DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pohuwato

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194),
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1), Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Pohuwato.
2.Rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati Pohuwato dan wakil Bupati Pohuwato
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. 11. 12. 15. 14. UrusanPemerintahanWajib adalahUrusan Pemerintahanyangwajibdiselenggarakanolehsemua Daerah. UrusanPemerintahanPilihanadalahUrusan PemerintahanyangwajibdiselenggarakanolehDaerah sesuaidenganpotensiyangdimilikiDaerah. PelayananDasaradalahpelayananpublikuntuk memenuhikebutuhandasarwarganegara. ForumKoordinasiPimpinandiDaerah yangselanjutnya disebutForkopimdaadalahforum yangdigunakanuntuk membahaspenyelenggaraanurusanpemerintahan umum. PemangkuKepentingan adalah pihakyanglangsungatau tidaklangsungmendapatkanmanfaatataudampakdari perencanaandanpelaksanaanpembangunanDaerah antaralainunsurDPRDprovinsidankabupaten/kota, TNI,POLRI,Kejaksaan, akademisi,LSM/Ormas,tokoh masyarakatprovinsidankabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor,pemerintahpusat,pemerintahprovinsi, kabupaten/kota,pemerintahandesa,dankelurahan sertaketerwakilanperempuan(sepertiPKK,Organisasi Kewanitaan)dankelompokmasyarakatrentan termarginalkan. PembangunanDaerahadalahusahayangsistematik untukpemanfaatansumberdayayangdimilikiDaerah untukpeningkatandanpemerataan pendapatan masyarakat,kesempatankerja,lapanganberusaha, meningkatkanaksesdankualitaspelayananpublikdan dayasaingDaerahsesuaidengan urusanpemerintahan yangmenjadikewenangannya. PerencanaanpembangunanDaerahadalah suatuproses untuk menentukankebijakanmasadepan,melalui urutanpilihan,yangmelibatkanberbagaiunsur pemangkukepentingan,gunapemanfaatandan pengalokasiansumberdaya yang ada dalamjangka waktutertentudiDaerah. PengendaliandanevaluasipembangunanDaerahadalah suatuprosespemantauan dansupervisidalam penyusunan danpelaksanaankebijakanpembangunan sertamenilaihasilrealisasikinerjadan keuangan untuk memastikantercapainyatargetsecaraekonomis,efisien, danefektif. EvaluasiRancanganPeraturanDaerahadalah pengkajiandanpenilaianterhadapRancanganPeraturan DaerahRPJPDdanRPJMDuntukmengetahui kesesuaiandengankepentinganumum,dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan yanglebih tinggi. Rencana PembangunanJangkaPanjang Daerah yang selanjutnya disingkatRPJPDadalahdokumen perencanaan Daerah untukperiode20(dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan TahunanDaerah yang selanjutnya disebutRencanaKerjaPemerintah Daerah yangselanjutnya disingkatRKPDadalahdokumen perencanaan Daerah untukperiode1(satu)tahun. 15.RencanaStrategisPerangkatDaerah yangselanjutnya 16. LT, 18. 19. 20. 21. 22, 23. 2, Ah, 26. 27 disingkatdenganRenstra PerangkatDaerahadalah dokumenperencanaanPerangkatDaerahuntukperiode 5(lima)tahun. RencanaKerjaPerangkatDaerah yangselanjutnya disingkatRenja PerangkatDaerahadalahdokumen perencanaanPerangkatDaerahuntukperiode1(satu) tahun. RencanaPembangunanJangkaPanjangNasionalyang selanjutnyadisingkatRPJPN adalahdokumen perencanaanpembangunannasionaluntukperiode20 (duapuluh) tahun. RencanaPembangunanJangkaMenengahNasionalyang selanjutnyadisingkatRPJMNadalahdokumen perencanaanpembangunannasionaluntukperiode 5 (lima)tahunan. RencanaKerjaPemerintahyangselanjutnyadisingkat denganKEPadalahdokumenperencanaan pembangunannasionaluntukperiode1(satu)tahun. PrioritasNasionaladalah penjabaranvisi,misi,dan programprioritasPresidendanWakilPresidenterpilih yangtelahdicanangkan semenjakmasakampanye,dan mempertimbangkanhalpentinglainnya. ProgramStrategisNasionaladalahprogram yang ditetapkan Presiden sebagaiprogram yangmemilikisifat strategissecara nasionaldalam upaya meningkatkan pertumbuhan danpemerataanpembangunanserta menjagapertahanandankeamanandalamrangka meningkatkankesejahteraanmasyarakat. Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnyadisingkatAPBDadalahrencanakeuangan tahunan Daerah yangditetapkandenganPeraturan Daerah. KebijakanUmumAPBDyangselanjutnyadisingkatKUA adalahdokumenyangmemuatkebijakanbidang pendapatan,belanja,dan pembiayaansertaasumsi yang mendasarinyauntukperiode1(satu)tahun. PrioritasdanPlafonAnggaran Sementara yang selanjutnyadisingkatPPASadalahprogramprioritasdan patokanbatasmaksimalanggaran yangdiberikan kepadaPerangkatDaerah untuksetiapprogramsebagai acuan dalam penyusunanrencanakerjadananggaran SatuanKerjaPerangkat Daerah. Pendapatan Daerahadalahsemua hakDaerah yang diakui sebagaipenambahnilaikekayaanbersihdalam periodetahun anggaran yangbersangkutan. BelanjaDaerahadalahsemuakewajibanDaerah yang diakui sebagaipengurangnilaikekayaanbersihdalam periodetahun anggaran yangbersangkutan. Pembiayaanadalahsetiappenerimaan yangperlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baikpada tahun anggaran yang bersangkutanmaupunpada tahun anggaranberikutnya. 28. