DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 441, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), 17. 18. 19, 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 244), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran,
2. b.Neraca:
3. c.Laporan Arus Kas,
4. d.Laporan Operasinal,
5. e.Laporan perubahan saldo anggaran lebih,
6. f.Laporan perubahan ekuitas,
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 902.175.682.605,43
b.Belanja Rp. 987.618.609.570,00 Surplus/ (Defisit) Rp. (85.442.926.964,57) Pembiayaan
a.Penerimaan Rp. 116.353.065.754,87
b.Pengeluaran Rp. 1.476.308.222.00 Pembiayaan Netto Rp 114.876.757.532,87 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1. 1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.077.874.335,57 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 914.253.556.941,00
b.Realisasi Rp. 902.175.682.605,43 Selisih lebih/kurang Rp. 12.077.874.335,57 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 46.649.939.364,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.034.268.548.934,00
b.Realisasi Rp. 987.618.609.570,00 Selisih lebih/kurang Rp. 46.649.939.364,00 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 34.572.065.028,43 dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(120.014.991.993,00)
b.Realisasi Rp. (85.442.926.964,57) Selisih lebih/ kurang Rp. 34.572.065.028,43 Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 5.138.234.460,13 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 121.491.300.215,00
b.Realisasi Rp. 116.353.065.754.387 Selisih lebih/kurang Rp 5.138.234.460,13 Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumiah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp 1.476.308.222,00
b.Realisasi Rp.1.476.308.222,00 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (5.138.234.460,13) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 120.014.991.993,00
b.Realisasi Rp. 114.876.757.532,87 Selisih lebih/kurang Rp. 5.138.234.460,13

Pasal 4

Neracasebagaimana dimaksudpadapasal1hurufbper31Desember Tahun 2022sebagaiberikut:

a.Jumlah asset Rp. 1.470.066.352.160,26
b.Jumlah kewajiban Rp. 160.750.421.071,95 Jumlahekuitas danaRp.1.309.315.931.088,31

Pasal 5

LaporanArusKassebagaimana dimaksuddalampasal1hurufcuntuktahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022 b. Cc. Arus Kas dari aktivitas operasi Arus Kas dari aktivitas investasi Rp. 75.803.454.785,92 Rp. 100.829.013.250,43 Rp. (186.271.940.215,00) Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp. 39.216.174.319,00 Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp. (55.617.638,05) Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 Rp. 29.521.084.502,30

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: a b. c d . Pendapatan - LO Beban . Surplus/defisit dari operasi . Surplus/defisit dari kegiatan non operasional

e.Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa ya Surplus/ defisit dari pos luar biasa . Surplus/defisit - LO

Pasal 7

Rp. 856.948.229.835,91 Rp. 885.395.856.935,05 Rp. (28.447.627.099,14) Rp. 259.769.333,01 Rp. (28.187.857.766,13) Rp. (2.310.621.929,00) Rp. (30.498.479.695,13) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal i huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut : a. b. » 0 Aa saldo anggaran lebih awal penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sub total sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran sub total koreksi kesalahan, pembukuan tahun sebelumnya Rp. 75.660.583.213,87 Rp. 75.660.583.213,87 Rp. 0,00 Rp. 29.433.830.568,30 Rp. 29.433.830.568,30 Rp. 0,00

g.lain-lain Rp. 0,00
h.saldo anggaran lebih akhir Rp. 29.433.830.568,30

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.ekuitas awal
b.surplus/defisit - LO D
d.Koreksi ekuitas lainnya
e.ekuitas akhir Rp. 1.344.619.410.796,12 Rp. (30.498.479.695,13) . Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00 Rp. (4.805.000.012,68) Rp. 1.309.315.931.088,31

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari : 1) Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas, Lampiran L.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran 1.2 dan Organisasi, Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Lampiran 1.4 Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, 2) Lampiran II 3) Lampiran III 4) Lampiran IV 5) Lampiran V 6) Lampiran VI 7) Lampiran VII 8) Lampiran VIH 9) Lampiran IX 10) Lampiran X 11) Lampiran XI 12) Lampiran XII 13) Lampiran XIII 14) Lampiran XIV 15) Lampiran XV 16) Lampiran XVI 17) Lampiran XVII 13) Lampiran XVII 19) Lampiran XIX 20) Lampiran XX Lampiran XX.1 Lampiran XX.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas, Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah

Pasal 11

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato. Ditetapkan di Marisa pada tanggal, 28 Juli 2023 “BUPATI. POHUWATO, jr Tn $ 'A, MBUINGA KIONL Diundangkan di Marisa pada tanggal, 28 Juli 2023 SEKRETARIS: FAR KAS LGAIERAH/P4 'UPATEN POHUWATO, “ISKANDAR DATAU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 4 NOREG ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO ( 4/10/2023) Lampiran I Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor :4 Tahun 2023 Tanggal : 26 Juli 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dalam Rupiah) Uraian Ref, Anggaran 2022 Realisasi 2022 ve Realisasi 2021 2 b c d en (d/e)x100 f PENDAPATAN - LRA 5.1.4 914.253.556.941,00 902.175.682.605,43 98,68 898.490.260.677,79 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA |5.1.4.1 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 85,97 71.987.067.694,19 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 51411 14.596.737 492.00 13.369. 109.447,00 81,59 11.488.765.524,00 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 51412 8 701 719 400,00 5.342 733 160,00 6140 4.908.487 715.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 51413 3.800000000.00 2.187.716.093.00 57.57 2.533.990.978.00 Daerah Yang Dipisahkan - LRA Lain-Lain PAD yang Sah- LRA 51414 48.584.096 793.00 44 150.387 31243 90.81 53 055.823 477.19 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 5.1.4.2 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00| 100,19 804.350.112.053,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- |5.1.4.21 688.189.961.000,00 674.354.965.234,00 97,99 641.578.017.274,00 Dana Perimbangan - LRA Dana Bagi Hasil Pajak - LRA 514211 8.797 308.000.00 10 839676 800.00 123.22 11 930 995.048.00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 1514212 2496.419.000.00 3.056.208.249,00| 12242 1997 108.047.00 Alam - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 514213 481.613 630.000.00) 481.613.630.000,00 100.00 480.667.451199,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 514214 195:282 603000,00 178.845 450 185,00 91.58 146 982 464 980.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5.1.4.2.2 98.370.459.000.00 121,098.269.368,00 123,10 132.407.777.000,00 Lainnya - LRA Dana Penyesuaian - LRA 514221 98.370 459 000.00 121098 269 368.00 123.10 132 407 777.000.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah |5.1.4.23 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 79,06 30.364.317.779,00 Lainnya - LRA Henna Bagi Hasil Pajak - LRA 514231 35.000 000 000.00 27.671 105 579.00 79.06 30.364 317.779.00 Bantuan Keuangan - LRA 0,00 0,00 0,00 0,00 Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah 0.00 0.00 0.00 0,00 Provinsi Lainnya - LRA LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH 5.1.4.3 17.030.583.256,00 14.001.416.412,00 82,21 22.153.080.930,60 |YANG SAH - LRA Pendapatan Hibah - LRA 51431 8172770.500,00 7.446.380 000,00 91,11 22.153.080 930.60 Pendapatan Lainnya - LRA 51432 8.857 812 756.00 6.555 056412.00 74.00 0.00 BELANJA 5.1.5 897.851.056.985,00) 852.373.208.844,00| — 94,93 796.311.863.390,07 BELANJA OPERASI 51.84 695.643.369.308,00| 664.637.687.600,00| 95,54 626.463.475.903,00 Belanja Pegawai 51511 342 680.688.283,00 335,295 778.425.00 97.84 324 149 115.918.00 Belanja Barang dan Jasa S51512 318 506 413.235.00 295.216.672.900,00 93.27 280.278.842 141.00 Belanja Bunga 51513 8.803 850.011,00 8657232 105,00 98.34 0,00 Belanja Hibah 51514 24 126 101779.00 22.075.065.344,00 9150 22.037.517 844,00 Belanja Bantuan Sosial 51515 3.526 516.000.00 3.392 938 825,00 98,21 0.00 BELANJA MODAL 5.1.5.2 199.945.644.297,00 186.544.899.315,00 93,30 168.702.375.987,07 Belanja Tanah 51521 515 000 000.00 483 206.040.00 89.94 1.794.239 480,00 Belanja Peralatan dan Mesin 51522 19.082 821 438 00 16 835 630 223,00 88.22 33.958 246 348,00 Belanja Bangunan dan Gedung 51523 16183 370982.00 15219635 271,00 94 Od 38.810.503.312.07 Belanja Jalan, Irigasi dan Janngan 51524 1681637 257 401,00 151 716 799 54200 93.88 92 114 814.951.00 Belanja Aset Tetap Lainnya 51525 2462 194 476.00 2 244 915 239.00 91.18 2026 571.898.00 Belanja Aset Lainnya 51526 65 000 000 00 64 713 000.00 99,56 0.00 BELANJA TAK TERDUGA 2.262.043.380,00 1.190.621.929,00 52,63 1.146.011.500,00 Belanja Tak Terduga 51.53 2.262 043 380.00 1.190.621 929,00 52.63 1 148.011.500.00| TRANSFER 51.6 136.417.491.949,00 135.245.400.726,00 99,14 145.017.506.853,00| TRANSFER/BAGI HASILPENDAPATAN 51.64 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00| 100,00 145.017.506.853,00| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 1459673 749.00 1459.673.742.00 100,00 1.058.629.825,00| Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 846.772 700.00 84677270000) 100.00 713.500.646,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.1.6.2 134,111.045.500,00 132.938.954.284,00 99,13 143.245.376.382,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 134 111.045 500,00 132.938.954 284.00 99.13 143245 376.382.00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0.00 0,00 0.00 0.00 SURPLUS / (DEFISIT) (120.014.991.993,00) (85.442.926.964,57) 71,19 142.839.109.565,28) PEMBIAYAAN 5A7 120.014.991.993,00 114.876.757.532,87 95,72 118.499.692.779,15 PENERIMAAN PEMBIAYAAN S17A 121.491.300.215,00 116.353.065.754,87 95,77 118.782.315.534,15 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 75660 583.213.00 75.660.583.213,87 100.00 11.843975.866,15 Anggaran (SILPA) Penerimaan Pinjaman Daerah 45 830.717.002.00 40692 482 541,00 88,79 1065 938.339.688.00| PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.7.2 1.476.308.222,00 1.476.308.222,00| 100,00 282.622.755,00 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga 1476 309 222.00 1476.308 222.00 100.00 282622.755,00 Keuangan Bukan Bank (LKBB) PEMBIAYAAN NETTO 120.014.991.993.00 114.876.757.532,87 95,72 118.499.692.779,15 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN |5.1.8 0,00 29.433.830.568,30 75.660.583,213,87 BUPATI POHUWATO PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 902.175.682.605,43 4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.1.01 PENDIDIKAN 0,00 361.886.250,00 0 4.1.01.1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan 0,00 361.886.250,00 0 4.1.02 KESEHATAN 41.108.626.220,00 4.1.02.1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan 1.500.000.000,00 1.899.307.437,00 4.1.02.1-02.0-00.0-00.02 Rumah Sakit Umum Daerah 4.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.350.000.000,00 724.192.462,00 53,64 4.1.03.1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.350.000.000,00 724.192.462,00 53,64 4.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 264.960.000,00 241.410.100,00 91,11 4.1.04.1-04.2-10.0-00.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 264.960.000,00 241.410.100,00 91,11 4.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.107.000.000,00 1.021.020.283,00 92,23 4.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000,00 52.500.000,00 4.2.11.2-11.3-28.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup 50.000.000,00 4.2.15 PERHUBUNGAN 825.000.000,00 756.420.500,00 91,69 4.2.15.2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan 825.000.000,00 756.420.500,00 (68.579.500,00) 91,69 4.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 82.000.000,00 79.902.783,00 97,44 4.2.16.2-16.2-21.2-20.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 82.000.000,00 79.902.783,00 (2.097.217,00) 97,44 4.2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 150.000.000,00 132.197.000,00 (17.803.000,00) 88,13 4.2.19.2-19.3-26.2-22.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 150.000.000,00 132.197.000,00 (17.803.000,00) 88,13 4.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.744.719.400,00 (3.034.773.685,00) 36,04 4.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.750.000.000,00 754.206.500,00 (1.995.793.500,00) 27,43 4.3.25.3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan 2.750.000.000,00 754.206.500,00 (1.995.793.500,00) 27,43 4.3.27 PERTANIAN 1.252.959.400,00 229.690.000,00 (1.023.269.400,00) 18,33 4.3.27.3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian 1.252.959.400,00 229.690.000,00 (1.023.269.400,00) 18,33 4.3.31 PERINDUSTRIAN 741.760.000,00 726.049.215,00 (15.710.785,00) 97,88 4.3.31.3-31.2-17.3-30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 741.760.000,00 726.049.215,00 (15.710.785,00) 97,88 4.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 864.579.722.148,00 857.008.601.575,43 (7.571.120.572,57) 99,12 4.5.02 KEUANGAN 864.579.722.148,00 857.008.601.575,43 (7.571.120.572,57) 99,12 4.5.02.5-02.0-00.0-00.01 Badan Keuangan Daerah 864.579.722.148,00 857.008.601.575,43 (7.571.120.572,57) 99,12 5 BELANJA DAERAH 987.618.609.570,00 Printed By SIMDA-NG | 1/9 914.253.556.941,00 40.707.155.393,00 (85.979.717,00) (68.579.500,00) 1.034.268.548.934,00 95,49(46.649.939.364,00) 42.436.115.032,00 42.207.155.393,00 52.500.000,00 43.822.115.393,00 1.709.945.715,00 (1.098.529.173,00) 97,40 (12.077.874.335,57) 98,68 361.886.250,00 399.307.437,00 126,62 39.209.318.783,00 2.500.000,00 105,00 2.500.000,00 105,00 (2.097.217,00) (625.807.538,00) (23.549.900,00) 361.886.250,00 (23.549.900,00) (625.807.538,00) (1.497.836.610,00) 96,32 (1.386.000.361,00) 96,84 Lampiran I.1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor : 4 Tahun 2023 Tanggal : 28 Juli 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN 4 41 41.01 41.01.1-01.0-00.0-00.01 41.02 4.1.02.1-02.0-00.0-00.01 4.1.02.1-02.0-00.0-00.02 41.03 4.1.03.1-03.0-00.0-00.01 41.04 4.1.04.1-04.2-10.0-00.01 4.2 42.11 4.211.2-11.3-28.0-00.01 4.215 4.2.15.2-15.0-00.0-00.01 4.216 4.2.16.2-16.2-21.2-20.01 4219 4.2.19.2-19.3-26.2-22.01 4.3 4.3.25 4.3.25.3-25.0-00.0-00.01 43.27 4.3.27.3-27.0-00.0-00.01 4.3.31 4.3.31.3-31.2-17.3-30.01 4.5 4.5.02 4.5.02.5-02.0-00.0-00.01 5 PENDAPATAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Dinas Pendidikan KESEHATAN Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan KOMUNIKASI & INFORMATIKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan PERTANIAN Dinas Pertanian PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Badan Keuangan Daerah BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Ye) 914.253.556.941,00 902.175.682.605,43 (12.077.874.335,57) | 98,68 43.822.115.393,00 42.436.115.032,00 (1.386.000.361,00) | 96,84 0,00 361.886.250,00 361.886.250,00 0 0,00 361.886.250,00 361.886.250,00 0 42.207.155.393,00 41.108.626.220,00 (1.098.529.173,00) | 97,40 1.500.000.000,00 1.899.307.437,00 399.307.437,00 | 126,62 40.707.155.393,00 39.209.318.783,00 (1.497.836.610,00)| 96,32 1.350.000.000,00 724.192.462,00 (625.807.538,00) | 53,64 1.350.000.000,00 724.192.462,00 (625.807.538,00) | 53,64 264.960.000,00 241.410.100,00 (23.549.900,00) | 94,11 264.960.000,00 241.410.100,00 (23.549.900,00) | 91,11 1.107.000.000,00 1.021.020.283,00 (85.979.717,00) | 92,23 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 | 105,00 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 | 105,00 825.000.000,00 756.420.500,00 (68.579.500,00) | 91,69 825.000.000,00 756.420.500,00 (68.579.500,00)| 91,69 82.000.000,00 79.902.783,00 (2.097.217,00) | 97,44 82.000.000,00 79.902.783,00 (2.097.217,00) | 97,44 150.000.000,00 132.197.000,00 (17.803.000,00)| 88,13 150.000.000,00 132.197.000,00 (17.803.000,00)| 88,13 4.744.719.400,00 1.709.945.715,00 (3.034.773.685,00)| 36,04 2.750.000.000,00 754.206.500,00 (1.995.793.500,00)| 27,43 2.750.000.000,00 754.206.500,00 (1.995.793.500,00) | 27,43 1.252.959.400,00 229.690.000,00 (1.023.269.400,00)| 18,33 1.252.959.400,00 229.690.000,00 (1.023.269.400,00)| 18,33 741.760.000,00 726.049.215,00 (15.710.785,00)| 97,88 741.760.000,00 726.049.215,00 (15.710.785,00)| 97,88 864.579.722.148,00 857.008.601.575,43 (7.571.120.572,57)| 99,12 864.579.722.148,00 857.008.601.575,43 (7.571.120.572,57)| 99,12 864.579.722.148,00 857.008.601.575,43 (7.571.120.572,57)| 99,12 1.034.268.548.934,00 987.618.609.570,00 (46.649.939.364,00)| 95,49 Printed By SIMDA-NG | 1/! KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 588.804.839.984,00 556.896.138.953,00 (31.908.701.031,00) 94,58 5.1.01 PENDIDIKAN 207.531.414.744,00 197.719.774.556,00 (9.811.640.188,00) 95,27 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan 207.531.414.744,00 197.719.774.556,00 (9.811.640.188,00) 95,27 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 187.624.893.890,00 179.527.048.519,00 (8.097.845.371,00) 95,68 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 149.041.488.192,00 144.736.994.407,00 (4.304.493.785,00) 97,11 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.647.705.698,00 26.731.034.746,00 (1.916.670.952,00) 93,31 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 9.635.700.000,00 7.759.363.100,00 (1.876.336.900,00) 80,53 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 300.000.000,00 299.656.266,00 (343.734,00) 99,89 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 19.906.520.854,00 18.192.726.037,00 (1.713.794.817,00) 91,39 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.753.926.315,00 6.819.369.274,00 (934.557.041,00) 87,95 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.690.400.063,00 9.128.441.524,00 (561.958.539,00) 94,20 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.462.194.476,00 2.244.915.239,00 (217.279.237,00) 91,18 5.1.02 KESEHATAN 169.980.407.036,00 160.516.405.300,00 (9.464.001.736,00) 94,43 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan 96.682.692.023,00 85.573.937.700,00 (11.108.754.323,00) 88,51 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 92.675.155.760,00 81.882.860.599,00 (10.792.295.161,00) 88,35 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 34.112.580.287,00 33.779.952.796,00 (332.627.491,00) 99,02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.012.575.473,00 47.552.907.803,00 (10.459.667.670,00) 81,97 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 4.007.536.263,00 3.691.077.101,00 (316.459.162,00) 92,10 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 465.000.000,00 462.500.000,00 (2.500.000,00) 99,46 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.573.583.430,00 2.284.055.699,00 (289.527.731,00) 88,75 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 915.761.013,00 912.207.402,00 (3.553.611,00) 99,61 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.191.820,00 32.314.000,00 (20.877.820,00) 60,75 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02 Rumah Sakit Umum Daerah 74.942.467.600,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 73.686.784.219,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 12.532.525.205,00 12.445.731.674,00 99,31 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.241.052.545,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 1.255.683.381,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.011.313.481,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.914.704,00 0,00 100,00 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 77.455.196,00 77.455.196,00 0,00 100,00 5.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 168.565.360.638,00 (10.484.972.093,00) 94,14 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 179.050.332.731,00 168.565.360.638,00 94,14 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 16.370.993.409,00 96,14 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 4.084.717.410,00 4.026.623.378,00 (58.094.032,00) 98,58 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.929.177.834,00 12.344.370.031,00 (584.807.803,00) 95,48 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 14.699.535,00 0,00 (14.699.535,00) 0 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 162.021.737.952,00 152.194.367.229,00 (9.827.370.723,00) 93,93 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 891.665.000,00 859.949.200,00 (31.715.800,00) 96,44 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.589.761.836,00 1.490.483.917,00 (99.277.919,00) 93,76 Printed By SIMDA-NG | 2/9 77.995.250.001,00 63.300.271.996,00 58,07 1.918.082.900,00 52,73 166.914.704,00 179.050.332.731,00 17.028.594.779,00 (906.769.419,00) 75.832.797.201,00 2.162.452.800,00 (10.484.972.093,00) (657.601.370,00) (86.793.531,00) (906.769.419,00) (3.052.782.401,00) 96,09 (2.146.012.982,00) 97,17 (2.059.219.451,00) 96,75 KODE URAIAN 51 5.1.01 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.01 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.02 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.05 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.1.06 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.02 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.03 5.1.01.1-01.0-00.0-00.01.2.05 5.1.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.01 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03 5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03 5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04 51.03 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.05 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Dinas Pendidikan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya KESEHATAN Dinas Kesehatan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rumah Sakit Umum Daerah BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) 588.804.839.984,00 556.896.138.953,00 (31.908.701.031,00)| 94,58 207.531.414.744,00 197.719.774.556,00 (9.811.640.188,00)1 95,27 207.531.414.744,00 197.719.774.556,00 (9.811.640.188,00)1 95,27 187.624.893.890,00 179.527.048.519,00 (8.097.845.371,00)1 95,68 149.041.488.192,00 144.736.994.407,00 (4.304.493.785,00)1 97,11 28.647.705.698,00 26.731.034.746,00 (1.916.670.952,00)1 93,31 9.635.700.000,00 7.759.363.100,00 (1.876.336.900,00)1 80,53 300.000.000,00 299.656.266,00 (343.734,00)1 99,89 19.906.520.854,00 18.192.726.037,00 (1.713.794.817,00)1 91,39 7.153.926.315,00 6.819.369.274,00 (934.557.041,00)| 87,95 9.690.400.063,00 9.128.441.524,00 (561.958.539,00)| 94,20 2.462.194.476,00 2.244.915.239,00 (217.279.237,00)| 91,18 169.980.407.036,00 160.516.405.300,00 (9.464.001.736,00)1 94,43 96.682.692.023,00 85.573.937.700,00 (11.108.754.323,00)| 88,51 92.675.155.760,00 81.882.860.599,00 (10.792.295.161,00)| 88,35 34.112.580.287,00 33.779.952.796,00 (332.627.491,00)| 99,02 58.012.575.473,00 47.552.907.803,00 (10.459.667.670,00) | 81,97 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 | 100,00 4.007.536.263,00 3.691.077.101,00 (316.459.162,00)| 92,10 465.000.000,00 462.500.000,00 (2.500.000,00) | 99,46 2.573.583.430,00 2.284.055.699,00 (289.527.731,00)| 88,75 915.761.013,00 912.207.402,00 (3.553.611,00)| 99,61 53.191.820,00 32.314.000,00 (20.877.820,00) | 60,75 77.995.250.001,00 74.942.467.600,00 (3.052.782.401,00) | 96,09 75.832.797.201,00 73.686.784.219,00 (2.146.012.982,00) | 97,17 12.532.525.205,00 12.445.731.674,00 (86.793.531,00) | 99,31 63.300.271.996,00 61.241.052.545,00 (2.059.219.451,00) | 96,75 2.162.452.800,00 1.255.683.381,00 (906.769.419,00)| 58,07 1.918.082.900,00 1.011.313.481,00 (906.769.419,00)| 52,73 166.914.704,00 166.914.704,00 0,00 | 100,00 77.455.196,00 77.455.196,00 0,00 | 100,00 179.050.332.731,00 168.565.360.638,00 (10.484.972.093,00) | 94,14 179.050.332.731,00 168.565.360.638,00 (10.484.972.093,00)| 94,14 17.028.594.779,00 16.370.993.409,00 (657.601.370,00) | 96,14 4.084.717.410,00 4.026.623.378,00 (58.094.032,00)| 98,58 12.929.177.834,00 12.344.370.031,00 (584.807.803,00) | 95,48 14.699.535,00 0,00 (14.699.535,00) 0 162.021.737.952,00 152.194.367.229,00 (9.827.370.723,00)1 93,93 891.665.000,00 859.949.200,00 (31.715.800,00) | 96,44 1.589.761.836,00 1.490.483.917,00 (99.277.919,00)| 93,76 Printed By SIMDA-NG | 2/! KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 159.540.311.116,00 149.843.934.112,00 (9.696.377.004,00) 93,92 5.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.936.130.148,00 11.931.027.530,00 (2.005.102.618,00) 85,61 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 13.936.130.148,00 11.931.027.530,00 (2.005.102.618,00) 85,61 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 13.886.130.148,00 11.930.321.490,00 (1.955.808.658,00) 85,92 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.065.755.475,00 2.996.228.092,00 (69.527.383,00) 97,73 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.820.374.673,00 8.934.093.398,00 (1.886.281.275,00) 82,57 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01 Belanja Modal Tanah 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 5.1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.038.956.213,00 9.960.386.532,00 (78.569.681,00) 99,22 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 6.322.163.462,00 6.278.035.617,00 (44.127.845,00) 99,30 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 6.322.163.462,00 6.278.035.617,00 (44.127.845,00) 99,30 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.786.163.448,00 2.777.374.742,00 (8.788.706,00) 99,68 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.536.000.014,00 3.500.660.875,00 (35.339.139,00) 99,00 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.716.792.751,00 3.682.350.915,00 (34.441.836,00) 99,07 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 3.716.792.751,00 3.682.350.915,00 (34.441.836,00) 99,07 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 2.657.233.381,00 2.636.750.616,00 (20.482.765,00) 99,23 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.059.559.370,00 1.045.600.299,00 (13.959.071,00) 98,68 5.1.06 SOSIAL 8.267.599.112,00 8.203.184.397,00 (64.414.715,00) 99,22 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial 8.267.599.112,00 8.203.184.397,00 (64.414.715,00) 99,22 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 8.267.599.112,00 8.203.184.397,00 (64.414.715,00) 99,22 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.344.947.416,00 3.336.177.922,00 (8.769.494,00) 99,74 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.322.651.696,00 4.267.006.475,00 (55.645.221,00) 98,71 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 5.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 73.708.087.601,00 71.885.097.154,00 (1.822.990.447,00) 97,53 5.2.07 TENAGA KERJA 4.062.285.543,00 4.034.914.240,00 (27.371.303,00) 99,33 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.062.285.543,00 4.034.914.240,00 (27.371.303,00) 99,33 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.037.480.343,00 4.010.161.240,00 (27.319.103,00) 99,32 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.851.646.294,00 2.844.524.063,00 (7.122.231,00) 99,75 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.834.049,00 1.165.637.177,00 (20.196.872,00) 98,30 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2 BELANJA MODAL 24.805.200,00 24.753.000,00 (52.200,00) 99,79 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.805.200,00 24.753.000,00 (52.200,00) 99,79 5.2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.776.786.230,00 10.065.098.907,00 (711.687.323,00) 93,40 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.776.786.230,00 10.065.098.907,00 (711.687.323,00) 93,40 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 10.142.230.893,00 9.455.500.907,00 (686.729.986,00) 93,23 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.865.583.809,00 2.839.225.473,00 (26.358.336,00) 99,08 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.576.647.084,00 5.916.275.434,00 (660.371.650,00) 89,96 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2 BELANJA MODAL 634.555.337,00 609.598.000,00 (24.957.337,00) 96,07 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 545.483.500,00 520.528.000,00 (24.955.500,00) 95,43 Printed By SIMDA-NG | 3/9 KODE URAIAN 5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04 5.1.04 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2 5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01 5.1.05 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01 5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01 5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02 5.1.06 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02 5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05 5.2 5.2.07 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.01 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.1.02 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2 5.2.07.2-07.3-32.0-00.01.2.02 5.2.08 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.01 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.02 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.05 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.02 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa SOSIAL Dinas Sosial BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Ve) 159.540.311.116,00 149.843.934.112,00 (9.696.377.004,00)1 93,92 13.936.130.148,00 11.931.027.530,00 (2.005.102.618,00)| 85,61 13.936.130.148,00 11.931.027.530,00 (2.005.102.618,00)| 85,61 13.886.130.148,00 11.930.321.490,00 (1.955.808.658,00)| 85,92 3.065.755.475,00 2.996.228.092,00 (69.527.383,00)1 97,73 10.820.374.673,00 8.934.093.398,00 (1.886.281.275,00)1 82,57 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 10.038.956.213,00 9.960.386.532,00 (78.569.681,00)|1 99,22 6.322.163.462,00 6.278.035.617,00 (44.127.845,00)1 99,30 6.322.163.462,00 6.278.035.617,00 (44.127.845,00)1 99,30 2.786.163.448,00 2.777.374.742,00 (8.788.706,00)| 99,68 3.536.000.014,00 3.500.660.875,00 (35.339.139,00)1 99,00 3.716.792.751,00 3.682.350.915,00 (34.441.836,00)1 99,07 3.716.792.751,00 3.682.350.915,00 (34.441.836,00)1 99,07 2.657.233.381,00 2.636.750.616,00 (20.482.765,00)1 99,23 1.059.559.370,00 1.045.600.299,00 (13.959.071,00)1 98,68 8.267.599.112,00 8.203.184.397,00 (64.414.715,00)1 99,22 8.267.599.112,00 8.203.184.397,00 (64.414.715,00)1 99,22 8.267.599.112,00 8.203.184.397,00 (64.414.715,00)1 99,22 3.344.947.416,00 3.336.177.922,00 (8.769.494,00)1| 99,74 4.322.651.696,00 4.267.006.475,00 (55.645.221,00)1 98,71 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 | 100,00 73.708.087.601,00 71.885.097.154,00 (1.822.990.447,00)| 97,53 4.062.285.543,00 4.034.914.240,00 (27.371.303,00)1 99,33 4.062.285.543,00 4.034.914.240,00 (27.371.303,00)1 99,33 4.037.480.343,00 4.010.161.240,00 (27.319.103,00)1 99,32 2.851.646.294,00 2.844.524.063,00 (7.122.231,00)| 99,75 1.185.834.049,00 1.165.637.177,00 (20.196.872,00)1 98,30 24.805.200,00 24.753.000,00 (52.200,00)| 99,79 24.805.200,00 24.753.000,00 (52.200,00)| 99,79 10.776.786.230,00 10.065.098.907,00 (711.687.323,00)| 93,40 10.776.786.230,00 10.065.098.907,00 (711.687.323,00)| 93,40 10.142.230.893,00 9.455.500.907,00 (686.729.986,00)| 93,23 2.865.583.809,00 2.839.225.473,00 (26.358.336,00)1 99,08 6.576.647.084,00 5.916.275.434,00 (660.371.650,00)| 89,96 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 | 100,00 634.555.337,00 609.598.000,00 (24.957.337,00)1 96,07 545.483.500,00 520.528.000,00 (24.955.500,00)1 95,43 Printed By SIMDA-NG | 3/! KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.071.837,00 89.070.000,00 (1.837,00) 100,00 5.2.09 PANGAN 6.624.590.811,00 6.443.453.145,00 (181.137.666,00) 97,27 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan 6.624.590.811,00 6.443.453.145,00 (181.137.666,00) 97,27 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 6.624.590.811,00 6.443.453.145,00 (181.137.666,00) 97,27 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.140.815.145,00 3.113.100.959,00 (27.714.186,00) 99,12 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.111.275.666,00 2.006.602.186,00 (104.673.480,00) 95,04 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.372.500.000,00 1.323.750.000,00 (48.750.000,00) 96,45 5.2.11 LINGKUNGAN HIDUP 8.172.548.132,00 8.098.657.726,00 (73.890.406,00) 99,10 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup 8.172.548.132,00 8.098.657.726,00 (73.890.406,00) 99,10 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 8.172.548.132,00 8.098.657.726,00 (73.890.406,00) 99,10 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.718.756.454,00 2.726.579.080,00 7.822.626,00 100,29 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.403.791.678,00 5.322.078.646,00 (81.713.032,00) 98,49 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.644.091.741,00 4.607.924.474,00 (36.167.267,00) 99,22 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.644.091.741,00 4.607.924.474,00 (36.167.267,00) 99,22 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.637.091.741,00 4.600.931.474,00 (36.160.267,00) 99,22 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.046.811.588,00 3.021.472.254,00 (25.339.334,00) 99,17 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.590.280.153,00 1.579.459.220,00 (10.820.933,00) 99,32 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 7.000.000,00 6.993.000,00 (7.000,00) 99,90 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.993.000,00 (7.000,00) 99,90 5.2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.714.707.045,00 6.662.430.902,00 (52.276.143,00) 99,22 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.714.707.045,00 6.662.430.902,00 (52.276.143,00) 99,22 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 6.714.707.045,00 6.662.430.902,00 (52.276.143,00) 99,22 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.680.207.156,00 2.695.055.404,00 14.848.248,00 100,55 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.034.499.889,00 3.967.375.498,00 (67.124.391,00) 98,34 5.2.15 PERHUBUNGAN 6.542.229.001,00 6.373.653.166,00 (168.575.835,00) 97,42 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan 6.542.229.001,00 6.373.653.166,00 (168.575.835,00) 97,42 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 5.883.466.626,00 5.725.458.917,00 (158.007.709,00) 97,31 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.115.372.783,00 3.075.332.133,00 (40.040.650,00) 98,71 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.768.093.843,00 2.650.126.784,00 (117.967.059,00) 95,74 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 658.762.375,00 648.194.249,00 (10.568.126,00) 98,40 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.564.260,00 147.641.491,00 (9.922.769,00) 93,70 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 322.300.000,00 321.654.643,00 (645.357,00) 99,80 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 178.898.115,00 178.898.115,00 0,00 100,00 5.2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 7.928.227.447,00 7.825.040.112,00 (103.187.335,00) 98,70 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 7.928.227.447,00 7.825.040.112,00 (103.187.335,00) 98,70 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1 BELANJA OPERASI 7.728.227.447,00 7.625.445.112,00 (102.782.335,00) 98,67 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.01 Belanja Pegawai 2.541.552.791,00 2.512.600.599,00 (28.952.192,00) 98,86 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.011.674.656,00 4.937.844.513,00 (73.830.143,00) 98,53 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.05 Belanja Hibah 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 4/9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (“o) 5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.03 5.2.09 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01. 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02 5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.06 5.211 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01. 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.01 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.02 5.2.11.2-11.3-28.0-00.01.1.05 5.2.12 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2 5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02 5.213 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01. 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01 5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02 5.2.15 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03 5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04 5.2.16 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.01 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.02 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.1.05 5 5 5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan PANGAN Dinas Pangan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bantuan Sosial LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi KOMUNIKASI & INFORMATIKA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah 89.071.837,00 6.624.590.811,00 6.624.590.811,00 6.624.590.811,00 3.140.815.145,00 2.111.275.666,00 1.372.500.000,00 8.172.548.132,00 8.172.548.132,00 8.172.548.132,00 2.718.756.454,00 5.403.791.678,00 50.000.000,00 4.644.091.741,00 4.644.091.741,00 4.637.091.741,00 3.046.811.588,00 1.590.280.153,00 7.000.000,00 7.000.000,00 6.714.707.045,00 6.714.707.045,00 6.714.707.045,00 2.680.207.156,00 4.034.499.889,00 6.542.229.001,00 6.542.229.001,00 5.883.466.626,00 3.115.372.783,00 2.768.093.843,00 658.762.375,00 157.564.260,00 322.300.000,00 178.898.115,00 7.928.227.447,00 7.928.227.447,00 7.728.227.447,00 2.541.552.791,00 5.011.674.656,00 175.000.000,00 89.070.000,00 6.443.453.145,00 6.443.453.145,00 6.443.453.145,00 3.113.100.959,00 2.006.602.186,00 1.323.750.000,00 8.098.657.726,00 8.098.657.726,00 8.098.657.726,00 2.726.579.080,00 5.322.078.646,00 50.000.000,00 4.607.924.474,00 4.607.924.474,00 4.600.931.474,00 3.021.472.254,00 1.579.459.220,00 6.993.000,00 6.993.000,00 6.662.430.902,00 6.662.430.902,00 6.662.430.902,00 2.695.055.404,00 3.967.375.498,00 6.373.653.166,00 6.373.653.166,00 5.725.458.917,00 3.075.332.133,00 2.650.126.784,00 648.194.249,00 147.641.491,00 321.654.643,00 178.898.115,00 7.825.040.112,00 7.825.040.112,00 7.625.445.112,00 2.512.600.599,00 4.937.844.513,00 175.000.000,00 (1.837,00) | 100,00 (181.137.666,00)| 97,27 (181.137.666,00)| 97,27 (181.137.666,00)| 97,27 (27.714.186,00)| 99,12 (104.673.480,00)| 95,04 (48.750.000,00)| 96,45 (73.890.406,00)| 99,10 (73.890.406,00)| 99,10 (73.890.406,00)| 99,10 7.822.626,00 | 100,29 (81.713.032,00)| 98,49 0,00 | 100,00 (36.167.267,00)| 99,22 (36.167.267,00)| 99,22 (36.160.267,00)| 99,22 (25.339.334,00)| 99,17 (10.820.933,00)| 99,32 (7.000,00) | 99,90 (7.000,00)| 99,90 (52.276.143,00)| 99,22 (52.276.143,00)| 99,22 (52.276.143,00)| 99,22 14.848.248,00 | 100,55 (67.124.391,00)| 98,34 (168.575.835,00)| 97,42 (168.575.835,00)| 97,42 (158.007.709,00)| 97,31 (40.040.650,00)| 98,71 (117.967.059,00)| 95,74 (10.568.126,00)| 98,40 (9.922.769,00)| 93,70 (645.357,00)| 99,80 0,00 | 100,00 (103.187.335,00)| 98,70 (103.187.335,00)| 98,70 (102.782.335,00)| 98,67 (28.952.192,00)| 98,86 (73.830.143,00)| 98,53 0,00 | 100,00 Printed By SIMDA-NG | 4/! KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.595.000,00 (405.000,00) 99,80 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 199.595.000,00 (405.000,00) 99,80 5.2.18 PENANAMAN MODAL 4.121.275.952,00 4.021.631.467,00 (99.644.485,00) 97,58 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal 4.121.275.952,00 4.021.631.467,00 (99.644.485,00) 97,58 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.007.675.952,00 3.911.007.967,00 (96.667.985,00) 97,59 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.569.829.853,00 2.528.590.621,00 (41.239.232,00) 98,40 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.437.846.099,00 1.382.417.346,00 (55.428.753,00) 96,15 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 113.600.000,00 110.623.500,00 (2.976.500,00) 97,38 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.600.000,00 45.910.500,00 (2.689.500,00) 94,47 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 65.000.000,00 64.713.000,00 (287.000,00) 99,56 5.2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.509.349.925,00 9.197.740.353,00 (311.609.572,00) 96,72 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 9.509.349.925,00 9.197.740.353,00 (311.609.572,00) 96,72 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1 BELANJA OPERASI 9.503.264.925,00 9.191.655.353,00 (311.609.572,00) 96,72 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.01 Belanja Pegawai 3.294.295.349,00 3.187.298.921,00 (106.996.428,00) 96,75 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.258.969.576,00 3.199.356.432,00 (59.613.144,00) 98,17 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.05 Belanja Hibah 2.950.000.000,00 2.805.000.000,00 (145.000.000,00) 95,08 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.2 BELANJA MODAL 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 100,00 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 100,00 5.2.23 PERPUSTAKAAN 4.611.995.774,00 4.554.552.662,00 (57.443.112,00) 98,75 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.611.995.774,00 4.554.552.662,00 (57.443.112,00) 98,75 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 3.885.768.692,00 3.829.028.130,00 (56.740.562,00) 98,54 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.987.190.922,00 2.938.539.239,00 (48.651.683,00) 98,37 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 898.577.770,00 890.488.891,00 (8.088.879,00) 99,10 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2 BELANJA MODAL 726.227.082,00 725.524.532,00 (702.550,00) 99,90 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 507.691.000,00 506.988.450,00 (702.550,00) 99,86 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 100,00 5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 56.254.306.878,00 54.820.721.080,00 (1.433.585.798,00) 97,45 5.3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.465.481.824,00 11.186.859.674,00 (278.622.150,00) 97,57 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01 Dinas Perikanan 11.465.481.824,00 11.186.859.674,00 (278.622.150,00) 97,57 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 11.090.223.224,00 10.811.978.674,00 (278.244.550,00) 97,49 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.329.846.978,00 3.318.752.782,00 (11.094.196,00) 99,67 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.690.376.246,00 7.423.225.932,00 (267.150.314,00) 96,53 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 70.000.000,00 69.999.960,00 (40,00) 100,00 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 375.258.600,00 374.881.000,00 (377.600,00) 99,90 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.758.600,00 136.517.000,00 (241.600,00) 99,82 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 238.500.000,00 238.364.000,00 (136.000,00) 99,94 5.3.27 PERTANIAN 37.713.959.301,00 36.642.811.331,00 (1.071.147.970,00) 97,16 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01 Dinas Pertanian 37.713.959.301,00 36.642.811.331,00 (1.071.147.970,00) 97,16 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 32.022.746.019,00 31.256.639.971,00 (766.106.048,00) 97,61 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 14.215.487.997,00 14.118.412.990,00 (97.075.007,00) 99,32 Printed By SIMDA-NG | 5/9 KODE URAIAN 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2 5.2.16.2-16.2-21.2-20.01.2.02 5.2.18 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02 5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.05 5.2.19 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.01 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.02 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.1.05 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.2 5.2.19.2-19.3-26.2-22.01.2.02 5.2.23 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02 5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03 5.3 5.3.25 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.06 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02 5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.03 5.3.27 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan PERTANIAN Dinas Pertanian BELANJA OPERASI Belanja Pegawai JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Ve) 200.000.000,00 199.595.000,00 (405.000,00)| 99,80 200.000.000,00 199.595.000,00 (405.000,00)| 99,80 4.121.275.952,00 4.021.631.467,00 (99.644.485,00)1 97,58 4.121.275.952,00 4.021.631.467,00 (99.644.485,00)1 97,58 4.007.675.952,00 3.911.007.967,00 (96.667.985,00)1 97,59 2.569.829.853,00 2.528.590.621,00 (41.239.232,00)1 98,40 1.437.846.099,00 1.382.417.346,00 (55.428.753,00)1 96,15 113.600.000,00 110.623.500,00 (2.976.500,00)| 97,38 48.600.000,00 45.910.500,00 (2.689.500,00)| 94,47 65.000.000,00 64.713.000,00 (287.000,00)| 99,56 9.509.349.925,00 9.197.740.353,00 (311.609.572,00)| 96,72 9.509.349.925,00 9.197.740.353,00 (311.609.572,00)| 96,72 9.503.264.925,00 9.191.655.353,00 (311.609.572,00)| 96,72 3.294.295.349,00 3.187.298.921,00 (106.996.428,00)1 96,75 3.258.969.576,00 3.199.356.432,00 (59.613.144,00)1 98,17 2.950.000.000,00 2.805.000.000,00 (145.000.000,00)| 95,08 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 | 100,00 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 | 100,00 4.611.995.774,00 4.554.552.662,00 (57.443.112,00)1 98,75 4.611.995.774,00 4.554.552.662,00 (57.443.112,00)1 98,75 3.885.768.692,00 3.829.028.130,00 (56.740.562,00)1 98,54 2.987 .190.922,00 2.938.539.239,00 (48.651.683,00)1 98,37 898.577.770,00 890.488.891,00 (8.088.879,00)| 99,10 726.227.082,00 725.524.532,00 (702.550,00)| 99,90 507.691.000,00 506.988.450,00 (702.550,00)| 99,86 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 | 100,00 56.254.306.878,00 54.820.721.080,00 (1.433.585.798,00)1 97,45 11.465.481.824,00 11.186.859.674,00 (278.622.150,00)| 97,57 11.465.481.824,00 11.186.859.674,00 (278.622.150,00)| 97,57 11.090.223.224,00 10.811.978.674,00 (278.244.550,00)| 97,49 3.329.846.978,00 3.318.752.782,00 (11.094.196,00)1 99,67 7.690.376.246,00 7.423.225.932,00 (267.150.314,00)| 96,53 70.000.000,00 69.999.960,00 (40,00) 1 100,00 375.258.600,00 374.881.000,00 (377.600,00)| 99,90 136.758.600,00 136.517.000,00 (241.600,00)| 99,82 238.500.000,00 238.364.000,00 (136.000,00) | 99,94 37.713.959.301,00 36.642.811.331,00 (1.071.147.970,00) | 97,16 37.713.959.301,00 36.642.811.331,00 (1.071.147.970,00)1 97,16 32.022.746.019,00 31.256.639.971,00 (766.106.048,00)| 97,61 14.215.487.997,00 14.118.412.990,00 (97.075.007,00)1 99,32 Printed By SIMDA-NG | 5/ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.457.258.022,00 16.788.226.981,00 (669.031.041,00) 96,17 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 5.691.213.282,00 5.386.171.360,00 (305.041.922,00) 94,64 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.777.722.128,00 1.772.570.878,00 (5.151.250,00) 99,71 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.691.090.000,00 2.393.448.975,00 (297.641.025,00) 88,94 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.222.401.154,00 1.220.151.507,00 (2.249.647,00) 99,82 5.3.31 PERINDUSTRIAN 7.074.865.753,00 6.991.050.075,00 (83.815.678,00) 98,82 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7.074.865.753,00 6.991.050.075,00 (83.815.678,00) 98,82 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1 BELANJA OPERASI 7.051.074.956,00 6.967.259.278,00 (83.815.678,00) 98,81 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.01 Belanja Pegawai 3.080.010.793,00 3.034.950.743,00 (45.060.050,00) 98,54 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.961.064.163,00 3.922.308.535,00 (38.755.628,00) 99,02 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.05 Belanja Hibah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2 BELANJA MODAL 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 100,00 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 100,00 5.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 76.678.911.231,00 75.887.225.056,00 (791.686.175,00) 98,97 5.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.832.795.367,00 40.081.055.109,00 (751.740.258,00) 98,16 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah 40.832.795.367,00 40.081.055.109,00 (751.740.258,00) 98,16 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 38.849.789.762,00 38.121.439.609,00 (728.350.153,00) 98,13 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 11.346.439.929,00 11.254.127.171,00 (92.312.758,00) 99,19 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.126.563.833,00 19.590.009.838,00 (536.553.995,00) 97,33 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 6.123.520.000,00 6.108.520.000,00 (15.000.000,00) 99,76 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.253.266.000,00 1.168.782.600,00 (84.483.400,00) 93,26 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 1.983.005.605,00 1.959.615.500,00 (23.390.105,00) 98,82 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.983.005.605,00 1.959.615.500,00 (23.390.105,00) 98,82 5.4.02 SEKRETARIAT DPRD 35.846.115.864,00 35.806.169.947,00 (39.945.917,00) 99,89 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD 35.846.115.864,00 35.806.169.947,00 (39.945.917,00) 99,89 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 35.782.798.864,00 35.744.169.947,00 (38.628.917,00) 99,89 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 15.231.669.995,00 15.207.597.711,00 (24.072.284,00) 99,84 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.551.128.869,00 20.536.572.236,00 (14.556.633,00) 99,93 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 63.317.000,00 62.000.000,00 (1.317.000,00) 97,92 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.317.000,00 62.000.000,00 (1.317.000,00) 97,92 5.