbermanfaat,baikbagi perusahaan,komunitassetempatmaupunmasyarakatpadaumumnya. Perusahaanadalahsetiapbadan usahayangberbadanhukumbaikmilik swasta,milikNegara,milikasingataumilikpemerintahdaerah yang berstatuspusat,cabangatauyangberkedudukandiKabupaten Pohuwato. ForumKoordinasiTangung JawabSosialdanLingkungan Perusahaan yang selanjutnyadisingkatForum TJSLPadalah forumkomunikasiyang dibentuk dalam rangkamemfasilitasipelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

AZAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a.kepastian hukum,
b.transparansi,
c.akuntabilitas:
d.kesetaraan:
e.kebersamaan:
f.efisiensi berkeadilan,
g.berkelanjutan,
h.berwawasan lingkungan,

(1)
(2)kemandirian, dan keseimbangan kemajuandankesatuanekonominasional.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi :

a.sektor pariwisata, perhotelan, dan rumah makan,
b.sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengembangan semua produk turunan,
c.sektor pendidikan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan fasilitas pendidikan,
d.sektor pertanian, diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian,
e.sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
f.sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
g.sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor,
h.sektor energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan:
i.sektor bahan galian dan mineral, yaitu pada pembangunan pabrik pemurnian mineral,
j.sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan:
k.sektor lingkungan hidup:
l.sektor pertambangan, dan
m.sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi. Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan sistem pelayanan satu pintu dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission). Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha bagi masyarakat dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 6

Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip :

a.kepastian hukum:
b.kesetaraan:
c.transparansi,
d.akuntabilitas: dan
e.efektif dam efisien.

Pasal 7

Pemberian insentif dapat berbentuk :

a.Pengurangan atau keringanan pajak daerah, dan h Penairanoan atau kerinoanan retrihtisi daerah

(2)Pemberian kemudahan dapat berbentuk : a. Ex C. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penyediaan lahan dan lokasi, pemberian bantuan teknis, penyediaan data dan infomasi peluang penanam modal, dan percepatan pemberian perizinan.

Pasal 8

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : a. b Ex d 2 Lg AA Kg Te PB memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal: memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, termasuk skala prioritas tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan: melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(2)Besaraninvestasipenanammodalsebagaimana dimaksudpadaayat(1) diklasifikasikan sebagaiberikut: a.Prioritasrendah:nilaiinvestasisebesarRp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)sampai denganRp.5.000.000.000,-(limamilyar rupiah). b.Prioritassedang:nilaiinvestasilebihdari Rp.5.000.000.000,-(lima milyarrupiah)sampai denganpalingbanyakRp.10.000.000.000,- (sepuluhmilyarrupiah). c.Prioritastinggi:NilaiinvestasilebihdariRp.10.000.000.000,- (sepuluhmilyarrupiah).
(3)Berdasarkankriteriadanbesaraninvestasisebagaimana dimaksudpada ayat(1)danayat(2),ditetapkanvariabelpenilaianpemberianinsentifdan kemudahan penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kriteria memberikan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak penggandaan di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 11

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…