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 3, 40. RencanaKerjadanAnggaranPerangkatDaerah yang selanjutnyadisingkatRKAPDadalahdokumen perencanaandanpenganggaranyangberisirencana pendapatan,rencanabelanjaprogramdankegiatan PerangkatDaerahsertarencanapembiayaansebagai dasarpenyusunan APBD. RencanaKerjaadalahdokumenrencanayangmemuat programdankegiatanyangdiperlukanuntukmencapai sasaranpembangunan. KerangkaPendanaanadalahanalisispengelolaan keuanganDaerahuntukmenentukansumber-sumber danayang digunakandalam pembangunan,optimalisasi penggunaan sumber dana danpeningkatankualitas belanjadalammembiayaipenyelenggaraanpemerintahan Daerah dalam upaya mencapaivisidanmisiBupati Pohuwatosertatargetpembangunannasional. PermasalahanPembangunanadalah kesenjanganantara kinerjapembangunanyangdicapai saatinidengan yang direncanakandankesenjanganantaraapa yangingin dicapaidimasadatangdengankondisiriilsaat perencanaandibuat. IsuStrategisadalahkondisiatauhalyangharus diperhatikanataudikedepankandalamperencanaan pembangunanDaerahkarenadampaknyayang signifikanbagiDaerah dengankarakteristikbersifat penting,mendasar,mendesak,berjangkamenengah/ panjang,danmenentukanpencapaiantujuan penyelenggaraanpemerintahan Daerahdimasayang akandatang. Visiadalahrumusanumummengenai keadaan yang diinginkanpadaakhirperiodeperencanaan pembangunanDaerah. Misiadalahrumusanumummengenai upaya-upaya yang akandilaksanakanuntukmewujudkanvisi. Tujuanadalah sesuatukondisiyang akandicapaiatau dihasilkandalamjangkawaktu5(lima)Tahunan. Sasaranadalahrumusankondisiyangmenggambarkan tercapainya tujuan,berupahasilpembangunan Daerah/Perangkat Daerah yangdiperolehdari pencapaianhasil(outcome)programPerangkat Daerah. Strategiadalah langkahberisikanprogram-program sebagaiprioritaspembangunanDaerah/Perangkat Daerah untuk mencapaisasaran. ArahKebijakan adalahrumusankerangkapikiratau kerangkakerjauntukmenyelesaikan permasalahan pembangunandanmengantisipasiisustrategis Daerah/Perangkat Daerah yangdilaksanakansecara bertahapsebagaipenjabaranstrategi. PrioritasPembangunanDaerahadalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yangdilaksanakan secarabertahapuntuk mencapaisasaranRPJMD. Program adalah penjabaran kebijakan PerangkatDaerah dalam bentuk upaya yangberisisatu ataulebihkegiatan dengan menggunakan sumber daya yangdisediakan untuk mencapaihasilyangterukur sesuaidengantugas danfungsi. 41. 42. 43. 44. 49. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ProgrampembangunanDaerahadalahprogramstrategis Daerah yangdilaksanakanolehPerangkatDaerah sebagaiinstrumenarahkebijakanuntukmencapai sasaranRPJMD. KegiatanPerangkatDaerahadalahserangkaianaktivitas pembangunanyangdilaksanakanolehPerangkatDaerah untukmenghasilkankeluaran(output)dalamrangka mencapaihasil(outcome)suatuprogram. Kinerjaadalah capaiankeluaran/hasil/dampakdari kegiatan/program/sasaransehubungandengan penggunaan sumberdayapembangunan. Indikator Kinerjaadalahtandayangberfungsisebagai alatukurpencapaiankinerjasuatukegiatan,program atau sasarandantujuandalambentukkeluaran (output),hasil(outcome),dampak(impact). Keluaran(output)adalah suatuprodukakhirberupa barangataujasadariserangkaianprosesatassumber dayapembangunanagarhasil(outcome)dapatterwujud. Hasil(outcome)adalahkeadaan yangingindicapaiatau dipertahankanpadapenerima manfaatdalamperiode waktutertentuyangmencerminkanberfungsinya keluarandaribeberapakegiatandalamsatuprogram. Dampak(impact)adalahkondisiyangingindiubah berupahasilpembangunan/layananyangdiperolehdari pencapaianhasil(outcome)beberapaprogram. Musyawarahperencanaanpembangunanyang selanjutnyadisingkatMusrenbangadalahforumantar pemangkukepentingandalamrangkamenyusun rencanapembangunanDaerah. ForumPerangkatDaerahmerupakanforumsinkronisasi pelaksanaanurusan pemerintahan Daerah untuk merumuskanprogramdankegiatan sesuaidengantugas danfungsiPerangkat Daerah. RencanaTataRuangWilayahyangselanjutnyadisingkat RTRWadalahhasilperencanaantataruang yang merupakanpenjabaranstrategidanarahankebijakan pemanfaatan ruangwilayahnasional,provinsi,dan kabupaten/kotakedalamstrukturdanpola pemanfaatan ruangwilayah. RencanaPerlindungandanPengelolaanLingkungan Hidup yangselanjutnyadisingkatRPPLHadalah perencanaantertulisyangmemuatpotensi,masalah lingkunganhidup,sertaupayaperlindungandan pengelolaannyadalam kurun waktutertentu. KajianLingkungan HidupStrategisyangselanjutnya disingkatdenganKLHSadalah rangkaiananalisisyang sistematis,menyeluruh,danpartisipatifuntuk memastikanbahwaprinsippembangunanberkelanjutan telahmenjadi dasardanterintegrasidalam pembangunansuatu wilayahdan/ataukebijakan, rencana,dan/atauprogram. Sistem InformasiPembangunanDaerah yangselanjutnya disingkatdengan SIPD adalah suatu sistemyang mendokumentasikan,mengadministrasikan,serta mengolahdatapembangunanDaerah. 54. 55. 56. D4. 58. 59. 60. 61. 62. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pohuwato sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Pohuwato dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati Pohuwato adalah Bupati Pohuwato. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