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 179.013.111.860,00 174.567.314.459,00 (4.445.797.401,00) 97,52 5.5.01 PERENCANAAN 5.003.270.920,00 4.872.637.599,00 (130.633.321,00) 97,39 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 5.003.270.920,00 4.872.637.599,00 (130.633.321,00) 97,39 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.989.653.620,00 4.859.137.599,00 (130.516.021,00) 97,38 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.860.314.420,00 2.838.487.132,00 (21.827.288,00) 99,24 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.129.339.200,00 2.020.650.467,00 (108.688.733,00) 94,90 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2 BELANJA MODAL 13.617.300,00 13.500.000,00 (117.300,00) 99,14 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.617.300,00 13.500.000,00 (117.300,00) 99,14 5.5.02 KEUANGAN 168.204.037.781,00 164.012.576.382,00 (4.191.461.399,00) 97,51 Printed By SIMDA-NG | 6/9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.457.258.022,00 16.788.226.981,00 (669.031.041,00)| 96,17 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 | 100,00 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 5.691.213.282,00 5.386.171.360,00 (305.041.922,00)| 94,64 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.777.722.128,00 1.772.570.878,00 (5.151.250,00)| 99,71 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.691.090.000,00 2.393.448.975,00 (297.641.025,00)| 88,94 5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.222.401.154,00 1.220.151.507,00 (2.249.647,00)| 99,82 5.3.31 PERINDUSTRIAN 7.074.865.753,00 6.991.050.075,00 (83.815.678,00)1 98,82 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7.074.865.753,00 6.991.050.075,00 (83.815.678,00)1 98,82 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1 BELANJA OPERASI 7.051.074.956,00 6.967.259.278,00 (83.815.678,00)1 98,81 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.01 Belanja Pegawai 3.080.010.793,00 3.034.950.743,00 (45.060.050,00)1 98,54 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.961.064.163,00 3.922.308.535,00 (38.755.628,00)1 99,02 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.1.05 Belanja Hibah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 | 100,00 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2 BELANJA MODAL 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 | 100,00 5.3.31.3-31.2-17.3-30.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 | 100,00 5.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 76.678.911.231,00 75.887.225.056,00 (791.686.175,00)| 98,97 5.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 40.832.795.367,00 40.081.055.109,00 (751.740.258,00)| 98,16 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah 40.832.795.367,00 40.081.055.109,00 (751.740.258,00)| 98,16 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 38.849.789.762,00 38.121.439.609,00 (728.350.153,00)| 98,13 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 11.346.439.929,00 11.254.127.171,00 (92.312.758,00)1 99,19 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.126.563.833,00 19.590.009.838,00 (536.553.995,00)| 97,33 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 6.123.520.000,00 6.108.520.000,00 (15.000.000,00)1 99,76 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.253.266.000,00 1.168.782.600,00 (84.483.400,00)1 93,26 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 1.983.005.605,00 1.959.615.500,00 (23.390.105,00)1 98,82 5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.983.005.605,00 1.959.615.500,00 (23.390.105,00)1 98,82 5.4.02 SEKRETARIAT DPRD 35.846.115.864,00 35.806.169.947,00 (39.945.917,00)1 99,89 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD 35.846.115.864,00 35.806.169.947,00 (39.945.917,00)1 99,89 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 35.782.798.864,00 35.744.169.947,00 (38.628.917,00)1 99,89 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 15.231.669.995,00 15.207.597.711,00 (24.072.284,00)1 99,84 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.551.128.869,00 20.536.572.236,00 (14.556.633,00)1 99,93 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 63.317.000,00 62.000.000,00 (1.317.000,00) | 97,92 5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.317.000,00 62.000.000,00 (1.317.000,00) | 97,92 5.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 179.013.111.860,00 174.567.314.459,00 (4.445.797.401,00)| 97,52 5.5.01 PERENCANAAN 5.003.270.920,00 4.872.637.599,00 (130.633.321,00)| 97,39 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 5.003.270.920,00 4.872.637.599,00 (130.633.321,00)| 97,39 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 4.989.653.620,00 4.859.137.599,00 (130.516.021,00)| 97,38 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.860.314.420,00 2.838.487.132,00 (21.827.288,00)1 99,24 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.129.339.200,00 2.020.650.467,00 (108.688.733,00)| 94,90 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2 BELANJA MODAL 13.617.300,00 13.500.000,00 (117.300,00) | 99,14 5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.617.300,00 13.500.000,00 (117.300,00) | 99,14 5.5.02 KEUANGAN 168.204.037.781,00 164.012.576.382,00 (4.191.461.399,00)| 97,51 Printed By SIMDA-NG | 6/ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01 Badan Keuangan Daerah 168.204.037.781,00 164.012.576.382,00 (4.191.461.399,00) 97,51 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 28.774.780.452,00 27.489.193.727,00 (1.285.586.725,00) 95,53 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 9.825.644.334,00 8.989.901.029,00 (835.743.305,00) 91,49 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.145.486.107,00 9.842.060.593,00 (303.425.514,00) 97,01 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03 Belanja Bunga 8.803.650.011,00 8.657.232.105,00 (146.417.906,00) 98,34 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 99.722.000,00 87.360.000,00 (12.362.000,00) 87,60 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.722.000,00 87.360.000,00 (12.362.000,00) 87,60 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4 BELANJA TRANSFER 136.417.491.949,00 135.245.400.726,00 (1.172.091.223,00) 99,14 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7,00) 100,00 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 134.111.045.500,00 132.938.954.284,00 (1.172.091.216,00) 99,13 5.5.03 KEPEGAWAIAN 5.805.803.159,00 5.682.100.478,00 (123.702.681,00) 97,87 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.805.803.159,00 5.682.100.478,00 (123.702.681,00) 97,87 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 5.779.903.159,00 5.656.200.478,00 (123.702.681,00) 97,86 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.224.445.159,00 3.166.334.609,00 (58.110.550,00) 98,20 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.255.458.000,00 2.189.865.869,00 (65.592.131,00) 97,09 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2 BELANJA MODAL 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 5.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.005.144.835,00 8.930.332.085,00 (1.074.812.750,00) 89,26 5.6.01 INSPEKTORAT 10.005.144.835,00 8.930.332.085,00 (1.074.812.750,00) 89,26 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah 10.005.144.835,00 8.930.332.085,00 (1.074.812.750,00) 89,26 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 9.871.712.985,00 8.799.159.435,00 (1.072.553.550,00) 89,14 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.338.503.066,00 5.522.655.082,00 (815.847.984,00) 87,13 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.533.209.919,00 3.276.504.353,00 (256.705.566,00) 92,73 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 133.431.850,00 131.172.650,00 (2.259.200,00) 98,31 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.499.200,00 121.240.000,00 (2.259.200,00) 98,17 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.932.650,00 9.932.650,00 0,00 100,00 5.7 UNSUR KEWILAYAHAN 36.808.695.966,00 36.370.184.626,00 (438.511.340,00) 98,81 5.7.01 KECAMATAN 36.808.695.966,00 36.370.184.626,00 (438.511.340,00) 98,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Paguat 7.821.550.261,00 7.600.248.704,00 (221.301.557,00) 97,17 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 7.086.562.761,00 6.866.867.015,00 (219.695.746,00) 96,90 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.894.768.415,00 3.866.349.864,00 (28.418.551,00) 99,27 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.661.044.346,00 2.469.767.151,00 (191.277.195,00) 92,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 530.750.000,00 530.750.000,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 734.987.500,00 733.381.689,00 (1.605.811,00) 99,78 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.675.500,00 142.544.500,00 (131.000,00) 99,91 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.312.000,00 226.790.577,00 (521.423,00) 99,77 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 365.000.000,00 364.046.612,00 (953.388,00) 99,74 Printed By SIMDA-NG | 7/9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01 Badan Keuangan Daerah 168.204.037.781,00 164.012.576.382,00 (4.191.461.399,00)1 97,51 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 28.774.780.452,00 27.489.193.727,00 (1.285.586.725,00)| 95,53 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 9.825.644.334,00 8.989.901.029,00 (835.743.305,00)| 91,49 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.145.486.107,00 9.842.060.593,00 (303.425.514,00)1 97,01 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03 Belanja Bunga 8.803.650.011,00 8.657.232.105,00 (146.417.906,00) | 98,34 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 99.722.000,00 87.360.000,00 (12.362.000,00)| 87,60 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.722.000,00 87.360.000,00 (12.362.000,00)| 87,60 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00)1 40,89 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00)1 40,89 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4 BELANJA TRANSFER 136.417.491.949,00 135.245.400.726,00 (1.172.091.223,00)| 99,14 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7.00) | 100,00 5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 134.111.045.500,00 132.938.954.284,00 (1.172.091.216,00)1 99,13 5.5.03 KEPEGAWAIAN 5.805.803.159,00 5.682.100.478,00 (123.702.681,00)| 97,87 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.805.803.159,00 5.682.100.478,00 (123.702.681,00)| 97,87 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 5.779.903.159,00 5.656.200.478,00 (123.702.681,00)| 97,86 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.224.445.159,00 3.166.334.609,00 (58.110.550,00)| 98,20 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.255.458.000,00 2.189.865.869,00 (65.592.131,00)| 97,09 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 | 100,00 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2 BELANJA MODAL 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 | 100,00 5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 | 100,00 5.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 10.005.144.835,00 8.930.332.085,00 (1.074.812.750,00)1 89,26 5.6.01 INSPEKTORAT 10.005.144.835,00 8.930.332.085,00 (1.074.812.750,00)1 89,26 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah 10.005.144.835,00 8.930.332.085,00 (1.074.812.750,00)| 89,26 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 9.871.712.985,00 8.799.159.435,00 (1.072.553.550,00)1 89,14 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 6.338.503.066,00 5.522.655.082,00 (815.847.984,00)| 87,13 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.533.209.919,00 3.276.504.353,00 (256.705.566,00)| 92,73 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 133.431.850,00 131.172.650,00 (2.259.200,00)| 98,31 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.499.200,00 121.240.000,00 (2.259.200,00)1 98,17 5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.932.650,00 9.932.650,00 0,00 | 100,00 5.7 UNSUR KEWILAYAHAN 36.808.695.966,00 36.370.184.626,00 (438.511.340,00) | 98,81 5.7.01 KECAMATAN 36.808.695.966,00 36.370.184.626,00 (438.511.340,00)| 98,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Paguat 7.821.550.261,00 7.600.248.704,00 (221.301.557,00)| 97,17 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 7.086.562.761,00 6.866.867.015,00 (219.695.746,00)| 96,90 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 3.894.768.415,00 3.866.349.864,00 (28.418.551,00)| 99,27 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.661.044.346,00 2.469.767.151,00 (191.277.195,00)| 92,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.06 Belanja Bantuan Sosial 530.750.000,00 530.750.000,00 0,00 | 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2 BELANJA MODAL 734.987.500,00 733.381.689,00 (1.605.811,00)1 99,78 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.675.500,00 142.544.500,00 (131.000,00) | 99,91 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.312.000,00 226.790.577,00 (521.423,00)1 99,77 5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 365.000.000,00 364.046.612,00 (953.388,00)| 99,74 Printed By SIMDA-NG | 7/! KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Dengilo 2.633.708.877,00 2.623.210.357,00 (10.498.520,00) 99,60 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1 BELANJA OPERASI 2.625.138.877,00 2.615.171.357,00 (9.967.520,00) 99,62 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01 Belanja Pegawai 2.200.918.665,00 2.199.778.126,00 (1.140.539,00) 99,95 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.220.212,00 415.393.231,00 (8.826.981,00) 97,92 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2 BELANJA MODAL 8.570.000,00 8.039.000,00 (531.000,00) 93,80 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.570.000,00 8.039.000,00 (531.000,00) 93,80 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Marisa 2.403.869.729,00 2.368.851.270,00 (35.018.459,00) 98,54 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1 BELANJA OPERASI 2.396.806.729,00 2.361.801.270,00 (35.005.459,00) 98,54 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01 Belanja Pegawai 1.873.462.435,00 1.860.637.157,00 (12.825.278,00) 99,32 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.344.294,00 501.164.113,00 (22.180.181,00) 95,76 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2 BELANJA MODAL 7.063.000,00 7.050.000,00 (13.000,00) 99,82 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.063.000,00 7.050.000,00 (13.000,00) 99,82 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Duhiadaa 2.244.151.267,00 2.237.221.753,00 (6.929.514,00) 99,69 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1 BELANJA OPERASI 2.244.151.267,00 2.237.221.753,00 (6.929.514,00) 99,69 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01 Belanja Pegawai 1.714.791.786,00 1.711.563.614,00 (3.228.172,00) 99,81 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.359.481,00 525.658.139,00 (3.701.342,00) 99,30 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Buntulia 2.619.980.883,00 2.592.244.953,00 (27.735.930,00) 98,94 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1 BELANJA OPERASI 2.619.980.883,00 2.592.244.953,00 (27.735.930,00) 98,94 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01 Belanja Pegawai 2.030.151.191,00 2.012.661.245,00 (17.489.946,00) 99,14 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.829.692,00 579.583.708,00 (10.245.984,00) 98,26 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06 Kecamatan Patilanggio 2.172.803.350,00 2.114.536.854,00 (58.266.496,00) 97,32 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1 BELANJA OPERASI 2.172.803.350,00 2.114.536.854,00 (58.266.496,00) 97,32 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01 Belanja Pegawai 1.694.176.746,00 1.642.699.022,00 (51.477.724,00) 96,96 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.626.604,00 471.837.832,00 (6.788.772,00) 98,58 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Randangan 2.591.141.301,00 2.577.785.802,00 (13.355.499,00) 99,48 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1 BELANJA OPERASI 2.537.156.801,00 2.523.801.302,00 (13.355.499,00) 99,47 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01 Belanja Pegawai 2.049.805.981,00 2.040.381.193,00 (9.424.788,00) 99,54 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.350.820,00 483.420.109,00 (3.930.711,00) 99,19 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2 BELANJA MODAL 53.984.500,00 53.984.500,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.984.500,00 53.984.500,00 0,00 100,00 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08 Kecamatan Taluditi 2.015.596.957,00 2.001.704.679,00 (13.892.278,00) 99,31 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1 BELANJA OPERASI 2.015.596.957,00 2.001.704.679,00 (13.892.278,00) 99,31 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01 Belanja Pegawai 1.534.131.315,00 1.528.659.215,00 (5.472.100,00) 99,64 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.465.642,00 473.045.464,00 (8.420.178,00) 98,25 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09 Kecamatan Wanggarasi 2.194.180.697,00 2.187.565.126,00 (6.615.571,00) 99,70 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1 BELANJA OPERASI 2.194.180.697,00 2.187.565.126,00 (6.615.571,00) 99,70 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01 Belanja Pegawai 1.751.996.605,00 1.746.916.742,00 (5.079.863,00) 99,71 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.184.092,00 440.648.384,00 (1.535.708,00) 99,65 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lemito 2.547.364.468,00 2.534.967.215,00 (12.397.253,00) 99,51 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1 BELANJA OPERASI 2.547.364.468,00 2.534.967.215,00 (12.397.253,00) 99,51 Printed By SIMDA-NG | 8/9 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (“o) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2 5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2 5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2 5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1 Kecamatan Dengilo BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Marisa BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Duhiadaa BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Buntulia BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Patilanggio BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Randangan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Taluditi BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Wanggarasi BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Lemito BELANJA OPERASI 2.633.708.877,00 2.625.138.877,00 2.200.918.665,00 424.220.212,00 8.570.000,00 8.570.000,00 2.403.869.729,00 2.396.806.729,00 1.873.462.435,00 523.344.294,00 7.063.000,00 7.063.000,00 2.244.151.267,00 2.244.151.267,00 1.714.791.786,00 529.359.481,00 2.619.980.883,00 2.619.980.883,00 2.030.151.191,00 589.829.692,00 2.172.803.350,00 2.172.803.350,00 1.694.176.746,00 478.626.604,00 2.591.141.301,00 2.537.156.801,00 2.049.805.981,00 487.350.820,00 53.984.500,00 53.984.500,00 2.015.596.957,00 2.015.596.957,00 1.534.131.315,00 481.465.642,00 2.194.180.697,00 2.194.180.697,00 1.751.996.605,00 442.184.092,00 2.547.364.468,00 2.547.364.468,00 2.623.210.357,00 2.615.171.357,00 2.199.778.126,00 415.393.231,00 8.039.000,00 8.039.000,00 2.368.851.270,00 2.361.801.270,00 1.860.637.157,00 501.164.113,00 7.050.000,00 7.050.000,00 2.237.221.753,00 2.237.221.753,00 1.711.563.614,00 525.658.139,00 2.592.244.953,00 2.592.244.953,00 2.012.661.245,00 579.583.708,00 2.114.536.854,00 2.114.536.854,00 1.642.699.022,00 471.837.832,00 2.577.785.802,00 2.523.801.302,00 2.040.381.193,00 483.420.109,00 53.984.500,00 53.984.500,00 2.001.704.679,00 2.001.704.679,00 1.528.659.215,00 473.045.464,00 2.187.565.126,00 2.187.565.126,00 1.746.916.742,00 440.648.384,00 2.534.967.215,00 2.534.967.215,00 (10.498.520,00)| 99,60 (9.967.520,00)| 99,62 (1.140.539,00) | 99,95 (8.826.981,00)| 97,92 (531.000,00) | 93,80 (581.000,00) | 93,80 (35.018.459,00)| 98,54 (35.005.459,00)| 98,54 (12.825.278,00)| 99,32 (22.180.181,00)| 95,76 (13.000,00) | 99,82 (13.000,00) | 99,82 (6.929.514,00)| 99,69 (6.929.514,00)| 99,69 (3.228.172,00)1 99,81 (3.701.342,00) | 99,30 (27.735.930,00)| 98,94 (27.735.930,00)1 98,94 (17.489.946,00)| 99,14 (10.245.984,00)| 98,26 (58.266.496,00)| 97,32 (58.266.496,00)| 97,32 (51.477.724,00)| 96,96 (6.788.772,00)| 98,58 (13.355.499,00)| 99,48 (13.355.499,00)| 99,47 (9.424.788,00)| 99,54 (3.930.711,00) | 99,19 0,00 | 100,00 0,00 | 100,00 (13.892.278,00)| 99,31 (13.892.278,00)| 99,31 (5.472.100,00) | 99,64 (8.420.178,00) | 98,25 (6.615.571,00)| 99,70 (6.615.571,00)| 99,70 (5.079.863,00) | 99,71 (1.535.708,00) | 99,65 (12.397.253,00)1 99,51 (12.397.253,00)1 99,51 Printed By SIMDA-NG | 8/ koDE URAIAN JUMLAH (Rp BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01 Belanja Pegawai 2.039.079.887,00 2.031.652.516,00 (7.427.371.00)| 99.64 5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.284.581,00 $503.314.699,00 (4.969.882.00)| 99.02 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Popayato 2.746.581.960,00 2.736.742.484,00 (9.839.476,00)| 99,64 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1 BELANJA OPERASI 2.734.081.960,00 2.724.615.734,00 (9.466.226,00)| 99,65 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01 Belanja Pegawai 2.193.257.752,00 2.188.600.098,00 (4.657.654.00)| 99.79 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.824.208,00 536.015.636,00 (4.808.572.00)| 99.11 5.7.01.7:01.0-00.0-00.11.2 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.126.750,00 (373.250,00)1 97,01 5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.126.750,00 (373.250.00)1 97.01 57.01 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Popayato Timur 2.618.759.562,00 2.619.723.950,00 964.988,00 | 100.04 5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1 BELANJA OPERASI 2.618.759.562,00 2619.723.950,00 964.388.00 | 100.04 5.7.01 7-01.0-00.0-00.12.1.01 Belanja Pegawai 2136.535.817,00 2.138.122178,00 1.586,361,00 | 100.07 57.01 7-01.0-00.0-00.12.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.223.745,00 481.601.772,00 (621.973.00)| 99,87 5.7.01 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Popayato Barat 2.199.006.654,00 2175.381.479,00 (23.625.175,00)| 98.93 5.7.01.7-01.0-00.0-00.131 BELANJA OPERASI 2.199.006.654,00 2.175.381.479,00 (23.625.175.00)| 98.93 5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.01 Belanja Pegawai 1.720.852712,00 1.700.949935,00 (19.902.777.00)| 98,84 5.7.01.7-01.0-00.0-00,13.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.153.942,00 474.431.544.00 (3.722.398.00)| 99.22 58 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.297.915.591,00 8.261.596.157,00 (36.319.434.00)| 99.56 5.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.297.915:591,00 8.261.596.157,00 (36.319.434,00)| 99.56 5.8.01 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.297.015.591,00 8.261.596.157,00 (36.319.434.00)| 99.56 5.8.01 8-01.0-00.0-00.01.1 BELANJA OPERASI 8.297.915.591.00 8.261.596.157,00 (36.319.434.00)| 99.56 5.8.01 8-01.0-00.0-00.01.1.01 Belanja Pegawai 2.956.923.347,00 2957.435.898,00 512.551.00/ 100.02 5.8.01 8-01.0-00.0-00.01.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.673.810.000.00 2.636.978.015,00 (36.831.985.00)1 98.62 5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05 Belanja Hibah 2.667.182.244,00 2.667.182.244,00 0.00 | 100,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 122.967.608.437.00 117.329.373.976,87 (5.138.234.460,13)| 95.82 6:5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 122967 .608.437,00 117.829.373.976,87 (5.138.234.460.13)| 95,82 6.5.02 KEUANGAN 122 967.608.437,00 117.829:373.976,87 (5.138.234.460.13)| 95.82 6.5.02 5-02.0-00.0-00.01 Badan Keuangan Daerah 122.967.608.437,00 117.829373.976,87 (5.138.234.460.13)| 95.82 6.5.025-02.0-00.0-00.01.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 121.491.300.215.00 116.353.065.754,87 (5.138.234.460.13)| 95,77 6.5.02.5-020-00.0-00.01.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 75.660.583.213,00 15.660.583.213,87 0,87 | 100.00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 45.830.717.002,00 40.692.482.541,00 (5.138.234.461,00)| 88.79 6.5.025-02.0-00.0-00.01.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.476.308.222,00 1.476.308.22200 0.00 | 100,00 6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1.476.308.222,00 1.476.308.222,00 0.00 | 100.00 Marisa: 28 Juli 2023 PrintedBy SIMDA-NG | 9/9 ttg PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021 4 PENDAPATAN DAERAH 902.175.682.605,43 898.490.260.677,79 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.049.926.012,43 71.987.067.694,19 4.1.01 Pajak Daerah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 91,59 11.488.765.524,00 4.1.02 Retribusi Daerah 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 61,40 4.908.487.715,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 57,57 2.533.990.978,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 53.055.823.477,19 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 100,19 804.350.112.053,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 786.560.420.000,00 795.453.234.602,00 101,13 773.985.794.274,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 688.189.961.000,00 674.354.965.234,00 97,99 641.578.017.274,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 20.357.016.000,00 43.213.353.000,00 212,28 42.082.902.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 78.013.443.000,00 77.884.916.368,00 99,84 90.324.875.000,00 4.2.02 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 79,06 30.364.317.779,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 79,06 30.364.317.779,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.030.583.256,00 14.001.416.412,00 82,21 22.153.080.930,60 4.3.01 Pendapatan Hibah 8.172.770.500,00 7.446.360.000,00 91,11 2.091.294.359,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.857.812.756,00 6.555.056.412,00 74,00 20.061.786.571,60 5 BELANJA DAERAH 987.618.609.570,00 941.329.370.243,07 5.1 BELANJA OPERASI 664.637.687.600,00 626.463.475.903,00 5.1.01 Belanja Pegawai 342.680.688.283,00 335.295.778.425,00 97,84 324.149.115.918,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.276.842.141,00 5.1.03 Belanja Bunga 8.803.650.011,00 8.657.232.105,00 98,34 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 24.126.101.779,00 22.075.065.344,00 91,50 22.037.517.844,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.526.516.000,00 3.392.938.826,00 96,21 0,00 5.2 BELANJA MODAL 186.544.899.315,00 168.702.375.987,07 5.2.01 Belanja Modal Tanah 515.000.000,00 463.206.040,00 89,94 1.794.239.480,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.835.630.223,00 33.956.246.346,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.183.370.982,00 15.219.635.271,00 94,04 38.810.503.312,07 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 151.716.799.542,00 92.114.814.951,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.309.628.239,00 91,39 2.026.571.898,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.190.621.929,00 1.146.011.500,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.190.621.929,00 1.146.011.500,00 Printed By SIMDA-NG | 1/2 914.253.556.941,00 98,68 75.662.553.685,00 85,97 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 90,91 Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.034.268.548.934,00 95,49 695.643.369.308,00 95,54 316.506.413.235,00 295.216.672.900,00 93,27 199.945.644.297,00 93,30 19.082.821.438,00 88,22 161.637.257.401,00 93,86 2.527.194.476,00 2.262.043.380,00 52,63 2.262.043.380,00 52,63 Lampiran 1.2 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor : 4 Tahun 2023 Tanggal : 28 Juli 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (Yo) REALISASI 2021 4 PENDAPATAN DAERAH 914.253.556.941,00 902.175.682.605,43 98,68 898.490.260.677,79 4A PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 85,97 71.987.067.694,19 41.01 Pajak Daerah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 91,59 11.488.765.524,00 41.02 Retribusi Daerah 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 61,40 4.908.487.715,00 41.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 57,57 2.533.990.978,00 41.04 Lain-lain PAD yang Sah 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 90,91 53.055.823.477,19 42 PENDAPATAN TRANSFER 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 100,19 804.350.112.053,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 786.560.420.000,00 795.453.234.602,00 101,13 773.985.794.274,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 688.189.961.000,00 674.354.965.234,00 97,99 641.578.017.274,00 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 20.357.016.000,00 43.213.353.000,00 212,28 42.082.902.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 78.013.443.000,00 77.884.916.368,00 99,84 90.324.875.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 79,06 30.364.317.779,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 79,06 30.364.317.779,00 43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.030.583.256,00 14.001.416.412,00 82,21 22.153.080.930,60 4.3.01 Pendapatan Hibah 8.172.770.500,00 7.446.360.000,00 91,11 2.091.294.359,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.857.812.756,00 6.555.056.412,00 74,00 20.061.786.571,60 5 BELANJA DAERAH 1.034.268.548.934,00 987.618.609.570,00 95,49 941.329.370.243,07 51 BELANJA OPERASI 695.643.369.308,00 664.637.687.600,00 95,54 626.463.475.903,00 5.1.01 Belanja Pegawai 342.680.688.283,00 335.295.778.425,00 97,84 324.149.115.918,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.506.413.235,00 295.216.672.900,00 93,27 280.276.842.141,00 5.1.03 Belanja Bunga 8.803.650.011,00 8.657.232.105,00 98,34 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 24.126.101.779,00 22.075.065.344,00 91,50 22.037.517.844,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.526.516.000,00 3.392.938.826,00 96,21 0,00 5.2 BELANJA MODAL 199.945.644.297,00 186.544.899.315,00 93,30 168.702.375.987,07 5.2.01 Belanja Modal Tanah 515.000.000,00 463.206.040,00 89,94 1.794.239.480,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.082.821.438,00 16.835.630.223,00 88,22 33.956.246.346,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.183.370.982,00 15.219.635.271,00 94,04 38.810.503.312,07 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 161.637.257.401,00 151.716.799.542,00 93,86 92.114.814.951,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.527.194.476,00 2.309.628.239,00 91,39 2.026.571.898,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.262.043.380,00 1.190.621.929,00 52,63 1.146.011.500,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.262.043.380,00 1.190.621.929,00 52,63 1.146.011.500,00 Printed By SIMDA-NG | 1/2 kg KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (“0) REALISASI 2021 54 BELANJA TRANSFER 136.417.491.949,00 135.245.400.726,00 99,14 145.017.506.853,00 5.401 Belanja Bagi Hasil 2.306,446.449,00 2.306.446.442,00 100,00 1.772.130.471,00 54.02 Belanja Bantuan Keuangan 134.111.045.500,00 132.938.954.284,00 99,13 143.245.376.382,00 SURPLUS / DEFISIT (120.014.991.993,00) (85.442.926.964.57) 0 (42.839.109.565,28) 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 121.491.300.215.00 116.353.065.754,87 95.77 118.782315.534,15 61.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 75.680.583.213,00 75.660.583.213.87 100,00 11.843 975.866,15 61.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 45.830.717.002,00 40.692 482 541.00 88,79 106.938.339.668,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.476.308.222,00 1.476.308.222.00 100,00 282.622.755,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1.476.308.222,00 1.476.308.222.00 100,00 282.622.755.00 PEMBIAYAAN NETTO 120.014.991.993.00 114.876.757.532.87 95.72 118.499.692.779.15 SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 29.433.830.568,30 0 75.660.583.213,87 Mansa, 28 Juli 2023 BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 902.175.682.605,43 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.049.926.012,43 00.0.00.00.4.1.01 Pajak Daerah 13.369.109.447,00 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 5.342.733.160,00 (3.358.986.240,00) 61,40 00.0.00.00.4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 44.150.367.312,43 00.0.00.00.4.2 PENDAPATAN TRANSFER 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 1.563.920.181,00 100,19 00.0.00.00.4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 786.560.420.000,00 795.453.234.602,00 101,13 00.0.00.00.4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 79,06 00.0.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.030.583.256,00 14.001.416.412,00 (3.029.166.844,00) 82,21 00.0.00.00.4.3.01 Pendapatan Hibah 8.172.770.500,00 7.446.360.000,00 (726.410.500,00) 91,11 00.0.00.00.4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 8.857.812.756,00 6.555.056.412,00 (2.302.756.344,00) 74,00 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 987.618.609.570,00 00 Non Program 0,00 92.178.769.385,00 92.178.769.385,00 0 00.0.00 Non Kegiatan 0,00 92.178.769.385,00 92.178.769.385,00 0 00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 92.178.769.385,00 92.178.769.385,00 0 00.0.00.00.5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.299.110.817,00 14.299.110.817,00 0 00.0.00.00.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 374.595.733,00 374.595.733,00 0 00.0.00.00.5.1.03 Belanja Bunga 0,00 8.384.115.084,00 8.384.115.084,00 0 00.0.00.00.5.1.05 Belanja Hibah 0,00 5.540.400.000,00 5.540.400.000,00 0 00.0.00.00.5.2 BELANJA MODAL 0,00 -5.257.800,00 (5.257.800,00) 0 00.0.00.00.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 -5.257.800,00 (5.257.800,00) 0 00.0.00.00.5.4 BELANJA TRANSFER 0,00 77.884.916.368,00 77.884.916.368,00 0 00.0.00.00.5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 77.884.916.368,00 77.884.916.368,00 0 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 447.329.355.889,00 440.423.339.814,00 (6.906.016.075,00) 98,46 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.645.840.137,00 3.550.925.444,00 (94.914.693,00) 97,40 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.114.598.530,00 2.041.217.118,00 (73.381.412,00) 96,53 Printed By SIMDA-NG | 1/71 914.253.556.941,00 98,68 85,97 90,91 1.034.268.548.934,00 95,49 (12.077.874.335,57) (10.612.627.672,57) 14.596.737.492,00 (1.227.628.045,00) 91,59 8.701.719.400,00 (4.413.729.480,57) 8.892.814.602,00 (7.328.894.421,00) 75.662.553.685.,00 48.564.096.793,00 (46.649.939.364,00) Lampiran 1.3 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor :4 Tahun 2023 Tanggal : 28 Juli 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Vo) HUKUM 00.0.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 914.253.556.941,00 902.175.682.605,43 (12.077.874.335,57) 98,68 00.0.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.662.553.685.,00 65.049.926.012,43 (10.612.627.672,57) 85,97 00.0.00.00.4.1.01 Pajak Daerah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 (1.227.628.045,00) 91,59 00.0.00.00.4.1.02 Retribusi Daerah 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 (3.358.986.240,00) 61,40 00.0.00.00.4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 00.0.00.00.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 (4.413.729.480,57) 90,91 00.0.00.00.4.2 PENDAPATAN TRANSFER 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 1.563.920.181,00 100,19 00.0.00.00.4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 786.560.420.000,00 795.453.234.602,00 8.892.814.602,00 101,13 00.0.00.00.4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 (7.328.894.421,00) 79,06 00.0.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.030.583.256,00 14.001.416.412,00 (3.029.166.844,00) 82,21 00.0.00.00.4.3.01 Pendapatan Hibah 8.172.770.500,00 7.446.360.000,00 (726.410.500,00) 91,11 00.0.00.00.4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 8.857.812.756,00 6.555.056.412,00 (2.302.756.344,00) 74,00 Perundang-Undangan 00.0.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.034.268.548.934,00 987.618.609.570,00 (46.649.939.364,00) 95,49 00 Non Program 0,00 92.178.769.385,00 92.178.769.385,00 0 00.0.00 Non Kegiatan 0,00 92.178.769.385,00 92.178.769.385,00 0 00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 92.178.769.385,00 92.178.769.385,00 0 00.0.00.00.5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.299.110.817,00 14.299.110.817,00 0 00.0.00.00.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 374.595.733,00 374.595.733,00 0 00.0.00.00.5.1.03 Belanja Bunga 0,00 8.384.115.084,00 8.384.115.084,00 0 00.0.00.00.5.1.05 Belanja Hibah 0,00 5.540.400.000,00 5.540.400.000,00 0 00.0.00.00.5.2 BELANJA MODAL 0,00 -5.257.800,00 (5.257.800,00) 0 00.0.00.00.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 -5.257.800,00 (5.257.800,00) 0 00.0.00.00.5.4 BELANJA TRANSFER 0,00 77.884.916.368,00 77.884.916.368,00 0 00.0.00.00.5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 77.884.916.368,00 77.884.916.368,00 0 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 447.329.355.889,00 440.423.339.814,00 (6.906.016.075,00) 98,46 DAERAH 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 3.645.840.137,00 3.550.925.444,00 (94.914.693,00) 97,40 Perangkat Daerah 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.114.598.530,00 2.041.217.118,00 (73.381.412,00) 96,53 Printed By SIMDA-NG | 1/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.114.598.530,00 2.041.217.118,00 (73.381.412,00) 96,53 01.2.01.01.5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 4.080.000,00 (4.080.000,00) 50,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.106.438.530,00 2.037.137.118,00 (69.301.412,00) 96,71 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.332.051.187,00 1.315.383.337,00 (16.667.850,00) 98,75 01.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 1.332.051.187,00 1.315.383.337,00 (16.667.850,00) 98,75 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.332.051.187,00 1.315.383.337,00 (16.667.850,00) 98,75 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 199.190.420,00 194.324.989,00 (4.865.431,00) 97,56 01.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 199.190.420,00 194.324.989,00 (4.865.431,00) 97,56 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.190.420,00 194.324.989,00 (4.865.431,00) 97,56 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 330.267.278.630,00 323.131.085.067,00 (7.136.193.563,00) 97,84 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 329.624.069.422,00 322.499.923.524,00 (7.124.145.898,00) 97,84 01.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 329.624.069.422,00 322.499.923.524,00 (7.124.145.898,00) 97,84 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 329.624.069.422,00 322.499.923.524,00 (7.124.145.898,00) 97,84 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 423.982.603,00 416.003.135,00 (7.979.468,00) 98,12 01.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 423.982.603,00 416.003.135,00 (7.979.468,00) 98,12 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.982.603,00 416.003.135,00 (7.979.468,00) 98,12 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 219.226.605,00 215.158.408,00 (4.068.197,00) 98,14 01.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 219.226.605,00 215.158.408,00 (4.068.197,00) 98,14 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.226.605,00 215.158.408,00 (4.068.197,00) 98,14 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.03.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 362.169.807,00 341.248.436,00 (20.921.371,00) 94,22 01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2.883.025,00 2.793.825,00 (89.200,00) 96,91 01.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.883.025,00 2.793.825,00 (89.200,00) 96,91 01.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.883.025,00 2.793.825,00 (89.200,00) 96,91 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 82.100.000,00 81.700.000,00 (400.000,00) 99,51 01.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 82.100.000,00 81.700.000,00 (400.000,00) 99,51 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.100.000,00 81.700.000,00 (400.000,00) 99,51 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 135.803.785,00 135.177.785,00 (626.000,00) 99,54 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 135.803.785,00 135.177.785,00 (626.000,00) 99,54 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.803.785,00 135.177.785,00 (626.000,00) 99,54 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 132.282.997,00 112.607.626,00 (19.675.371,00) 85,13 01.2.05.10.5.1 BELANJA OPERASI 132.282.997,00 112.607.626,00 (19.675.371,00) 85,13 01.2.05.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.282.997,00 112.607.626,00 (19.675.371,00) 85,13 Printed By SIMDA-NG | 2/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 01.2.01.01.5A BELANJA OPERASI 2.114.598.530,00 2.041.217.118,00 (73.381.412,00) 96,53 01.2.01.01.5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 4.080.000,00 (4.080.000,00) 50,00 01.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.106.438.530,00 2.037 137.118,00 (69.301.412,00) 96,71 01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1.332.051.187,00 1.315.383.337,00 (16.667.850,00) 98,75 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 01.2.01.06.5. BELANJA OPERASI 1.332.051.187,00 1.315.383.337,00 (16.667.850,00) 98,75 01.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.332.051.187,00 1.315.383.337,00 (16.667.850,00) 98,75 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 199.190.420,00 194.324.989,00 (4.865.431,00) 97,56 01.2.01.07.5A BELANJA OPERASI 199.190.420,00 194.324.989,00 (4.865.431,00) 97,56 01.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.190.420,00 194.324.989,00 (4.865.431,00) 97,56 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 330.267.278.630,00 323.131.085.067,00 (7.136.193.563,00) 97,84 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 329.624.069.422,00 322.499.923.524,00 (7.124.145.898,00) 97,84 01.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 329.624.069.422,00 322.499.923.524,00 (7.124.145.898,00) 97,84 01.2.02.01.5.1.01 Belanja Pegawai 329.624.069.422,00 322.499.923.524,00 (7.124.145.898,00) 97,84 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 423.982.603,00 416.003.135,00 (7.979.468,00) 98,12 Tahun SKPD 01.2.02.05.5. BELANJA OPERASI 423.982.603,00 416.003.135,00 (7.979.468,00) 98,12 01.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.982.603,00 416.003.135,00 (7.979.468,00) 98,12 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 219.226.605,00 215.158.408,00 (4.068.197,00) 98,14 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 01.2.02.07.5A BELANJA OPERASI 219.226.605,00 215.158.408,00 (4.068.197,00) 98,14 01.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.226.605,00 215.158.408,00 (4.068.197,00) 98,14 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.03.07.5 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.03.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 362.169.807,00 341.248.436,00 (20.921.371,00) 94,22 01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2.883.025,00 2.193.825,00 (89.200,00) 96,M1 01.2.05.01.5. BELANJA OPERASI 2.883.025,00 2.793.825,00 (89.200,00) 96,91 01.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.883.025,00 2.793.825,00 (89.200,00) 96,91 01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 82.100.000,00 81.700.000,00 (400.000,00) 99,51 Kelengkapannya 01.2.05.02.5. BELANJA OPERASI 82.100.000,00 81.700.000,00 (400.000,00) 99,51 01.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.100.000,00 81.700.000,00 (400.000,00) 99,51 01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 135.803.785,00 135.177.785,00 (626.000,00) 99,54 01.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 135.803.785,00 135.177.785,00 (626.000,00) 99,54 01.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.803.785,00 135.177.785,00 (626.000,00) 99,54 01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 132.282.997,00 112.607.626,00 (19.675.371,00) 85,13 01.2.05.10.5. BELANJA OPERASI 132.282.997,00 112.607.626,00 (19.675.371,00) 85,13 01.2.05.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.282.997,00 112.607.626,00 (19.675.371,00) 85,13 Printed By SIMDA-NG | 2/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9.100.000,00 8.969.200,00 (130.800,00) 98,56 01.2.05.11.5.1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 8.969.200,00 (130.800,00) 98,56 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 8.969.200,00 (130.800,00) 98,56 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.610.201.303,00 19.363.301.873,00 (246.899.430,00) 98,74 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 490.307.242,00 472.060.558,00 (18.246.684,00) 96,28 01.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 436.820.242,00 418.796.558,00 (18.023.684,00) 95,87 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.820.242,00 418.796.558,00 (18.023.684,00) 95,87 01.2.06.01.5.2 BELANJA MODAL 53.487.000,00 53.264.000,00 (223.000,00) 99,58 01.2.06.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.487.000,00 53.264.000,00 (223.000,00) 99,58 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.411.555,00 19.213.950,00 (197.605,00) 98,98 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.911.555,00 6.763.950,00 (147.605,00) 97,86 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.911.555,00 6.763.950,00 (147.605,00) 97,86 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,60 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,60 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.329.566,00 27.929.000,00 (15.400.566,00) 64,46 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 27.929.566,00 27.929.000,00 (566,00) 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.929.566,00 27.929.000,00 (566,00) 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 15.400.000,00 0,00 (15.400.000,00) 0 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.400.000,00 0,00 (15.400.000,00) 0 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.326.237.821,00 1.303.541.298,00 (22.696.523,00) 98,29 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.326.237.821,00 1.303.541.298,00 (22.696.523,00) 98,29 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.326.237.821,00 1.303.541.298,00 (22.696.523,00) 98,29 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 803.666.397,00 755.668.310,00 (47.998.087,00) 94,03 01.2.06.05.5.1 BELANJA OPERASI 803.666.397,00 755.668.310,00 (47.998.087,00) 94,03 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 803.666.397,00 755.668.310,00 (47.998.087,00) 94,03 01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 14.070.250,00 10.216.500,00 (3.853.750,00) 72,61 01.2.06.07.5.1 BELANJA OPERASI 14.070.250,00 10.216.500,00 (3.853.750,00) 72,61 01.2.06.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.070.250,00 10.216.500,00 (3.853.750,00) 72,61 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.627.260.108,00 5.593.948.790,00 (33.311.318,00) 99,41 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 5.627.260.108,00 5.593.948.790,00 (33.311.318,00) 99,41 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.627.260.108,00 5.593.948.790,00 (33.311.318,00) 99,41 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.272.284.759,00 11.168.904.367,00 (103.380.392,00) 99,08 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 11.272.284.759,00 11.168.904.367,00 (103.380.392,00) 99,08 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.272.284.759,00 11.168.904.367,00 (103.380.392,00) 99,08 01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.633.605,00 11.819.100,00 (1.814.505,00) 86,69 01.2.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 13.633.605,00 11.819.100,00 (1.814.505,00) 86,69 01.2.06.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.633.605,00 11.819.100,00 (1.814.505,00) 86,69 Printed By SIMDA-NG | 3/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 9.100.000,00 8.969.200,00 (130.800,00) 98,56 Perundang-Undangan 01.2.05.11.5A BELANJA OPERASI 9.100.000,00 8.969.200,00 (130.800,00) 98,56 01.2.05.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 8.969.200,00 (130.800,00) 98,56 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.610.201.303,00 19.363.301.873,00 (246.899.430,00) 98,74 01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 490.307.242,00 472.060.558,00 (18.246.684,00) 96,28 Bangunan Kantor 01.2.06.01.5. BELANJA OPERASI 436.820.242,00 418.796.558,00 (18.023.684,00) 95,87 01.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.820.242,00 418.796.558,00 (18.023.684,00) 95,87 01.2.06.01.5.2 BELANJA MODAL 53.487.000,00 53.264.000,00 (223.000,00) 99,58 01.2.06.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53.487.000,00 53.264.000,00 (223.000,00) 99,58 01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.411.555,00 19.213.950,00 (197.605,00) 98,98 01.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.911.555,00 6.763.950,00 (147.605,00) 97,86 01.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.911.555,00 6.763.950,00 (147.605,00) 97,86 01.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,60 01.2.06.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,60 01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.329.566,00 27.929.000,00 (15.400.566,00) 64,46 01.2.06.03.5.1 BELANJA OPERASI 27.929.566,00 27.929.000,00 (566,00) 100,00 01.2.06.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.929.566,00 27.929.000,00 (566,00) 100,00 01.2.06.03.5.2 BELANJA MODAL 15.400.000,00 0,00 (15.400.000,00) 0 01.2.06.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.400.000,00 0,00 (15.400.000,00) 0 01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.326.237.821,00 1.303.541.298,00 (22.696.523,00) 98,29 01.2.06.04.5.1 BELANJA OPERASI 1.326.237.821,00 1.303.541.298,00 (22.696.523,00) 98,29 01.2.06.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.326.237.821,00 1.303.541.298,00 (22.696.523,00) 98,29 01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 803.666.397,00 755.668.310,00 (47.998.087,00) 94,03 01.2.06.05.5. BELANJA OPERASI 803.666.397,00 755.668.310,00 (47.998.087,00) 94,03 01.2.06.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 803.666.397,00 755.668.310,00 (47.998.087,00) 94,03 01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 14.070.250,00 10.216.500,00 (3.853.750,00) 72,61 01.2.06.07.5. BELANJA OPERASI 14.070.250,00 10.216.500,00 (3.853.750,00) 72,61 01.2.06.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.070.250,00 10.216.500,00 (3.853.750,00) 72,61 01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.627.260.108,00 5.593.948.790,00 (33.311.318,00) 99,41 01.2.06.08.5.1 BELANJA OPERASI 5.627.260.108,00 5.593.948.790,00 (33.311.318,00) 99,41 01.2.06.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.627.260.108,00 5.593.948.790,00 (33.311.318,00) 99,41 01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 11.272.284.759,00 11.168.904.367,00 (103.380.392,00) 99,08 SKPD 01.2.06.09.5.1 BELANJA OPERASI 11.272.284.759,00 11.168.904.367,00 (103.380.392,00) 99,08 01.2.06.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.272.284.759,00 11.168.904.367,00 (103.380.392,00) 99,08 01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.633.605,00 11.819.100,00 (1.814.505,00) 86,69 01.2.06.10.5.1 BELANJA OPERASI 13.633.605,00 11.819.100,00 (1.814.505,00) 86,69 01.2.06.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.633.605,00 11.819.100,00 (1.814.505,00) 86,69 Printed By SIMDA-NG | 3/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.999.173.402,00 4.912.602.200,00 (86.571.202,00) 98,27 01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.404.300.000,00 1.400.700.000,00 (3.600.000,00) 99,74 01.2.07.01.5.2 BELANJA MODAL 1.404.300.000,00 1.400.700.000,00 (3.600.000,00) 99,74 01.2.07.