DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, Keanggotaan BPD (pemberhentian anggota BPD, pengisian anggota BPD antar waktu, larangan anggota BPD, kelembagaan BPD, keanggotaan BPD akibat pembentukan dan perubahan status desa), Tugas dan Fungsi BPD (penggalian, pengelolaan dan penyaluran asiprasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah BPD, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, pengawasan kinerja kepala desa, evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa), Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD (pengawasan, pernyataan pendapat, biaya operasional, laporan kinerja BPD), Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Is Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolangodan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), vj I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor iiO Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), Dengan persetujuan bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b.mendorong BPD agar mampu menampung, membahas dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Cc. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPD dan kelembagaan BPD:
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD: Cc. peraturan tata tertib BPD, P pembinaan dan pengawasan,
e.penadanaan

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
(2)
(3)
(4)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
1. a.penduduk sampai dengan 800 (delapan ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang,
2. b.penduduk 801 (delapan ratus satu) jiwa sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, dan
3. c.penduduk lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (Sembilan) orang. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (ij) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

(1)
(2)
(3)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan daiam desa. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsionai dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumiah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling iambat 3 (tiga) buian sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

(1)
(2)Ta

Pasal 12

Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepaia Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…