RPJMDbertujuansebagaidasarpemecahanpermasalahan daerahmelalui: a. b. Cc d. koordinasi antar pelaku pembangunan: Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah dan Pemerintah pusat, . partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber dayasecaraefisien,efektif, berkeadilan,danberkelanjutan.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1)DokumenRPMPDTahun2025-2029disusundengan sistematika sebagaiberikut: a.BabIpendahuluan: b.BabIlgambaranumumdaerah: c.BabIIIvisi,misidanprogramprioritaspembangunan daerah: d.BabIVprogramperangkatdaerahdankinerja penyelenggaraanpemerintahdaerah,dan e.BabVpenutup.
(2)RPJMDsebagaimanadimaksud padaayat(1)tercantum dalamLampiran yangmerupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanDaerahini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1 Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 5

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin:
1. a.perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah, dan
2. b.indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan — jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 6

(1)Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo dan pembangunan jangka menengah nasional.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

PadasaatPeraturanDaerahinimulaiberlaku,Peraturan Daerah Kabupaten PohuwatoNomor4Tahun2021tentang Rencana PembangunanJangka MenengahDaerah Kabupaten PohuwatoTahun2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoTahun2021Nomor235,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PohuwatoNomor199)dicabut dandinyatakantidak berlaku.

Pasal 9

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinyamemerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannya dalamLembaranDaerah KabupatenPohuwato. Ditetapkan di Marisa pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATO POHUWATO, — SAIPUL A. MBUINGA Diundangkan di Marisa pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAER KABUPATEN POHUWATO, ISKANDAR DATAU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (2/12/2025) PARAF KOORDINASI WAKIL BUPATI kh SEKDA H ASISTEN PEMKESRA 1 ASISTEN ...o.ooooooco.. A KABAG HUKUM KEPALA. HAPppepA KABID ..P26PD.... KASUBAGYJF........ PELAKSANA P2 Ng PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025-2029 UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2029 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Pohuwato, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Gorontalo serta RPJMN. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisiPohuwatof, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisi Pohuwato adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati Pohuwato dan Wakil Bupati Pohuwato terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, hingga Nasional. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling TH. berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…