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.404.300.000,00 1.400.700.000,00 (3.600.000,00) 99,74 01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 800.000.000,00 769.307.000,00 (30.693.000,00) 96,16 01.2.07.03.5.2 BELANJA MODAL 800.000.000,00 769.307.000,00 (30.693.000,00) 96,16 01.2.07.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000.000,00 769.307.000,00 (30.693.000,00) 96,16 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1.023.750.300,00 1.017.236.000,00 (6.514.300,00) 99,36 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 1.023.750.300,00 1.017.236.000,00 (6.514.300,00) 99,36 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.023.750.300,00 1.017.236.000,00 (6.514.300,00) 99,36 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.499.025.660,00 1.454.230.700,00 (44.794.960,00) 97,01 01.2.07.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.592.000,00 1.950.000,00 (3.642.000,00) 34,87 01.2.07.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.592.000,00 1.950.000,00 (3.642.000,00) 34,87 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 1.493.433.660,00 1.452.280.700,00 (41.152.960,00) 97,24 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.493.433.660,00 1.452.280.700,00 (41.152.960,00) 97,24 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 119.071.837,00 118.929.000,00 (142.837,00) 99,88 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 01.2.07.09.5.2 BELANJA MODAL 89.071.837,00 89.070.000,00 (1.837,00) 100,00 01.2.07.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.071.837,00 89.070.000,00 (1.837,00) 100,00 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.570.000,00 23.024.000,00 (546.000,00) 97,68 01.2.07.10.5.2 BELANJA MODAL 23.570.000,00 23.024.000,00 (546.000,00) 97,68 01.2.07.10.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.570.000,00 23.024.000,00 (546.000,00) 97,68 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 129.455.605,00 129.175.500,00 (280.105,00) 99,78 01.2.07.11.5.2 BELANJA MODAL 129.455.605,00 129.175.500,00 (280.105,00) 99,78 01.2.07.11.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.455.605,00 129.175.500,00 (280.105,00) 99,78 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.948.674.584,00 16.253.358.221,00 (695.316.363,00) 95,90 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.350.000,00 25.008.000,00 (342.000,00) 98,65 01.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 25.350.000,00 25.008.000,00 (342.000,00) 98,65 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.350.000,00 25.008.000,00 (342.000,00) 98,65 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.790.519.728,00 5.535.741.190,00 (254.778.538,00) 95,60 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.790.519.728,00 5.535.741.190,00 (254.778.538,00) 95,60 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.790.519.728,00 5.535.741.190,00 (254.778.538,00) 95,60 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 12.840.000,00 (2.160.000,00) 85,60 01.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.840.000,00 (2.160.000,00) 85,60 Printed By SIMDA-NG | 4/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 4.999.173.402,00 4.912.602.200,00 (86.571.202,00) 98,27 Pemerintah Daerah 01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 1.404.300.000,00 1.400.700.000,00 (3.600.000,00) 99,74 Kendaraan Dinas Jabatan 01.2.07.01.5.2 BELANJA MODAL 1.404.300.000,00 1.400.700.000,00 (3.600.000,00) 99,74 01.2.07.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.404.300.000,00 1.400.700.000,00 (3.600.000,00) 99,74 01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 800.000.000,00 769.307.000,00 (30.693.000,00) 96,16 01.2.07.03.5.2 BELANJA MODAL 800.000.000,00 769.307.000,00 (30.693.000,00) 96,16 01.2.07.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000.000,00 769.307.000,00 (30.693.000,00) 96,16 01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1.023.750.300,00 1.017.236.000,00 (6.514.300,00) 99,36 01.2.07.05.5.2 BELANJA MODAL 1.023.750.300,00 1.017.236.000,00 (6.514.300,00) 99,36 01.2.07.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.023.750.300,00 1.017.236.000,00 (6.514.300,00) 99,36 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.499.025.660,00 1.454.230.700,00 (44.794.960,00) 97,01 01.2.07.06.5. BELANJA OPERASI 5.592.000,00 1.950.000,00 (3.642.000,00) 34,87 01.2.07.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.592.000,00 1.950.000,00 (3.642.000,00) 34,87 01.2.07.06.5.2 BELANJA MODAL 1.493.433.660,00 1.452.280.700,00 (41.152.960,00) 97,24 01.2.07.06.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.493.433.660,00 1.452.280.700,00 (41.152.960,00) 97,24 01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 119.071.837,00 118.929.000,00 (142.837,00) 99,88 01.2.07.09.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 01.2.07.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.859.000,00 (141.000,00) 99,53 01.2.07.09.5.2 BELANJA MODAL 89.071.837,00 89.070.000,00 (1.837,00) 100,00 01.2.07.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.071.837,00 89.070.000,00 (1.837,00) 100,00 01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 23.570.000,00 23.024.000,00 (546.000,00) 97,68 Bangunan Lainnya 01.2.07.10.5.2 BELANJA MODAL 23.570.000,00 23.024.000,00 (546.000,00) 97,68 01.2.07.10.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.570.000,00 23.024.000,00 (546.000,00) 97,68 01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 129.455.605,00 129.175.500,00 (280.105,00) 99,78 Kantor atau Bangunan Lainnya 01.2.07.11.5.2 BELANJA MODAL 129.455.605,00 129.175.500,00 (280.105,00) 99,78 01.2.07.11.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.455.605,00 129.175.500,00 (280.105,00) 99,78 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.948.674.584,00 16.253.358.221,00 (695.316.363,00) 95,90 01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.350.000,00 25.008.000,00 (342.000,00) 98,65 01.2.08.01.5. BELANJA OPERASI 25.350.000,00 25.008.000,00 (342.000,00) 98,65 01.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.350.000,00 25.008.000,00 (342.000,00) 98,65 01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 5.790.519.728,00 5.535.741.190,00 (254.778.538,00) 95,60 Listrik 01.2.08.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.790.519.728,00 5.535.741.190,00 (254.778.538,00) 95,60 01.2.08.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.790.519.728,00 5.535.741.190,00 (254.778.538,00) 95,60 01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 12.840.000,00 (2.160.000,00) 85,60 01.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.840.000,00 (2.160.000,00) 85,60 Printed By SIMDA-NG | 4/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.840.000,00 (2.160.000,00) 85,60 01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.117.804.856,00 10.679.769.031,00 (438.035.825,00) 96,06 01.2.08.04.5.1 BELANJA OPERASI 11.117.635.356,00 10.679.599.531,00 (438.035.825,00) 96,06 01.2.08.04.5.1.01 Belanja Pegawai 160.690.000,00 153.680.000,00 (7.010.000,00) 95,64 01.2.08.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.737.945.356,00 8.306.919.531,00 (431.025.825,00) 95,07 01.2.08.04.5.1.05 Belanja Hibah 2.219.000.000,00 2.219.000.000,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.2 BELANJA MODAL 169.500,00 169.500,00 0,00 100,00 01.2.08.04.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.500,00 169.500,00 0,00 100,00 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.321.672.636,00 8.554.476.090,00 (767.196.546,00) 91,77 01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.653.772.976,00 1.413.214.796,00 (240.558.180,00) 85,45 01.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.653.772.976,00 1.413.214.796,00 (240.558.180,00) 85,45 01.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.653.772.976,00 1.413.214.796,00 (240.558.180,00) 85,45 01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.061.443.960,00 4.638.414.505,00 (423.029.455,00) 91,64 01.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.061.443.960,00 4.638.414.505,00 (423.029.455,00) 91,64 01.2.09.02.5.1.01 Belanja Pegawai 16.320.000,00 14.280.000,00 (2.040.000,00) 87,50 01.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.045.123.960,00 4.624.134.505,00 (420.989.455,00) 91,66 01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 147.814.300,00 139.236.300,00 (8.578.000,00) 94,20 01.2.09.06.5.1 BELANJA OPERASI 147.814.300,00 139.236.300,00 (8.578.000,00) 94,20 01.2.09.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.814.300,00 139.236.300,00 (8.578.000,00) 94,20 01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 288.526.335,00 283.820.965,00 (4.705.370,00) 98,37 01.2.09.07.5.1 BELANJA OPERASI 288.526.335,00 283.820.965,00 (4.705.370,00) 98,37 01.2.09.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.526.335,00 283.820.965,00 (4.705.370,00) 98,37 01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 758.713.570,00 754.673.822,00 (4.039.748,00) 99,47 01.2.09.09.5.1 BELANJA OPERASI 758.713.570,00 754.673.822,00 (4.039.748,00) 99,47 01.2.09.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 758.713.570,00 754.673.822,00 (4.039.748,00) 99,47 01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 771.513.439,00 718.420.492,00 (53.092.947,00) 93,12 01.2.09.10.5.1 BELANJA OPERASI 756.495.789,00 708.487.842,00 (48.007.947,00) 93,65 01.2.09.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 756.495.789,00 708.487.842,00 (48.007.947,00) 93,65 01.2.09.10.5.2 BELANJA MODAL 15.017.650,00 9.932.650,00 (5.085.000,00) 66,14 01.2.09.10.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.085.000,00 0,00 (5.085.000,00) 0 Printed By SIMDA-NG | 5/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (0) DASAR HUKUM 01.2.08.03.5.1.02 01.2.08.04 01.2.08.04.5.1 01.2.08.04.5.1.01 01.2.08.04.5.1.02 01.2.08.04.5.1.05 01.2.08.04.5.2 01.2.08.04.5.2.02 01.2.09 01.2.09.01 01.2.09.01.5.1 01.2.09.01.5.1.02 01.2.09.02 01.2.09.02.5.1 01.2.09.02.5.1.01 01.2.09.02.5.1.02 01.2.09.05 01.2.09.05.5.1 01.2.09.05.5.1.02 01.2.09.06 01.2.09.06.5.1 01.2.09.06.5.1.02 01.2.09.07 01.2.09.07.5. 01.2.09.07.5.1.02 01.2.09.09 01.2.09.09.5.1 01.2.09.09.5.1.02 01.2.09.10 01.2.09.10.5. 01.2.09.10.5.1.02 01.2.09.10.5.2 01.2.09.10.5.2.02 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Mebel BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 12.840.000,00 (2.160.000,00 85,60 11.117.804.856,00 10.679.769.031,00 (438.035.825,00 96,06 11117.635.356,00 10.679.599.531,00 160.690.000,00 153.680.000,00 (7.010.000,00 95,64 ) ) (438.035.825,00) 96,06 ) )8.737.945.356,00 8.306.919.531,00 (431.025.825,00 95,07 2.219.000.000,00 2.219.000.000,00 0,00 100,00 169.500,00 169.500,00 0,00 100,00 169.500,00 169.500,00 0,00 100,00 9.321.672.636,00 8.554.476.090,00 (767 .196.546,00) 91,77 1.653.772.976,00 1.413.214.796,00 (240.558.180,00) 85,45 1.653.772.976,00 1.413.214.796,00 (240.558.180,00) 85,45 1.653.772.976,00 1.413.214.796,00 (240.558.180,00) 85,45 5.061.443.960,00 4.638.414.505,00 (423.029.455,00) 91,64 5.061.443.960,00 4.638.414.505,00 (423.029.455,00) 91,64 16.320.000,00 14.280.000,00 (2.040.000,00) 87,50 5.045.123.960,00 4.624.134.505,00 (420.989.455,00) 91,66 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 147.814.300,00 139.236.300,00 (8.578.000,00 94,20 147.814.300,00 139.236.300,00 (8.578.000,00 94,20 147.814.300,00 139.236.300,00 (8.578.000,00 94,20 288.526.335,00 283.820.965,00 ) ) ) (4.705.370,00) 98,37 ) ) ) 288.526.335,00 283.820.965,00 (4.705.370,00 98,37 288.526.335,00 283.820.965,00 (4.705.370,00 98,37 758.713.570,00 754.673.822,00 (4.039.748,00 99,47 758.713.570,00 754.673.822,00 (4.039.748,00) 99,47 758.713.570,00 754.673.822,00 (4.039.748,00) 99,47 771.513.439,00 718.420.492,00 (53.092.947,00) 93,12 756.495.789,00 708.487.842,00 (48.007.947,00) 93,65 756.495.789,00 708.487.842,00 (48.007.947,00) 93,65 15.017.650,00 9.932.650,00 (5.085.000,00) 66,14 5.085.000,00 0,00 (5.085.000,00) 0 Printed By SIMDA-NG | 5/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.09.10.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.932.650,00 9.932.650,00 0,00 100,00 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 631.888.056,00 598.695.210,00 (33.192.846,00) 94,75 01.2.09.11.5.1 BELANJA OPERASI 631.888.056,00 598.695.210,00 (33.192.846,00) 94,75 01.2.09.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.888.056,00 598.695.210,00 (33.192.846,00) 94,75 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 49.503.481.832,00 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 49.503.481.832,00 01.2.10.01.5.1 BELANJA OPERASI 48.492.168.351,00 01.2.10.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.492.168.351,00 01.2.10.01.5.2 BELANJA MODAL 1.011.313.481,00 01.2.10.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.011.313.481,00 01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 733.779.362,00 726.761.033,00 (7.018.329,00) 99,04 01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 176.279.362,00 (5.807.129,00) 96,71 01.2.11.01.5.1 BELANJA OPERASI 176.279.362,00 170.472.233,00 (5.807.129,00) 96,71 01.2.11.01.5.1.01 Belanja Pegawai 176.279.362,00 170.472.233,00 (5.807.129,00) 96,71 01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.500.000,00 156.300.000,00 (1.200.000,00) 99,24 01.2.11.02.5.1 BELANJA OPERASI 157.500.000,00 156.300.000,00 (1.200.000,00) 99,24 01.2.11.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 156.300.000,00 (1.200.000,00) 99,24 01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 400.000.000,00 399.988.800,00 (11.200,00) 100,00 01.2.11.04.5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 399.988.800,00 (11.200,00) 100,00 01.2.11.04.5.1.01 Belanja Pegawai 400.000.000,00 399.988.800,00 (11.200,00) 100,00 01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.032.862.676,00 1.030.723.500,00 (2.139.176,00) 99,79 01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 516.069.786,00 515.409.500,00 (660.286,00) 99,87 01.2.12.01.5.1 BELANJA OPERASI 516.069.786,00 515.409.500,00 (660.286,00) 99,87 01.2.12.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.069.786,00 515.409.500,00 (660.286,00) 99,87 01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 393.792.890,00 392.314.000,00 (1.478.890,00) 99,62 01.2.12.02.5.1 BELANJA OPERASI 393.792.890,00 392.314.000,00 (1.478.890,00) 99,62 01.2.12.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.792.890,00 392.314.000,00 (1.478.890,00) 99,62 01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 01.2.12.03.5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 01.2.12.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 01.2.13 Penataan Organisasi 411.229.925,00 407.781.844,00 (3.448.081,00) 99,16 01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 114.974.700,00 114.774.418,00 (200.282,00) 99,83 01.2.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 114.974.700,00 114.774.418,00 (200.282,00) 99,83 Printed By SIMDA-NG | 6/71 52.027.596.296,00 95,15 52.027.596.296,00 95,15 50.109.513.396,00 96,77 50.109.513.396,00 96,77 1.918.082.900,00 52,73 1.918.082.900,00 52,73 (2.524.114.464,00) (2.524.114.464,00) (1.617.345.045,00) (906.769.419,00) (906.769.419,00) 170.472.233,00 (1.617.345.045,00) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 01.2.09.10.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.932.650,00 9.932.650,00 0,00 100,00 01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 631.888.056,00 598.695.210,00 (33.192.846,00) 94,75 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 01.2.09.11.5 BELANJA OPERASI 631.888.056,00 598.695.210,00 (33.192.846,00) 94,75 01.2.09.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.888.056,00 598.695.210,00 (33.192.846,00) 94,75 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 52.027.596.296,00 49.503.481.832,00 (2.524.114.464,00) 95,15 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 52.027.596.296,00 49.503.481.832,00 (2.524.114.464,00) 95,15 01.2.10.01.5 BELANJA OPERASI 50.109.513.396,00 48.492.168.351,00 (1.617.345.045,00) 96,77 01.2.10.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.109.513.396,00 48.492.168.351,00 (1.617.345.045,00) 96,77 01.2.10.01.5.2 BELANJA MODAL 1.918.082.900,00 1.011.313.481,00 (906.769.419,00) 52,73 01.2.10.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.918.082.900,00 1.011.313.481,00 (906.769.419,00) 52,73 01.211 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah 733.779.362,00 726.761.033,00 (7.018.329,00) 99,04 dan Wakil Kepala Daerah 01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan 176.279.362,00 170.472.233,00 (5.807.129,00) 96,71 Wakil Kepala Daerah 01.2.11.01.5A1 BELANJA OPERASI 176.279.362,00 170.472.233,00 (5.807.129,00) 96,71 01.2.11.01.5..01 Belanja Pegawai 176.279.362,00 170.472.233,00 (5.807.129,00) 96,71 01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan 157.500.000,00 156.300.000,00 (1.200.000,00) 99,24 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 01.2.11.02.51 BELANJA OPERASI 157.500.000,00 156.300.000,00 (1.200.000,00) 99,24 01.2.11.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 156.300.000,00 (1.200.000,00) 99,24 01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala 400.000.000,00 399.988.800,00 (11.200,00) 100,00 Daerah dan Wakil Kepala Daerah 01.2.11.04.51 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 399.988.800,00 (11.200,00) 100,00 01.2.11.04.5.1.01 Belanja Pegawai 400.000.000,00 399.988.300,00 (11.200,00) 100,00 01.212 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.032.862.676,00 1.030.723.500,00 (2.139.176,00) 99,79 01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 516.069.786,00 515.409.500,00 (660.286,00) 99,87 01.2.12.01.5A BELANJA OPERASI 516.069.786,00 515.409.500,00 (660.286,00) 99,87 01.2.12.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.069.786,00 515.409.500,00 (660.286,00) 99,87 01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala 393.792.890,00 392.314.000,00 (1.478.890,00) 99,62 Daerah 01.2.12.02.5. BELANJA OPERASI 393.792.890,00 392.314.000,00 (1.478.890,00) 99,62 01.2.12.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.792.890,00 392.314.000,00 (1.478.890,00) 99,62 01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 Daerah 01.2.12.03.5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 01.2.12.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 100,00 01.2.13 Penataan Organisasi 411.229.925,00 407.781.844,00 (3.448.081,00) 99,16 01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 114.974.700,00 114.774.418,00 (200.282,00) 99,83 01.2.13.01.5A BELANJA OPERASI 114.974.700,00 114.774.418,00 (200.282,00) 99,83 Printed By SIMDA-NG | 6/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 01.2.13.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.974.700,00 114.774.418,00 (200.282,00) 99,83 01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 87.883.825,00 87.406.172,00 (477.653,00) 99,46 01.2.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 87.883.825,00 87.406.172,00 (477.653,00) 99,46 01.2.13.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.883.825,00 87.406.172,00 (477.653,00) 99,46 01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 38.231.000,00 37.358.200,00 (872.800,00) 97,72 01.2.13.03.5.1 BELANJA OPERASI 38.231.000,00 37.358.200,00 (872.800,00) 97,72 01.2.13.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.231.000,00 37.358.200,00 (872.800,00) 97,72 01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 86.743.400,00 85.200.858,00 (1.542.542,00) 98,22 01.2.13.04.5.1 BELANJA OPERASI 86.743.400,00 85.200.858,00 (1.542.542,00) 98,22 01.2.13.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.743.400,00 85.200.858,00 (1.542.542,00) 98,22 01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 83.397.000,00 83.042.196,00 (354.804,00) 99,57 01.2.13.05.5.1 BELANJA OPERASI 83.397.000,00 83.042.196,00 (354.804,00) 99,57 01.2.13.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.397.000,00 83.042.196,00 (354.804,00) 99,57 01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 601.896.810,00 583.136.286,00 (18.760.524,00) 96,88 01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 232.103.000,00 217.936.372,00 (14.166.628,00) 93,90 01.2.14.01.5.1 BELANJA OPERASI 232.103.000,00 217.936.372,00 (14.166.628,00) 93,90 01.2.14.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.103.000,00 217.936.372,00 (14.166.628,00) 93,90 01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 99.987.800,00 99.987.800,00 0,00 100,00 01.2.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 99.987.800,00 99.987.800,00 0,00 100,00 01.2.14.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.987.800,00 99.987.800,00 0,00 100,00 01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 269.806.010,00 265.212.114,00 (4.593.896,00) 98,30 01.2.14.03.5.1 BELANJA OPERASI 269.806.010,00 265.212.114,00 (4.593.896,00) 98,30 01.2.14.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.806.010,00 265.212.114,00 (4.593.896,00) 98,30 01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 11.504.233.599,00 11.504.256.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 11.416.733.599,00 11.416.756.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.416.733.599,00 11.416.756.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.01.5.1.01 Belanja Pegawai 11.416.733.599,00 11.416.756.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 01.2.15.02.5.1 BELANJA OPERASI 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 01.2.15.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 556.581.710,00 556.501.620,00 (80.090,00) 99,99 01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 66.005.460,00 65.985.950,00 (19.510,00) 99,97 01.2.16.03.5.1 BELANJA OPERASI 66.005.460,00 65.985.950,00 (19.510,00) 99,97 01.2.16.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.005.460,00 65.985.950,00 (19.510,00) 99,97 01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 490.576.250,00 490.515.670,00 (60.580,00) 99,99 01.2.16.04.5.1 BELANJA OPERASI 490.576.250,00 490.515.670,00 (60.580,00) 99,99 01.2.16.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.576.250,00 490.515.670,00 (60.580,00) 99,99 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.674.233.763,00 43.521.453.922,00 (11.152.779.841,00) 79,60 Printed By SIMDA-NG | 7/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 01.2.13.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.974.700,00 114.774.418,00 (200.282,00) 99,83 01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 87.883.825,00 87.406.172,00 (477.653,00) 99,46 01.2.13.02.5.1 BELANJA OPERASI 87.883.825,00 87.406.172,00 (477.653,00) 99,46 01.2.13.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.883.825,00 87.406.172,00 (477.653,00) 99,46 01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 38.231.000,00 37.358.200,00 (872.800,00) 97,72 01.2.13.03.5.1 BELANJA OPERASI 38.231.000,00 37.358.200,00 (872.800,00) 97,72 01.2.13.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.231.000,00 37.358.200,00 (872.800,00) 97,72 01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas 86.743.400,00 85.200.858,00 (1.542.542,00) 98,22 Pelayanan Publik dan Tata Laksana 01.2.13.04.5.1 BELANJA OPERASI 86.743.400,00 85.200.858,00 (1.542.542,00) 98,22 01.2.13.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.743.400,00 85.200.858,00 (1.542.542,00) 98,22 01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 83.397.000,00 83.042.196,00 (354.804,00) 99,57 Daerah 01.2.13.05.5.1 BELANJA OPERASI 83.397.000,00 83.042.196,00 (354.804,00) 99,57 01.2.13.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.397.000,00 83.042.196,00 (354.804,00) 99,57 01.214 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 601.896.810,00 583.136.286,00 (18.760.524,00) 96,38 01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 232.103.000,00 217.936.372,00 (14.166.628,00) 93,90 01.2.14.01.5A1 BELANJA OPERASI 232.103.000,00 217.936.372,00 (14.166.628,00) 93,90 01.2.14.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.103.000,00 217.936.372,00 (14.166.628,00) 93,90 01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 99.987.800,00 99.987.800,00 0,00 100,00 01.2.14.02.5.1 BELANJA OPERASI 99.987.800,00 99.987.800,00 0,00 100,00 01.2.14.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.987.800,00 99.987.800,00 0,00 100,00 01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 269.806.010,00 265.212.114,00 (4.593.896,00) 98,30 01.2.14.03.5.1 BELANJA OPERASI 269.806.010,00 265.212.114,00 (4.593.896,00) 98,30 01.2.14.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.806.010,00 265.212.114,00 (4.593.896,00) 98,30 01.215 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 11.504.233.599,00 11.504.256.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 11.416.733.599,00 11.416.756.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.416.733.599,00 11.416.756.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.01.5.1.01 Belanja Pegawai 11.416.733.599,00 11.416.756.368,00 22.769,00 100,00 01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 01.2.15.02.5A1 BELANJA OPERASI 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 01.2.15.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 556.581.710,00 556.501.620,00 (80.090,00) 99,99 01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 66.005.460,00 65.985.950,00 (19.510,00) 99,97 01.2.16.03.5.1 BELANJA OPERASI 66.005.460,00 65.985.950,00 (19.510,00) 99,97 01.2.16.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.005.460,00 65.985.950,00 (19.510,00) 99,97 01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 490.576.250,00 490.515.670,00 (60.580,00) 99,99 01.2.16.04.5.1 BELANJA OPERASI 490.576.250,00 490.515.670,00 (60.580,00) 99,99 01.2.16.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.576.250,00 490.515.670,00 (60.580,00) 99,99 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.674.233.763,00 43.521.453.922,00 (11.152.779.841,00) 79,60 Printed By SIMDA-NG | 7/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 27.611.039.572,00 25.523.768.999,00 (2.087.270.573,00) 92,44 02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 628.694.025,00 623.949.000,00 (4.745.025,00) 99,25 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 67.394.025,00 63.400.000,00 (3.994.025,00) 94,07 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.394.025,00 63.400.000,00 (3.994.025,00) 94,07 02.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 561.300.000,00 560.549.000,00 (751.000,00) 99,87 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 561.300.000,00 560.549.000,00 (751.000,00) 99,87 02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.269.451.426,00 3.040.042.880,00 (229.408.546,00) 92,98 02.2.01.06.5.2 BELANJA MODAL 3.269.451.426,00 3.040.042.880,00 (229.408.546,00) 92,98 02.2.01.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.269.451.426,00 3.040.042.880,00 (229.408.546,00) 92,98 02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 789.455.502,00 739.524.202,00 (49.931.300,00) 93,68 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 379.444.000,00 329.881.700,00 (49.562.300,00) 86,94 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.444.000,00 329.881.700,00 (49.562.300,00) 86,94 02.2.01.07.5.2 BELANJA MODAL 410.011.502,00 409.642.502,00 (369.000,00) 99,91 02.2.01.07.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 410.011.502,00 409.642.502,00 (369.000,00) 99,91 02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 105.800.000,00 105.323.830,00 (476.170,00) 99,55 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 10.401.830,00 (398.170,00) 96,31 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.401.830,00 (398.170,00) 96,31 02.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 95.000.000,00 94.922.000,00 (78.000,00) 99,92 02.2.01.08.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 94.922.000,00 (78.000,00) 99,92 02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 323.565.000,00 295.318.140,00 (28.246.860,00) 91,27 02.2.01.13.5.2 BELANJA MODAL 323.565.000,00 295.318.140,00 (28.246.860,00) 91,27 02.2.01.13.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 323.565.000,00 295.318.140,00 (28.246.860,00) 91,27 02.2.01.14 Pengadaan Mebeluer Sekolah 281.650.000,00 277.561.998,00 (4.088.002,00) 98,55 02.2.01.14.5.2 BELANJA MODAL 281.650.000,00 277.561.998,00 (4.088.002,00) 98,55 02.2.01.14.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 281.650.000,00 277.561.998,00 (4.088.002,00) 98,55 02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 198.400.000,00 198.283.296,00 (116.704,00) 99,94 02.2.01.17.5.1 BELANJA OPERASI 198.400.000,00 198.283.296,00 (116.704,00) 99,94 02.2.01.17.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 198.400.000,00 198.283.296,00 (116.704,00) 99,94 02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 550.000.000,00 549.500.000,00 (500.000,00) 99,91 02.2.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 550.000.000,00 549.500.000,00 (500.000,00) 99,91 02.2.01.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 549.500.000,00 (500.000,00) 99,91 02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 3.240.000.000,00 3.092.520.000,00 (147.480.000,00) 95,45 02.2.01.22.5.2 BELANJA MODAL 3.240.000.000,00 3.092.520.000,00 (147.480.000,00) 95,45 02.2.01.22.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.240.000.000,00 3.092.520.000,00 (147.480.000,00) 95,45 02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 76.769.485,00 75.186.050,00 (1.583.435,00) 97,94 02.2.01.23.5.1 BELANJA OPERASI 76.769.485,00 75.186.050,00 (1.583.435,00) 97,94 02.2.01.23.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.769.485,00 75.186.050,00 (1.583.435,00) 97,94 Printed By SIMDA-NG | 8/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 27.611.039.572,00 25.523.768.999,00 (2.087.270.573,00) 92,44 02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 628.694.025,00 623.949.000,00 (4.745.025,00) 99,25 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 67.394.025,00 63.400.000,00 (3.994.025,00) 94,07 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.394.025,00 63.400.000,00 (3.994.025,00) 94,07 02.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 561.300.000,00 560.549.000,00 (751.000,00) 99,87 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 561.300.000,00 560.549.000,00 (751.000,00) 99,87 02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.269.451.426,00 3.040.042.880,00 (229.408.546,00) 92,98 02.2.01.06.5.2 BELANJA MODAL 3.269.451.426,00 3.040.042.880,00 (229.408.546,00) 92,98 02.2.01.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.269.451.426,00 3.040.042.880,00 (229.408.546,00) 92,98 02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala 789.455.502,00 739.524.202,00 (49.931.300,00) 93,68 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 02.2.01.07.5A BELANJA OPERASI 379.444.000,00 329.881.700,00 (49.562.300,00) 86,94 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.444.000,00 329.881.700,00 (49.562.300,00) 86,94 02.2.01.07.5.2 BELANJA MODAL 410.011.502,00 409.642.502,00 (369.000,00) 99,91 02.2.01.07.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 410.011.502,00 409.642.502,00 (369.000,00) 99,01 02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 105.800.000,00 105.323.830,00 (476.170,00) 99,55 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 10.401.830,00 (398.170,00) 96,31 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.401.830,00 (398.170,00) 96,31 02.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 95.000.000,00 94.922.000,00 (78.000,00) 99,92 02.2.01.08.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 94.922.000,00 (78.000,00) 99,92 02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala 323.565.000,00 295.318.140,00 (28.246.860,00) 91,27 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 02.2.01.13.5.2 BELANJA MODAL 323.565.000,00 295.318.140,00 (28.246.860,00) 91,27 02.2.01.13.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 323.565.000,00 295.318.140,00 (28.246.860,00) 91,27 02.2.01.14 Pengadaan Mebeluer Sekolah 281.650.000,00 277.561.998,00 (4.088.002,00) 98,55 02.2.01.14.5.2 BELANJA MODAL 281.650.000,00 277.561.998,00 (4.088.002,00) 98,55 02.2.01.14.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 281.650.000,00 277.561.998,00 (4.088.002,00) 98,55 02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 198.400.000,00 198.283.296,00 (116.704,00) 99,94 02.2.0117.5A BELANJA OPERASI 198.400.000,00 198.283.296,00 (116.704,00) 99,94 02.2.01.17.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 198.400.000,00 198.283.296,00 (116.704,00) 99,94 02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 550.000.000,00 549.500.000,00 (500.000,00) 99,91 02.2.01.21.5A BELANJA OPERASI 550.000.000,00 549.500.000,00 (500.000,00) 99,91 02.2.01.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 549.500.000,00 (500.000,00) 99,91 02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 3.240.000.000,00 3.092.520.000,00 (147.480.000,00) 95,45 02.2.01.22.5.2 BELANJA MODAL 3.240.000.000,00 3.092.520.000,00 (147.480.000,00) 95,45 02.2.01.22.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.240.000.000,00 3.092.520.000,00 (147.480.000,00) 95,45 02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta 76.769.485,00 75.186.050,00 (1.583.435,00) 97,94 Didik 02.2.01.23.5. BELANJA OPERASI 76.769.485,00 75.186.050,00 (1.583.435,00) 97,94 02.2.01.23.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.769.485,00 75.186.050,00 (1.583.435,00) 97,94 Printed By SIMDA-NG | 8/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 213.605.440,00 204.930.233,00 (8.675.207,00) 95,94 02.2.01.25.5.1 BELANJA OPERASI 213.605.440,00 204.930.233,00 (8.675.207,00) 95,94 02.2.01.25.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.605.440,00 204.930.233,00 (8.675.207,00) 95,94 02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.992.300.000,00 1.863.300.000,00 (129.000.000,00) 93,53 02.2.01.26.5.1 BELANJA OPERASI 1.992.300.000,00 1.863.300.000,00 (129.000.000,00) 93,53 02.2.01.26.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.300.000,00 1.863.300.000,00 (129.000.000,00) 93,53 02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 51.956.250,00 49.388.400,00 (2.567.850,00) 95,06 02.2.01.28.5.1 BELANJA OPERASI 51.956.250,00 49.388.400,00 (2.567.850,00) 95,06 02.2.01.28.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.956.250,00 49.388.400,00 (2.567.850,00) 95,06 02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.889.392.444,00 14.408.940.970,00 (1.480.451.474,00) 90,68 02.2.01.29.5.1 BELANJA OPERASI 11.574.142.152,00 10.689.654.976,00 (884.487.176,00) 92,36 02.2.01.29.5.1.01 Belanja Pegawai 514.460.900,00 367.760.000,00 (146.700.900,00) 71,48 02.2.01.29.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.059.681.252,00 10.321.894.976,00 (737.786.276,00) 93,33 02.2.01.29.5.2 BELANJA MODAL 4.315.250.292,00 3.719.285.994,00 (595.964.298,00) 86,19 02.2.01.29.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.427.532.580,00 1.915.977.764,00 (511.554.816,00) 78,93 02.2.01.29.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.887.717.712,00 1.803.308.230,00 (84.409.482,00) 95,53 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 13.467.101.146,00 11.919.034.149,00 (1.548.066.997,00) 88,50 02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 198.253.250,00 197.983.000,00 (270.250,00) 99,86 02.2.02.03.5.2 BELANJA MODAL 198.253.250,00 197.983.000,00 (270.250,00) 99,86 02.2.02.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.253.250,00 197.983.000,00 (270.250,00) 99,86 02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 181.000.000,00 180.824.000,00 (176.000,00) 99,90 02.2.02.04.5.2 BELANJA MODAL 181.000.000,00 180.824.000,00 (176.000,00) 99,90 02.2.02.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.000.000,00 180.824.000,00 (176.000,00) 99,90 02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 668.390.000,00 575.276.580,00 (93.113.420,00) 86,07 02.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 153.390.000,00 135.880.680,00 (17.509.320,00) 88,59 02.2.02.05.5.1.01 Belanja Pegawai 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.590.000,00 135.880.680,00 (709.320,00) 99,48 02.2.02.05.5.2 BELANJA MODAL 515.000.000,00 439.395.900,00 (75.604.100,00) 85,32 02.2.02.05.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 515.000.000,00 439.395.900,00 (75.604.100,00) 85,32 02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 1.161.671.750,00 981.495.200,00 (180.176.550,00) 84,49 02.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 101.671.750,00 101.400.000,00 (271.750,00) 99,73 02.2.02.06.5.1.01 Belanja Pegawai 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 02.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.771.750,00 89.500.000,00 (271.750,00) 99,70 02.2.02.06.5.2 BELANJA MODAL 1.060.000.000,00 880.095.200,00 (179.904.800,00) 83,03 02.2.02.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.060.000.000,00 880.095.200,00 (179.904.800,00) 83,03 02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 219.000.000,00 199.977.000,00 (19.023.000,00) 91,31 02.2.02.09.5.2 BELANJA MODAL 219.000.000,00 199.977.000,00 (19.023.000,00) 91,31 02.2.02.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 219.000.000,00 199.977.000,00 (19.023.000,00) 91,31 Printed By SIMDA-NG | 9/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 213.605.440,00 204.930.233,00 (8.675.207,00) 95,94 02.2.01.25.5 BELANJA OPERASI 213.605.440,00 204.930.233,00 (8.675.207,00) 95,94 02.2.01.25.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.605.440,00 204.930.233,00 (8.675.207,00) 95,94 02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 1.992.300.000,00 1.863.300.000,00 (129.000.000,00) 93,53 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 02.2.01.26.5. BELANJA OPERASI 1.992.300.000,00 1.863.300.000,00 (129.000.000,00) 93,53 02.2.01.26.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.992.300.000,00 1.863.300.000,00 (129.000.000,00) 93,53 02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 51.956.250,00 49.388.400,00 (2.567.850,00) 95,06 02.2.01.28.5. BELANJA OPERASI 51.956.250,00 49.388.400,00 (2.567.850,00) 95,06 02.2.01.28.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.956.250,00 49.388.400,00 (2.567.850,00) 95,06 02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.889.392.444,00 14.408.940.970,00 (1.480.451.474,00) 90,68 02.2.01.29.5.1 BELANJA OPERASI 11.574.142.152,00 10.689.654.976,00 (884.487.176,00) 92,36 02.2.01.29.5.1.01 Belanja Pegawai 514.460.900,00 367.760.000,00 (146.700.900,00) 71,48 02.2.01.29.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.059.681.252,00 10.321.894.976,00 (737.786.276,00) 93,33 02.2.01.29.5.2 BELANJA MODAL 4.315.250.292,00 3.719.285.994,00 (595.964.298,00) 86,19 02.2.01.29.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.427.532.580,00 1.915.977.764,00 (511.554.816,00) 78,93 02.2.01.29.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.887.717.712,00 1.803.308.230,00 (84.409.482,00) 95,53 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 13.467.101.146,00 11.919.034.149,00 (1.548.066.997,00) 88,50 02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 198.253.250,00 197.983.000,00 (270.250,00) 99,86 02.2.02.03.5.2 BELANJA MODAL 198.253.250,00 197.983.000,00 (270.250,00) 99,86 02.2.02.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.253.250,00 197.983.000,00 (270.250,00) 99,86 02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 181.000.000,00 180.824.000,00 (176.000,00) 99,90 02.2.02.04.5.2 BELANJA MODAL 181.000.000,00 180.824.000,00 (176.000,00) 99,90 02.2.02.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.000.000,00 180.824.000,00 (176.000,00) 99,90 02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 668.390.000,00 575.276.580,00 (93.113.420,00) 86,07 02.2.02.05.5. BELANJA OPERASI 153.390.000,00 135.880.680,00 (17.509.320,00) 88,59 02.2.02.05.5.1.01 Belanja Pegawai 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) 0 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.590.000,00 135.880.680,00 (709.320,00) 99,48 02.2.02.05.5.2 BELANJA MODAL 515.000.000,00 439.395.900,00 (75.604.100,00) 85,32 02.2.02.05.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 515.000.000,00 439.395.900,00 (75.604.100,00) 85,32 02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 1.161.671.750,00 981.495.200,00 (180.176.550,00) 84,49 02.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 101.671.750,00 101.400.000,00 (271.750,00) 99,73 02.2.02.06.5.1.01 Belanja Pegawai 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 02.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.771.750,00 89.500.000,00 (271.750,00) 99,70 02.2.02.06.5.2 BELANJA MODAL 1.060.000.000,00 880.095.200,00 (179.904.800,00) 83,03 02.2.02.06.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.060.000.000,00 880.095.200,00 (179.904.800,00) 83,03 02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala 219.000.000,00 199.977.000,00 (19.023.000,00) 91,31 Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 02.2.02.09.5.2 BELANJA MODAL 219.000.000,00 199.977.000,00 (19.023.000,00) 91,31 02.2.02.09.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 219.000.000,00 199.977.000,00 (19.023.000,00) 91,31 Printed By SIMDA-NG | 9/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 571.000.000,00 550.620.000,00 (20.380.000,00) 96,43 02.2.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.605.000,00 (395.000,00) 99,34 02.2.02.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.605.000,00 (395.000,00) 99,34 02.2.02.12.5.2 BELANJA MODAL 511.000.000,00 491.015.000,00 (19.985.000,00) 96,09 02.2.02.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 511.000.000,00 491.015.000,00 (19.985.000,00) 96,09 02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 52.340.150,00 52.340.150,00 0,00 100,00 02.2.02.14.5.2 BELANJA MODAL 52.340.150,00 52.340.150,00 0,00 100,00 02.2.02.14.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.340.150,00 52.340.150,00 0,00 100,00 02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 43.250.135,00 43.250.135,00 0,00 100,00 02.2.02.18.5.2 BELANJA MODAL 43.250.135,00 43.250.135,00 0,00 100,00 02.2.02.18.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.250.135,00 43.250.135,00 0,00 100,00 02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 21.295.600,00 21.295.600,00 0,00 100,00 02.2.02.24.5.2 BELANJA MODAL 21.295.600,00 21.295.600,00 0,00 100,00 02.2.02.24.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.295.600,00 21.295.600,00 0,00 100,00 02.2.02.25 Pengadaan Mebeluer Sekolah 84.750.000,00 84.100.500,00 (649.500,00) 99,23 02.2.02.25.5.2 BELANJA MODAL 84.750.000,00 84.100.500,00 (649.500,00) 99,23 02.2.02.25.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.750.000,00 84.100.500,00 (649.500,00) 99,23 02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 85.500.000,00 85.314.600,00 (185.400,00) 99,78 02.2.02.28.5.1 BELANJA OPERASI 85.500.000,00 85.314.600,00 (185.400,00) 99,78 02.2.02.28.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 85.500.000,00 85.314.600,00 (185.400,00) 99,78 02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.32.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.32.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.35 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 51.310.000,00 50.300.000,00 (1.010.000,00) 98,03 02.2.02.35.5.2 BELANJA MODAL 51.310.000,00 50.300.000,00 (1.010.000,00) 98,03 02.2.02.35.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.310.000,00 50.300.000,00 (1.010.000,00) 98,03 02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 47.921.000,00 33.823.000,00 (14.098.000,00) 70,58 02.2.02.38.5.1 BELANJA OPERASI 47.921.000,00 33.823.000,00 (14.098.000,00) 70,58 02.2.02.38.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.921.000,00 33.823.000,00 (14.098.000,00) 70,58 02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.821.516.800,00 1.744.416.970,00 (77.099.830,00) 95,77 02.2.02.39.5.1 BELANJA OPERASI 1.821.516.800,00 1.744.416.970,00 (77.099.830,00) 95,77 02.2.02.39.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.821.516.800,00 1.744.416.970,00 (77.099.830,00) 95,77 02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 255.751.275,00 217.150.480,00 (38.600.795,00) 84,91 02.2.02.40.5.1 BELANJA OPERASI 255.751.275,00 217.150.480,00 (38.600.795,00) 84,91 02.2.02.40.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.751.275,00 217.150.480,00 (38.600.795,00) 84,91 Printed By SIMDA-NG | 10/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 571.000.000,00 550.620.000,00 (20.380.000,00) 96,43 02.2.02.12.5. BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.605.000,00 (395.000,00) 99,34 02.2.02.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.605.000,00 (395.000,00) 99,34 02.2.02.12.5.2 BELANJA MODAL 511.000.000,00 491.015.000,00 (19.985.000,00) 96,09 02.2.02.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 511.000.000,00 491.015.000,00 (19.985.000,00) 96,09 02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 52.340.150,00 52.340.150,00 0,00 100,00 02.2.02.14.5.2 BELANJA MODAL 52.340.150,00 52.340.150,00 0,00 100,00 02.2.02.14.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.340.150,00 52.340.150,00 0,00 100,00 02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 43.250.135,00 43.250.135,00 0,00 100,00 02.2.02.18.5.2 BELANJA MODAL 43.250.135,00 43.250.135,00 0,00 100,00 02.2.02.18.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.250.135,00 43.250.135,00 0,00 100,00 02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 21.295.600,00 21.295.600,00 0,00 100,00 Sekolah 02.2.02.24.5.2 BELANJA MODAL 21.295.600,00 21.295.600,00 0,00 100,00 02.2.02.24.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.295.600,00 21.295.600,00 0,00 100,00 02.2.02.25 Pengadaan Mebeluer Sekolah 84.750.000,00 84.100.500,00 (649.500,00) 99,23 02.2.02.25.5.2 BELANJA MODAL 84.750.000,00 84.100.500,00 (649.500,00) 99,23 02.2.02.25.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.750.000,00 84.100.500,00 (649.500,00) 99,23 02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 85.500.000,00 85.314.600,00 (185.400,00) 99,78 02.2.02.28.5.1 BELANJA OPERASI 85.500.000,00 85.314.600,00 (185.400,00) 99,78 02.2.02.28.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 85.500.000,00 85.314.600,00 (185.400,00) 99,78 02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 Menengah Pertama 02.2.02.32.5. BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.32.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.35 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 51.310.000,00 50.300.000,00 (1.010.000,00) 98,03 02.2.02.35.5.2 BELANJA MODAL 51.310.000,00 50.300.000,00 (1.010.000,00) 98,03 02.2.02.35.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.310.000,00 50.300.000,00 (1.010.000,00) 98,03 02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 47.921.000,00 33.823.000,00 (14.098.000,00) 70,58 02.2.02.38.5. BELANJA OPERASI 47.921.000,00 33.823.000,00 (14.098.000,00) 70,58 02.2.02.38.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.921.000,00 33.823.000,00 (14.098.000,00) 70,58 02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 1.821.516.800,00 1.744.416.970,00 (77.099.830,00) 95,77 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 02.2.02.39.5. BELANJA OPERASI 1.821.516.800,00 1.744.416.970,00 (77.099.830,00) 95,77 02.2.02.39.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.821.516.800,00 1.744.416.970,00 (77.099.830,00) 95,77 02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 255.751.275,00 217.150.480,00 (38.600.795,00) 84,91 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 02.2.02.40.5. BELANJA OPERASI 255.751.275,00 217.50.480,00 (38.600.795,00) 84,91 02.2.02.40.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.751.275,00 217.150.480,00 (38.600.795,00) 84,91 Printed By SIMDA-NG | 10/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 282.601.512,00 203.539.590,00 (79.061.922,00) 72,02 02.2.02.41.5.1 BELANJA OPERASI 282.601.512,00 203.539.590,00 (79.061.922,00) 72,02 02.2.02.41.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.601.512,00 203.539.590,00 (79.061.922,00) 72,02 02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 7.121.549.674,00 6.097.327.344,00 (1.024.222.330,00) 85,62 02.2.02.43.5.1 BELANJA OPERASI 5.555.891.575,00 4.932.569.323,00 (623.322.252,00) 88,78 02.2.02.43.5.1.01 Belanja Pegawai 267.915.000,00 189.577.500,00 (78.337.500,00) 70,76 02.2.02.43.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.287.976.575,00 4.742.991.823,00 (544.984.752,00) 89,69 02.2.02.43.5.2 BELANJA MODAL 1.565.658.099,00 1.164.758.021,00 (400.900.078,00) 74,39 02.2.02.43.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 991.181.335,00 723.151.012,00 (268.030.323,00) 72,96 02.2.02.43.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 574.476.764,00 441.607.009,00 (132.869.755,00) 76,87 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10.154.931.645,00 3.863.821.574,00 (6.291.110.071,00) 38,05 02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.241.127.000,00 2.231.789.517,00 (9.337.483,00) 99,58 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 107.104.000,00 105.764.500,00 (1.339.500,00) 98,75 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.104.000,00 105.764.500,00 (1.339.500,00) 98,75 02.2.03.02.5.2 BELANJA MODAL 2.134.023.000,00 2.126.025.017,00 (7.997.983,00) 99,63 02.2.03.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.134.023.000,00 2.126.025.017,00 (7.997.983,00) 99,63 02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 105.210.000,00 104.816.000,00 (394.000,00) 99,63 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 9.050.000,00 (250.000,00) 97,31 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.050.000,00 (250.000,00) 97,31 02.2.03.03.5.2 BELANJA MODAL 95.910.000,00 95.766.000,00 (144.000,00) 99,85 02.2.03.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.910.000,00 95.766.000,00 (144.000,00) 99,85 02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 16.100.000,00 16.058.370,00 (41.630,00) 99,74 02.2.03.10.5.1 BELANJA OPERASI 16.100.000,00 16.058.370,00 (41.630,00) 99,74 02.2.03.10.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.100.000,00 16.058.370,00 (41.630,00) 99,74 02.2.03.12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 580.720.000,00 574.338.640,00 (6.381.360,00) 98,90 02.2.03.12.5.1 BELANJA OPERASI 80.720.000,00 74.838.640,00 (5.881.360,00) 92,71 02.2.03.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.720.000,00 74.838.640,00 (5.881.360,00) 92,71 02.2.03.12.5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 499.500.000,00 (500.000,00) 99,90 02.2.03.12.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 499.500.000,00 (500.000,00) 99,90 02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 237.025.345,00 217.260.715,00 (19.764.630,00) 91,66 02.2.03.13.5.1 BELANJA OPERASI 237.025.345,00 217.260.715,00 (19.764.630,00) 91,66 02.2.03.