DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kepemudaan termasuk didalamnya mengatur tentang asas, tujuan dan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, peran, tanggungjawab dan hak pemuda,perencanaan, pembangunan kepemudaan, prasarana dan sarana, organisasi dan satuan tugas kepemudaan, pencatatan dan pelaporan, pemuda penyandang disabilitas, peran serta masyarakat,penghargaan, kerjasama dan kemitraan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pelayanan kepemudaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238): Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444): 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah: Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 2 ai Daerah adalah Kabupaten Pohuwato Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan pekembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita 10, Ls 12, 13. 14. 15. 16. Ia 18. 19. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikami perubahan lingkungan dikalangan pemuda. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandiriran berusaha. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Kemitraan adalah kerjasama membangan sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan untuk melakukan usaha meliputi perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perseoran terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan. 20. 21, 22. 23. 24. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Pohuwato. Sistem Informasi Kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi, pemuda aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagian pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas : a. 2 9 HR » 9 ra. ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan: kebangsaan, kebhinekaan: demokratis: keadilan: partisipatif, kebersamaan: kesetaraan, dan kemandirian.

Pasal 3

(1)Pembangunankepemudaanbertujuanuntukterwujudnyapemudayang berimandanbertagwakepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia, sehat,cerdas,kreatif,inovatif,mandiri,demokratis,bertanggungjawab, berdayasaing, sertamemilikijiwakepemimpinan,kewirausahaan, kepeloporan,dankebangsaanberdasarkanPancasila danUndang- UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945dalam kerangka NegaraKesatuanRepublikIndonesia.
(2)Pembangunan kepemudaansebagaimana dimaksudpadaayat(1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang, melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
(2)Pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 6

(l) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai fungsinya.

(2)Dalammelaksanakan kewenangansebagaimana dimaksudpadaayat(1), Bupati: a.menetapkankebijakanpembangunankepemudaanyangselaras dengankebijakannasionaldanketentuanperundang-undangan, b.menetapkanrencanastrategispembangunankepemudaan, c.menetapkankebijakandanmelakukankerjasama kemitraan dalam pembangunankepemudaandenganmasyarakat,lembaga,pelaku usahalingkupKabupatenPohuwato,nasionaldan internasional, d.mengoordinasikanprogrampembangunankepemudaan, e.merencanakan, melaksanakan,mengembangkan,membina,dan mengawasipelaksanaanpembangunankepemudaan, f.menyediakanprasaranadansaranakepemudaan, g.memfasilitasiprogramdankegiatanpemudadan organisasipemuda dalampenyelenggaraanpembangunankepemudaan, h.memfasilitasimasyarakatdan pelakuusaha dalampenyelenggaraan pembangunankepemudaan, i.mengembangkandanmeningkatkankapasitaskelembagaan organisasikepemudaandansumberdayasesuaiperkembanganilmu pengetahuandanteknologi, j.memberikanpenghargaankepadapemuda,organisasikepemudaan, masyarakat dan/ataupelakuusahayang berperan dalam penyelenggaraanpembangunankepemudaan,dan k.memberikansanksikepadapemuda,organisasikepemudaan, masyarakat dan/ataupelakuusahayangmelanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

(1)Pemuda berperan aktif sebagai :
1. a.kekuatan moral,
2. b.kontrol sosial: dan Cc. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.
(2)Peranaktifpemudasebagaikekuatanmoralsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufadiwujudkandengan: a.menumbuhkembangkanaspeketik,moralitas danakhlakmulia dalambertindak padasetiapdimensikehidupankepemudaan, b.memperkuatimandantagwa,mengembangkannilai-nilaikearifan budayalokalsertaketahananmentalspiritual, c.meningkatkankesadaranhukum, d.meningkatkankedisiplinan dannasionalisme,dan e.meningkatkanketahanandaerahdannasional.
(3)Peranaktifpemudasebagaikontrolsosialsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufbdiwujudkandengan: a.memperkuat wawasankebangsaan, b.membangkitkankesadaranatastanggungjawab,hak,dankewajiban sebagaiwarganegara, Cc.membangkitkansikapkritisterhadaplingkungandanpenegakan hukum: d.meningkatkanpartisipasidalamperumusankebijakanpublik, e.menjamintransparansidanakuntanbilitaspublik,dan f.'memberikankemudahanakses informasi.
(4)Peranaktifpemudasebagai agenperubahan sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufcdiwujudkandenganmengembangkan: a.pendidikanpolitikdandemokratisasi: sumberdayaekonomi, kepedulian terhadap masyarakat: & 0 ilmu pengetahuan dan teknologi: olahraga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup: pendidikan kewirausahaan, dan TM M9 kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan daerah untuk : a. F m0 20 menjaga Pancasila sebagai ideoloogi Negara, menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional, dan/atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

Setiap pemuda berhak mendapatkan :

(1)perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi: akses untuk pengembangan diri, kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan, akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan: dan akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 11

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam :

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD):
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):
c.Rencana Strategis (Renstra) OPD terkait:
d.Rencana Aksi Daerah (RAD): dan
e.Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah(RPJPD)danRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah (RPJMD)sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufadanhurufb,disusunberdasarkan kebijakandanstrategisdaerahdibidangkepemudaandandilaksanakan sesuaidenganperaturanperundang-undangan. RencanaStrategis (Renstra)OPDterkaitsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufc,disusunberdasarkanRencanaPembangunanJangka MenengahDaerah(RPJMD),RencanaAksiDaerah(RAD),dan dilaksanakansesuaidenganperaturanperundang-undangan. RencanaPembangunanTahunanPemerintah Daerahbidang kepemudaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufe,disusun berdasarkanRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah (RPJMD), RencanaAksiDaerah(RAD),dandilaksanakansesuaidenganperaturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…