DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 127

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan keolahragaan termasuk didalamnya mengatur tentang maksud,tujuan dan prinsip, ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga, prasarana dan sarana olahraga, kejuaraan olahraga, kepesertaan, pendanaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama dan informasi keolahragaan, penghargaan, pengawasan, peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301): Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 9, 10. Ta 12. 15, 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23), Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengharagaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : : 2 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato. Perangkat Daerah adalah unit kerja dalam Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan keolahragaan. Kepala dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi bidang keolahragaan Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di daerah. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olah dan tenaga keolahragaan. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan yang penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. 11. 12, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2. 22. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materi dan atau non materi. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang tertaur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi adalah olah raga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan tehnologi keolahragaan. Olahraga disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan atau mental seseorang. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selajutnya disingkat KONI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga prestasi. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat BAPOPSI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga pendidikan. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga rekreasi dan masyarakat. National Paralympic Commitee Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI yang membawahi cabang-cabang olahraga pada olahraga disabilitas.

23.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
24.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggraan keolahragaan.
25.Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
26.Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, dan mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk : memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia: menumbuhkan jiwa sportif, meningkatkan disiplin: mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, bo Pr? An rp memperkukuh ketahanan nasional, pasmengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa, menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air, Ge "3 memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah, l. m. Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata meningkatkan kesehatan dan kebugaran, dan memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi : a. a90 TR M9 5 pe ” FB Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa, keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab, sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika, pembudayaan dan keterbukaan, pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat, pemberdayaan peran serta masyarakat, keselamatan dan keamanan: kebutuhan jasmani dan rohani, visioner, profesional, kreatif: produktif, . taat azas, responsive, dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

meliputi kegiatan : a. b €, d olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 7

Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

a.memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan,
b.membangun hubungan sosial, dan/atau
c.melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(S) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan, wajib :
1. a.menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga, dan
2. b.menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 8

Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pemerintah daerah dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan :

a.perkumpulan olahraga,
b.pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Cc. sentra pembinaan olahraga prestasi:

(6)
(1)
(2)
(3)
(4)d.pendidikandanpelatihan tenagakeolahragaan, e.prasaranadansarana olahragaprestasi, f.sistempemanduandanpengembanganbakatolahraga, g.sisteminformasikeolahragaan,dan h.melakukanujicobakemampuanprestasiolahragawanpadatingkat daerah,nasional,dan internasionalsesuaidengan kebutuhan. Untuk keselamatandankesehatanolahragawanpadatiap penyelenggaraan, penyelenggarawajibmenyediakantenaga medis dan/atauparamedissesuaidenganteknispenyelenggaraanolahraga prestasi.

Pasal 9

Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas. Pembinaan, pengembangan dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas antara lain :

a.menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan,
b.meningkatan kesehatan dan kebugaran, Cc. meningkatkan dan mengembangkan prestasi melalui ajang turnamen baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional,
d.melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga,
e.mengembangkan ragam jenis olahraga tradisional,
f.meningkatkan manajemen keolahragaan melalui sistem keolahragaan nasional:
g.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yaitu pelatih dan atlit serta penggalangan sumber daya anggaran, Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan melalui :
a.rapat koordinasi,
b.rapat kerja, dan/atau Cc. rapat konsultasi. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara :
a.hirarki intra sektoral:
b.fungsional lintas sektoral, dan C. instansional multi sektoral. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 11

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan olahraga di daerah. Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olah raga penyandang disabilitas,
b.pembinaan dan pengembangan olahraga, Cc. pengelolaan keolahragaan,
d.penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, bg » 9 . peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, pekapengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan, pembinaan dan pengembangan industri olahraga,tema0
k.pencegahan dan pengawasan terhadap doping, Il. pemberian penghargaan,
m.pelaksanaan pengawasan, dan
n.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
(1)pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Isi peraturan

Teks127PDFHirarki

Memuat teks peraturan…