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.025.345,00 217.260.715,00 (19.764.630,00) 91,66 02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 65.284.000,00 65.196.000,00 (88.000,00) 99,87 02.2.03.14.5.1 BELANJA OPERASI 65.284.000,00 65.196.000,00 (88.000,00) 99,87 02.2.03.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.284.000,00 65.196.000,00 (88.000,00) 99,87 02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 489.600.000,00 489.600.000,00 0,00 100,00 02.2.03.15.5.1 BELANJA OPERASI 489.600.000,00 489.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 11/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 282.601.512,00 203.539.590,00 (79.061.922,00) 72,02 02.2.02.41.5. BELANJA OPERASI 282.601.512,00 203.539.590,00 (79.061.922,00) 72,02 02.2.02.41.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.601.512,00 203.539.590,00 (79.061.922,00) 72,02 02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah 7.121.549.674,00 6.097.327.344,00 (1.024.222.330,00) 85,62 Menengah Pertama 02.2.02.43.5. BELANJA OPERASI 5.555.891.575,00 4.932.569.323,00 (623.322.252,00) 88,78 02.2.02.43.5.1.01 Belanja Pegawai 267.915.000,00 189.577.500,00 (78.337.500,00) 70,76 02.2.02.43.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.287.976.575,00 4.742.991.823,00 (544.984.752,00) 89,69 02.2.02.43.5.2 BELANJA MODAL 1.565.658.099,00 1.164.758.021,00 (400.900.078,00) 74,39 02.2.02.43.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 991.181.335,00 723.151.012,00 (268.030.323,00) 72,96 02.2.02.43.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 574.476.764,00 441.607.009,00 (132.869.755,00) 76,87 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10.154.931.645,00 3.863.821.574,00 (6.291.110.071,00) 38,05 02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.241.127.000,00 2.231.789.517,00 (9.337.483,00) 99,58 02.2.03.02.5. BELANJA OPERASI 107.104.000,00 105.764.500,00 (1.339.500,00) 98,75 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.104.000,00 105.764.500,00 (1.339.500,00) 98,75 02.2.03.02.5.2 BELANJA MODAL 2.134.023.000,00 2.126.025.017,00 (7.997.983,00) 99,63 02.2.03.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.134.023.000,00 2.126.025.017,00 (7.997.983,00) 99,63 02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang 105.210.000,00 104.816.000,00 (394.000,00) 99,63 Guru PAUD 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 9.050.000,00 (250.000,00) 97,31 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.050.000,00 (250.000,00) 97,31 02.2.03.03.5.2 BELANJA MODAL 95.910.000,00 95.766.000,00 (144.000,00) 99,85 02.2.03.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.910.000,00 95.766.000,00 (144.000,00) 99,85 02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 16.100.000,00 16.058.370,00 (41.630,00) 99,74 02.2.03.10.5. BELANJA OPERASI 16.100.000,00 16.058.370,00 (41.630,00) 99,74 02.2.03.10.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 16.100.000,00 16.058.370,00 (41.630,00) 99,74 02.2.03.12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 580.720.000,00 574.338.640,00 (6.381.360,00) 98,90 02.2.03.12.5. BELANJA OPERASI 80.720.000,00 74.838.640,00 (5.881.360,00) 92,71 02.2.03.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.720.000,00 74.838.640,00 (5.881.360,00) 92,71 02.2.03.12.5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 499.500.000,00 (500.000,00) 99,90 02.2.03.12.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 499.500.000,00 (500.000,00) 99,90 02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 237.025.345,00 217.260.715,00 (19.764.630,00) 91,66 02.2.03.13.5. BELANJA OPERASI 237.025.345,00 217.260.715,00 (19.764.630,00) 91,66 02.2.03.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.025.345,00 217.260.715,00 (19.764.630,00) 91,66 02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 65.284.000,00 65.196.000,00 (88.000,00) 99,87 02.2.03.14.5.1 BELANJA OPERASI 65.284.000,00 65.196.000,00 (88.000,00) 99,87 02.2.03.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.284.000,00 65.196.000,00 (88.000,00) 99,87 02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 489.600.000,00 489.600.000,00 0,00 100,00 Satuan PAUD 02.2.03.15.5. BELANJA OPERASI 489.600.000,00 489.600.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 11/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.15.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.600.000,00 489.600.000,00 0,00 100,00 02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 172.665.300,00 164.799.232,00 (7.866.068,00) 95,44 02.2.03.17.5.1 BELANJA OPERASI 172.665.300,00 164.799.232,00 (7.866.068,00) 95,44 02.2.03.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.665.300,00 164.799.232,00 (7.866.068,00) 95,44 02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.247.200.000,00 -36.900,00 (6.247.236.900,00) 0 02.2.03.18.5.1 BELANJA OPERASI 6.247.200.000,00 -36.900,00 (6.247.236.900,00) 0 02.2.03.18.5.1.05 Belanja Hibah 6.247.200.000,00 -36.900,00 (6.247.236.900,00) 0 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.441.161.400,00 2.214.829.200,00 (1.226.332.200,00) 64,36 02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 2.250.000.000,00 2.193.750.000,00 (56.250.000,00) 97,50 02.2.04.12.5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000.000,00 2.193.750.000,00 (56.250.000,00) 97,50 02.2.04.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000.000,00 2.193.750.000,00 (56.250.000,00) 97,50 02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 21.661.400,00 21.079.200,00 (582.200,00) 97,31 02.2.04.15.5.1 BELANJA OPERASI 21.661.400,00 21.079.200,00 (582.200,00) 97,31 02.2.04.15.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.661.400,00 21.079.200,00 (582.200,00) 97,31 02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.169.500.000,00 0,00 (1.169.500.000,00) 0 02.2.04.17.5.1 BELANJA OPERASI 1.169.500.000,00 0,00 (1.169.500.000,00) 0 02.2.04.17.5.1.05 Belanja Hibah 1.169.500.000,00 0,00 (1.169.500.000,00) 0 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 64.081.688.552,00 53.494.339.972,00 (10.587.348.580,00) 83,48 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 11.875.206.511,00 9.734.697.222,00 (2.140.509.289,00) 81,97 02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 1.257.881.207,00 1.251.827.596,00 (6.053.611,00) 99,52 02.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 1.257.881.207,00 1.251.827.596,00 (6.053.611,00) 99,52 02.2.01.02.5.2.01 Belanja Modal Tanah 465.000.000,00 462.500.000,00 (2.500.000,00) 99,46 02.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 792.881.207,00 789.327.596,00 (3.553.611,00) 99,55 02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 1.685.464.788,00 1.312.650.520,00 (372.814.268,00) 77,88 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.528.143.968,00 1.155.530.700,00 (372.613.268,00) 75,62 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.528.143.968,00 1.155.530.700,00 (372.613.268,00) 75,62 02.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 157.320.820,00 157.119.820,00 (201.000,00) 99,87 02.2.01.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.750.000,00 112.549.000,00 (201.000,00) 99,82 02.2.01.05.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 44.570.820,00 44.570.820,00 0,00 100,00 02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.166.558.739,00 1.077.125.559,00 (89.433.180,00) 92,33 02.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 1.166.558.739,00 1.077.125.559,00 (89.433.180,00) 92,33 02.2.01.12.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.143.500.930,00 1.054.067.750,00 (89.433.180,00) 92,18 02.2.01.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.057.809,00 23.057.809,00 0,00 100,00 02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 468.360.177,00 467.384.600,00 (975.577,00) 99,79 02.2.01.13.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.505.000,00 (495.000,00) 99,51 Printed By SIMDA-NG | 12/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.03.15.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.600.000,00 489.600.000,00 0,00 100,00 02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 172.665.300,00 164.799.232,00 (7.866.068,00) 95,44 02.2.03.17.5 BELANJA OPERASI 172.665.300,00 164.799.232,00 (7.866.068,00) 95,44 02.2.03.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.665.300,00 164.799.232,00 (7.866.068,00) 95,44 02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.247.200.000,00 -36.900,00 (6.247.236.900,00) 0 02.2.03.18.5.1 BELANJA OPERASI 6.247.200.000,00 -36.900,00 (6.247.236.900,00) 0 02.2.03.18.5.1.05 Belanja Hibah 6.247.200.000,00 -36.900,00 (6.247.236.900,00) 0 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.441.161.400,00 2.214.829.200,00 (1.226.332.200,00) 64,36 02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 2.250.000.000,00 2.193.750.000,00 (56.250.000,00) 97,50 02.2.04.12.5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000.000,00 2.193.750.000,00 (56.250.000,00) 97,50 02.2.04.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000.000,00 2.193.750.000,00 (56.250.000,00) 97,50 02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 21.661.400,00 21.079.200,00 (582.200,00) 97,31 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 02.2.04.15.5.1 BELANJA OPERASI 21.661.400,00 21.079.200,00 (582.200,00) 97,31 02.2.04.15.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.661.400,00 21.079.200,00 (582.200,00) 97,31 02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.169.500.000,00 0,00 (1.169.500.000,00) 0 02.2.04.17.5.1 BELANJA OPERASI 1.169.500.000,00 0,00 (1.169.500.000,00) 0 02.2.04.17.5.1.05 Belanja Hibah 1.169.500.000,00 0,00 (1.169.500.000,00) 0 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 64.081.688.552,00 53.494.339.972,00 (10.587.348.580,00) 83,48 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 11.875.206.511,00 9.734.697.222,00 (2.140.509.289,00) 81,97 dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 1.257.881.207,00 1.251.827.596,00 (6.053.611,00) 99,52 02.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 1.257.881.207,00 1.251.827.596,00 (6.053.611,00) 99,52 02.2.01.02.5.2.01 Belanja Modal Tanah 465.000.000,00 462.500.000,00 (2.500.000,00) 99,46 02.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 792.881.207,00 789.327.596,00 (3.553.611,00) 99,55 02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 1.685.464.788,00 1.312.650.520,00 (372.814.268,00) 77,88 02.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 1.528.143.968,00 1.155.530.700,00 (372.613.268,00) 75,62 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.528.143.968,00 1.155.530.700,00 (372.613.268,00) 75,62 02.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 157.320.820,00 157.119.820,00 (201.000,00) 99,87 02.2.01.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.750.000,00 112.549.000,00 (201.000,00) 99,82 02.2.01.05.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 44.570.820,00 44.570.820,00 0,00 100,00 02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.166.558.739,00 1.077 .125.559,00 (89.433.180,00) 92,33 02.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 1.166.558.739,00 1.077.125.559,00 (89.433.180,00) 92,33 02.2.01.12.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.143.500.930,00 1.054.067.750,00 (89.433.180,00) 92,18 02.2.01.12.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.057.809,00 23.057.809,00 0,00 100,00 02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 468.360.177,00 467.384.600,00 (975.577,00) 99,79 Pelayanan Kesehatan 02.2.01.13.5 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.505.000,00 (495.000,00) 99,51 Printed By SIMDA-NG | 12/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.505.000,00 (495.000,00) 99,51 02.2.01.13.5.2 BELANJA MODAL 368.360.177,00 367.879.600,00 (480.577,00) 99,87 02.2.01.13.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 313.109.000,00 312.628.423,00 (480.577,00) 99,85 02.2.01.13.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.251.177,00 55.251.177,00 0,00 100,00 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.005.317.571,00 2.497.054.924,00 (1.508.262.647,00) 62,34 02.2.01.16.5.1 BELANJA OPERASI 4.005.317.571,00 2.497.054.924,00 (1.508.262.647,00) 62,34 02.2.01.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.005.317.571,00 2.497.054.924,00 (1.508.262.647,00) 62,34 02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.069.999.429,00 1.068.528.862,00 (1.470.567,00) 99,86 02.2.01.17.5.1 BELANJA OPERASI 1.069.999.429,00 1.068.528.862,00 (1.470.567,00) 99,86 02.2.01.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.069.999.429,00 1.068.528.862,00 (1.470.567,00) 99,86 02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 342.104.000,00 341.562.000,00 (542.000,00) 99,84 02.2.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 342.104.000,00 341.562.000,00 (542.000,00) 99,84 02.2.01.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.104.000,00 341.562.000,00 (542.000,00) 99,84 02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.685.857.600,00 1.528.833.161,00 (157.024.439,00) 90,69 02.2.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 1.685.857.600,00 1.528.833.161,00 (157.024.439,00) 90,69 02.2.01.19.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.857.600,00 1.528.833.161,00 (157.024.439,00) 90,69 02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 193.663.000,00 189.730.000,00 (3.933.000,00) 97,97 02.2.01.21.5.1 BELANJA OPERASI 193.663.000,00 189.730.000,00 (3.933.000,00) 97,97 02.2.01.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.663.000,00 189.730.000,00 (3.933.000,00) 97,97 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39.068.752.141,00 30.939.405.684,00 (8.129.346.457,00) 79,19 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 108.796.450,00 104.367.100,00 (4.429.350,00) 95,93 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 108.796.450,00 104.367.100,00 (4.429.350,00) 95,93 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.796.450,00 104.367.100,00 (4.429.350,00) 95,93 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 787.166.260,00 656.901.400,00 (130.264.860,00) 83,45 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 787.166.260,00 656.901.400,00 (130.264.860,00) 83,45 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.166.260,00 656.901.400,00 (130.264.860,00) 83,45 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 246.648.235,00 201.551.435,00 (45.096.800,00) 81,72 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 246.648.235,00 201.551.435,00 (45.096.800,00) 81,72 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.648.235,00 201.551.435,00 (45.096.800,00) 81,72 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 399.151.000,00 318.398.655,00 (80.752.345,00) 79,77 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 399.151.000,00 318.398.655,00 (80.752.345,00) 79,77 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.151.000,00 318.398.655,00 (80.752.345,00) 79,77 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.900.000,00 9.675.000,00 (225.000,00) 97,73 02.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.675.000,00 (225.000,00) 97,73 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.675.000,00 (225.000,00) 97,73 Printed By SIMDA-NG | 13/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.13.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.505.000,00 (495.000,00) 99,51 02.2.01.13.5.2 BELANJA MODAL 368.360.177,00 367.879.600,00 (480.577,00) 99,87 02.2.01.13.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 313.109.000,00 312.628.423,00 (480.577,00) 99,85 02.2.01.13.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.251.177,00 55.251.177,00 0,00 100,00 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.005.317.571,00 2.497.054.924,00 (1.508.262.647,00) 62,34 02.2.01.16.5. BELANJA OPERASI 4.005.317.571,00 2.497.054.924,00 (1.508.262.647,00) 62,34 02.2.01.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.005.317.571,00 2.497.054.924,00 (1.508.262.647,00) 62,34 02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.069.999.429,00 1.068.528.862,00 (1.470.567,00) 99,86 02.2.0117.5A BELANJA OPERASI 1.069.999.429,00 1.068.528.862,00 (1.470.567,00) 99,86 02.2.01.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.069.999.429,00 1.068.528.862,00 (1.470.567,00) 99,86 02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 342.104.000,00 341.562.000,00 (542.000,00) 99,84 02.2.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 342.104.000,00 341.562.000,00 (542.000,00) 99,84 02.2.01.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.104.000,00 341.562.000,00 (542.000,00) 99,84 02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 1.685.857.600,00 1.528.833.161,00 (157.024.439,00) 90,69 Pelayanan Kesehatan 02.2.01.19.5.1 BELANJA OPERASI 1.685.857.600,00 1.528.833.161,00 (157.024.439,00) 90,69 02.2.01.19.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.857.600,00 1.528.833.161,00 (157.024.439,00) 90,69 02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, 193.663.000,00 189.730.000,00 (3.933.000,00) 97,97 Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 02.2.01.21.5A BELANJA OPERASI 193.663.000,00 189.730.000,00 (3.933.000,00) 97,97 02.2.01.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.663.000,00 189.730.000,00 (3.933.000,00) 97,97 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 39.068.752.141,00 30.939.405.684,00 (8.129.346.457,00) 79,19 Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 108.796.450,00 104.367.100,00 (4.429.350,00) 95,93 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 108.796.450,00 104.367.100,00 (4.429.350,00) 95,93 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.796.450,00 104.367.100,00 (4.429.350,00) 95,93 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 787.166.260,00 656.901.400,00 (130.264.860,00) 83,45 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 787.166.260,00 656.901.400,00 (130.264.860,00) 83,45 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.166.260,00 656.901.400,00 (130.264.860,00) 83,45 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 246.648.235,00 201.551.435,00 (45.096.800,00) 81,72 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 246.648.235,00 201.551.435,00 (45.096.800,00) 81,72 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.648.235,00 201.551.435,00 (45.096.800,00) 81,72 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 399.151.000,00 318.398.655,00 (80.752.345,00) 79,77 02.2.02.04.5. BELANJA OPERASI 399.151.000,00 318.398.655,00 (80.752.345,00) 79,77 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.151.000,00 318.398.655,00 (80.752.345,00) 79,77 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 9.900.000,00 9.675.000,00 (225.000,00) 97,73 Pendidikan Dasar 02.2.02.05.5. BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.675.000,00 (225.000,00) 97,73 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.675.000,00 (225.000,00) 97,73 Printed By SIMDA-NG | 13/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 17.775.000,00 17.725.000,00 (50.000,00) 99,72 02.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.775.000,00 17.725.000,00 (50.000,00) 99,72 02.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.775.000,00 17.725.000,00 (50.000,00) 99,72 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 30.816.840,00 29.516.800,00 (1.300.040,00) 95,78 02.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 30.816.840,00 29.516.800,00 (1.300.040,00) 95,78 02.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.816.840,00 29.516.800,00 (1.300.040,00) 95,78 02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.900.000,00 6.476.800,00 (3.423.200,00) 65,42 02.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 6.476.800,00 (3.423.200,00) 65,42 02.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 6.476.800,00 (3.423.200,00) 65,42 02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 79.960.000,00 49.260.200,00 (30.699.800,00) 61,61 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 79.960.000,00 49.260.200,00 (30.699.800,00) 61,61 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.960.000,00 49.260.200,00 (30.699.800,00) 61,61 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 117.209.200,00 96.664.100,00 (20.545.100,00) 82,47 02.2.02.10.5.1 BELANJA OPERASI 117.209.200,00 96.664.100,00 (20.545.100,00) 82,47 02.2.02.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.209.200,00 96.664.100,00 (20.545.100,00) 82,47 02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 52.040.270,00 29.519.983,00 (22.520.287,00) 56,73 02.2.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 52.040.270,00 29.519.983,00 (22.520.287,00) 56,73 02.2.02.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.040.270,00 29.519.983,00 (22.520.287,00) 56,73 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 210.250.400,00 204.857.600,00 (5.392.800,00) 97,44 02.2.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 210.250.400,00 204.857.600,00 (5.392.800,00) 97,44 02.2.02.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.400,00 4.857.600,00 (5.392.800,00) 47,39 02.2.02.12.5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 622.211.425,00 546.005.046,00 (76.206.379,00) 87,75 02.2.02.15.5.1 BELANJA OPERASI 622.211.425,00 546.005.046,00 (76.206.379,00) 87,75 02.2.02.15.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622.211.425,00 546.005.046,00 (76.206.379,00) 87,75 02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 73.650.000,00 37.101.400,00 (36.548.600,00) 50,38 02.2.02.16.5.1 BELANJA OPERASI 73.650.000,00 37.101.400,00 (36.548.600,00) 50,38 02.2.02.16.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.650.000,00 37.101.400,00 (36.548.600,00) 50,38 02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 119.065.000,00 91.928.200,00 (27.136.800,00) 77,21 02.2.02.17.5.1 BELANJA OPERASI 119.065.000,00 91.928.200,00 (27.136.800,00) 77,21 02.2.02.17.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.065.000,00 91.928.200,00 (27.136.800,00) 77,21 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 393.120.336,00 383.060.330,00 (10.060.006,00) 97,44 02.2.02.18.5.1 BELANJA OPERASI 382.620.336,00 372.565.330,00 (10.055.006,00) 97,37 02.2.02.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.620.336,00 372.565.330,00 (10.055.006,00) 97,37 02.2.02.18.5.2 BELANJA MODAL 10.500.000,00 10.495.000,00 (5.000,00) 99,95 02.2.02.18.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.495.000,00 (5.000,00) 99,95 Printed By SIMDA-NG | 14/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 17.775.000,00 17.725.000,00 (50.000,00) 99,72 02.2.02.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.775.000,00 17.725.000,00 (50.000,00) 99,72 02.2.02.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.775.000,00 17.725.000,00 (50.000,00) 99,72 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 30.816.840,00 29.516.800,00 (1.300.040,00) 95,78 02.2.02.07.5. BELANJA OPERASI 30.816.840,00 29.516.800,00 (1.300.040,00) 95,78 02.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.816.840,00 29.516.800,00 (1.300.040,00) 95,78 02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.900.000,00 6.476.800,00 (3.423.200,00) 65,42 02.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 6.476.800,00 (3.423.200,00) 65,42 02.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 6.476.800,00 (3.423.200,00) 65,42 02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 79.960.000,00 49.260.200,00 (30.699.800,00) 61,61 Melitus 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 79.960.000,00 49.260.200,00 (30.699.800,00) 61,61 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.960.000,00 49.260.200,00 (30.699.800,00) 61,61 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 117.209.200,00 96.664.100,00 (20.545.100,00) 82,47 Gangguan Jiwa Berat 02.2.02.10.5. BELANJA OPERASI 117.209.200,00 96.664.100,00 (20.545.100,00) 82,47 02.2.02.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.209.200,00 96.664.100,00 (20.545.100,00) 82,47 02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 52.040.270,00 29.519.983,00 (22.520.287,00) 56,73 Tuberkulosis 02.2.02.11.5 BELANJA OPERASI 52.040.270,00 29.519.983,00 (22.520.287,00) 56,73 02.2.02.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.040.270,00 29.519.983,00 (22.520.287,00) 56,73 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko 210.250.400,00 204.857.600,00 (5.392.800,00) 97,44 Terinfeksi HIV 02.2.02.12.5.1 BELANJA OPERASI 210.250.400,00 204.857.600,00 (5.392.800,00) 97,44 02.2.02.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.400,00 4.857.600,00 (5.392.800,00) 47,39 02.2.02.12.5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.15 02.2.02.15.5A 02.2.02.15.5.1.02 02.2.02.16 02.2.02.16.5.1 02.2.02.16.5.1.02 02.2.02.17 02.2.02.17.5A 02.2.02.17.5.1.02 02.2.02.18 02.2.02.18.5. 02.2.02.18.5.1.02 02.2.02.18.5.2 02.2.02.18.5.2.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin 622.211.425,00 546.005.046,00 (76.206.379,00 87,75 622.211.425,00 546.005.046,00 (76.206.379,00 87,75 622.211.425,00 546.005.046,00 (76.206.379,00 87,75 73.650.000,00 37.101.400,00 (36.548.600,00 50,38 73.650.000,00 37.101.400,00 (36.548.600,00 50,38 73.650.000,00 37.101.400,00 (36.548.600,00 50,38 119.065.000,00 91.928.200,00 119.065.000,00 91.928.200,00 (27.136.800,00 77,21 119.065.000,00 91.928.200,00 (27.136.800,00 77,21 393.120.336,00 383.060.330,00 (10.060.006,00 97,44 382.620.336,00 372.565.330,00 (10.055.006,00 97,37 382.620.336,00 372.565.330,00 (10.055.006,00 97,37 10.500.000,00 10.495.000,00 (5.000,00 99,95 10.500.000,00 10.495.000,00 ) ) ) ) ) ) (27.136.800,00) 77,21 ) ) ) ) ) ) )(5.000,00 99,95 Printed By SIMDA-NG | 14/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 105.000.000,00 103.300.000,00 (1.700.000,00) 98,38 02.2.02.19.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 103.300.000,00 (1.700.000,00) 98,38 02.2.02.19.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 103.300.000,00 (1.700.000,00) 98,38 02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 443.139.870,00 311.702.842,00 (131.437.028,00) 70,34 02.2.02.20.5.1 BELANJA OPERASI 443.139.870,00 311.702.842,00 (131.437.028,00) 70,34 02.2.02.20.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.139.870,00 311.702.842,00 (131.437.028,00) 70,34 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 574.921.087,00 511.238.004,00 (63.683.083,00) 88,92 02.2.02.25.5.1 BELANJA OPERASI 574.921.087,00 511.238.004,00 (63.683.083,00) 88,92 02.2.02.25.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.921.087,00 261.238.004,00 (63.683.083,00) 80,40 02.2.02.25.5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 21.462.514.461,00 16.303.984.188,00 (5.158.530.273,00) 75,96 02.2.02.26.5.1 BELANJA OPERASI 20.910.879.141,00 15.950.243.662,00 (4.960.635.479,00) 76,28 02.2.02.26.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.910.879.141,00 15.950.243.662,00 (4.960.635.479,00) 76,28 02.2.02.26.5.2 BELANJA MODAL 551.635.320,00 353.740.526,00 (197.894.794,00) 64,13 02.2.02.26.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 530.943.500,00 353.740.526,00 (177.202.974,00) 66,62 02.2.02.26.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.691.820,00 0,00 (20.691.820,00) 0 02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.29.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.29.5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 11.308.168.000,00 9.623.224.391,00 (1.684.943.609,00) 85,10 02.2.02.33.5.1 BELANJA OPERASI 11.308.168.000,00 9.623.224.391,00 (1.684.943.609,00) 85,10 02.2.02.33.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.308.168.000,00 9.623.224.391,00 (1.684.943.609,00) 85,10 02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 551.180.000,00 32.956.900,00 (518.223.100,00) 5,98 02.2.02.35.5.1 BELANJA OPERASI 551.180.000,00 32.956.900,00 (518.223.100,00) 5,98 02.2.02.35.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.180.000,00 32.956.900,00 (518.223.100,00) 5,98 02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.246.168.307,00 1.169.990.310,00 (76.177.997,00) 93,89 02.2.02.36.5.1 BELANJA OPERASI 1.246.168.307,00 1.169.990.310,00 (76.177.997,00) 93,89 02.2.02.36.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.168.307,00 1.169.990.310,00 (76.177.997,00) 93,89 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 13.137.729.900,00 12.820.237.066,00 (317.492.834,00) 97,58 02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 13.137.729.900,00 12.820.237.066,00 (317.492.834,00) 97,58 02.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.893.360.000,00 12.575.867.166,00 (317.492.834,00) 97,54 02.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.893.360.000,00 12.575.867.166,00 (317.492.834,00) 97,54 02.2.04.03.5.2 BELANJA MODAL 244.369.900,00 244.369.900,00 0,00 100,00 02.2.04.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.914.704,00 166.914.704,00 0,00 100,00 02.2.04.03.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 77.455.196,00 77.455.196,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 15/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, 105.000.000,00 103.300.000,00 (1.700.000,00) 98,38 Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 02.2.02.19.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 103.300.000,00 (1.700.000,00) 98,38 02.2.02.19.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 103.300.000,00 (1.700.000,00) 98,38 02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 443.139.870,00 311.702.842,00 (131.437.028,00) 70,34 02.2.02.20.5. BELANJA OPERASI 443.139.870,00 311.702.842,00 (131.437.028,00) 70,34 02.2.02.20.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.139.870,00 311.702.842,00 (131.437.028,00) 70,34 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 574.921.087,00 511.238.004,00 (63.683.083,00) 88,92 Menular 02.2.02.25.5. BELANJA OPERASI 574.921.087,00 511.238.004,00 (63.683.083,00) 88,92 02.2.02.25.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.921.087,00 261.238.004,00 (63.683.083,00) 80,40 02.2.02.25.5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 21.462.514.461,00 16.303.984.188,00 (5.158.530.273,00) 75,96 02.2.02.26.5. BELANJA OPERASI 20.910.879.141,00 15.950.243.662,00 (4.960.635.479,00) 76,28 02.2.02.26.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.910.879.141,00 15.950.243.662,00 (4.960.635.479,00) 76,28 02.2.02.26.5.2 BELANJA MODAL 551.635.320,00 353.740.526,00 (197.894.794,00) 64,13 02.2.02.26.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 530.943.500,00 353.740.526,00 (177.202.974,00) 66,62 02.2.02.26.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.691.820,00 0,00 (20.691.820,00) 0 02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.29.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.29.5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 11.308.168.000,00 9.623.224.391,00 (1.684.943.609,00) 85,10 02.2.02.33.5. BELANJA OPERASI 11.308.168.000,00 9.623.224.391,00 (1.684.943.609,00) 85,10 02.2.02.33.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.308.168.000,00 9.623.224.391,00 (1.684.943.609,00) 85,10 02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 551.180.000,00 32.956.900,00 (518.223.100,00) 5,98 Kabupaten/Kota 02.2.02.35.5. BELANJA OPERASI 551.180.000,00 32.956.900,00 (518.223.100,00) 5,98 02.2.02.35.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.180.000,00 32.956.900,00 (518.223.100,00) 5,98 02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 1.246.168.307,00 1.169.990.310,00 (76.177.997,00) 93,89 Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 02.2.02.36.5.1 BELANJA OPERASI 1.246.168.307,00 1.169.990.310,00 (76.177.997,00) 93,89 02.2.02.36.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.168.307,00 1.169.990.310,00 (76.177.997,00) 93,89 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas 13.137.729.900,00 12.820.237.066,00 (317.492.834,00) 97,58 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 13.137.729.900,00 12.820.237.066,00 (317.492.834,00) 97,58 02.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.893.360.000,00 12.575.867.166,00 (317.492.834,00) 97,54 02.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.893.360.000,00 12.575.867.166,00 (317.492.834,00) 97,54 02.2.04.03.5.2 BELANJA MODAL 244.369.900,00 244.369.900,00 0,00 100,00 02.2.04.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.914.704,00 166.914.704,00 0,00 100,00 02.2.04.03.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 77.455.196,00 77.455.196,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 15/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 8.117.303.764,00 7.165.470.972,00 (951.832.792,00) 88,27 02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.703.401.653,00 1.764.375.837,00 60.974.184,00 103,58 02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 399.707.350,00 569.133.934,00 169.426.584,00 142,39 02.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 392.215.450,00 369.483.934,00 (22.731.516,00) 94,20 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.215.450,00 369.483.934,00 (22.731.516,00) 94,20 02.2.01.09.5.2 BELANJA MODAL 7.491.900,00 199.650.000,00 192.158.100,00 2.664,88 02.2.01.09.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.491.900,00 199.650.000,00 192.158.100,00 2.664,88 02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 200.000.000,00 199.860.000,00 (140.000,00) 99,93 02.2.01.10.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.860.000,00 (140.000,00) 99,93 02.2.01.10.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 199.860.000,00 (140.000,00) 99,93 02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir 290.000.000,00 289.666.000,00 (334.000,00) 99,88 02.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 290.000.000,00 289.666.000,00 (334.000,00) 99,88 02.2.01.12.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 290.000.000,00 289.666.000,00 (334.000,00) 99,88 02.2.01.27 Rehabilitasi Kanal Banjir 73.694.303,00 68.710.903,00 (4.983.400,00) 93,24 02.2.01.27.5.1 BELANJA OPERASI 14.917.110,00 9.933.710,00 (4.983.400,00) 66,59 02.2.01.27.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.917.110,00 9.933.710,00 (4.983.400,00) 66,59 02.2.01.27.5.2 BELANJA MODAL 58.777.193,00 58.777.193,00 0,00 100,00 02.2.01.27.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 58.777.193,00 58.777.193,00 0,00 100,00 02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0 02.2.01.53.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0 02.2.01.53.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0 02.2.01.59 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 340.000.000,00 339.723.000,00 (277.000,00) 99,92 02.2.01.59.5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 339.723.000,00 (277.000,00) 99,92 02.2.01.59.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 339.723.000,00 (277.000,00) 99,92 02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 300.000.000,00 297.282.000,00 (2.718.000,00) 99,09 02.2.01.65.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.282.000,00 (2.718.000,00) 99,09 02.2.01.65.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.282.000,00 (2.718.000,00) 99,09 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.413.902.111,00 5.401.095.135,00 (1.012.806.976,00) 84,21 02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 100.000.000,00 99.275.000,00 (725.000,00) 99,28 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.275.000,00 (725.000,00) 99,28 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.275.000,00 (725.000,00) 99,28 02.2.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi 5.824.262.000,00 4.915.389.256,00 (908.872.744,00) 84,40 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 189.937.800,00 (62.200,00) 99,97 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 189.937.800,00 (62.200,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 16/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 8.117.303.764,00 7.165.470.972,00 (951.832.792,00) 88,27 02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada 1.703.401.653,00 1.764.375.837,00 60.974.184,00 103,58 Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 399.707.350,00 569.133.934,00 169.426.584,00 142,39 02.2.01.09.5. BELANJA OPERASI 392.215.450,00 369.483.934,00 (22.731.516,00) 94,20 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.215.450,00 369.483.934,00 (22.731.516,00) 94,20 02.2.01.09.5.2 BELANJA MODAL 7.491.900,00 199.650.000,00 192.158.100,00 2.664,88 02.2.01.09.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.491.900,00 199.650.000,00 192.158.100,00 2.664,88 02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 200.000.000,00 199.860.000,00 (140.000,00) 99,93 02.2.01.10.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.860.000,00 (140.000,00) 99,93 02.2.01.10.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 199.860.000,00 (140.000,00) 99,93 02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir 290.000.000,00 289.666.000,00 (334.000,00) 99,88 02.2.01.12.5.2 BELANJA MODAL 290.000.000,00 289.666.000,00 (334.000,00) 99,88 02.2.01.12.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 290.000.000,00 289.666.000,00 (334.000,00) 99,88 02.2.01.27 Rehabilitasi Kanal Banjir 73.694.303,00 68.710.903,00 (4.983.400,00) 93,24 02.2.01.27.5A BELANJA OPERASI 14.917.110,00 9.933.710,00 (4.983.400,00) 66,59 02.2.01.27.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.917.110,00 9.933.710,00 (4.983.400,00) 66,59 02.2.01.27.5.2 BELANJA MODAL 58.777.193,00 58.777.93,00 0,00 100,00 02.2.01.27.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 58.777.193,00 58.777.193,00 0,00 100,00 02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0 02.2.01.53.5A BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0 02.2.01.53.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0 02.2.01.59 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan 340.000.000,00 339.723.000,00 (277.000,00) 99,92 Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 02.2.01.59.5 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 339.723.000,00 (277.000,00) 99,92 02.2.01.59.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 339.723.000,00 (277.000,00) 99,92 02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 300.000.000,00 297.282.000,00 (2.718.000,00) 99,09 02.2.01.65.5. BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.282.000,00 (2.718.000,00) 99,09 02.2.01.65.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.282.000,00 (2.718.000,00) 99,09 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 6.413.902.111,00 5.401.095.135,00 (1.012.806.976,00) 84,21 Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 100.000.000,00 99.275.000,00 (725.000,00) 99,28 Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.275.000,00 (725.000,00) 99,28 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.275.000,00 (725.000,00) 99,28 02.2.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi 5.824.262.000,00 4.915.389.256,00 (908.872.744,00) 84,40 02.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 189.937.800,00 (62.200,00) 99,97 02.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 189.937.800,00 (62.200,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 16/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.09.5.2 BELANJA MODAL 5.634.262.000,00 4.725.451.456,00 (908.810.544,00) 83,87 02.2.02.09.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.634.262.000,00 4.725.451.456,00 (908.810.544,00) 83,87 02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 220.640.111,00 131.330.879,00 (89.309.232,00) 59,52 02.2.02.14.5.2 BELANJA MODAL 220.640.111,00 131.330.879,00 (89.309.232,00) 59,52 02.2.02.14.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 220.640.111,00 131.330.879,00 (89.309.232,00) 59,52 02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 02.2.02.21.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 02.2.02.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 69.000.000,00 55.200.000,00 (13.800.000,00) 80,00 02.2.02.22.5.1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 55.200.000,00 (13.800.000,00) 80,00 02.2.02.22.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 55.200.000,00 (13.800.000,00) 80,00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9.267.758.521,00 7.487.700.136,00 (1.780.058.385,00) 80,79 02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 9.175.737.716,00 7.401.996.670,00 (1.773.741.046,00) 80,67 02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 8.435.000.000,00 6.685.000.000,00 (1.750.000.000,00) 79,25 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.435.000.000,00 6.685.000.000,00 (1.750.000.000,00) 79,25 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.435.000.000,00 6.685.000.000,00 (1.750.000.000,00) 79,25 02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota 440.737.716,00 416.996.670,00 (23.741.046,00) 94,61 02.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 440.737.716,00 416.996.670,00 (23.741.046,00) 94,61 02.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.737.716,00 416.996.670,00 (23.741.046,00) 94,61 02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 02.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 02.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.354.715.400,00 2.326.485.650,00 (28.229.750,00) 98,80 02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.348.415.400,00 2.320.185.650,00 (28.229.750,00) 98,80 02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.175.750.000,00 2.156.068.500,00 (19.681.500,00) 99,10 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.175.750.000,00 2.156.068.500,00 (19.681.500,00) 99,10 Printed By SIMDA-NG | 17/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.09.5.2 BELANJA MODAL 5.634.262.000,00 4.725.451.456,00 (908.810.544,00) 83,87 02.2.02.09.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.634.262.000,00 4.725.451.456,00 (908.810.544,00) 83,87 02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 220.640.111,00 131.330.879,00 (89.309.232,00) 59,52 02.2.02.14.5.2 BELANJA MODAL 220.640.111,00 131.330.879,00 (89.309.232,00) 59,52 02.2.02.14.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 220.640.111,00 131.330.879,00 (89.309.232,00) 59,52 02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 02.2.02.21.5. BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 02.2.02.21.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95 02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 69.000.000,00 55.200.000,00 (13.800.000,00) 80,00 02.2.02.22.5. BELANJA OPERASI 69.000.000,00 55.200.000,00 (13.800.000,00) 80,00 02.2.02.22.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 55.200.000,00 (13.800.000,00) 80,00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9.267.758.521,00 7.487.700.136,00 (1.780.058.385,00) 80,79 02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 9175.737.716,00 7.401.996.670,00 (1.773.741.046,00) 80,67 atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban 8.435.000.000,00 6.685.000.000,00 (1.750.000.000,00) 79,25 Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 8.435.000.000,00 6.685.000.000,00 (1.750.000.000,00) 79,25 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.435.000.000,00 6.685.000.000,00 (1.750.000.000,00) 79,25 02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan 440.737.716,00 416.996.670,00 (23.741.046,00) 94,61 pada Relokasi Program Kabupaten/Kota 02.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 440.737.716,00 416.996.670,00 (23.741.046,00) 94,61 02.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.737.716,00 416.996.670,00 (23.741.046,00) 94,61 02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 Rumah Khusus 02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 dan/atau Rumah Khusus 02.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 02.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.020.805,00 85.703.466,00 (6.317.339,00) 93,13 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 2.354.715.400,00 2.326.485.650,00 (28.229.750,00) 98,80 KETERTIBAN UMUM 02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 2.348.415.400,00 2.320.185.650,00 (28.229.750,00) 98,80 Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 2.175.750.000,00 2.156.068.500,00 (19.681.500,00) 99,10 Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 2.175.750.000,00 2.156.068.500,00 (19.681.500,00) 99,10 Printed By SIMDA-NG | 17/7 # KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.175.750.000,00 2.156.068.500,00 (19.681.500,00) 99,10 02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 55.546.000,00 55.203.400,00 (342.600,00) 99,38 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 55.546.000,00 55.203.400,00 (342.600,00) 99,38 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.546.000,00 55.203.400,00 (342.600,00) 99,38 02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 40.255.000,00 34.499.000,00 (5.756.000,00) 85,70 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 40.255.000,00 34.499.000,00 (5.756.000,00) 85,70 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.255.000,00 34.499.000,00 (5.756.000,00) 85,70 02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.410.000,00 3.324.750,00 (85.250,00) 97,50 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.410.000,00 3.324.750,00 (85.250,00) 97,50 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00 3.324.750,00 (85.250,00) 97,50 02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 73.454.400,00 71.090.000,00 (2.364.400,00) 96,78 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 73.454.400,00 71.090.000,00 (2.364.400,00) 96,78 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.454.400,00 71.090.000,00 (2.364.400,00) 96,78 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 767.327.400,00 766.856.700,00 (470.700,00) 99,94 02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 754.234.900,00 753.969.000,00 (265.900,00) 99,96 02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 273.050.100,00 272.994.000,00 (56.100,00) 99,98 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 273.050.100,00 272.994.000,00 (56.100,00) 99,98 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.050.100,00 272.994.000,00 (56.100,00) 99,98 02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 308.025.850,00 307.972.000,00 (53.850,00) 99,98 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 308.025.850,00 307.972.000,00 (53.850,00) 99,98 Printed By SIMDA-NG | 18/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.175.750.000,00 2.156.068.500,00 (19.681.500,00) 99,10 02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan 55.546.000,00 55.203.400,00 (342.600,00) 99,38 Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 55.546.000,00 55.203.400,00 (342.600,00) 99,38 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.546.000,00 55.203.400,00 (342.600,00) 99,38 02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja 40.255.000,00 34.499.000,00 (5.756.000,00) 85,70 dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 02.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 40.255.000,00 34.499.000,00 (5.756.000,00) 85,70 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.255.000,00 34.499.000,00 (5.756.000,00) 85,70 02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik 3.410.000,00 3.324.750,00 (85.250,00) 97,50 Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 3.410.000,00 3.324.750,00 (85.250,00) 97,50 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00 3.324.750,00 (85.250,00) 97,50 02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 73.454.400,00 71.090.000,00 (2.364.400,00) 96,78 Ketentraman dan Ketertiban Umum 02.2.01.07.5. BELANJA OPERASI 73.454.400,00 71.090.000,00 (2.364.400,00) 96,78 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.454.400,00 71.090.000,00 (2.364.400,00) 96,78 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 Peraturan Bupati/Wali Kota 02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 767.327.400,00 766.856.700,00 (470.700,00) 99,94 02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.01.01.5A BELANJA OPERASI 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.092.500,00 12.887.700,00 (204.800,00) 98,44 02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 754.234.900,00 753.969.000,00 (265.900,00) 99,96 Daerah Kabupaten/Kota 02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga 273.050.100,00 272.994.000,00 (56.100,00) 99,98 Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 02.2.03.02.5. BELANJA OPERASI 273.050.100,00 272.994.000,00 (56.100,00) 99,98 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.050.100,00 272.994.000,00 (56.100,00) 99,98 02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 308.025.850,00 307.972.000,00 (53.850,00) 99,98 Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 02.2.03.03.5. BELANJA OPERASI 308.025.850,00 307.972.000,00 (53.850,00) 99,98 Printed By SIMDA-NG | 18/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.025.850,00 7.972.000,00 (53.850,00) 99,33 02.2.03.03.5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.108.850,00 3.976.300,00 (132.550,00) 96,77 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 4.108.850,00 3.976.300,00 (132.550,00) 96,77 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.108.850,00 3.976.300,00 (132.550,00) 96,77 02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 169.050.100,00 169.026.700,00 (23.400,00) 99,99 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 169.050.100,00 169.026.700,00 (23.400,00) 99,99 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.050.100,00 169.026.700,00 (23.400,00) 99,99 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 956.056.400,00 954.572.800,00 (1.483.600,00) 99,84 02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 Printed By SIMDA-NG | 19/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.025.850,00 7.972.000,00 (53.850,00) 99,33 02.2.03.03.5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 4.108.850,00 3.976.300,00 (132.550,00) 96,77 Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 02.2.03.04.5. BELANJA OPERASI 4.108.850,00 3.976.300,00 (132.550,00) 96,77 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.108.850,00 3.976.300,00 (132.550,00) 96,77 02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan 169.050.100,00 169.026.700,00 (23.400,00) 99,99 Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 02.2.03.05.5. BELANJA OPERASI 169.050.100,00 169.026.700,00 (23.400,00) 99,99 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.050.100,00 169.026.700,00 (23.400,00) 99,99 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.596.800,00 131.079.800,00 (1.517.000,00) 98,86 02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN 956.056.400,00 954.572.800,00 (1.483.600,00) 99,84 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 PUG termasuk PPRG 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.702.500,00 40.662.600,00 (39.900,00) 99,90 02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 02.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 Printed By SIMDA-NG | 19/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 374.132.175,00 373.298.425,00 (833.750,00) 99,78 02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.606.264.087,00 1.591.707.634,00 (14.556.453,00) 99,09 02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.606.264.087,00 1.591.707.634,00 (14.556.453,00) 99,09 02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 17.698.300,00 17.681.200,00 (17.100,00) 99,90 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 17.698.300,00 17.681.200,00 (17.100,00) 99,90 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.698.300,00 17.681.200,00 (17.100,00) 99,90 02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 1.588.565.787,00 1.574.026.434,00 (14.539.353,00) 99,08 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.588.565.787,00 1.574.026.434,00 (14.539.353,00) 99,08 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.588.565.787,00 1.574.026.434,00 (14.539.353,00) 99,08 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 137.000.000,00 135.837.630,00 (1.162.370,00) 99,15 02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 99.840.600,00 99.302.930,00 (537.670,00) 99,46 02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 49.840.600,00 49.302.930,00 (537.670,00) 98,92 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 49.840.600,00 49.302.930,00 (537.670,00) 98,92 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.840.600,00 49.302.930,00 (537.670,00) 98,92 02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 20/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.353.900,00 263.910.200,00 (1.443.700,00) 99,46 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 (KLHS) Kabupaten/Kota 02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 02.2.02.03.5. BELANJA OPERASI 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.555.211,00 111.271.050,00 (4.284.161,00) 96,29 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 374.132.175,00 373.298.425,00 (833.750,00) 99,78 02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 Kependudukan 02.2.01.07.5. BELANJA OPERASI 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.073.075,00 195.239.325,00 (833.750,00) 99,57 02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.059.100,00 178.059.100,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.606.264.087,00 1.591.707.634,00 (14.556.453,00) 99,09 02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.606.264.087,00 1.591.707.634,00 (14.556.453,00) 99,09 02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 17.698.300,00 17.681.200,00 (17.100,00) 99,90 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 17.698.300,00 17.681.200,00 (17.100,00) 99,90 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.698.300,00 17.681.200,00 (17.100,00) 99,90 02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 1.588.565.787,00 1.574.026.434,00 (14.539.353,00) 99,08 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 1.588.565.787,00 1.574.026.434,00 (14.539.353,00) 99,08 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.588.565.787,00 1.574.026.434,00 (14.539.353,00) 99,08 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 137.000.000,00 135.837.630,00 (1.162.370,00) 99,15 02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 99.840.600,00 99.302.930,00 (537.670,00) 99,46 Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 49.840.600,00 49.302.930,00 (537.670,00) 98,92 Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 49.840.600,00 49.302.930,00 (537.670,00) 98,92 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.840.600,00 49.302.930,00 (537.670,00) 98,92 02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 02.2.011.5A BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 20/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.11.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 02.2.02.11.5.1 BELANJA OPERASI 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 02.2.02.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.008.484.984,00 1.921.473.649,00 (87.011.335,00) 95,67 02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 49.500.000,00 47.995.691,00 (1.504.309,00) 96,96 02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 49.500.000,00 47.995.691,00 (1.504.309,00) 96,96 02.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 02.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 02.2.05.01.5.2 BELANJA MODAL 37.000.000,00 35.495.691,00 (1.504.309,00) 95,93 02.2.05.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000,00 35.495.691,00 (1.504.309,00) 95,93 02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 637.912.615,00 776.589.558,00 138.676.943,00 121,74 02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 424.243.000,00 562.994.143,00 138.751.143,00 132,71 02.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 55.443.000,00 197.427.500,00 141.984.500,00 356,09 02.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.443.000,00 197.427.500,00 141.984.500,00 356,09 02.2.06.01.5.2 BELANJA MODAL 368.800.000,00 365.566.643,00 (3.233.357,00) 99,12 02.2.06.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000,00 36.412.000,00 (2.588.000,00) 93,36 02.2.06.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 322.300.000,00 321.654.643,00 (645.357,00) 99,80 02.2.06.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 213.669.615,00 213.595.415,00 (74.200,00) 99,97 02.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 42.271.500,00 42.197.300,00 (74.200,00) 99,82 02.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.271.500,00 42.197.300,00 (74.200,00) 99,82 02.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 171.398.115,00 171.398.115,00 0,00 100,00 02.2.06.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 171.398.115,00 171.398.115,00 0,00 100,00 02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.321.072.369,00 1.096.888.400,00 (224.183.969,00) 83,03 02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 618.072.369,00 398.888.400,00 (219.183.969,00) 64,54 02.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 618.072.369,00 398.888.400,00 (219.183.969,00) 64,54 02.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.072.369,00 398.888.400,00 (219.183.969,00) 64,54 Printed By SIMDA-NG | 21/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.1.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 Daerah Kabupaten/ Kota 02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 02.2.0211.5.1 BELANJA OPERASI 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 02.2.02.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.159.400,00 36.534.700,00 (624.700,00) 98,32 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 2.008.484.984,00 1.921.473.649,00 (87.011.335,00) 95,67 ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 49.500.000,00 47.995.691,00 (1.504.309,00) 96,96 02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 49.500.000,00 47.995.691,00 (1.504.309,00) 96,96 Kendaraan Bermotor 02.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 02.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 02.2.05.01.5.2 BELANJA MODAL 37.000.000,00 35.495.691,00 (1.504.309,00) 95,93 02.2.05.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000,00 35.495.691,00 (1.504.309,00) 95,93 02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 637.912.615,00 776.589.558,00 138.676.943,00 121,74 Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk 424.243.000,00 562.994.143,00 138.751.143,00 132,71 Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 02.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 55.443.000,00 197.427.500,00 141.984.500,00 356,09 02.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.443.000,00 197.427.500,00 141.984.500,00 356,09 02.2.06.01.5.2 BELANJA MODAL 368.800.000,00 365.566.643,00 (3.233.357,00) 99,12 02.2.06.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.000.000,00 36.412.000,00 (2.588.000,00) 93,36 02.2.06.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 322.300.000,00 321.654.643,00 (645.357,00) 99,80 02.2.06.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan 213.669.615,00 213.595.415,00 (74.200,00) 99,97 Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 02.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 42.271.500,00 42.197.300,00 (74.200,00) 99,82 02.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.271.500,00 42.197.300,00 (74.200,00) 99,82 02.2.06.02.5.2 BELANJA MODAL 171.398.115,00 171.398.115,00 0,00 100,00 02.2.06.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 171.398.115,00 171.398.115,00 0,00 100,00 02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 1.321.072.369,00 1.096.888.400,00 (224.183.969,00) 83,03 dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 618.072.369,00 398.888.400,00 (219.183.969,00) 64,54 Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 02.2.09.01.5.1 BELANJA OPERASI 618.072.369,00 398.888.400,00 (219.183.969,00) 64,54 02.2.09.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.072.369,00 398.888.400,00 (219.183.969,00) 64,54 Printed By SIMDA-NG | 21/7 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 703.000.000,00 698.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 02.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 703.000.000,00 698.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 02.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 703.000.000,00 698.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.701.500.232,00 1.694.999.332,00 (6.500.900,00) 99,62 02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.701.500.232,00 1.694.999.332,00 (6.500.900,00) 99,62 02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.526.500.232,00 1.519.999.332,00 (6.500.900,00) 99,57 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 1.526.500.232,00 1.519.999.332,00 (6.500.900,00) 99,57 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.526.500.232,00 1.519.999.332,00 (6.500.900,00) 99,57 02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.12.5.1.05 Belanja Hibah 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 159.410.935,00 158.183.310,00 (1.227.625,00) 99,23 02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 83.440.135,00 83.326.610,00 (113.525,00) 99,86 02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 35.938.090,00 35.826.965,00 (111.125,00) 99,69 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 35.938.090,00 35.826.965,00 (111.125,00) 99,69 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.938.090,00 35.826.965,00 (111.125,00) 99,69 02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 47.502.045,00 47.499.645,00 (2.400,00) 99,99 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.502.045,00 47.499.645,00 (2.400,00) 99,99 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.502.045,00 47.499.645,00 (2.400,00) 99,99 02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.970.800,00 74.856.700,00 (1.114.100,00) 98,53 02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 54.500.000,00 53.914.500,00 (585.500,00) 98,93 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 54.500.000,00 53.914.500,00 (585.500,00) 98,93 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 53.914.500,00 (585.500,00) 98,93 02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 21.470.800,00 20.942.200,00 (528.600,00) 97,54 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 21.470.800,00 20.942.200,00 (528.600,00) 97,54 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.470.800,00 20.942.200,00 (528.600,00) 97,54 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 3.294.800.712,00 3.136.731.051,00 (158.069.661,00) 95,20 Printed By SIMDA-NG | 22/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan 703.000.000,00 698.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 02.2.09.02.5.1 BELANJA OPERASI 703.000.000,00 698.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 02.2.09.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 703.000.000,00 698.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 1.701.500.232,00 1.694.999.332,00 (6.500.900,00) 99,62 KOMUNIKASI PUBLIK 02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 1.701.500.232,00 1.694.999.332,00 (6.500.900,00) 99,62 Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.526.500.232,00 1.519.999.332,00 (6.500.900,00) 99,57 02.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 1.526.500.232,00 1.519.999.332,00 (6.500.900,00) 99,57 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.526.500.232,00 1.519.999.332,00 (6.500.900,00) 99,57 02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 Kemitraan Komunitas 02.2.01.12.5 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.12.5.1.05 Belanja Hibah 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 159.410.935,00 158.183.310,00 (1.227.625,00) 99,23 MODAL 02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang 83.440.135,00 83.326.610,00 (113.525,00) 99,86 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian 35.938.090,00 35.826.965,00 (111.125,00) 99,69 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 35.938.090,00 35.826.965,00 (111.125,00) 99,69 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.938.090,00 35.826.965,00 (111.125,00) 99,69 02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan 47.502.045,00 47.499.645,00 (2.400,00) 99,99 Kemudahan Penanaman Modal 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.502.045,00 47.499.645,00 (2.400,00) 99,99 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.502.045,00 47.499.645,00 (2.400,00) 99,99 02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.970.800,00 74.856.700,00 (1.114.100,00) 98,53 02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah 54.500.000,00 53.914.500,00 (585.500,00) 98,93 Kabupaten/Kota 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 54.500.000,00 53.914.500,00 (585.500,00) 98,93 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 53.914.500,00 (585.500,00) 98,93 02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha 21.470.800,00 20.942.200,00 (528.600,00) 97,54 Kabupaten/Kota 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 21.470.800,00 20.942.200,00 (528.600,00) 97,54 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.470.800,00 20.942.200,00 (528.600,00) 97,54 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 3.294.800.712,00 3.136.731.051,00 (158.069.661,00) 95,20 KEPEMUDAAN Printed By SIMDA-NG | 22/7 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.389.559.137,00 1.377.266.676,00 (12.292.461,00) 99,12 02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 3.416.800,00 3.100.000,00 (316.800,00) 90,73 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.416.800,00 3.100.000,00 (316.800,00) 90,73 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.416.800,00 3.100.000,00 (316.800,00) 90,73 02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.386.142.337,00 1.374.166.676,00 (11.975.661,00) 99,14 02.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.386.142.337,00 1.374.166.676,00 (11.975.661,00) 99,14 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.286.142.337,00 1.274.166.676,00 (11.975.661,00) 99,07 02.2.01.09.5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.905.241.575,00 1.759.464.375,00 (145.777.200,00) 92,35 02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.905.241.575,00 1.759.464.375,00 (145.777.200,00) 92,35 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.905.241.575,00 1.759.464.375,00 (145.777.200,00) 92,35 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.241.575,00 59.464.375,00 (777.200,00) 98,71 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 1.845.000.000,00 1.700.000.000,00 (145.000.000,00) 92,14 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 185.682.990,00 185.229.890,00 (453.100,00) 99,76 02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 47.058.600,00 47.038.400,00 (20.200,00) 99,96 02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 23/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda 1.389.559.137,00 1.377.266.676,00 (12.292.461,00) 99,12 dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 3.416.800,00 3.100.000,00 (316.800,00) 90,73 Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 02.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 3.416.800,00 3.100.000,00 (316.800,00) 90,73 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.416.800,00 3.100.000,00 (316.800,00) 90,73 02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan 1.386.142.337,00 1.374.166.676,00 (11.975.661,00) 99,14 Pengibar Bendera 02.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 1.386.142.337,00 1.374.166.676,00 (11.975.661,00) 99,14 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.286.142.337,00 1.274.166.676,00 (11.975.661,00) 99,07 02.2.01.09.5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 1.905.241.575,00 1.759.464.375,00 (145.777.200,00) 92,35 Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi 1.905.241.575,00 1.759.464.375,00 (145.777.200,00) 92,35 Kepemudaan Kabupaten/Kota 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 1.905.241.575,00 1.759.464.375,00 (145.777.200,00) 92,35 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.241.575,00 59.464.375,00 (777.200,00) 98,71 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 1.845.000.000,00 1.700.000.000,00 (145.000.000,00) 92,14 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 SEKTORAL 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 Kabupaten/Kota 02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral 02.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.595.210,00 55.712.560,00 (882.650,00) 98,44 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 PENGAMANAN INFORMASI 02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 Daerah Kabupaten/Kota 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.650.210,00 36.608.150,00 (5.042.060,00) 87,89 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 185.682.990,00 185.229.890,00 (453.100,00) 99,76 02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya 47.058.600,00 47.038.400,00 (20.200,00) 99,96 dalam Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Pemajuan Kebudayaan Printed By SIMDA-NG | 23/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 7.058.600,00 7.038.400,00 (20.200,00) 99,71 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 7.058.600,00 7.038.400,00 (20.200,00) 99,71 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.058.600,00 7.038.400,00 (20.200,00) 99,71 02.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 88.624.390,00 88.191.490,00 (432.900,00) 99,51 02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 74.031.390,00 73.680.490,00 (350.900,00) 99,53 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.031.390,00 73.680.490,00 (350.900,00) 99,53 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.031.390,00 73.680.490,00 (350.900,00) 99,53 02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 14.593.000,00 14.511.000,00 (82.000,00) 99,44 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.593.000,00 14.511.000,00 (82.000,00) 99,44 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.593.000,00 14.511.000,00 (82.000,00) 99,44 02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 493.045.251,00 492.234.399,00 (810.852,00) 99,84 02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 124.826.604,00 124.656.122,00 (170.482,00) 99,86 02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.910.430,00 28.866.430,00 (44.000,00) 99,85 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 28.910.430,00 28.866.430,00 (44.000,00) 99,85 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.910.430,00 28.866.430,00 (44.000,00) 99,85 02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 48.703.372,00 48.654.090,00 (49.282,00) 99,90 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 48.703.372,00 48.654.090,00 (49.282,00) 99,90 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.703.372,00 48.654.090,00 (49.282,00) 99,90 02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.332.500,00 25.280.800,00 (51.700,00) 99,80 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.332.500,00 25.280.800,00 (51.700,00) 99,80 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.332.500,00 25.280.800,00 (51.700,00) 99,80 02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 21.880.302,00 21.854.802,00 (25.500,00) 99,88 02.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 21.880.302,00 21.854.802,00 (25.500,00) 99,88 Printed By SIMDA-NG | 24/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 7.058.600,00 7.038.400,00 (20.200,00) 99,71 Pranata Kebudayaan 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 7.058.600,00 7.038.400,00 (20.200,00) 99,71 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.058.600,00 7.038.400,00 (20.200,00) 99,71 02.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat 88.624.390,00 88.191.490,00 (432.900,00) 99,51 Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 74.031.390,00 73.680.490,00 (350.900,00) 99,53 Pemajuan Tradisi Budaya 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 74.031.390,00 73.680.490,00 (350.900,00) 99,53 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.031.390,00 73.680.490,00 (350.900,00) 99,53 02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan 14.593.000,00 14.511.000,00 (82.000,00) 99,44 Pranata Tradisional 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 14.593.000,00 14.511.000,00 (82.000,00) 99,44 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.593.000,00 14.511.000,00 (82.000,00) 99,44 02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Daerah Kabupaten/Kota 02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Pemajuan Lembaga Adat 02.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.01.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 493.045.251,00 492.234.399,00 (810.852,00) 99,84 02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 124.826.604,00 124.656.122,00 (170.482,00) 99,36 Kabupaten/Kota 02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah 28.910.430,00 28.866.430,00 (44.000,00) 99,85 Kabupaten/Kota 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 28.910.430,00 28.866.430,00 (44.000,00) 99,85 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.910.430,00 28.866.430,00 (44.000,00) 99,85 02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat 48.703.372,00 48.654.090,00 (49.282,00) 99,90 Kabupaten/Kota 02.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 48.703.372,00 48.654.090,00 (49.282,00) 99,90 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.703.372,00 48.654.090,00 (49.282,00) 99,90 02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan 25.332.500,00 25.280.800,00 (51.700,00) 99,80 Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 25.332.500,00 25.280.800,00 (51.700,00) 99,80 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.332.500,00 25.280.800,00 (51.700,00) 99,80 02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga 21.880.302,00 21.854.802,00 (25.500,00) 99,38 Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.10.5. BELANJA OPERASI 21.880.302,00 21.854.802,00 (25.500,00) 99,88 Printed By SIMDA-NG | 24/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.880.302,00 21.854.802,00 (25.500,00) 99,88 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 368.218.647,00 367.578.277,00 (640.370,00) 99,83 02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 116.110.093,00 116.016.023,00 (94.070,00) 99,92 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 116.110.093,00 116.016.023,00 (94.070,00) 99,92 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.110.093,00 116.016.023,00 (94.070,00) 99,92 02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 100,00 02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 12.226.650,00 11.680.350,00 (546.300,00) 95,53 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.226.650,00 11.680.350,00 (546.300,00) 95,53 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.226.650,00 11.680.350,00 (546.300,00) 95,53 02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 21.345.822,00 21.345.822,00 0,00 100,00 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 21.345.822,00 21.345.822,00 0,00 100,00 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.345.822,00 21.345.822,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 150.128.104,00 149.681.354,00 (446.750,00) 99,70 02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 150.128.104,00 149.681.354,00 (446.750,00) 99,70 02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 40.692.800,00 40.541.800,00 (151.000,00) 99,63 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 40.692.800,00 40.541.800,00 (151.000,00) 99,63 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.692.800,00 40.541.800,00 (151.000,00) 99,63 02.2.03.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 105.977.804,00 105.757.054,00 (220.750,00) 99,79 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 105.977.804,00 105.757.054,00 (220.750,00) 99,79 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.977.804,00 105.757.054,00 (220.750,00) 99,79 02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.457.500,00 3.382.500,00 (75.000,00) 97,83 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 3.457.500,00 3.382.500,00 (75.000,00) 97,83 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.457.500,00 3.382.500,00 (75.000,00) 97,83 Printed By SIMDA-NG | 25/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.880.302,00 21.854.802,00 (25.500,00) 99,88 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 368.218.647,00 367.578.277,00 (640.370,00) 99,83 Kabupaten/Kota 02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan 116.110.093,00 116.016.023,00 (94.070,00) 99,92 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 116.110.093,00 116.016.023,00 (94.070,00) 99,92 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.110.093,00 116.016.023,00 (94.070,00) 99,92 02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 100,00 di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 02.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 218.536.082,00 218.536.082,00 0,00 100,00 02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar 12.226.650,00 11.680.350,00 (546.300,00) 95,53 Membaca 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.226.650,00 11.680.350,00 (546.300,00) 95,53 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.226.650,00 11.680.350,00 (546.300,00) 95,53 02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 21.345.822,00 21.345.822,00 0,00 100,00 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 21.345.822,00 21.345.822,00 0,00 100,00 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.345.822,00 21.345.822,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.399.678,00 13.399.678,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 150.128.104,00 149.681.354,00 (446.750,00) 99,70 PARIWISATA 02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 150.128.104,00 149.681.354,00 (446.750,00) 99,70 02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 40.692.800,00 40.541.800,00 (151.000,00) 99,63 02.2.03.03.5. BELANJA OPERASI 40.692.800,00 40.541.800,00 (151.000,00) 99,63 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.692.800,00 40.541.800,00 (151.000,00) 99,63 02.2.03.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 105.977.804,00 105.757.054,00 (220.750,00) 99,79 Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 02.2.03.04.5. BELANJA OPERASI 105.977.804,00 105.757.054,00 (220.750,00) 99,79 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.977.804,00 105.757.054,00 (220.750,00) 99,79 02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi 3.457.500,00 3.382.500,00 (75.000,00) 97,83 Pariwisata Kabupaten/Kota 02.2.03.05.5. BELANJA OPERASI 3.457.500,00 3.382.500,00 (75.000,00) 97,83 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.457.500,00 3.382.500,00 (75.000,00) 97,83 Printed By SIMDA-NG | 25/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 5.408.267.535,00 5.370.741.417,00 (37.526.118,00) 99,31 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.956.897.975,00 3.939.016.762,00 (17.881.213,00) 99,55 02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 559.024.800,00 558.229.180,00 (795.620,00) 99,86 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 559.024.800,00 558.229.180,00 (795.620,00) 99,86 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.024.800,00 558.229.180,00 (795.620,00) 99,86 02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.397.873.175,00 3.380.787.582,00 (17.085.593,00) 99,50 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.397.873.175,00 3.380.787.582,00 (17.085.593,00) 99,50 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.397.873.175,00 3.380.787.582,00 (17.085.593,00) 99,50 02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 223.850.000,00 221.956.000,00 (1.894.000,00) 99,15 02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 223.850.000,00 221.956.000,00 (1.894.000,00) 99,15 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 190.500.000,00 188.956.000,00 (1.544.000,00) 99,19 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.500.000,00 188.956.000,00 (1.544.000,00) 99,19 02.2.03.01.5.2 BELANJA MODAL 33.350.000,00 33.000.000,00 (350.000,00) 98,95 02.2.03.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.350.000,00 8.300.000,00 (50.000,00) 99,40 02.2.03.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.700.000,00 (300.000,00) 98,80 02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 420.050.275,00 419.351.300,00 (698.975,00) 99,83 02.2.05.04 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 420.050.275,00 419.351.300,00 (698.975,00) 99,83 02.2.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 420.050.275,00 419.351.300,00 (698.975,00) 99,83 02.2.05.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.050.275,00 69.351.300,00 (698.975,00) 99,00 02.2.05.04.5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 807.469.285,00 790.417.355,00 (17.051.930,00) 97,89 02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 771.469.285,00 754.417.355,00 (17.051.930,00) 97,79 02.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 771.469.285,00 754.417.355,00 (17.051.930,00) 97,79 02.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 771.469.285,00 754.417.355,00 (17.051.930,00) 97,79 02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 02.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 26/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 5.408.267.535,00 5.370.741.417,00 (37.526.118,00) 99,31 SARANA PERTANIAN 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.956.897.975,00 3.939.016.762,00 (17.881.213,00) 99,55 02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 559.024.800,00 558.229.180,00 (795.620,00) 99,36 Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 02.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 559.024.800,00 558.229.180,00 (795.620,00) 99,86 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.024.800,00 558.229.180,00 (795.620,00) 99,86 02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung 3.397.873.175,00 3.380.787.582,00 (17.085.593,00) 99,50 Pertanian 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 3.397.873.175,00 3.380.787.582,00 (17.085.593,00) 99,50 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.397.873.175,00 3.380.787.582,00 (17.085.593,00) 99,50 02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 223.850.000,00 221.956.000,00 (1.894.000,00) 99,15 Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan 223.850.000,00 221.956.000,00 (1.894.000,00) 99,15 Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 02.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 190.500.000,00 188.956.000,00 (1.544.000,00) 99,19 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.500.000,00 188.956.000,00 (1.544.000,00) 99,19 02.2.03.01.5.2 BELANJA MODAL 33.350.000,00 33.000.000,00 (350.000,00) 98,95 02.2.03.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.350.000,00 8.300.000,00 (50.000,00) 99,40 02.2.03.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.700.000,00 (300.000,00) 98,80 02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 420.050.275,00 419.351.300,00 (698.975,00) 99,83 Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 02.2.05.04 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, 420.050.275,00 419.351.300,00 (698.975,00) 99,83 Bahan Pakan/Pakan 02.2.05.04.5.1 BELANJA OPERASI 420.050.275,00 419.351.300,00 (698.975,00) 99,83 02.2.05.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.050.275,00 69.351.300,00 (698.975,00) 99,00 02.2.05.04.5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 807.469.285,00 790.417.355,00 (17.051.930,00) 97,89 yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari 771.469.285,00 754.417.355,00 (17.051.930,00) 97,79 Daerah Kabupaten/Kota Lain 02.2.06.01.5.1 BELANJA OPERASI 771.469.285,00 754.417.355,00 (17.051.930,00) 97,79 02.2.06.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 771.469.285,00 754.417.355,00 (17.051.930,00) 97,79 02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Daerah Kabupaten/Kota Lain 02.2.06.02.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 26/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.050.515.301,00 1.049.009.345,00 (1.505.956,00) 99,86 02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.050.515.301,00 1.049.009.345,00 (1.505.956,00) 99,86 02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 93.119.300,00 92.754.200,00 (365.100,00) 99,61 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 93.119.300,00 92.754.200,00 (365.100,00) 99,61 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.119.300,00 92.754.200,00 (365.100,00) 99,61 02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 822.214.779,00 821.073.923,00 (1.140.856,00) 99,86 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 822.214.779,00 821.073.923,00 (1.140.856,00) 99,86 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 822.214.779,00 821.073.923,00 (1.140.856,00) 99,86 02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 57.661.997,00 57.661.997,00 0,00 100,00 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 33.871.200,00 33.871.200,00 0,00 100,00 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.871.200,00 33.871.200,00 0,00 100,00 02.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 100,00 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 100,00 02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 77.519.225,00 77.519.225,00 0,00 100,00 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 77.519.225,00 77.519.225,00 0,00 100,00 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.519.225,00 77.519.225,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.656.589.805,00 10.498.435.935,00 (158.153.870,00) 98,52 02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 349.336.430,00 348.182.579,00 (1.153.851,00) 99,67 02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 80.200.430,00 80.042.670,00 (157.760,00) 99,80 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 80.200.430,00 80.042.670,00 (157.760,00) 99,80 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.200.430,00 80.042.670,00 (157.760,00) 99,80 02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 269.136.000,00 268.139.909,00 (996.091,00) 99,63 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 269.136.000,00 268.139.909,00 (996.091,00) 99,63 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.136.000,00 268.139.909,00 (996.091,00) 99,63 02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 9.086.493.410,00 8.948.448.300,00 (138.045.110,00) 98,48 02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 780.788.040,00 757.852.400,00 (22.935.640,00) 97,06 Printed By SIMDA-NG | 27/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.06.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 1.050.515.301,00 1.049.009.345,00 (1.505.956,00) 99,86 INDUSTRI 02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 1.050.515.301,00 1.049.009.345,00 (1.505.956,00) 99,36 Kabupaten/Kota 02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan 93.119.300,00 92.754.200,00 (365.100,00) 99,61 Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 93.119.300,00 92.754.200,00 (365.100,00) 99,61 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.119.300,00 92.754.200,00 (365.100,00) 99,61 02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan 822.214.779,00 821.073.923,00 (1.140.856,00) 99,86 Pembangunan Sumber Daya Industri 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 822.214.779,00 821.073.923,00 (1.140.856,00) 99,86 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 822.214.779,00 821.073.923,00 (1.140.856,00) 99,86 02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 57.661.997,00 57.661.997,00 0,00 100,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 02.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 33.871.200,00 33.871.200,00 0,00 100,00 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.871.200,00 33.871.200,00 0,00 100,00 02.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 100,00 02.2.01.04.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.790.797,00 23.790.797,00 0,00 100,00 02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 77.519.225,00 77.519.225,00 0,00 100,00 Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 02.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 77.519.225,00 77.519.225,00 0,00 100,00 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.519.225,00 77.519.225,00 0,00 100,00 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.721.200,00 74.690.224,00 (2.030.976,00) 97,35 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 10.656.589.805,00 10.498.435.935,00 (158.153.870,00) 98,52 RAKYAT 02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 349.336.430,00 348.182.579,00 (1.153.851,00) 99,67 02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 80.200.430,00 80.042.670,00 (157.760,00) 99,30 02.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 80.200.430,00 80.042.670,00 (157.760,00) 99,80 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.200.430,00 80.042.670,00 (157.760,00) 99,80 02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 269.136.000,00 268.139.909,00 (996.091,00) 99,63 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 269.136.000,00 268.139.909,00 (996.091,00) 99,63 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.136.000,00 268.139.909,00 (996.091,00) 99,63 02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 9.086.493.410,00 8.948.448.300,00 (138.045.110,00) 98,48 02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 780.788.040,00 757.852.400,00 (22.935.640,00) 97,06 Printed By SIMDA-NG | 27/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 780.788.040,00 757.852.400,00 (22.935.640,00) 97,06 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 780.788.040,00 757.852.400,00 (22.935.640,00) 97,06 02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 6.008.520.000,00 5.993.520.000,00 (15.000.000,00) 99,75 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.008.520.000,00 5.993.520.000,00 (15.000.000,00) 99,75 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 6.008.520.000,00 5.993.520.000,00 (15.000.000,00) 99,75 02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 2.297.185.370,00 2.197.075.900,00 (100.109.470,00) 95,64 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.297.185.370,00 2.197.075.900,00 (100.109.470,00) 95,64 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.009.509.370,00 1.919.539.300,00 (89.970.070,00) 95,52 02.2.02.03.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 287.676.000,00 277.536.600,00 (10.139.400,00) 96,48 02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.067.800.965,00 1.049.262.428,00 (18.538.537,00) 98,26 02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 255.844.938,00 243.431.535,00 (12.413.403,00) 95,15 02.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 255.844.938,00 243.431.535,00 (12.413.403,00) 95,15 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.844.938,00 243.431.535,00 (12.413.403,00) 95,15 02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 764.480.678,00 759.049.333,00 (5.431.345,00) 99,29 02.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 764.480.678,00 759.049.333,00 (5.431.345,00) 99,29 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.480.678,00 669.049.333,00 (5.431.345,00) 99,19 02.2.03.02.5.1.05 Belanja Hibah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 47.475.349,00 46.781.560,00 (693.789,00) 98,54 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 47.475.349,00 46.781.560,00 (693.789,00) 98,54 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.475.349,00 46.781.560,00 (693.789,00) 98,54 02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.861.518.039,00 15.871.674.174,00 10.156.135,00 100,06 02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 232.354.830,00 232.256.725,00 (98.105,00) 99,96 02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 38.090.830,00 38.088.525,00 (2.305,00) 99,99 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 38.090.830,00 38.088.525,00 (2.305,00) 99,99 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.090.830,00 38.088.525,00 (2.305,00) 99,99 02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 194.264.000,00 194.168.200,00 (95.800,00) 99,95 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 194.264.000,00 194.168.200,00 (95.800,00) 99,95 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.264.000,00 194.168.200,00 (95.800,00) 99,95 02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 84.362.000,00 84.110.000,00 (252.000,00) 99,70 02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 Printed By SIMDA-NG | 28/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 780.788.040,00 757.852.400,00 (22.935.640,00) 97,06 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 780.788.040,00 757.852.400,00 (22.935.640,00) 97,06 02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 6.008.520.000,00 5.993.520.000,00 (15.000.000,00) 99,75 terkait Kesejahteraan Sosial 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 6.008.520.000,00 5.993.520.000,00 (15.000.000,00) 99,75 02.2.02.02.5.1.05 Belanja Hibah 6.008.520.000,00 5.993.520.000,00 (15.000.000,00) 99,75 02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 2.297.185.370,00 2.197.075.900,00 (100.109.470,00) 95,64 terkait Kesejahteraan Masyarakat 02.2.02.03.5. BELANJA OPERASI 2.297.185.370,00 2.197.075.900,00 (100.109.470,00) 95,64 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.009.509.370,00 1.919.539.300,00 (89.970.070,00) 95,52 02.2.02.03.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 287.676.000,00 2717.536.600,00 (10.139.400,00) 96,48 02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.067.800.965,00 1.049.262.428,00 (18.538.537,00) 98,26 02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 255.844.938,00 243.431.535,00 (12.413.403,00) 95,15 02.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 255.844.938,00 243.431.535,00 (12.413.403,00) 95,15 02.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.844.938,00 243.431.535,00 (12.413.403,00) 95,15 02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 764.480.678,00 759.049.333,00 (5.431.345,00) 99,29 02.2.03.02.5. BELANJA OPERASI 764.480.678,00 759.049.333,00 (5.431.345,00) 99,29 02.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.480.678,00 669.049.333,00 (5.431.345,00) 99,19 02.2.03.02.5.1.05 Belanja Hibah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan 47.475.349,00 46.781.560,00 (693.789,00) 98,54 Informasi Hukum 02.2.03.03.5. BELANJA OPERASI 47.475.349,00 46.781.560,00 (693.789,00) 98,54 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.475.349,00 46.781.560,00 (693.789,00) 98,54 02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02.2.04.01.5. BELANJA OPERASI 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.959.000,00 152.542.628,00 (416.372,00) 99,73 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 15.861.518.039,00 15.871.674.174,00 10.156.135,00 100,06 FUNGSI DPRD 02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 232.354.830,00 232.256.725,00 (98.105,00) 99,96 02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 38.090.830,00 38.088.525,00 (2.305,00) 99,99 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 38.090.830,00 38.088.525,00 (2.305,00) 99,99 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.090.830,00 38.088.525,00 (2.305,00) 99,99 02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau 194.264.000,00 194.168.200,00 (95.800,00) 99,95 Naskah Akademik 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 194.264.000,00 194.168.200,00 (95.800,00) 99,95 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.264.000,00 194.168.200,00 (95.800,00) 99,95 02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 84.362.000,00 84.110.000,00 (252.000,00) 99,70 02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 Printed By SIMDA-NG | 28/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.03 Pembahasan APBD 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.230.510.000,00 1.230.183.200,00 (326.800,00) 99,97 02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 96.500.000,00 96.250.000,00 (250.000,00) 99,74 02.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 96.500.000,00 96.250.000,00 (250.000,00) 99,74 02.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 96.250.000,00 (250.000,00) 99,74 02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.04.5.1 BELANJA OPERASI 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 663.000.000,00 663.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 663.000.000,00 663.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.000.000,00 663.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 41.010.000,00 40.933.200,00 (76.800,00) 99,81 02.2.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 41.010.000,00 40.933.200,00 (76.800,00) 99,81 02.2.04.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.010.000,00 40.933.200,00 (76.800,00) 99,81 02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.07.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.07.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12.122.226.249,00 12.120.844.249,00 (1.382.000,00) 99,99 02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 11.877.999.999,00 11.877.999.999,00 0,00 100,00 02.2.08.01.5.1 BELANJA OPERASI 11.877.999.999,00 11.877.999.999,00 0,00 100,00 02.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.877.999.999,00 11.877.999.999,00 0,00 100,00 02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 244.226.250,00 242.844.250,00 (1.382.000,00) 99,43 02.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 244.226.250,00 242.844.250,00 (1.382.000,00) 99,43 02.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.226.250,00 242.844.250,00 (1.382.000,00) 99,43 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 498.889.239,00 466.112.829,00 (32.776.410,00) 93,43 02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 360.754.294,00 352.222.634,00 (8.531.660,00) 97,64 Printed By SIMDA-NG | 29/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.032.000,00 24.948.000,00 (84.000,00) 99,66 02.2.02.03 Pembahasan APBD 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.04.5. BELANJA OPERASI 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.149.000,00 17.107.000,00 (42.000,00) 99,76 02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.230.510.000,00 1.230.183.200,00 (326.800,00) 99,97 02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 96.500.000,00 96.250.000,00 (250.000,00) 99,74 02.2.04.02.5. BELANJA OPERASI 96.500.000,00 96.250.000,00 (250.000,00) 99,74 02.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 96.250.000,00 (250.000,00) 99,74 02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.04.5. BELANJA OPERASI 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 663.000.000,00 663.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05.5.1 BELANJA OPERASI 663.000.000,00 663.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.000.000,00 663.000.000,00 0,00 100,00 02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 41.010.000,00 40.933.200,00 (76.800,00) 99,81 02.2.04.06.5.1 BELANJA OPERASI 41.010.000,00 40.933.200,00 (76.800,00) 99,81 02.2.04.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.010.000,00 40.933.200,00 (76.800,00) 99,81 02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.05.03.5. BELANJA OPERASI 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.350.000,00 1.140.180.000,00 14.830.000,00 101,32 02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.07.02.5. BELANJA OPERASI 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.07.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.066.714.960,00 1.064.100.000,00 (2.614.960,00) 99,75 02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12.122.226.249,00 12.120.844.249,00 (1.382.000,00) 99,99 02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 11.877.999.999,00 11.877.999.999,00 0,00 100,00 02.2.08.01.5. BELANJA OPERASI 11.877.999.999,00 11.877.999.999,00 0,00 100,00 02.2.08.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.877.999.999,00 11.877.999.999,00 0,00 100,00 02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 244.226.250,00 242.844.250,00 (1.382.000,00) 99,43 02.2.08.03.5.1 BELANJA OPERASI 244.226.250,00 242.844.250,00 (1.382.000,00) 99,43 02.2.08.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.226.250,00 242.844.250,00 (1.382.000,00) 99,43 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 498.889.239,00 466.112.829,00 (32.776.410,00) 93,43 EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 360.754.294,00 352.222.634,00 (8.531.660,00) 97,64 Printed By SIMDA-NG | 29/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 12.331.620,00 12.331.620,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.331.620,00 12.331.620,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.331.620,00 12.331.620,00 0,00 100,00 02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 25.751.739,00 25.614.429,00 (137.310,00) 99,47 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 25.751.739,00 25.614.429,00 (137.310,00) 99,47 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.751.739,00 25.614.429,00 (137.310,00) 99,47 02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 140.679.665,00 140.615.415,00 (64.250,00) 99,95 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 140.679.665,00 140.615.415,00 (64.250,00) 99,95 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.679.665,00 140.615.415,00 (64.250,00) 99,95 02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 181.991.270,00 173.661.170,00 (8.330.100,00) 95,42 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 181.991.270,00 173.661.170,00 (8.330.100,00) 95,42 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.991.270,00 173.661.170,00 (8.330.100,00) 95,42 02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 67.644.200,00 48.399.200,00 (19.245.000,00) 71,55 02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 21.294.200,00 2.064.200,00 (19.230.000,00) 9,69 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 21.294.200,00 2.064.200,00 (19.230.000,00) 9,69 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.294.200,00 2.064.200,00 (19.230.000,00) 9,69 02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 46.350.000,00 46.335.000,00 (15.000,00) 99,97 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.350.000,00 46.335.000,00 (15.000,00) 99,97 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.350.000,00 46.335.000,00 (15.000,00) 99,97 02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 153.209.409.776,00 63.560.039.159,00 (89.649.370.617,00) 41,49 02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.040.610.909,00 2.023.007.040,00 (17.603.869,00) 99,14 02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 146.277.235,00 145.718.818,00 (558.417,00) 99,62 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 146.277.235,00 145.718.818,00 (558.417,00) 99,62 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.277.235,00 145.718.818,00 (558.417,00) 99,62 02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 96.176.860,00 95.349.277,00 (827.583,00) 99,14 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 96.176.860,00 95.349.277,00 (827.583,00) 99,14 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.176.860,00 95.349.277,00 (827.583,00) 99,14 02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 153.729.900,00 153.161.162,00 (568.738,00) 99,63 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 153.729.900,00 153.161.162,00 (568.738,00) 99,63 Printed By SIMDA-NG | 30/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 12.331.620,00 12.331.620,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 12.331.620,00 12.331.620,00 0,00 100,00 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.331.620,00 12.331.620,00 0,00 100,00 02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 25.751.739,00 25.614.429,00 (137.310,00) 99,47 02.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 25.751.739,00 25.614.429,00 (137.310,00) 99,47 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.751.739,00 25.614.429,00 (137.310,00) 99,47 02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 140.679.665,00 140.615.415,00 (64.250,00) 99,95 02.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 140.679.665,00 140.615.415,00 (64.250,00) 99,95 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.679.665,00 140.615.415,00 (64.250,00) 99,95 02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 181.991.270,00 173.661.170,00 (8.330.100,00) 95,42 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 02.2.01.07.5A BELANJA OPERASI 181.991.270,00 173.661.170,00 (8.330.100,00) 95,42 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.991.270,00 173.661.170,00 (8.330.100,00) 95,42 02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 67.644.200,00 48.399.200,00 (19.245.000,00) 71,55 Perencanaan Pembangunan Daerah 02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 21.294.200,00 2.064.200,00 (19.230.000,00) 9,69 Perencanaan Pembangunan SKPD 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 21.294.200,00 2.064.200,00 (19.230.000,00) 9,69 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.294.200,00 2.064.200,00 (19.230.000,00) 9,69 02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 46.350.000,00 46.335.000,00 (15.000,00) 99,97 Kabupaten/Kota 02.2.02.03.5. BELANJA OPERASI 46.350.000,00 46.335.000,00 (15.000,00) 99,97 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.350.000,00 46.335.000,00 (15.000,00) 99,97 02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 Perencanaan Pembangunan Daerah 02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 Pelaksanaan Pembangunan Daerah 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.490.745,00 65.490.995,00 (4.999.750,00) 92,91 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 153.209.409.776,00 63.560.039.159,00 (89.649.370.617,00) 41,49 02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.040.610.909,00 2.023.007.040,00 (17.603.869,00) 99,14 02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 146.277.235,00 145.718.818,00 (558.417,00) 99,62 02.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 146.277.235,00 145.718.818,00 (558.417,00) 99,62 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.277.235,00 145.718.818,00 (558.417,00) 99,62 02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 96.176.860,00 95.349.277,00 (827.583,00) 99,14 Perubahan PPAS 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 96.176.860,00 95.349.277,00 (827.583,00) 99,14 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.176.860,00 95.349.277,00 (827.583,00) 99,14 02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 153.729.900,00 153.161.162,00 (568.738,00) 99,63 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 153.729.900,00 153.161.162,00 (568.738,00) 99,63 Printed By SIMDA-NG | 30/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.729.900,00 153.161.162,00 (568.738,00) 99,63 02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 23.641.590,00 22.121.615,00 (1.519.975,00) 93,57 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 23.641.590,00 22.121.615,00 (1.519.975,00) 93,57 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.641.590,00 22.121.615,00 (1.519.975,00) 93,57 02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1.039.919.230,00 1.030.715.740,00 (9.203.490,00) 99,11 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.039.919.230,00 1.030.715.740,00 (9.203.490,00) 99,11 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.039.919.230,00 1.030.715.740,00 (9.203.490,00) 99,11 02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 294.763.094,00 293.938.030,00 (825.064,00) 99,72 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 294.763.094,00 293.938.030,00 (825.064,00) 99,72 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.763.094,00 293.938.030,00 (825.064,00) 99,72 02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 177.244.900,00 176.003.500,00 (1.241.400,00) 99,30 02.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 177.244.900,00 176.003.500,00 (1.241.400,00) 99,30 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.244.900,00 176.003.500,00 (1.241.400,00) 99,30 02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 13.776.000,00 13.164.800,00 (611.200,00) 95,56 02.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 13.776.000,00 13.164.800,00 (611.200,00) 95,56 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.776.000,00 13.164.800,00 (611.200,00) 95,56 02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 63.190.400,00 62.413.598,00 (776.802,00) 98,77 02.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 63.190.400,00 62.413.598,00 (776.802,00) 98,77 02.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.190.400,00 62.413.598,00 (776.802,00) 98,77 02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 20.131.700,00 19.288.500,00 (843.200,00) 95,81 02.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 20.131.700,00 19.288.500,00 (843.200,00) 95,81 02.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.131.700,00 19.288.500,00 (843.200,00) 95,81 02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 793.084.737,00 791.497.873,00 (1.586.864,00) 99,80 02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 356.405.162,00 355.615.470,00 (789.692,00) 99,78 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 336.255.162,00 335.465.470,00 (789.692,00) 99,77 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.255.162,00 335.465.470,00 (789.692,00) 99,77 02.2.02.01.5.2 BELANJA MODAL 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 31/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.729.900,00 153.161.162,00 (568.738,00) 99,63 02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan 23.641.590,00 22.121.615,00 (1.519.975,00) 93,57 RKA-SKPD 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 23.641.590,00 22.121.615,00 (1.519.975,00) 93,57 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.641.590,00 22.121.615,00 (1.519.975,00) 93,57 02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 DPA-SKPD 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.000,00 5.566.000,00 (314.000,00) 94,66 02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 1.039.919.230,00 1.030.715.740,00 (9.203.490,00) 99,11 APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 02.2.01.07.5A BELANJA OPERASI 1.039.919.230,00 1.030.715.740,00 (9.203.490,00) 99,11 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.039.919.230,00 1.030.715.740,00 (9.203.490,00) 99,11 02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 294.763.094,00 293.938.030,00 (825.064,00) 99,72 Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 02.2.01.08.5. BELANJA OPERASI 294.763.094,00 293.938.030,00 (825.064,00) 99,72 02.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.763.094,00 293.938.030,00 (325.064,00) 99,72 02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan 177.244.900,00 176.003.500,00 (1.241.400,00) 99,30 Bidang Anggaran 02.2.01.09.5. BELANJA OPERASI 177.244.900,00 176.003.500,00 (1.241.400,00) 99,30 02.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.244.900,00 176.003.500,00 (1.241.400,00) 99,30 02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 13.776.000,00 13.164.800,00 (611.200,00) 95,56 02.2.01.10.5. BELANJA OPERASI 13.776.000,00 13.164.800,00 (611.200,00) 95,56 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.776.000,00 13.164.800,00 (611.200,00) 95,56 02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 63.190.400,00 62.413.598,00 (776.802,00) 98,77 02.2.01.1.5A BELANJA OPERASI 63.190.400,00 62.413.598,00 (776.802,00) 98,77 02.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.190.400,00 62.413.598,00 (776.802,00) 98,77 02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 20.131.700,00 19.288.500,00 (843.200,00) 95,81 02.2.01.12.5 BELANJA OPERASI 20.131.700,00 19.288.500,00 (843.200,00) 95,81 02.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.131.700,00 19.288.500,00 (843.200,00) 95,81 02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 793.084.737,00 791.497.873,00 (1.586.864,00) 99,80 02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 356.405.162,00 355.615.470,00 (789.692,00) 99,78 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 336.255.162,00 335.465.470,00 (789.692,00) 99,77 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.255.162,00 335.465.470,00 (789.692,00) 99,77 02.2.02.01.5.2 BELANJA MODAL 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 31/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.02.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.951.936,00 5.750.000,00 (201.936,00) 96,61 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 5.951.936,00 5.750.000,00 (201.936,00) 96,61 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.951.936,00 5.750.000,00 (201.936,00) 96,61 02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 25.749.449,00 25.664.800,00 (84.649,00) 99,67 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 25.749.449,00 25.664.800,00 (84.649,00) 99,67 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.749.449,00 25.664.800,00 (84.649,00) 99,67 02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 9.999.935,00 9.925.600,00 (74.335,00) 99,26 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.999.935,00 9.925.600,00 (74.335,00) 99,26 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.935,00 9.925.600,00 (74.335,00) 99,26 02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 394.978.255,00 394.542.003,00 (436.252,00) 99,89 02.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 394.978.255,00 394.542.003,00 (436.252,00) 99,89 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.978.255,00 394.542.003,00 (436.252,00) 99,89 02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.000.528.575,00 971.480.070,00 (29.048.505,00) 97,10 02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 216.207.779,00 215.510.940,00 (696.839,00) 99,68 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 216.207.779,00 215.510.940,00 (696.839,00) 99,68 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.207.779,00 215.510.940,00 (696.839,00) 99,68 02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 30.957.144,00 26.766.100,00 (4.191.044,00) 86,46 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 30.957.144,00 26.766.100,00 (4.191.044,00) 86,46 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.957.144,00 26.766.100,00 (4.191.044,00) 86,46 02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 574.595.281,00 566.338.100,00 (8.257.181,00) 98,56 02.2.03.05.5.1 BELANJA OPERASI 551.159.281,00 542.902.100,00 (8.257.181,00) 98,50 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.159.281,00 542.902.100,00 (8.257.181,00) 98,50 02.2.03.05.5.2 BELANJA MODAL 23.436.000,00 23.436.000,00 0,00 100,00 02.2.03.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.436.000,00 23.436.000,00 0,00 100,00 02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 73.792.565,00 68.953.530,00 (4.839.035,00) 93,44 02.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 73.792.565,00 68.953.530,00 (4.839.035,00) 93,44 Printed By SIMDA-NG | 32/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.02.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 5.951.936,00 5.750.000,00 (201.936,00) 96,61 Sebelumnya 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 5.951.936,00 5.750.000,00 (201.936,00) 96,61 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.951.936,00 5.750.000,00 (201.936,00) 96,61 02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan 25.749.449,00 25.664.800,00 (84.649,00) 99,67 Anggaran Kas dan SPD 02.2.02.03.5. BELANJA OPERASI 25.749.449,00 25.664.800,00 (84.649,00) 99,67 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.749.449,00 25.664.800,00 (84.649,00) 99,67 02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 9.999.935,00 9.925.600,00 (74.335,00) 99,26 02.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 9.999.935,00 9.925.600,00 (74.335,00) 99,26 02.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.935,00 9.925.600,00 (74.335,00) 99,26 02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, 394.978.255,00 394.542.003,00 (436.252,00) 99,39 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 02.2.02.05.5. BELANJA OPERASI 394.978.255,00 394.542.003,00 (436.252,00) 99,89 02.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.978.255,00 394.542.003,00 (436.252,00) 99,89 02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 1.000.528.575,00 971.480.070,00 (29.048.505,00) 97,10 Keuangan Daerah 02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 216.207.779,00 215.510.940,00 (696.839,00) 99,68 Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 02.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 216.207.779,00 215.510.940,00 (696.839,00) 99,68 02.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.207.779,00 215.510.940,00 (696.839,00) 99,68 02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan 30.957.144,00 26.766.100,00 (4.191.044,00) 86,46 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 30.957.144,00 26.766.100,00 (4.191.044,00) 86,46 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.957.144,00 26.766.100,00 (4.191.044,00) 86,46 02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan 574.595.281,00 566.338.100,00 (8.257.181,00) 98,56 Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 02.2.03.05.5. BELANJA OPERASI 551.159.281,00 542.902.100,00 (8.257.181,00) 98,50 02.2.03.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.159.281,00 542.902.100,00 (8.257.181,00) 98,50 02.2.03.05.5.2 BELANJA MODAL 23.436.000,00 23.436.000,00 0,00 100,00 02.2.03.05.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.436.000,00 23.436.000,00 0,00 100,00 02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP 73.792.565,00 68.953.530,00 (4.839.035,00) 93,44 BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 02.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 73.792.565,00 68.953.530,00 (4.839.035,00) 93,44 Printed By SIMDA-NG | 32/7 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.792.565,00 68.953.530,00 (4.839.035,00) 93,44 02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 54.976.275,00 49.455.100,00 (5.521.175,00) 89,96 02.2.03.10.5.1 BELANJA OPERASI 54.976.275,00 49.455.100,00 (5.521.175,00) 89,96 02.2.03.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.976.275,00 49.455.100,00 (5.521.175,00) 89,96 02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 49.999.531,00 44.456.300,00 (5.543.231,00) 88,91 02.2.03.11.5.1 BELANJA OPERASI 49.999.531,00 44.456.300,00 (5.543.231,00) 88,91 02.2.03.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.531,00 44.456.300,00 (5.543.231,00) 88,91 02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 148.589.345.755,00 58.997.753.138,00 (89.591.592.617,00) 39,71 02.2.04.03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 9.086.272.766,00 273.117.021,00 (8.813.155.745,00) 3,01 02.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.086.272.766,00 273.117.021,00 (8.813.155.745,00) 3,01 02.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.622.755,00 0,00 (282.622.755,00) 0 02.2.04.03.5.1.03 Belanja Bunga 8.803.650.011,00 273.117.021,00 (8.530.532.990,00) 3,10 02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 134.284.583.160,00 55.227.567.746,00 (79.057.015.414,00) 41,13 02.2.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 158.387.660,00 158.379.830,00 (7.830,00) 100,00 02.2.04.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.387.660,00 158.379.830,00 (7.830,00) 100,00 02.2.04.08.5.2 BELANJA MODAL 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 02.2.04.08.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 02.2.04.08.5.4 BELANJA TRANSFER 134.111.045.500,00 55.054.037.916,00 (79.057.007.584,00) 41,05 02.2.04.08.5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 134.111.045.500,00 55.054.037.916,00 (79.057.007.584,00) 41,05 02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 02.2.04.09.5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 02.2.04.09.5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7,00) 100,00 02.2.04.10.5.4 BELANJA TRANSFER 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7,00) 100,00 02.2.04.10.5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7,00) 100,00 02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 785.839.800,00 776.301.038,00 (9.538.762,00) 98,79 02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 133.778.000,00 133.638.464,00 (139.536,00) 99,90 02.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 133.778.000,00 133.638.464,00 (139.536,00) 99,90 02.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.778.000,00 133.638.464,00 (139.536,00) 99,90 02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 396.087.200,00 386.982.174,00 (9.105.026,00) 97,70 02.2.05.02.5.1 BELANJA OPERASI 385.463.200,00 376.358.174,00 (9.105.026,00) 97,64 02.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.463.200,00 376.358.174,00 (9.105.026,00) 97,64 02.2.05.02.5.2 BELANJA MODAL 10.624.000,00 10.624.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 33/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.792.565,00 68.953.530,00 (4.839.035,00) 93,44 02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 54.976.275,00 49.455.100,00 (5.521.175,00) 89,96 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 02.2.03.10.5. BELANJA OPERASI 54.976.275,00 49.455.100,00 (5.521.175,00) 89,96 02.2.03.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.976.275,00 49.455.100,00 (5.521.175,00) 89,96 02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 49.999.531,00 44.456.300,00 (5.543.231,00) 88,91 Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 02.2.03.11.5 BELANJA OPERASI 49.999.531,00 44.456.300,00 (5.543.231,00) 88,91 02.2.03.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.531,00 44.456.300,00 (5.543.231,00) 88,91 02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 148.589.345.755,00 58.997.753.138,00 (89.591.592.617,00) 39,71 Daerah 02.2.04.03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan 9.086.272.766,00 273.117.021,00 (8.813.155.745,00) 3,01 Pinjaman Pemerintah Daerah 02.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.086.272.766,00 273.17.021,00 (8.813.155.745,00) 3,01 02.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.622.755,00 0,00 (282.622.755,00) 0 02.2.04.03.5.1.03 Belanja Bunga 8.803.650.011,00 273.17.021,00 (8.530.532.990,00) 3,10 02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 134.284.583.160,00 55.227.567.746,00 (79.057.015.414,00) 41,13 Keuangan 02.2.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 158.387.660,00 158.379.830,00 (7.830,00) 100,00 02.2.04.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.387.660,00 158.379.830,00 (7.830,00) 100,00 02.2.04.08.5.2 BELANJA MODAL 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 02.2.04.08.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.150.000,00 15.150.000,00 0,00 100,00 02.2.04.08.5.4 BELANJA TRANSFER 134.111.045.500,00 55.054.037.916,00 (79.057.007.584,00) 41,05 02.2.04.08.5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 134.111.045.500,00 55.054.037.916,00 (79.057.007.584,00) 41,05 02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 02.2.04.09.5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 02.2.04.09.5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.912.043.380,00 1.190.621.929,00 (1.721.421.451,00) 40,89 02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7,00) 100,00 02.2.04.10.5.4 BELANJA TRANSFER 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7,00) 100,00 02.2.04.10.5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.306.446.449,00 2.306.446.442,00 (7,00) 100,00 02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi 785.839.800,00 776.301.038,00 (9.538.762,00) 98,79 Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 133.778.000,00 133.638.464,00 (139.536,00) 99,90 02.2.05.01.5. BELANJA OPERASI 133.778.000,00 133.638.464,00 (139.536,00) 99,90 02.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.778.000,00 133.638.464,00 (139.536,00) 99,90 02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi 396.087.200,00 386.982.174,00 (9.105.026,00) 97,70 Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 02.2.05.02.5. BELANJA OPERASI 385.463.200,00 376.358.174,00 (9.105.026,00) 97,64 02.2.05.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.463.200,00 376.358.174,00 (9.105.026,00) 97,64 02.2.05.02.5.2 BELANJA MODAL 10.624.000,00 10.624.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 33/7 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.05.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.624.000,00 10.624.000,00 0,00 100,00 02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 255.974.600,00 255.680.400,00 (294.200,00) 99,89 02.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 255.974.600,00 255.680.400,00 (294.200,00) 99,89 02.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.974.600,00 255.680.400,00 (294.200,00) 99,89 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.192.878.790,00 1.138.054.312,00 (54.824.478,00) 95,40 02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 613.405.600,00 606.604.661,00 (6.800.939,00) 98,89 02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 60.000.000,00 57.246.000,00 (2.754.000,00) 95,41 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.246.000,00 (2.754.000,00) 95,41 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.246.000,00 (2.754.000,00) 95,41 02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 17.515.600,00 15.500.600,00 (2.015.000,00) 88,50 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.515.600,00 15.500.600,00 (2.015.000,00) 88,50 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.515.600,00 15.500.600,00 (2.015.000,00) 88,50 02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.08.5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 179.764.000,00 178.407.978,00 (1.356.022,00) 99,25 02.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 179.764.000,00 178.407.978,00 (1.356.022,00) 99,25 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.764.000,00 178.407.978,00 (1.356.022,00) 99,25 02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 56.126.000,00 55.450.083,00 (675.917,00) 98,80 02.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 56.126.000,00 55.450.083,00 (675.917,00) 98,80 02.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.126.000,00 55.450.083,00 (675.917,00) 98,80 02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 353.592.000,00 306.084.921,00 (47.507.079,00) 86,56 02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 160.457.500,00 127.763.000,00 (32.694.500,00) 79,62 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 160.457.500,00 127.763.000,00 (32.694.500,00) 79,62 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.457.500,00 127.763.000,00 (32.694.500,00) 79,62 02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 47.696.500,00 45.217.417,00 (2.479.083,00) 94,80 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.696.500,00 45.217.417,00 (2.479.083,00) 94,80 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.696.500,00 45.217.417,00 (2.479.083,00) 94,80 02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 145.438.000,00 133.104.504,00 (12.333.496,00) 91,52 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 145.438.000,00 133.104.504,00 (12.333.496,00) 91,52 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.438.000,00 133.104.504,00 (12.333.496,00) 91,52 02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 02.2.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 Printed By SIMDA-NG | 34/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.05.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.624.000,00 10.624.000,00 0,00 100,00 02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang 255.974.600,00 255.680.400,00 (294.200,00) 99,89 Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 02.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 255.974.600,00 255.680.400,00 (294.200,00) 99,89 02.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.974.600,00 255.680.400,00 (294.200,00) 99,89 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.192.878.790,00 1.138.054.312,00 (54.824.478,00) 95,40 02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 613.405.600,00 606.604.661,00 (6.800.939,00) 98,89 ASN 02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 60.000.000,00 57.246.000,00 (2.754.000,00) 95,41 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.246.000,00 (2.754.000,00) 95,41 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.246.000,00 (2.754.000,00) 95,41 02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 17.515.600,00 15.500.600,00 (2.015.000,00) 88,50 02.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 17.515.600,00 15.500.600,00 (2.015.000,00) 88,50 02.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.515.600,00 15.500.600,00 (2.015.000,00) 88,50 02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.08.5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 179.764.000,00 178.407.978,00 (1.356.022,00) 99,25 02.2.01.10.5. BELANJA OPERASI 179.764.000,00 178.407.978,00 (1.356.022,00) 99,25 02.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.764.000,00 178.407.978,00 (1.356.022,00) 99,25 02.2.01.41 Pengelolaan Data Kepegawaian 56.126.000,00 55.450.083,00 (675.917,00) 98,80 02.2.011.5. BELANJA OPERASI 56.126.000,00 55.450.083,00 (675.917,00) 98,80 02.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.126.000,00 55.450.083,00 (675.917,00) 98,80 02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 353.592.000,00 306.084.921,00 (47.507.079,00) 86,56 02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 160.457.500,00 127.763.000,00 (32.694.500,00) 79,62 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 160.457.500,00 127.763.000,00 (32.694.500,00) 79,62 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.457.500,00 127.763.000,00 (32.694.500,00) 79,62 02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 47.696.500,00 45.217.417,00 (2.479.083,00) 94,80 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.696.500,00 45.217.417,00 (2.479.083,00) 94,80 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.696.500,00 45.217.417,00 (2.479.083,00) 94,80 02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 145.438.000,00 133.104.504,00 (12.333.496,00) 91,52 02.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 145.438.000,00 133.104.504,00 (12.333.496,00) 91,52 02.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.438.000,00 133.104.504,00 (12.333.496,00) 91,52 02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 02.2.04.08.5.1 BELANJA OPERASI 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 Printed By SIMDA-NG | 34/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.04.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 263.846.354,00 253.812.535,00 (10.033.819,00) 96,20 02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 02.2.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 02.2.01.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 02.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 02.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.727.674.287,00 1.608.673.173,00 (119.001.114,00) 93,11 02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.561.083.000,00 1.484.996.173,00 (76.086.827,00) 95,13 02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 914.460.000,00 853.641.699,00 (60.818.301,00) 93,35 02.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 914.460.000,00 853.641.699,00 (60.818.301,00) 93,35 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.460.000,00 853.641.699,00 (60.818.301,00) 93,35 02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 146.700.000,00 144.710.300,00 (1.989.700,00) 98,64 02.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 146.700.000,00 144.710.300,00 (1.989.700,00) 98,64 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.700.000,00 144.710.300,00 (1.989.700,00) 98,64 02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 122.800.000,00 120.872.900,00 (1.927.100,00) 98,43 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 122.800.000,00 120.872.900,00 (1.927.100,00) 98,43 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.800.000,00 120.872.900,00 (1.927.100,00) 98,43 02.2.01.05 Pengawasan Desa 202.600.000,00 198.150.000,00 (4.450.000,00) 97,80 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 202.600.000,00 198.150.000,00 (4.450.000,00) 97,80 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.600.000,00 198.150.000,00 (4.450.000,00) 97,80 02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 174.523.000,00 167.621.274,00 (6.901.726,00) 96,05 02.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 174.523.000,00 167.621.274,00 (6.901.726,00) 96,05 Printed By SIMDA-NG | 35/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.04.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.381.190,00 67.864.730,00 (516.460,00) 99,24 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 Manajerial dan Fungsional 02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 02.2.02.07.5. BELANJA OPERASI 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.971.605,00 489.770.755,00 (2.200.850,00) 99,55 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 263.846.354,00 253.812.535,00 (10.033.819,00) 96,20 DAERAH 02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 Pengkajian Peraturan 02.2.01.14.51 BELANJA OPERASI 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 02.2.01.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.612.570,00 109.586.693,00 (25.877,00) 99,98 02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 Teknologi dan Inovasi 02.2.04.01.5. BELANJA OPERASI 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 02.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.233.784,00 144.225.842,00 (10.007.942,00) 93,51 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.727.674.287,00 1.608.673.173,00 (119.001.114,00) 93,11 02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.561.083.000,00 1.484.996.173,00 (76.086.827,00) 95,13 02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 914.460.000,00 853.641.699,00 (60.818.301,00) 93,35 02.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 914.460.000,00 853.641.699,00 (60.818.301,00) 93,35 02.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.460.000,00 853.641.699,00 (60.818.301,00) 93,35 02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 146.700.000,00 144.710.300,00 (1.989.700,00) 98,64 02.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 146.700.000,00 144.710.300,00 (1.989.700,00) 98,64 02.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.700.000,00 144.710.300,00 (1.989.700,00) 98,64 02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 122.800.000,00 120.872.900,00 (1.927.100,00) 98,43 02.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 122.800.000,00 120.872.900,00 (1.927.100,00) 98,43 02.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.800.000,00 120.872.900,00 (1.927.100,00) 98,43 02.2.01.05 Pengawasan Desa 202.600.000,00 198.150.000,00 (4.450.000,00) 97,80 02.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 202.600.000,00 198.150.000,00 (4.450.000,00) 97,80 02.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.600.000,00 198.150.000,00 (4.450.000,00) 97,80 02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 174.523.000,00 167.621.274,00 (6.901.726,00) 96,05 Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 02.2.01.07.5. BELANJA OPERASI 174.523.000,00 167.621.274,00 (6.901.726,00) 96,05 Printed By SIMDA-NG | 35/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.523.000,00 167.621.274,00 (6.901.726,00) 96,05 02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 166.591.287,00 123.677.000,00 (42.914.287,00) 74,24 02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 57.591.287,00 19.902.000,00 (37.689.287,00) 34,56 02.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 57.591.287,00 19.902.000,00 (37.689.287,00) 34,56 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.591.287,00 19.902.000,00 (37.689.287,00) 34,56 02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 109.000.000,00 103.775.000,00 (5.225.000,00) 95,21 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 109.000.000,00 103.775.000,00 (5.225.000,00) 95,21 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 103.775.000,00 (5.225.000,00) 95,21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 189.845.166,00 186.489.090,00 (3.356.076,00) 98,23 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 02.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 02.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.436.376.500,00 8.183.470.515,00 (252.905.985,00) 97,00 03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 Printed By SIMDA-NG | 36/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 02.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.523.000,00 167.621.274,00 (6.901.726,00) 96,05 02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 166.591.287,00 123.677.000,00 (42.914.287,00) 74,24 02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 57.591.287,00 19.902.000,00 (37.689.287,00) 34,56 02.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 57.591.287,00 19.902.000,00 (37.689.287,00) 34,56 02.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.591.287,00 19.902.000,00 (37.689.287,00) 34,56 02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 109.000.000,00 103.775.000,00 (5.225.000,00) 95,21 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 109.000.000,00 103.775.000,00 (5.225.000,00) 95,21 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 103.775.000,00 (5.225.000,00) 95,21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 189.845.166,00 186.489.090,00 (3.356.076,00) 98,23 PELAYANAN PUBLIK 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 Tingkat Kecamatan 02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 02.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 02.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.515.866,00 167.427.200,00 (1.088.666,00) 99,35 02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 Minimal di Wilayah Kecamatan 02.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 02.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.329.300,00 19.061.890,00 (2.267.410,00) 89,37 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 8.436.376.500,00 8.183.470.515,00 (252.905.985,00) 97,00 MANUSIA KESEHATAN 03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 Daya Manusia Kesehatan 03.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.129.900.000,00 7.901.487.500,00 (228.412.500,00) 97,19 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 03.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 Printed By SIMDA-NG | 36/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7.447.307.908,00 6.279.596.792,00 (1.167.711.116,00) 84,32 03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 7.447.307.908,00 6.279.596.792,00 (1.167.711.116,00) 84,32 03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 6.381.307.908,00 5.463.033.508,00 (918.274.400,00) 85,61 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 701.955.665,00 684.153.345,00 (17.802.320,00) 97,46 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.955.665,00 684.153.345,00 (17.802.320,00) 97,46 03.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 5.679.352.243,00 4.778.880.163,00 (900.472.080,00) 84,14 03.2.01.03.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.679.352.243,00 4.778.880.163,00 (900.472.080,00) 84,14 03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.066.000.000,00 816.563.284,00 (249.436.716,00) 76,60 03.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 1.066.000.000,00 816.563.284,00 (249.436.716,00) 76,60 03.2.01.04.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.066.000.000,00 816.563.284,00 (249.436.716,00) 76,60 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 442.246.588,00 395.194.198,00 (47.052.390,00) 89,36 03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 199.000.000,00 198.031.438,00 (968.562,00) 99,51 03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 199.000.000,00 198.031.438,00 (968.562,00) 99,51 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 199.000.000,00 198.031.438,00 (968.562,00) 99,51 03.2.02.02.5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.640.000,00 196.671.438,00 (968.562,00) 99,51 03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 243.246.588,00 197.162.760,00 (46.083.828,00) 81,05 03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh 68.040.400,00 66.244.500,00 (1.795.900,00) 97,36 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 68.040.400,00 66.244.500,00 (1.795.900,00) 97,36 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.040.400,00 66.244.500,00 (1.795.900,00) 97,36 03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 175.206.188,00 130.918.260,00 (44.287.928,00) 74,72 03.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 175.206.188,00 130.918.260,00 (44.287.928,00) 74,72 03.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.206.188,00 130.918.260,00 (44.287.928,00) 74,72 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 230.682.650,00 227.514.600,00 (3.168.050,00) 98,63 03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 67.584.800,00 67.284.800,00 (300.000,00) 99,56 03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 25.447.000,00 25.330.800,00 (116.200,00) 99,54 03.2.02.05.5.1 BELANJA OPERASI 25.447.000,00 25.330.800,00 (116.200,00) 99,54 03.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.447.000,00 25.330.800,00 (116.200,00) 99,54 Printed By SIMDA-NG | 37/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.476.500,00 281.983.015,00 (24.493.485,00) 92,01 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 7.447.307.908,00 6.279.596.792,00 (1.167.711.116,00) 84,32 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 7.447.307.908,00 6.279.596.792,00 (1.167.711.116,00) 84,32 Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 6.381.307.908,00 5.463.033.508,00 (918.274.400,00) 85,61 Perkotaan 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 701.955.665,00 684.153.345,00 (17.802.320,00) 97,46 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.955.665,00 684.153.345,00 (17.802.320,00) 97,46 03.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 5.679.352.243,00 4.778.880.163,00 (900.472.080,00) 84,14 03.2.01.03.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.679.352.243,00 4.778.880.163,00 (900.472.080,00) 84,14 03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 1.066.000.000,00 816.563.284,00 (249.436.716,00) 76,60 Perdesaan 03.2.01.04.5.2 BELANJA MODAL 1.066.000.000,00 816.563.284,00 (249.436.716,00) 76,60 03.2.01.04.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.066.000.000,00 816.563.284,00 (249.436.716,00) 76,60 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 442.246.588,00 395.194.198,00 (47.052.390,00) 89,36 03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 199.000.000,00 198.031.438,00 (968.562,00) 99,51 Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan 199.000.000,00 198.031.438,00 (968.562,00) 99,51 Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 199.000.000,00 198.031.438,00 (968.562,00) 99,51 03.2.02.02.5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.640.000,00 196.671.438,00 (968.562,00) 99,51 03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 243.246.588,00 197.162.760,00 (46.083.828,00) 81,05 dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 68.040.400,00 66.244.500,00 (1.795.900,00) 97,36 Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 68.040.400,00 66.244.500,00 (1.795.900,00) 97,36 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.040.400,00 66.244.500,00 (1.795.900,00) 97,36 03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan 175.206.188,00 130.918.260,00 (44.287.928,00) 74,72 Permukiman Kumuh 03.2.03.06.5.1 BELANJA OPERASI 175.206.188,00 130.918.260,00 (44.287.928,00) 74,72 03.2.03.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.206.188,00 130.918.260,00 (44.287.928,00) 74,72 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 230.682.650,00 227.514.600,00 (3.168.050,00) 98,63 03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 67.584.800,00 67.284.800,00 (300.000,00) 99,56 Bencana 03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 25.447.000,00 25.330.800,00 (116.200,00) 99,54 03.2.02.05.5. BELANJA OPERASI 25.447.000,00 25.330.800,00 (116.200,00) 99,54 03.2.02.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.447.000,00 25.330.800,00 (116.200,00) 99,54 Printed By SIMDA-NG | 37/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.137.800,00 41.954.000,00 (183.800,00) 99,56 03.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 42.137.800,00 41.954.000,00 (183.800,00) 99,56 03.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.137.800,00 41.954.000,00 (183.800,00) 99,56 03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 163.097.850,00 160.229.800,00 (2.868.050,00) 98,24 03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 99.269.350,00 96.674.500,00 (2.594.850,00) 97,39 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 99.269.350,00 96.674.500,00 (2.594.850,00) 97,39 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.269.350,00 96.674.500,00 (2.594.850,00) 97,39 03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 12.300.000,00 12.046.500,00 (253.500,00) 97,94 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.300.000,00 12.046.500,00 (253.500,00) 97,94 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.046.500,00 (253.500,00) 97,94 03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 51.528.500,00 51.508.800,00 (19.700,00) 99,96 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 51.528.500,00 51.508.800,00 (19.700,00) 99,96 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.528.500,00 51.508.800,00 (19.700,00) 99,96 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.206.931.478,00 1.167.055.970,00 (39.875.508,00) 96,70 03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 38/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.137.800,00 41.954.000,00 (183.800,00) 99,56 03.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 42.137.800,00 41.954.000,00 (183.800,00) 99,56 03.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.137.800,00 41.954.000,00 (183.800,00) 99,56 03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 163.097.850,00 160.229.800,00 (2.868.050,00) 98,24 03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 99.269.350,00 96.674.500,00 (2.594.850,00) 97,39 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 99.269.350,00 96.674.500,00 (2.594.850,00) 97,39 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.269.350,00 96.674.500,00 (2.594.850,00) 97,39 03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 12.300.000,00 12.046.500,00 (253.500,00) 97,94 Kabupaten/Kota 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 12.300.000,00 12.046.500,00 (253.500,00) 97,94 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.046.500,00 (253.500,00) 97,94 03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 51.528.500,00 51.508.800,00 (19.700,00) 99,96 Bencana Kabupaten/Kota 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 51.528.500,00 51.508.800,00 (19.700,00) 99,96 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.528.500,00 51.508.800,00 (19.700,00) 99,96 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 TENAGA KERJA 03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 03.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.658.000,00 161.643.162,00 (14.838,00) 99,99 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.237.600,00 119.914.200,00 (3.323.400,00) 97,30 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 1.206.931.478,00 1.167.055.970,00 (39.875.508,00) 96,70 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 38/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 03.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 03.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 189.126.800,00 180.749.320,00 (8.377.480,00) 95,57 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 77.336.300,00 68.959.710,00 (8.376.590,00) 89,17 03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 5.257.800,00 5.257.800,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 5.257.800,00 5.257.800,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.257.800,00 5.257.800,00 0,00 100,00 03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 1.449.300,00 1.449.300,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.449.300,00 1.449.300,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.300,00 1.449.300,00 0,00 100,00 03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 70.629.200,00 62.252.610,00 (8.376.590,00) 88,14 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 70.629.200,00 62.252.610,00 (8.376.590,00) 88,14 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.629.200,00 62.252.610,00 (8.376.590,00) 88,14 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 Printed By SIMDA-NG | 39/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.184.025,00 25.184.025,00 0,00 100,00 03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 Kabupaten/Kota 03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 Kabupaten/Kota 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 984.204.238,00 944.423.730,00 (39.780.508,00) 95,96 03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 03.2.04.02.5. BELANJA OPERASI 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 03.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.543.215,00 197.448.215,00 (95.000,00) 99,95 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 189.126.800,00 180.749.320,00 (8.377.480,00) 95,57 KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 Hidup Kabupaten/Kota 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 03.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.790.500,00 111.789.610,00 (890,00) 100,00 03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 77.336.300,00 68.959.710,00 (8.376.590,00) 89,17 Hidup Kabupaten/Kota 03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber 5.257.800,00 5.257.800,00 0,00 100,00 Pencemaran 03.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 5.257.800,00 5.257.800,00 0,00 100,00 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.257.800,00 5.257.800,00 0,00 100,00 03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur 1.449.300,00 1.449.300,00 0,00 100,00 Pencemar 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.449.300,00 1.449.300,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.300,00 1.449.300,00 0,00 100,00 03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 70.629.200,00 62.252.610,00 (8.376.590,00) 88,14 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 70.629.200,00 62.252.610,00 (8.376.590,00) 88,14 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.629.200,00 62.252.610,00 (8.376.590,00) 88,14 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.002.868,00 149.105.700,00 (897.168,00) 99,40 Printed By SIMDA-NG | 39/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.538.698.200,00 3.873.400.764,00 (665.297.436,00) 85,34 03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 03.2.01.07 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 03.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 03.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.472.362.000,00 1.445.279.500,00 (27.082.500,00) 98,16 03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 1.472.362.000,00 1.445.279.500,00 (27.082.500,00) 98,16 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 965.362.000,00 963.026.500,00 (2.335.500,00) 99,76 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 965.362.000,00 963.026.500,00 (2.335.500,00) 99,76 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 507.000.000,00 482.253.000,00 (24.747.000,00) 95,12 03.2.02.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 507.000.000,00 482.253.000,00 (24.747.000,00) 95,12 03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 250.495.174,00 235.037.080,00 (15.458.094,00) 93,83 03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 50.495.174,00 50.125.885,00 (369.289,00) 99,27 03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 41.257.000,00 40.887.711,00 (369.289,00) 99,10 03.2.12.01.5.1 BELANJA OPERASI 41.257.000,00 40.887.711,00 (369.289,00) 99,10 03.2.12.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.257.000,00 40.887.711,00 (369.289,00) 99,10 03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 9.238.174,00 9.238.174,00 0,00 100,00 03.2.12.03.5.1 BELANJA OPERASI 9.238.174,00 9.238.174,00 0,00 100,00 03.2.12.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.238.174,00 9.238.174,00 0,00 100,00 03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 03.2.13.01.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 Printed By SIMDA-NG | 40/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.538.698.200,00 3.873.400.764,00 (665.297.436,00) 85,34 03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 03.2.01.07 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 KKBPK 03.2.01.07.5. BELANJA OPERASI 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 03.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.019.527.000,00 2.381.312.064,00 (638.214.936,00) 78,86 03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan 1.472.362.000,00 1.445.279.500,00 (27.082.500,00) 98,16 KB (PKB/PLKB) 03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 1.472.362.000,00 1.445.279.500,00 (27.082.500,00) 98,16 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 965.362.000,00 963.026.500,00 (2.335.500,00) 99,76 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 965.362.000,00 963.026.500,00 (2.335.500,00) 99,76 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 507.000.000,00 482.253.000,00 (24.747.000,00) 95,12 03.2.02.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 507.000.000,00 482.253.000,00 (24.747.000,00) 95,12 03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 03.2.03.03.5. BELANJA OPERASI 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.809.200,00 46.809.200,00 0,00 100,00 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 250.495.174,00 235.037.080,00 (15.458.094,00) 93,83 03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan 50.495.174,00 50.125.885,00 (369.289,00) 99,27 Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan 41.257.000,00 40.887.711,00 (369.289,00) 99,10 Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 03.2.12.01.5 BELANJA OPERASI 41.257.000,00 40.887.711,00 (369.289,00) 99,10 03.2.12.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.257.000,00 40.887.711,00 (369.289,00) 99,10 03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan 9.238.174,00 9.238.174,00 0,00 100,00 Pengumpan Lokal 03.2.12.03.5. BELANJA OPERASI 9.238.174,00 9.238.174,00 0,00 100,00 03.2.12.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.238.174,00 9.238.174,00 0,00 100,00 03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 03.2.13.01.5. BELANJA OPERASI 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 Printed By SIMDA-NG | 40/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.13.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.842.761.136,00 2.821.877.401,00 (20.883.735,00) 99,27 03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 03.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 03.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 33.733.000,00 33.063.300,00 (669.700,00) 98,01 03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 33.733.000,00 33.063.300,00 (669.700,00) 98,01 03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 10.552.200,00 10.477.000,00 (75.200,00) 99,29 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.552.200,00 10.477.000,00 (75.200,00) 99,29 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.552.200,00 10.477.000,00 (75.200,00) 99,29 03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 23.180.800,00 22.586.300,00 (594.500,00) 97,44 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 23.180.800,00 22.586.300,00 (594.500,00) 97,44 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.180.800,00 22.586.300,00 (594.500,00) 97,44 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.081.628.800,00 1.074.310.130,00 (7.318.670,00) 99,32 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.050.152.700,00 1.043.209.530,00 (6.943.170,00) 99,34 Printed By SIMDA-NG | 41/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.13.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 184.911.195,00 (15.088.805,00) 92,46 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.842.761.136,00 2.821.877.401,00 (20.883.735,00) 99,27 03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 Daerah 03.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.488.465.572,00 1.468.823.331,00 (19.642.241,00) 98,68 03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 Kabupaten/Kota 03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 Pemerintahan Berbasis Elektronik 03.2.02.07.5. BELANJA OPERASI 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 03.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.354.295.564,00 1.353.054.070,00 (1.241.494,00) 99,91 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 KOPERASI 03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean:taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 03.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.619.200,00 36.119.200,00 (4.500.000,00) 88,92 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 33.733.000,00 33.063.300,00 (669.700,00) 98,01 03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang 33.733.000,00 33.063.300,00 (669.700,00) 98,01 Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 10.552.200,00 10.477.000,00 (75.200,00) 99,29 03.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 10.552.200,00 10.477.000,00 (75.200,00) 99,29 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.552.200,00 10.477.000,00 (75.200,00) 99,29 03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 23.180.800,00 22.586.300,00 (594.500,00) 97,44 Daerah Kabupaten/Kota 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 23.180.800,00 22.586.300,00 (594.500,00) 97,44 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.180.800,00 22.586.300,00 (594.500,00) 97,44 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 1.081.628.800,00 1.074.310.130,00 (7.318.670,00) 99,32 KEOLAHRAGAAN 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 1.050.152.700,00 1.043.209.530,00 (6.943.170,00) 99,34 Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Printed By SIMDA-NG | 41/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1.05 Belanja Hibah 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar 47.470.200,00 47.074.530,00 (395.670,00) 99,17 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 47.470.200,00 47.074.530,00 (395.670,00) 99,17 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.470.200,00 47.074.530,00 (395.670,00) 99,17 03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 47.682.500,00 41.135.000,00 (6.547.500,00) 86,27 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 41.597.500,00 35.050.000,00 (6.547.500,00) 84,26 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.597.500,00 35.050.000,00 (6.547.500,00) 84,26 03.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 100,00 03.2.01.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 100,00 03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 03.2.05.01.5.1 BELANJA OPERASI 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 03.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03.2.01.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 28.694.300,00 28.384.418,00 (309.882,00) 98,92 Printed By SIMDA-NG | 42/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 100,00 dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 03.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.1.05 Belanja Hibah 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 47.470.200,00 47.074.530,00 (395.670,00) 99,17 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 47.470.200,00 47.074.530,00 (395.670,00) 99,17 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.470.200,00 47.074.530,00 (395.670,00) 99,17 03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan 47.682.500,00 41.135.000,00 (6.547.500,00) 86,27 Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 41.597.500,00 35.050.000,00 (6.547.500,00) 84,26 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.597.500,00 35.050.000,00 (6.547.500,00) 84,26 03.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 100,00 03.2.01.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.085.000,00 6.085.000,00 0,00 100,00 03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 Daerah Kabupaten/Kota 03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 Kabupaten/Kota 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 Festival dan Olahraga Rekreasi 03.2.05.01.5. BELANJA OPERASI 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 03.2.05.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.276.100,00 24.900.600,00 (375.500,00) 98,51 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 NASKAH KUNO 03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03.2.01.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 03.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.636.200,00 19.564.600,00 (71.600,00) 99,64 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN 28.694.300,00 28.384.418,00 (309.882,00) 98,92 ARSIP Printed By SIMDA-NG | 42/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 03.2.05.03.5.1 BELANJA OPERASI 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 03.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.017.314.000,00 3.194.589.060,00 177.275.060,00 105,88 03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,91 03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,91 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,91 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,91 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.518.814.000,00 2.696.232.060,00 177.418.060,00 107,04 03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 145.050.000,00 145.028.100,00 (21.900,00) 99,98 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 145.050.000,00 145.028.100,00 (21.900,00) 99,98 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.050.000,00 145.028.100,00 (21.900,00) 99,98 03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 2.373.764.000,00 2.551.203.960,00 177.439.960,00 107,48 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.373.764.000,00 2.551.203.960,00 177.439.960,00 107,48 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.333.764.000,00 2.511.204.000,00 177.440.000,00 107,60 03.2.02.03.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 40.000.000,00 39.999.960,00 (40,00) 100,00 03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 490.500.000,00 490.364.000,00 (136.000,00) 99,97 03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 490.500.000,00 490.364.000,00 (136.000,00) 99,97 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.2 BELANJA MODAL 238.500.000,00 238.364.000,00 (136.000,00) 99,94 Printed By SIMDA-NG | 43/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.604.645,00 10.393.395,00 (211.250,00) 98,01 03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 Hilang 03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 (DPA) 03.2.05.03.5. BELANJA OPERASI 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 03.2.05.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.089.655,00 17.991.023,00 (98.632,00) 99,45 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.017.314.000,00 3.194.589.060,00 177.275.060,00 105,88 03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,01 Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,01 Tangkap 03.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,91 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.993.000,00 (7.000,00) 99,91 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah 2.518.814.000,00 2.696.232.060,00 177.418.060,00 107,04 Kabupaten/Kota 03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 145.050.000,00 145.028.100,00 (21.900,00) 99,98 Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 145.050.000,00 145.028.100,00 (21.900,00) 99,98 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.050.000,00 145.028.100,00 (21.900,00) 99,98 03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 2.373.764.000,00 2.551.203.960,00 177.439.960,00 107,48 Pembiayaan, Kemitraan Usaha 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.373.764.000,00 2.551.203.960,00 177.439.960,00 107,48 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.333.764.000,00 2.511.204.000,00 177.440.000,00 107,60 03.2.02.03.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 40.000.000,00 39.999.960,00 (40,00) 100,00 03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 490.500.000,00 490.364.000,00 (136.000,00) 99,97 Ikan (TPI) 03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 490.500.000,00 490.364.000,00 (136.000,00) 99,97 (TPI) 03.2.03.02.5. BELANJA OPERASI 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.2 BELANJA MODAL 238.500.000,00 238.364.000,00 (136.000,00) 99,94 Printed By SIMDA-NG | 43/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.03.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 238.500.000,00 238.364.000,00 (136.000,00) 99,94 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 133.397.500,00 132.172.635,00 (1.224.865,00) 99,08 03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 133.397.500,00 132.172.635,00 (1.224.865,00) 99,08 03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 121.503.400,00 120.435.635,00 (1.067.765,00) 99,12 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 121.503.400,00 120.435.635,00 (1.067.765,00) 99,12 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.503.400,00 120.435.635,00 (1.067.765,00) 99,12 03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.894.100,00 11.737.000,00 (157.100,00) 98,68 03.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 11.894.100,00 11.737.000,00 (157.100,00) 98,68 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.894.100,00 11.737.000,00 (157.100,00) 98,68 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.949.448.489,00 5.697.699.473,00 (251.749.016,00) 95,77 03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.491.576.339,00 5.241.260.473,00 (250.315.866,00) 95,44 03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.544.500.000,00 1.544.435.000,00 (65.000,00) 100,00 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.444.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.935.000,00 (65.000,00) 99,94 03.2.02.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 99.935.000,00 (65.000,00) 99,94 03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.309.027.539,00 1.306.829.888,00 (2.197.651,00) 99,83 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 207.613.385,00 207.563.381,00 (50.004,00) 99,98 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.613.385,00 207.563.381,00 (50.004,00) 99,98 03.2.02.03.5.2 BELANJA MODAL 1.101.414.154,00 1.099.266.507,00 (2.147.647,00) 99,81 03.2.02.03.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.101.414.154,00 1.099.266.507,00 (2.147.647,00) 99,81 03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 1.920.850.000,00 1.674.813.225,00 (246.036.775,00) 87,19 03.2.02.08.5.2 BELANJA MODAL 1.920.850.000,00 1.674.813.225,00 (246.036.775,00) 87,19 03.2.02.08.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.660.000,00 433.350.000,00 (2.310.000,00) 99,47 03.2.02.08.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.485.190.000,00 1.241.463.225,00 (243.726.775,00) 83,59 03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 717.198.800,00 715.182.360,00 (2.016.440,00) 99,72 03.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 717.198.800,00 715.182.360,00 (2.016.440,00) 99,72 Printed By SIMDA-NG | 44/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.03.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 238.500.000,00 238.364.000,00 (136.000,00) 99,94 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 133.397.500,00 132.172.635,00 (1.224.865,00) 99,08 03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 133.397.500,00 132.172.635,00 (1.224.865,00) 99,08 Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam 121.503.400,00 120.435.635,00 (1.067.765,00) 99,12 dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 121.503.400,00 120.435.635,00 (1.067.765,00) 99,12 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.503.400,00 120.435.635,00 (1.067.765,00) 99,12 03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran 11.894.100,00 11.737.000,00 (157.100,00) 98,68 Pariwisata 03.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 11.894.100,00 11.737.000,00 (157.100,00) 98,68 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.894.100,00 11.737.000,00 (157.100,00) 98,68 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 5.949.448.489,00 5.697.699.473,00 (251.749.016,00) 95,77 PRASARANA PERTANIAN 03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 Berkelanjutan/LP2B 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.031.600,00 241.895.700,00 (135.900,00) 99,94 03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.491.576.339,00 5.241.260.473,00 (250.315.866,00) 95,44 03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan 1.544.500.000,00 1.544.435.000,00 (65.000,00) 100,00 Irigasi Usaha Tani 03.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 1.444.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.444.500.000,00 1.444.500.000,00 0,00 100,00 03.2.02.01.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.935.000,00 (65.000,00) 99,94 03.2.02.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 99.935.000,00 (65.000,00) 99,94 03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 1.309.027.539,00 1.306.829.888,00 (2.197.651,00) 99,33 Usaha Tani 03.2.02.03.5. BELANJA OPERASI 207.613.385,00 207.563.381,00 (50.004,00) 99,98 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.613.385,00 207.563.381,00 (50.004,00) 99,98 03.2.02.03.5.2 BELANJA MODAL 1.101.414.154,00 1.099.266.507,00 (2.147.647,00) 99,81 03.2.02.03.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.101.414.154,00 1.099.266.507,00 (2.147.647,00) 99,81 03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai 1.920.850.000,00 1.674.813.225,00 (246.036.775,00) 87,19 Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 03.2.02.08.5.2 BELANJA MODAL 1.920.850.000,00 1.674.813.225,00 (246.036.775,00) 87,19 03.2.02.08.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.660.000,00 433.350.000,00 (2.310.000,00) 99,47 03.2.02.08.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.485.190.000,00 1.241.463.225,00 (243.726.775,00) 83,59 03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 717.198.800,00 715.182.360,00 (2.016.440,00) 99,72 Prasarana Pertanian Lainnya 03.2.02.09.5.1 BELANJA OPERASI 717 .198.800,00 715.182.360,00 (2.016.440,00) 99,72 Printed By SIMDA-NG | 44/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.198.800,00 715.182.360,00 (2.016.440,00) 99,72 03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 615.615.061,00 619.618.861,00 4.003.800,00 100,65 03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24.015.061,00 29.268.861,00 5.253.800,00 121,88 03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 11.715.061,00 11.715.061,00 0 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 0,00 11.715.061,00 11.715.061,00 0 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.715.061,00 11.715.061,00 0 03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24.015.061,00 17.553.800,00 (6.461.261,00) 73,09 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 24.015.061,00 17.553.800,00 (6.461.261,00) 73,09 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.015.061,00 17.553.800,00 (6.461.261,00) 73,09 03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.220.827.678,00 3.081.693.317,00 (139.134.361,00) 95,68 03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 291.420.031,00 245.600.740,00 (45.819.291,00) 84,28 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 79.980.747,00 56.385.689,00 (23.595.058,00) 70,50 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 79.980.747,00 56.385.689,00 (23.595.058,00) 70,50 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.980.747,00 56.385.689,00 (23.595.058,00) 70,50 03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 111.604.546,00 94.191.847,00 (17.412.699,00) 84,40 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 111.604.546,00 94.191.847,00 (17.412.699,00) 84,40 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.604.546,00 94.191.847,00 (17.412.699,00) 84,40 03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 99.834.738,00 95.023.204,00 (4.811.534,00) 95,18 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 99.834.738,00 95.023.204,00 (4.811.534,00) 95,18 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.834.738,00 95.023.204,00 (4.811.534,00) 95,18 03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.103.943.705,00 1.098.206.891,00 (5.736.814,00) 99,48 03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 74.967.000,00 74.576.200,00 (390.800,00) 99,48 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 74.967.000,00 74.576.200,00 (390.800,00) 99,48 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.967.000,00 49.576.200,00 (390.800,00) 99,22 03.2.02.01.5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 45/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.02.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.198.800,00 715.182.360,00 (2.016.440,00) 99,72 03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 03.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.840.550,00 214.543.300,00 (1.297.250,00) 99,40 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 615.615.061,00 619.618.861,00 4.003.800,00 100,65 PERDAGANGAN 03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 24.015.061,00 29.268.861,00 5.253.800,00 121,88 Perdagangan 03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 11.715.061,00 11.715.061,00 0 03.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 0,00 11.715.061,00 11.715.061,00 0 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.715.061,00 11.715.061,00 0 03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24.015.061,00 17.553.800,00 (6.461.261,00) 73,09 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 24.015.061,00 17.553.800,00 (6.461.261,00) 73,09 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.015.061,00 17.553.800,00 (6.461.261,00) 73,09 03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 Perdagangan 03.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.600.000,00 590.350.000,00 (1.250.000,00) 99,79 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.220.827.678,00 3.081.693.317,00 (139.134.361,00) 95,68 03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 291.420.031,00 245.600.740,00 (45.819.291,00) 84,28 03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 79.980.747,00 56.385.689,00 (23.595.058,00) 70,50 Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 03.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 79.980.747,00 56.385.689,00 (23.595.058,00) 70,50 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.980.747,00 56.385.689,00 (23.595.058,00) 70,50 03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 111.604.546,00 94.191.847,00 (17.412.699,00) 84,40 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 111.604.546,00 94.191.847,00 (17.412.699,00) 84,40 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.604.546,00 94.191.847,00 (17.412.699,00) 84,40 03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 99.834.738,00 95.023.204,00 (4.811.534,00) 95,18 03.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 99.834.738,00 95.023.204,00 (4.811.534,00) 95,18 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.834.738,00 95.023.204,00 (4.811.534,00) 95,18 03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.103.943.705,00 1.098.206.891,00 (5.736.814,00) 99,48 03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 74.967.000,00 74.576.200,00 (390.800,00) 99,48 03.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 74.967.000,00 74.576.200,00 (390.800,00) 99,48 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.967.000,00 49.576.200,00 (390.800,00) 99,22 03.2.02.01.5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 45/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 842.974.200,00 842.828.211,00 (145.989,00) 99,98 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 842.974.200,00 842.828.211,00 (145.989,00) 99,98 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.974.200,00 842.828.211,00 (145.989,00) 99,98 03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 186.002.505,00 180.802.480,00 (5.200.025,00) 97,20 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 186.002.505,00 180.802.480,00 (5.200.025,00) 97,20 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.002.505,00 180.802.480,00 (5.200.025,00) 97,20 03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 250.320.255,00 246.284.315,00 (4.035.940,00) 98,39 03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 126.666.405,00 123.928.115,00 (2.738.290,00) 97,84 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 126.666.405,00 123.928.115,00 (2.738.290,00) 97,84 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.666.405,00 123.928.115,00 (2.738.290,00) 97,84 03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 72.977.050,00 72.329.900,00 (647.150,00) 99,11 03.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 72.977.050,00 72.329.900,00 (647.150,00) 99,11 03.2.03.02.5.1.01 Belanja Pegawai 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.977.050,00 6.329.900,00 (647.150,00) 90,72 03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.676.800,00 50.026.300,00 (650.500,00) 98,72 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 50.676.800,00 50.026.300,00 (650.500,00) 98,72 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.676.800,00 50.026.300,00 (650.500,00) 98,72 03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 1.575.143.687,00 1.491.601.371,00 (83.542.316,00) 94,70 03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 56.371.000,00 51.079.863,00 (5.291.137,00) 90,61 03.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 56.371.000,00 51.079.863,00 (5.291.137,00) 90,61 03.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.371.000,00 51.079.863,00 (5.291.137,00) 90,61 03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 78.512.687,00 74.605.508,00 (3.907.179,00) 95,02 03.2.04.02.5.1 BELANJA OPERASI 78.512.687,00 74.605.508,00 (3.907.179,00) 95,02 03.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.512.687,00 74.605.508,00 (3.907.179,00) 95,02 03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 1.440.260.000,00 1.365.916.000,00 (74.344.000,00) 94,84 03.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.440.260.000,00 1.365.916.000,00 (74.344.000,00) 94,84 03.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.670.000,00 474.670.000,00 0,00 100,00 03.2.04.03.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 965.590.000,00 891.246.000,00 (74.344.000,00) 92,30 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 521.096.851,00 467.028.553,00 (54.068.298,00) 89,62 03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 201.469.935,00 165.954.627,00 (35.515.308,00) 82,37 03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 46/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 842.974.200,00 842.828.211,00 (145.989,00) 99,98 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 842.974.200,00 842.828.211,00 (145.989,00) 99,98 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.974.200,00 842.828.211,00 (145.989,00) 99,98 03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 186.002.505,00 180.802.480,00 (5.200.025,00) 97,20 Pembangunan 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 186.002.505,00 180.802.480,00 (5.200.025,00) 97,20 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.002.505,00 180.802.480,00 (5.200.025,00) 97,20 03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 250.320.255,00 246.284.315,00 (4.035.940,00) 98,39 03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 126.666.405,00 123.928.115,00 (2.738.290,00) 97,84 03.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 126.666.405,00 123.928.115,00 (2.738.290,00) 97,84 03.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.666.405,00 123.928.115,00 (2.738.290,00) 97,84 03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 72.977.050,00 72.329.900,00 (647.150,00) 99,11 03.2.03.02.5. BELANJA OPERASI 72.977.050,00 72.329.900,00 (647.150,00) 99,11 03.2.03.02.5.1.01 Belanja Pegawai 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 03.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.977.050,00 6.329.900,00 (647.150,00) 90,72 03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.676.800,00 50.026.300,00 (650.500,00) 98,72 03.2.03.03.5. BELANJA OPERASI 50.676.800,00 50.026.300,00 (650.500,00) 98,72 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.676.800,00 50.026.300,00 (650.500,00) 98,72 03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 1.575.143.687,00 1.491.601.371,00 (83.542.316,00) 94,70 03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 56.371.000,00 51.079.863,00 (5.291.137,00) 90,61 Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 03.2.04.01.5. BELANJA OPERASI 56.371.000,00 51.079.863,00 (5.291.137,00) 90,61 03.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.371.000,00 51.079.863,00 (5.291.137,00) 90,61 03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 78.512.687,00 74.605.508,00 (3.907.179,00) 95,02 Pertambangan dan Lingkungan Hidup 03.2.04.02.5. BELANJA OPERASI 78.512.687,00 74.605.508,00 (3.907 179,00) 95,02 03.2.04.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.512.687,00 74.605.508,00 (3.907.179,00) 95,02 03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi 1.440.260.000,00 1.365.916.000,00 (74.344.000,00) 94,84 dan Air 03.2.04.03.5. BELANJA OPERASI 1.440.260.000,00 1.365.916.000,00 (74.344.000,00) 94,84 03.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.670.000,00 474.670.000,00 0,00 100,00 03.2.04.03.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 965.590.000,00 891.246.000,00 (74.344.000,00) 92,30 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 521.096.851,00 467.028.553,00 (54.068.298,00) 89,62 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 201.469.935,00 165.954.627,00 (35.515.308,00) 82,37 Pembangunan Manusia 03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 03.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 46/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 37.636.780,00 31.276.680,00 (6.360.100,00) 83,10 03.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 37.636.780,00 31.276.680,00 (6.360.100,00) 83,10 03.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.636.780,00 31.276.680,00 (6.360.100,00) 83,10 03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.608.155,00 126.452.947,00 (29.155.208,00) 81,26 03.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 155.608.155,00 126.452.947,00 (29.155.208,00) 81,26 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.608.155,00 126.452.947,00 (29.155.208,00) 81,26 03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 151.902.980,00 134.569.525,00 (17.333.455,00) 88,59 03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 23.145.320,00 22.226.978,00 (918.342,00) 96,03 03.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 23.145.320,00 22.226.978,00 (918.342,00) 96,03 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.145.320,00 22.226.978,00 (918.342,00) 96,03 03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 128.757.660,00 112.342.547,00 (16.415.113,00) 87,25 03.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 128.757.660,00 112.342.547,00 (16.415.113,00) 87,25 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.757.660,00 112.342.547,00 (16.415.113,00) 87,25 03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 167.723.936,00 166.504.401,00 (1.219.535,00) 99,27 03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 41.986.388,00 41.955.670,00 (30.718,00) 99,93 03.2.03.03.5.1 BELANJA OPERASI 41.986.388,00 41.955.670,00 (30.718,00) 99,93 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.986.388,00 41.955.670,00 (30.718,00) 99,93 03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 71.228.251,00 71.208.451,00 (19.800,00) 99,97 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 71.228.251,00 71.208.451,00 (19.800,00) 99,97 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.228.251,00 71.208.451,00 (19.800,00) 99,97 03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 23.161.687,00 22.902.570,00 (259.117,00) 98,88 03.2.03.07.5.1 BELANJA OPERASI 23.161.687,00 22.902.570,00 (259.117,00) 98,88 03.2.03.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.161.687,00 22.902.570,00 (259.117,00) 98,88 Printed By SIMDA-NG | 47/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 37.636.780,00 31.276.680,00 (6.360.100,00) 83,10 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 03.2.01.07.5 BELANJA OPERASI 37.636.780,00 31.276.680,00 (6.360.100,00) 83,10 03.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.636.780,00 31.276.680,00 (6.360.100,00) 83,10 03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 155.608.155,00 126.452.947,00 (29.155.208,00) 81,26 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 03.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 155.608.155,00 126.452.947,00 (29.155.208,00) 81,26 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.608.155,00 126.452.947,00 (29.155.208,00) 81,26 03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 151.902.980,00 134.569.525,00 (17.333.455,00) 88,59 (Sumber Daya Alam) 03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 23.145.320,00 22.226.978,00 (918.342,00) 96,03 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 03.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 23.145.320,00 22.226.978,00 (918.342,00) 96,03 03.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.145.320,00 22.226.978,00 (918.342,00) 96,03 03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 128.757.660,00 112.342.547,00 (16.415.113,00) 87,25 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 03.2.02.04.5. BELANJA OPERASI 128.757.660,00 112.342.547,00 (16.415.113,00) 87,25 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.757.660,00 112.342.547,00 (16.415.113,00) 87,25 03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 167.723.936,00 166.504.401,00 (1.219.535,00) 99,27 Kewilayahan 03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 41.986.388,00 41.955.670,00 (30.718,00) 99,93 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 03.2.03.03.5. BELANJA OPERASI 41.986.388,00 41.955.670,00 (30.718,00) 99,93 03.2.03.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.986.388,00 41.955.670,00 (30.718,00) 99,93 03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 71.228.251,00 71.208.451,00 (19.800,00) 99,97 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 03.2.03.04.5. BELANJA OPERASI 71.228.251,00 71.208.451,00 (19.800,00) 99,97 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.228.251,00 71.208.451,00 (19.800,00) 99,97 03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 23.161.687,00 22.902.570,00 (259.117,00) 98,88 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 03.2.03.07.5. BELANJA OPERASI 23.161.687,00 22.902.570,00 (259.117,00) 98,88 03.2.03.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.161.687,00 22.902.570,00 (259.117,00) 98,88 Printed By SIMDA-NG | 47/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 31.347.610,00 30.437.710,00 (909.900,00) 97,10 03.2.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 31.347.610,00 30.437.710,00 (909.900,00) 97,10 03.2.03.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.347.610,00 30.437.710,00 (909.900,00) 97,10 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.816.840.318,00 1.769.239.336,00 (47.600.982,00) 97,38 03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.816.840.318,00 1.769.239.336,00 (47.600.982,00) 97,38 03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 264.144.250,00 263.574.639,00 (569.611,00) 99,78 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 246.144.250,00 245.574.639,00 (569.611,00) 99,77 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.144.250,00 245.574.639,00 (569.611,00) 99,77 03.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 60.344.570,00 58.789.290,00 (1.555.280,00) 97,42 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.344.570,00 58.789.290,00 (1.555.280,00) 97,42 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.344.570,00 58.789.290,00 (1.555.280,00) 97,42 03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 543.953.695,00 527.822.051,00 (16.131.644,00) 97,03 03.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 543.953.695,00 527.822.051,00 (16.131.644,00) 97,03 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.953.695,00 527.822.051,00 (16.131.644,00) 97,03 03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 536.607.326,00 507.608.484,00 (28.998.842,00) 94,60 03.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 536.607.326,00 507.608.484,00 (28.998.842,00) 94,60 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.607.326,00 507.608.484,00 (28.998.842,00) 94,60 03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 411.790.477,00 411.444.872,00 (345.605,00) 99,92 03.2.01.10.5.1 BELANJA OPERASI 411.790.477,00 411.444.872,00 (345.605,00) 99,92 03.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.790.477,00 411.444.872,00 (345.605,00) 99,92 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 977.177.478,00 911.801.811,00 (65.375.667,00) 93,31 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 674.112.500,00 662.300.911,00 (11.811.589,00) 98,25 03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 642.212.500,00 635.800.911,00 (6.411.589,00) 99,00 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 642.212.500,00 635.800.911,00 (6.411.589,00) 99,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.212.500,00 635.800.911,00 (6.411.589,00) 99,00 03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 31.900.000,00 26.500.000,00 (5.400.000,00) 83,07 03.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 31.900.000,00 26.500.000,00 (5.400.000,00) 83,07 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 26.500.000,00 (5.400.000,00) 83,07 03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 303.064.978,00 249.500.900,00 (53.564.078,00) 82,33 Printed By SIMDA-NG | 48/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 31.347.610,00 30.437.710,00 (909.900,00) 97,10 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 03.2.03.08.5.1 BELANJA OPERASI 31.347.610,00 30.437.710,00 (909.900,00) 97,10 03.2.03.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.347.610,00 30.437.710,00 (909.900,00) 97,10 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.816.840.318,00 1.769.239.336,00 (47.600.982,00) 97,38 03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.816.840.318,00 1.769.239.336,00 (47.600.982,00) 97,38 03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 264.144.250,00 263.574.639,00 (569.611,00) 99,78 03.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 246.144.250,00 245.574.639,00 (569.611,00) 99,77 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.144.250,00 245.574.639,00 (569.611,00) 99,77 03.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 60.344.570,00 58.789.290,00 (1.555.280,00) 97,42 Daerah 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 60.344.570,00 58.789.290,00 (1.555.280,00) 97,42 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.344.570,00 58.789.290,00 (1.555.280,00) 97,42 03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 543.953.695,00 527.822.051,00 (16.131.644,00) 97,03 03.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 543.953.695,00 527.822.051,00 (16.131.644,00) 97,03 03.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.953.695,00 527.822.051,00 (16.131.644,00) 97,03 03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 536.607.326,00 507.608.484,00 (28.998.842,00) 94,60 03.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 536.607.326,00 507.608.484,00 (28.998.842,00) 94,60 03.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.607.326,00 507.608.484,00 (28.998.842,00) 94,60 03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 411.790.477,00 411.444.872,00 (345.605,00) 99,92 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 03.2.01.10.5. BELANJA OPERASI 411.790.477,00 411.444.872,00 (345.605,00) 99,92 03.2.01.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.790.477,00 411.444.872,00 (345.605,00) 99,92 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN 977 177.478,00 911.801.811,00 (65.375.667,00) 93,31 DAN ASISTENSI 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan 674.112.500,00 662.300.911,00 (11.811.589,00) 98,25 Fasilitasi Pengawasan 03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 642.212.500,00 635.800.911,00 (6.411.589,00) 99,00 03.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 642.212.500,00 635.800.911,00 (6.411.589,00) 99,00 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.212.500,00 635.800.911,00 (6.411.589,00) 99,00 03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi 31.900.000,00 26.500.000,00 (5.400.000,00) 83,07 Pengawasan 03.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 31.900.000,00 26.500.000,00 (5.400.000,00) 83,07 03.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00 26.500.000,00 (5.400.000,00) 83,07 03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 303.064.978,00 249.500.900,00 (53.564.078,00) 82,33 Printed By SIMDA-NG | 48/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 11.750.000,00 10.838.600,00 (911.400,00) 92,24 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 11.750.000,00 10.838.600,00 (911.400,00) 92,24 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 10.838.600,00 (911.400,00) 92,24 03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 266.514.978,00 219.012.300,00 (47.502.678,00) 82,18 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 266.514.978,00 219.012.300,00 (47.502.678,00) 82,18 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.514.978,00 219.012.300,00 (47.502.678,00) 82,18 03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 24.800.000,00 19.650.000,00 (5.150.000,00) 79,23 03.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 24.800.000,00 19.650.000,00 (5.150.000,00) 79,23 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 19.650.000,00 (5.150.000,00) 79,23 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.232.310.000,00 2.060.419.654,00 (171.890.346,00) 92,30 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,81 03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,81 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,81 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,81 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.223.210.000,00 2.051.362.254,00 (171.847.746,00) 92,27 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.223.210.000,00 2.051.362.254,00 (171.847.746,00) 92,27 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.488.392.000,00 1.318.150.065,00 (170.241.935,00) 88,56 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 957.642.000,00 787.400.065,00 (170.241.935,00) 82,22 03.2.02.02.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 530.750.000,00 530.750.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 734.818.000,00 733.212.189,00 (1.605.811,00) 99,78 03.2.02.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.506.000,00 142.375.000,00 (131.000,00) 99,91 03.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.312.000,00 226.790.577,00 (521.423,00) 99,77 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 365.000.000,00 364.046.612,00 (953.388,00) 99,74 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 Printed By SIMDA-NG | 49/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian 11.750.000,00 10.838.600,00 (911.400,00) 92,24 Reformasi Birokrasi 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 11.750.000,00 10.838.600,00 (911.400,00) 92,24 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 10.838.600,00 (911.400,00) 92,24 03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 266.514.978,00 219.012.300,00 (47.502.678,00) 82,18 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 03.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 266.514.978,00 219.012.300,00 (47.502.678,00) 82,18 03.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.514.978,00 219.012.300,00 (47.502.678,00) 82,18 03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan 24.800.000,00 19.650.000,00 (5.150.000,00) 79,23 Integritas 03.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 24.800.000,00 19.650.000,00 (5.150.000,00) 79,23 03.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 19.650.000,00 (5.150.000,00) 79,23 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 2.232.310.000,00 2.060.419.654,00 (171.890.346,00) 92,30 KELURAHAN 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,81 03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,31 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 03.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,81 03.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) 99,81 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.223.210.000,00 2.051.362.254,00 (171.847.746,00) 92,27 03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.223.210.000,00 2.051.362.254,00 (171.847.746,00) 92,27 03.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.488.392.000,00 1.318.150.065,00 (170.241.935,00) 88,56 03.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 957.642.000,00 787.400.065,00 (170.241.935,00) 82,22 03.2.02.02.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 530.750.000,00 530.750.000,00 0,00 100,00 03.2.02.02.5.2 BELANJA MODAL 734.818.000,00 733.212.189,00 (1.605.811,00) 99,78 03.2.02.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.506.000,00 142.375.000,00 (131.000,00) 99,91 03.2.02.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.312.000,00 226.790.577,00 (521.423,00) 99,77 03.2.02.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 365.000.000,00 364.046.612,00 (953.388,00) 99,74 03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 Kecamatan 03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 03.2.03.04.5.1 BELANJA OPERASI 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 03.2.03.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.069.000,00 (31.000,00) 99,00 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Printed By SIMDA-NG | 49/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.131.000,00 105.126.162,00 (4.838,00) 100,00 03.2.01.03.5.1.05 Belanja Hibah 792.182.244,00 792.182.244,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 214.537.675,00 162.796.300,00 (51.741.375,00) 75,88 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 04.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 Printed By SIMDA-NG | 50/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol 03.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 897.313.244,00 897.308.406,00 (4.838,00) 100,00 03.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.131.000,00 105.126.162,00 (4.838,00) 100,00 03.2.01.03.5.1.05 Belanja Hibah 792.182.244,00 792.182.244,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.712.870,00 68.907.500,00 (4.805.370,00) 93,48 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 214.537.675,00 162.796.300,00 (51.741.375,00) 75,88 MAKANAN MINUMAN 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.776.175,00 88.945.000,00 (2.831.175,00) 96,92 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 04.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 Printed By SIMDA-NG | 50/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 04.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 695.430.000,00 694.585.700,00 (844.300,00) 99,88 04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 695.430.000,00 694.585.700,00 (844.300,00) 99,88 04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.950.000,00 13.890.000,00 (60.000,00) 99,57 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 13.950.000,00 13.890.000,00 (60.000,00) 99,57 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.890.000,00 (60.000,00) 99,57 04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 35.448.000,00 34.786.700,00 (661.300,00) 98,13 04.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 35.448.000,00 34.786.700,00 (661.300,00) 98,13 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.448.000,00 34.786.700,00 (661.300,00) 98,13 04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 646.032.000,00 645.909.000,00 (123.000,00) 99,98 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 646.032.000,00 645.909.000,00 (123.000,00) 99,98 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.032.000,00 645.909.000,00 (123.000,00) 99,98 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 280.205.150,00 278.498.980,00 (1.706.170,00) 99,39 04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 158.749.700,00 157.815.980,00 (933.720,00) 99,41 04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 73.032.850,00 72.305.100,00 (727.750,00) 99,00 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 73.032.850,00 72.305.100,00 (727.750,00) 99,00 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.032.850,00 72.305.100,00 (727.750,00) 99,00 Printed By SIMDA-NG | 51/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 04.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.761.500,00 47.201.300,00 (48.560.200,00) 49,29 04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 04.2.04.01.5. BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.650.000,00 (350.000,00) 98,70 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 695.430.000,00 694.585.700,00 (844.300,00) 99,88 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, 695.430.000,00 694.585.700,00 (844.300,00) 99,88 dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam 13.950.000,00 13.890.000,00 (60.000,00) 99,57 Daerah Kabupaten/Kota 04.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 13.950.000,00 13.890.000,00 (60.000,00) 99,57 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.890.000,00 (60.000,00) 99,57 04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, 35.448.000,00 34.786.700,00 (661.300,00) 98,13 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 04.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 35.448.000,00 34.786.700,00 (661.300,00) 98,13 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.448.000,00 34.786.700,00 (661.300,00) 98,13 04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, 646.032.000,00 645.909.000,00 (123.000,00) 99,98 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 646.032.000,00 645.909.000,00 (123.000,00) 99,98 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.032.000,00 645.909.000,00 (123.000,00) 99,98 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 280.205.150,00 278.498.980,00 (1.706.170,00) 99,39 04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 158.749.700,00 157.815.980,00 (933.720,00) 99,41 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 73.032.850,00 72.305.100,00 (727.750,00) 99,00 04.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 73.032.850,00 72.305.100,00 (727.750,00) 99,00 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.032.850,00 72.305.100,00 (727.750,00) 99,00 Printed By SIMDA-NG | 51/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 42.168.600,00 42.065.400,00 (103.200,00) 99,76 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 42.168.600,00 42.065.400,00 (103.200,00) 99,76 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.168.600,00 42.065.400,00 (103.200,00) 99,76 04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 43.548.250,00 43.445.480,00 (102.770,00) 99,76 04.2.01.12.5.1 BELANJA OPERASI 43.548.250,00 43.445.480,00 (102.770,00) 99,76 04.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.548.250,00 43.445.480,00 (102.770,00) 99,76 04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 121.455.450,00 120.683.000,00 (772.450,00) 99,36 04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 19.270.850,00 18.769.600,00 (501.250,00) 97,40 04.2.02.07.5.1 BELANJA OPERASI 19.270.850,00 18.769.600,00 (501.250,00) 97,40 04.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.270.850,00 18.769.600,00 (501.250,00) 97,40 04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 33.568.350,00 33.461.500,00 (106.850,00) 99,68 04.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 33.568.350,00 33.461.500,00 (106.850,00) 99,68 04.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.568.350,00 33.461.500,00 (106.850,00) 99,68 04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 68.616.250,00 68.451.900,00 (164.350,00) 99,76 04.2.02.14.5.1 BELANJA OPERASI 68.616.250,00 68.451.900,00 (164.350,00) 99,76 04.2.02.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.616.250,00 68.451.900,00 (164.350,00) 99,76 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 Printed By SIMDA-NG | 52/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga 42.168.600,00 42.065.400,00 (103.200,00) 99,76 Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 04.2.01.06.5. BELANJA OPERASI 42.168.600,00 42.065.400,00 (103.200,00) 99,76 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.168.600,00 42.065.400,00 (103.200,00) 99,76 04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 43.548.250,00 43.445.480,00 (102.770,00) 99,76 04.2.01.12.5A BELANJA OPERASI 43.548.250,00 43.445.480,00 (102.770,00) 99,76 04.2.01.12.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.548.250,00 43.445.480,00 (102.770,00) 99,76 04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 121.455.450,00 120.683.000,00 (772.450,00) 99,36 Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 19.270.850,00 18.769.600,00 (501.250,00) 97,40 04.2.02.07.5. BELANJA OPERASI 19.270.850,00 18.769.600,00 (501.250,00) 97,40 04.2.02.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.270.850,00 18.769.600,00 (501.250,00) 97,40 04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga 33.568.350,00 33.461.500,00 (106.850,00) 99,68 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 04.2.02.08.5.1 BELANJA OPERASI 33.568.350,00 33.461.500,00 (106.850,00) 99,68 04.2.02.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.568.350,00 33.461.500,00 (106.850,00) 99,68 04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 68.616.250,00 68.451.900,00 (164.350,00) 99,76 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 04.2.02.14.5. BELANJA OPERASI 68.616.250,00 68.451.900,00 (164.350,00) 99,76 04.2.02.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.616.250,00 68.451.900,00 (164.350,00) 99,76 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.244.000,00 70.951.750,00 (292.250,00) 99,59 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 04.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.888.272,00 317.238.672,00 (4.649.600,00) 98,56 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 Kabupaten/Kota Printed By SIMDA-NG | 52/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.419.590,00 201.699.790,00 (58.719.800,00) 77,45 04.2.02.01.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.372.500.000,00 1.323.750.000,00 (48.750.000,00) 96,45 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 146.567.375,00 145.562.100,00 (1.005.275,00) 99,31 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 146.567.375,00 145.562.100,00 (1.005.275,00) 99,31 04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 101.867.375,00 100.917.800,00 (949.575,00) 99,07 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 101.867.375,00 100.917.800,00 (949.575,00) 99,07 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.867.375,00 100.917.800,00 (949.575,00) 99,07 04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 44.700.000,00 44.644.300,00 (55.700,00) 99,88 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 44.700.000,00 44.644.300,00 (55.700,00) 99,88 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00 44.644.300,00 (55.700,00) 99,88 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.204.557.241,00 1.161.443.430,00 (43.113.811,00) 96,42 04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 1.204.557.241,00 1.161.443.430,00 (43.113.811,00) 96,42 04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 71.024.780,00 71.022.780,00 (2.000,00) 100,00 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 71.024.780,00 71.022.780,00 (2.000,00) 100,00 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.024.780,00 71.022.780,00 (2.000,00) 100,00 04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 137.290.192,00 137.073.050,00 (217.142,00) 99,84 04.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 137.290.192,00 137.073.050,00 (217.142,00) 99,84 04.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.290.192,00 137.073.050,00 (217.142,00) 99,84 04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 881.865.323,00 839.180.100,00 (42.685.223,00) 95,16 04.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 881.865.323,00 839.180.100,00 (42.685.223,00) 95,16 04.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 881.865.323,00 839.180.100,00 (42.685.223,00) 95,16 04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.959.666,00 43.768.300,00 (191.366,00) 99,56 04.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 43.959.666,00 43.768.300,00 (191.366,00) 99,56 04.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.666,00 43.768.300,00 (191.366,00) 99,56 04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 70.417.280,00 70.399.200,00 (18.080,00) 99,97 04.2.01.14.5.1 BELANJA OPERASI 70.417.280,00 70.399.200,00 (18.080,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 53/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 Pangan Kabupaten/Kota 04.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 1.632.919.590,00 1.525.449.790,00 (107.469.800,00) 93,42 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.419.590,00 201.699.790,00 (58.719.800,00) 77,45 04.2.02.01.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.372.500.000,00 1.323.750.000,00 (48.750.000,00) 96,45 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 HAYATI (KEHATI) 04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.269.427,00 462.269.427,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 146.567.375,00 145.562.100,00 (1.005.275,00) 99,31 KEPENDUDUKAN 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan 146.567.375,00 145.562.100,00 (1.005.275,00) 99,31 Penyajian Database Kependudukan 04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 101.867.375,00 100.917.800,00 (949.575,00) 99,07 04.2.01.01.5A BELANJA OPERASI 101.867.375,00 100.917.800,00 (949.575,00) 99,07 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.867.375,00 100.917.800,00 (949.575,00) 99,07 04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 44.700.000,00 44.644.300,00 (55.700,00) 99,88 04.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 44.700.000,00 44.644.300,00 (55.700,00) 99,88 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00 44.644.300,00 (55.700,00) 99,88 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.204.557.241,00 1.161.443.430,00 (43.113.811,00) 96,42 04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 1.204.557.241,00 1.161.443.430,00 (43.113.811,00) 96,42 Administrasi Pemerintahan Desa 04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 71.024.780,00 71.022.780,00 (2.000,00) 100,00 Desa 04.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 71.024.780,00 71.022.780,00 (2.000,00) 100,00 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.024.780,00 71.022.780,00 (2.000,00) 100,00 04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 137.290.192,00 137.073.050,00 (217.142,00) 99,34 04.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 137.290.192,00 137.073.050,00 (217.142,00) 99,84 04.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.290.192,00 137.073.050,00 (217.142,00) 99,84 04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 881.865.323,00 839.180.100,00 (42.685.223,00) 95,16 Pemberhentian Kepala Desa 04.2.01.09.5. BELANJA OPERASI 881.865.323,00 839.180.100,00 (42.685.223,00) 95,16 04.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 881.865.323,00 839.180.100,00 (42.685.223,00) 95,16 04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.959.666,00 43.768.300,00 (191.366,00) 99,56 04.2.011.5A BELANJA OPERASI 43.959.666,00 43.768.300,00 (191.366,00) 99,56 04.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.666,00 43.768.300,00 (191.366,00) 99,56 04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 70.417.280,00 70.399.200,00 (18.080,00) 99,97 04.2.01.14.5 BELANJA OPERASI 70.417.280,00 70.399.200,00 (18.080,00) 99,97 Printed By SIMDA-NG | 53/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.417.280,00 70.399.200,00 (18.080,00) 99,97 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 215.208.800,00 214.545.980,00 (662.820,00) 99,69 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 499.514.310,00 496.129.730,00 (3.384.580,00) 99,32 04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 499.514.310,00 496.129.730,00 (3.384.580,00) 99,32 04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 253.274.310,00 249.995.532,00 (3.278.778,00) 98,71 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 139.674.310,00 139.372.032,00 (302.278,00) 99,78 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.674.310,00 139.372.032,00 (302.278,00) 99,78 04.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 113.600.000,00 110.623.500,00 (2.976.500,00) 97,38 04.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.600.000,00 45.910.500,00 (2.689.500,00) 94,47 04.2.01.01.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 65.000.000,00 64.713.000,00 (287.000,00) 99,56 04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 62.500.000,00 62.461.700,00 (38.300,00) 99,94 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 62.500.000,00 62.461.700,00 (38.300,00) 99,94 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.461.700,00 (38.300,00) 99,94 Printed By SIMDA-NG | 54/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 04.2.01.14.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.417.280,00 70.399.200,00 (18.080,00) 99,97 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 215.208.800,00 214.545.980,00 (662.820,00) 99,69 KELUARGA SEJAHTERA (KS) 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 04.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.376.800,00 64.713.980,00 (662.820,00) 98,99 04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 04.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.832.000,00 149.832.000,00 0,00 100,00 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 499.514.310,00 496.129.730,00 (3.384.580,00) 99,32 04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu 499.514.310,00 496.129.730,00 (3.384.580,00) 99,32 Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 253.274.310,00 249.995.532,00 (3.278.778,00) 98,71 Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 04.2.01.01.5A BELANJA OPERASI 139.674.310,00 139.372.032,00 (302.278,00) 99,78 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.674.310,00 139.372.032,00 (302.278,00) 99,78 04.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 113.600.000,00 110.623.500,00 (2.976.500,00) 97,38 04.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.600.000,00 45.910.500,00 (2.689.500,00) 94,47 04.2.01.01.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 65.000.000,00 64.713.000,00 (287.000,00) 99,56 04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan 62.500.000,00 62.461.700,00 (38.300,00) 99,94 Nonperizinan Penanaman Modal 04.2.01.02.5 BELANJA OPERASI 62.500.000,00 62.461.700,00 (38.300,00) 99,94 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.461.700,00 (38.300,00) 99,94 Printed By SIMDA-NG | 54/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 13.830.000,00 13.830.000,00 0,00 100,00 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 13.830.000,00 13.830.000,00 0,00 100,00 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.830.000,00 13.830.000,00 0,00 100,00 04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 169.910.000,00 169.842.498,00 (67.502,00) 99,96 04.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 169.910.000,00 169.842.498,00 (67.502,00) 99,96 04.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.910.000,00 169.842.498,00 (67.502,00) 99,96 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.967.982.008,00 2.542.539.095,00 (425.442.913,00) 85,67 04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2.302.400.716,00 1.895.703.101,00 (406.697.615,00) 82,34 04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 14.750.000,00 14.359.500,00 (390.500,00) 97,35 04.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.750.000,00 14.359.500,00 (390.500,00) 97,35 04.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 14.359.500,00 (390.500,00) 97,35 04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 1.850.752.716,00 1.445.459.366,00 (405.293.350,00) 78,10 04.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.850.752.716,00 1.445.459.366,00 (405.293.350,00) 78,10 04.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.752.716,00 1.445.459.366,00 (405.293.350,00) 78,10 04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 406.898.000,00 405.884.235,00 (1.013.765,00) 99,75 04.2.02.04.5.1 BELANJA OPERASI 406.898.000,00 405.884.235,00 (1.013.765,00) 99,75 04.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.898.000,00 405.884.235,00 (1.013.765,00) 99,75 04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 04.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.431.107.100,00 2.353.688.660,00 (77.418.440,00) 96,82 04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.186.281.800,00 2.121.378.810,00 (64.902.990,00) 97,03 04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 2.186.281.800,00 2.121.378.810,00 (64.902.990,00) 97,03 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 317.381.800,00 308.463.060,00 (8.918.740,00) 97,19 Printed By SIMDA-NG | 55/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 13.830.000,00 13.830.000,00 0,00 100,00 Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 04.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 13.830.000,00 13.830.000,00 0,00 100,00 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.830.000,00 13.830.000,00 0,00 100,00 04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian 169.910.000,00 169.842.498,00 (67.502,00) 99,96 Fasilitas/Insentif Daerah 04.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 169.910.000,00 169.842.498,00 (67.502,00) 99,96 04.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.910.000,00 169.842.498,00 (67.502,00) 99,96 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.967.982.008,00 2.542.539.095,00 (425.442.913,00) 85,67 04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2.302.400.716,00 1.895.703.101,00 (406.697.615,00) 82,34 04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 04.2.02.01.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 14.750.000,00 14.359.500,00 (390.500,00) 97,35 Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 04.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 14.750.000,00 14.359.500,00 (390.500,00) 97,35 04.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 14.359.500,00 (390.500,00) 97,35 04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 1.850.752.716,00 1.445.459.366,00 (405.293.350,00) 78,10 Pembiayaan, Kemitraan Usaha 04.2.02.03.5. BELANJA OPERASI 1.850.752.716,00 1.445.459.366,00 (405.293.350,00) 78,10 04.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.752.716,00 1.445.459.366,00 (405.293.350,00) 78,10 04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu 406.898.000,00 405.884.235,00 (1.013.765,00) 99,75 Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 04.2.02.04.5. BELANJA OPERASI 406.898.000,00 405.884.235,00 (1.013.765,00) 99,75 04.2.02.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.898.000,00 405.884.235,00 (1.013.765,00) 99,75 04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 04.2.04.01.5. BELANJA OPERASI 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.581.292,00 646.835.994,00 (18.745.298,00) 97,18 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 2.431.107.100,00 2.353.688.660,00 (77.418.440,00) 96,82 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 2.186.281.800,00 2.121.378.810,00 (64.902.990,00) 97,03 Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan 2.186.281.800,00 2.121.378.810,00 (64.902.990,00) 97,03 Zoonosis 04.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 317.381.800,00 308.463.060,00 (8.918.740,00) 97,19 Printed By SIMDA-NG | 55/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.381.800,00 308.463.060,00 (8.918.740,00) 97,19 04.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 1.868.900.000,00 1.812.915.750,00 (55.984.250,00) 97,00 04.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 688.000.000,00 685.630.000,00 (2.370.000,00) 99,66 04.2.01.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.180.900.000,00 1.127.285.750,00 (53.614.250,00) 95,46 04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner 144.825.300,00 142.283.850,00 (2.541.450,00) 98,25 04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 115.775.300,00 113.249.100,00 (2.526.200,00) 97,82 04.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 115.775.300,00 113.249.100,00 (2.526.200,00) 97,82 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.775.300,00 113.249.100,00 (2.526.200,00) 97,82 04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 29.050.000,00 29.034.750,00 (15.250,00) 99,95 04.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 04.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 04.2.04.03.5.2 BELANJA MODAL 15.250.000,00 15.234.750,00 (15.250,00) 99,90 04.2.04.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.250.000,00 15.234.750,00 (15.250,00) 99,90 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.609.390.151,00 1.607.475.327,00 (1.914.824,00) 99,88 04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.609.390.151,00 1.607.475.327,00 (1.914.824,00) 99,88 04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 205.342.059,00 204.060.644,00 (1.281.415,00) 99,38 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 205.342.059,00 204.060.644,00 (1.281.415,00) 99,38 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.342.059,00 204.060.644,00 (1.281.415,00) 99,38 04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 547.283.631,00 549.169.699,00 1.886.068,00 100,34 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 547.283.631,00 549.169.699,00 1.886.068,00 100,34 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.283.631,00 549.169.699,00 1.886.068,00 100,34 04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 252.496.508,00 252.099.200,00 (397.308,00) 99,84 04.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 252.496.508,00 252.099.200,00 (397.308,00) 99,84 Printed By SIMDA-NG | 56/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.381.800,00 308.463.060,00 (8.918.740,00) 97,19 04.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 1.868.900.000,00 1.812.915.750,00 (55.984.250,00) 97,00 04.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 688.000.000,00 685.630.000,00 (2.370.000,00) 99,66 04.2.01.01.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.180.900.000,00 1.127.285.750,00 (53.614.250,00) 95,46 04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 90.026.000,00 (9.974.000,00) 90,03 04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis 144.825.300,00 142.283.850,00 (2.541.450,00) 98,25 Kesehataan Masyarakat Veteriner 04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 115.775.300,00 113.249.100,00 (2.526.200,00) 97,82 04.2.04.01.5.1 BELANJA OPERASI 115.775.300,00 113.249.100,00 (2.526.200,00) 97,82 04.2.04.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.775.300,00 113.249.100,00 (2.526.200,00) 97,82 04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 29.050.000,00 29.034.750,00 (15.250,00) 99,95 04.2.04.03.5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 04.2.04.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 04.2.04.03.5.2 BELANJA MODAL 15.250.000,00 15.234.750,00 (15.250,00) 99,90 04.2.04.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.250.000,00 15.234.750,00 (15.250,00) 99,90 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 POKOK DAN BARANG PENTING 04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.232.000,00 294.638.900,00 (5.593.100,00) 98,14 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.609.390.151,00 1.607.475.327,00 (1.914.824,00) 99,88 04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.609.390.151,00 1.607.475.327,00 (1.914.824,00) 99,88 04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 205.342.059,00 204.060.644,00 (1.281.415,00) 99,38 Daerah 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 205.342.059,00 204.060.644,00 (1.281.415,00) 99,38 04.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.342.059,00 204.060.644,00 (1.281.415,00) 99,38 04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 547.283.631,00 549.169.699,00 1.886.068,00 100,34 Pajak Daerah 04.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 547.283.631,00 549.169.699,00 1.886.068,00 100,34 04.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.283.631,00 549.169.699,00 1.886.068,00 100,34 04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 252.496.508,00 252.099.200,00 (397.308,00) 99,84 Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 04.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 252.496.508,00 252.099.200,00 (397.308,00) 99,84 Printed By SIMDA-NG | 56/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 04.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.496.508,00 252.099.200,00 (397.308,00) 99,84 04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 604.267.953,00 602.145.784,00 (2.122.169,00) 99,65 04.2.01.11.5.1 BELANJA OPERASI 604.267.953,00 602.145.784,00 (2.122.169,00) 99,65 04.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.267.953,00 602.145.784,00 (2.122.169,00) 99,65 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 314.298.125,00 313.418.670,00 (879.455,00) 99,72 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 291.048.125,00 290.196.570,00 (851.555,00) 99,71 04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 46.185.625,00 45.640.050,00 (545.575,00) 98,82 04.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 46.185.625,00 45.640.050,00 (545.575,00) 98,82 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.185.625,00 45.640.050,00 (545.575,00) 98,82 04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 244.862.500,00 244.556.520,00 (305.980,00) 99,88 04.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 244.862.500,00 244.556.520,00 (305.980,00) 99,88 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.862.500,00 244.556.520,00 (305.980,00) 99,88 04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******) 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 04.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.894.395.050,00 1.894.200.000,00 (195.050,00) 99,99 04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.894.395.050,00 1.894.200.000,00 (195.050,00) 99,99 04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.03.5.1.05 Belanja Hibah 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 19.395.050,00 19.200.000,00 (195.050,00) 98,99 04.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 19.395.050,00 19.200.000,00 (195.050,00) 98,99 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.395.050,00 19.200.000,00 (195.050,00) 98,99 Printed By SIMDA-NG | 57/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 04.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.496.508,00 252.099.200,00 (397.308,00) 99,84 04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 604.267.953,00 602.145.784,00 (2.122.169,00) 99,65 04.2.011.5A BELANJA OPERASI 604.267.953,00 602.145.784,00 (2.122.169,00) 99,65 04.2.01.11.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.267.953,00 602.145.784,00 (2.122.169,00) 99,65 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 314.298.125,00 313.418.670,00 (879.455,00) 99,72 KETERTIBAN UMUM 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 291.048.125,00 290.196.570,00 (851.555,00) 99,71 Ketertiban Umum 04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 46.185.625,00 45.640.050,00 (545.575,00) 98,82 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 04.2.01.01.5A BELANJA OPERASI 46.185.625,00 45.640.050,00 (545.575,00) 98,82 04.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.185.625,00 45.640.050,00 (545.575,00) 98,82 04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan 244.862.500,00 244.556.520,00 (305.980,00) 99,88 Tokoh Masyarakat 04.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 244.862.500,00 244.556.520,00 (305.980,00) 99,88 04.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.862.500,00 244.556.520,00 (305.980,00) 99,88 04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 Ketertiban Umum”) 04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 Tokoh Masyarakat"””""x) 04.2.03.02.5. BELANJA OPERASI 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 04.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 23.222.100,00 (27.900,00) 99,88 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 1.894.395.050,00 1.894.200.000,00 (195.050,00) 99,99 ORGANISASI KEMASYARAKATAN 04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 1.894.395.050,00 1.894.200.000,00 (195.050,00) 99,99 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 100,00 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 04.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.03.5.1.05 Belanja Hibah 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 100,00 04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 19.395.050,00 19.200.000,00 (195.050,00) 98,99 Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 04.2.01.05.5 BELANJA OPERASI 19.395.050,00 19.200.000,00 (195.050,00) 98,99 04.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.395.050,00 19.200.000,00 (195.050,00) 98,99 Printed By SIMDA-NG | 57/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 603.455.535,00 593.896.210,00 (9.559.325,00) 98,42 05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 05.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 05.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 05.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.672.185.000,00 6.482.780.000,00 (189.405.000,00) 97,16 05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.672.185.000,00 6.482.780.000,00 (189.405.000,00) 97,16 05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 05.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 05.2.01.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 6.622.185.000,00 6.432.830.000,00 (189.355.000,00) 97,14 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.622.185.000,00 6.432.830.000,00 (189.355.000,00) 97,14 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.622.185.000,00 6.432.830.000,00 (189.355.000,00) 97,14 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 445.568.150,00 444.237.077,00 (1.331.073,00) 99,70 05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 323.966.700,00 323.387.000,00 (579.700,00) 99,82 05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 14.792.850,00 14.465.300,00 (327.550,00) 97,79 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 14.792.850,00 14.465.300,00 (327.550,00) 97,79 Printed By SIMDA-NG | 58/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 603.455.535,00 593.896.210,00 (9.559.325,00) 98,42 KESEHATAN 05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 05.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.472.700,00 216.952.900,00 (7.519.800,00) 96,65 05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 Hidup Bersih dan Sehat 05.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.944.145,00 211.058.150,00 (885.995,00) 99,58 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 05.2.03.01.5. BELANJA OPERASI 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 05.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.038.690,00 165.885.160,00 (1.153.530,00) 99,31 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 6.672.185.000,00 6.482.780.000,00 (189.405.000,00) 97,16 SISTEM AIR LIMBAH 05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6.672.185.000,00 6.482.780.000,00 (189.405.000,00) 97,16 Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 05.2.01.01.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air 6.622.185.000,00 6.432.830.000,00 (189.355.000,00) 97,14 Limbah Terpusat Skala Kota 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 6.622.185.000,00 6.432.830.000,00 (189.355.000,00) 97,14 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.622.185.000,00 6.432.830.000,00 (189.355.000,00) 97,14 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 445.568.150,00 444.237.077,00 (1.331.073,00) 99,70 05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 323.966.700,00 323.387.000,00 (579.700,00) 99,82 05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 14.792.850,00 14.465.300,00 (327.550,00) 97,79 05.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 14.792.850,00 14.465.300,00 (327.550,00) 97,79 Printed By SIMDA-NG | 58/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.792.850,00 14.465.300,00 (327.550,00) 97,79 05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 309.173.850,00 308.921.700,00 (252.150,00) 99,92 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 309.173.850,00 308.921.700,00 (252.150,00) 99,92 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.173.850,00 8.921.700,00 (252.150,00) 97,25 05.2.01.03.5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 121.601.450,00 120.850.077,00 (751.373,00) 99,38 05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 109.466.350,00 108.949.877,00 (516.473,00) 99,53 05.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 109.466.350,00 108.949.877,00 (516.473,00) 99,53 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.466.350,00 108.949.877,00 (516.473,00) 99,53 05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 12.135.100,00 11.900.200,00 (234.900,00) 98,06 05.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 12.135.100,00 11.900.200,00 (234.900,00) 98,06 05.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.135.100,00 11.900.200,00 (234.900,00) 98,06 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 77.789.620,00 77.539.324,00 (250.296,00) 99,68 05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 77.789.620,00 77.539.324,00 (250.296,00) 99,68 05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 51.463.020,00 51.283.200,00 (179.820,00) 99,65 05.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 51.463.020,00 51.283.200,00 (179.820,00) 99,65 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.463.020,00 51.283.200,00 (179.820,00) 99,65 05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.326.600,00 26.256.124,00 (70.476,00) 99,73 05.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 26.326.600,00 26.256.124,00 (70.476,00) 99,73 05.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.326.600,00 26.256.124,00 (70.476,00) 99,73 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 05.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 Printed By SIMDA-NG | 59/71 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.792.850,00 14.465.300,00 (327.550,00) 97,79 05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak 309.173.850,00 308.921.700,00 (252.150,00) 99,92 Terlantar 05.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 309.173.850,00 308.921.700,00 (252.150,00) 99,92 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.173.850,00 8.921.700,00 (252.150,00) 97,25 05.2.01.03.5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 121.601.450,00 120.850.077,00 (751.373,00) 99,38 Kabupaten/Kota 05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 109.466.350,00 108.949.877,00 (516.473,00) 99,53 Kabupaten/Kota 05.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 109.466.350,00 108.949.877,00 (516.473,00) 99,53 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.466.350,00 108.949.877,00 (516.473,00) 99,53 05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 12.135.100,00 11.900.200,00 (234.900,00) 98,06 Kabupaten/Kota 05.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 12.135.100,00 11.900.200,00 (234.900,00) 98,06 05.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.135.100,00 11.900.200,00 (234.900,00) 98,06 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 77.7189.620,00 77.539.324,00 (250.296,00) 99,68 05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 77.789.620,00 77.539.324,00 (250.296,00) 99,68 Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 51.463.020,00 51.283.200,00 (179.820,00) 99,65 Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 05.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 51.463.020,00 51.283.200,00 (179.820,00) 99,65 05.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.463.020,00 51.283.200,00 (179.820,00) 99,65 05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok 26.326.600,00 26.256.124,00 (70.476,00) 99,73 Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 05.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 26.326.600,00 26.256.124,00 (70.476,00) 99,73 05.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.326.600,00 26.256.124,00 (70.476,00) 99,73 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.300.395,00 94.180.745,00 (119.650,00) 99,87 Printed By SIMDA-NG | 59/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 201.091.684,00 151.372.424,00 (49.719.260,00) 75,28 05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 201.091.684,00 151.372.424,00 (49.719.260,00) 75,28 05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 201.091.684,00 151.372.424,00 (49.719.260,00) 75,28 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 151.091.684,00 150.666.384,00 (425.300,00) 99,72 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.091.684,00 150.666.384,00 (425.300,00) 99,72 05.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 05.2.01.02.5.2.01 Belanja Modal Tanah 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 25.298.870,00 25.188.320,00 (110.550,00) 99,56 05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 4.512.262,00 4.458.750,00 (53.512,00) 98,81 05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1.362.262,00 1.333.750,00 (28.512,00) 97,91 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.362.262,00 1.333.750,00 (28.512,00) 97,91 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.362.262,00 1.333.750,00 (28.512,00) 97,91 05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.150.000,00 3.125.000,00 (25.000,00) 99,21 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.125.000,00 (25.000,00) 99,21 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.125.000,00 (25.000,00) 99,21 05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 05.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 05.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 60/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 201.091.684,00 151.372.424,00 (49.719.260,00) 75,28 SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan 201.091.684,00 151.372.424,00 (49.719.260,00) 75,28 Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti 201.091.684,00 151.372.424,00 (49.719.260,00) 75,28 Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 151.091.684,00 150.666.384,00 (425.300,00) 99,72 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.091.684,00 150.666.384,00 (425.300,00) 99,72 05.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 05.2.01.02.5.2.01 Belanja Modal Tanah 50.000.000,00 706.040,00 (49.293.960,00) 1,41 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 25.298.870,00 25.188.320,00 (110.550,00) 99,56 BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 4.512.262,00 4.458.750,00 (53.512,00) 98,381 05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan 1.362.262,00 1.333.750,00 (28.512,00) 97,91 Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 05.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 1.362.262,00 1.333.750,00 (28.512,00) 97,91 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.362.262,00 1.333.750,00 (28.512,00) 97,91 05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan 3.150.000,00 3.125.000,00 (25.000,00) 99,21 Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 05.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.125.000,00 (25.000,00) 99,21 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.125.000,00 (25.000,00) 99,21 05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 Kabupaten/Kota 05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 05.2.02.02.5. BELANJA OPERASI 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 05.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.786.608,00 20.729.570,00 (57.038,00) 99,73 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 kependudukan serta kebutuhan yang lain 05.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Printed By SIMDA-NG | 60/7 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 698.326.073,00 694.334.312,00 (3.991.761,00) 99,43 05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 698.326.073,00 694.334.312,00 (3.991.761,00) 99,43 05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 241.846.804,00 241.322.612,00 (524.192,00) 99,78 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 241.846.804,00 241.322.612,00 (524.192,00) 99,78 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.846.804,00 241.322.612,00 (524.192,00) 99,78 05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 202.692.697,00 202.557.300,00 (135.397,00) 99,93 05.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 202.692.697,00 202.557.300,00 (135.397,00) 99,93 05.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.692.697,00 202.557.300,00 (135.397,00) 99,93 05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 38.434.023,00 38.206.700,00 (227.323,00) 99,41 05.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 38.434.023,00 38.206.700,00 (227.323,00) 99,41 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.434.023,00 38.206.700,00 (227.323,00) 99,41 05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 43.102.913,00 42.835.900,00 (267.013,00) 99,38 05.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 43.102.913,00 42.835.900,00 (267.013,00) 99,38 05.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.102.913,00 42.835.900,00 (267.013,00) 99,38 05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 15.750.000,00 15.667.900,00 (82.100,00) 99,48 05.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 15.750.000,00 15.667.900,00 (82.100,00) 99,48 05.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.667.900,00 (82.100,00) 99,48 05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 33.225.831,00 32.879.500,00 (346.331,00) 98,96 05.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 33.225.831,00 32.879.500,00 (346.331,00) 98,96 05.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.225.831,00 32.879.500,00 (346.331,00) 98,96 Printed By SIMDA-NG | 61/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 698.326.073,00 694.334.312,00 (3.991.761,00) 99,43 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak 698.326.073,00 694.334.312,00 (3.991.761,00) 99,43 di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 241.846.804,00 241.322.612,00 (524.192,00) 99,78 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 241.846.804,00 241.322.612,00 (524.192,00) 99,78 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.846.804,00 241.322.612,00 (524.192,00) 99,78 05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana 202.692.697,00 202.557.300,00 (135.397,00) 99,93 Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 05.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 202.692.697,00 202.557.300,00 (135.397,00) 99,93 05.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.692.697,00 202.557.300,00 (135.397,00) 99,93 05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 38.434.023,00 38.206.700,00 (227.323,00) 99,41 dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 05.2.01.05.5 BELANJA OPERASI 38.434.023,00 38.206.700,00 (227.323,00) 99,41 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.434.023,00 38.206.700,00 (227.323,00) 99,41 05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 43.102.913,00 42.835.900,00 (267.013,00) 99,38 Teknologi Tepat Guna 05.2.01.06.5. BELANJA OPERASI 43.102.913,00 42.835.900,00 (267.013,00) 99,38 05.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.102.913,00 42.835.900,00 (267.013,00) 99,38 05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 15.750.000,00 15.667.900,00 (82.100,00) 99,48 05.2.01.07.5A BELANJA OPERASI 15.750.000,00 15.667.900,00 (82.100,00) 99,48 05.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.667.900,00 (82.100,00) 99,48 05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan 33.225.831,00 32.879.500,00 (346.331,00) 98,96 Perlindungan Masyarakat Desa 05.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 33.225.831,00 32.879.500,00 (346.331,00) 98,96 05.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.225.831,00 32.879.500,00 (346.331,00) 98,96 Printed By SIMDA-NG | 61/7 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 123.273.805,00 120.864.400,00 (2.409.405,00) 98,05 05.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 123.273.805,00 120.864.400,00 (2.409.405,00) 98,05 05.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.273.805,00 120.864.400,00 (2.409.405,00) 98,05 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 435.614.020,00 395.879.000,00 (39.735.020,00) 90,88 05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 435.614.020,00 395.879.000,00 (39.735.020,00) 90,88 05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 87.670.000,00 62.205.000,00 (25.465.000,00) 70,95 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 87.670.000,00 62.205.000,00 (25.465.000,00) 70,95 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.670.000,00 62.205.000,00 (25.465.000,00) 70,95 05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 246.486.082,00 233.992.000,00 (12.494.082,00) 94,93 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 246.486.082,00 233.992.000,00 (12.494.082,00) 94,93 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.486.082,00 233.992.000,00 (12.494.082,00) 94,93 05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 101.457.938,00 99.682.000,00 (1.775.938,00) 98,25 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.457.938,00 99.682.000,00 (1.775.938,00) 98,25 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.457.938,00 99.682.000,00 (1.775.938,00) 98,25 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 05.2.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 05.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 05.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 05.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 Printed By SIMDA-NG | 62/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 123.273.805,00 120.864.400,00 (2.409.405,00) 98,05 Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 05.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 123.273.805,00 120.864.400,00 (2.409.405,00) 98,05 05.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.273.805,00 120.864.400,00 (2.409.405,00) 98,05 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 435.614.020,00 395.879.000,00 (39.735.020,00) 90,88 PENANAMAN MODAL 05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang 435.614.020,00 395.879.000,00 (39.735.020,00) 90,88 Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan 87.670.000,00 62.205.000,00 (25.465.000,00) 70,95 Penanaman Modal 05.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 87.670.000,00 62.205.000,00 (25.465.000,00) 70,95 05.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.670.000,00 62.205.000,00 (25.465.000,00) 70,95 05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan 246.486.082,00 233.992.000,00 (12.494.082,00) 94,93 Penanaman Modal 05.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 246.486.082,00 233.992.000,00 (12.494.082,00) 94,93 05.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.486.082,00 233.992.000,00 (12.494.082,00) 94,93 05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 101.457.938,00 99.682.000,00 (1.775.938,00) 98,25 Penanaman Modal 05.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 101.457.938,00 99.682.000,00 (1.775.938,00) 98,25 05.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.457.938,00 99.682.000,00 (1.775.938,00) 98,25 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 BUDAYA 05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 05.2.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 05.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 05.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.585.370,00 27.355.800,00 (229.570,00) 99,17 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 BENCANA PERTANIAN 05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 Kabupaten/Kota 05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 05.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.870.000,00 103.149.000,00 (721.000,00) 99,31 Printed By SIMDA-NG | 62/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 05.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 4.796.872.300,00 4.627.022.513,00 (169.849.787,00) 96,46 06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.796.872.300,00 4.627.022.513,00 (169.849.787,00) 96,46 06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 628.873.400,00 530.919.803,00 (97.953.597,00) 84,42 06.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 628.873.400,00 530.919.803,00 (97.953.597,00) 84,42 06.2.01.05.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 628.873.400,00 530.919.803,00 (97.953.597,00) 84,42 06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 3.807.998.900,00 3.736.586.411,00 (71.412.489,00) 98,12 06.2.01.07.5.2 BELANJA MODAL 3.807.998.900,00 3.736.586.411,00 (71.412.489,00) 98,12 06.2.01.07.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.807.998.900,00 3.736.586.411,00 (71.412.489,00) 98,12 06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 360.000.000,00 359.516.299,00 (483.701,00) 99,87 06.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 359.516.299,00 (483.701,00) 99,87 06.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 359.516.299,00 (483.701,00) 99,87 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.447.051.330,00 2.411.230.922,00 (35.820.408,00) 98,54 06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2.356.413.830,00 2.330.924.522,00 (25.489.308,00) 98,92 06.2.01.01 Penyediaan Makanan 213.474.700,00 213.452.222,00 (22.478,00) 99,99 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 213.474.700,00 213.452.222,00 (22.478,00) 99,99 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.474.700,00 213.452.222,00 (22.478,00) 99,99 06.2.01.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 2.142.939.130,00 2.117.472.300,00 (25.466.830,00) 98,81 06.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.142.939.130,00 2.117.472.300,00 (25.466.830,00) 98,81 06.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.142.939.130,00 2.117.472.300,00 (25.466.830,00) 98,81 06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 06.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 Printed By SIMDA-NG | 63/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 05.2.01.05.5. BELANJA OPERASI 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 05.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.086.600,00 55.594.942,00 (2.491.658,00) 95,71 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 4.796.872.300,00 4.627.022.513,00 (169.849.787,00) 96,46 SISTEM DRAINASE 06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang 4.796.872.300,00 4.627.022.513,00 (169.849.787,00) 96,46 Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 628.873.400,00 530.919.803,00 (97.953.597,00) 84,42 06.2.01.05.5.2 BELANJA MODAL 628.873.400,00 530.919.803,00 (97.953.597,00) 84,42 06.2.01.05.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 628.873.400,00 530.919.803,00 (97.953.597,00) 84,42 06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 3.807.998.900,00 3.736.586.411,00 (71.412.489,00) 98,12 06.2.01.07.5.2 BELANJA MODAL 3.807.998.900,00 3.736.586.411,00 (71.412.489,00) 98,12 06.2.01.07.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.807.998.900,00 3.736.586.411,00 (71.412.489,00) 98,12 06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 360.000.000,00 359.516.299,00 (483.701,00) 99,87 06.2.01.09.5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 359.516.299,00 (483.701,00) 99,87 06.2.01.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 359.516.299,00 (483.701,00) 99,87 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.447.051.330,00 2.411.230.922,00 (35.820.408,00) 98,54 06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 2.356.413.830,00 2.330.924.522,00 (25.489.308,00) 98,92 Kabupaten/Kota 06.2.01.01 Penyediaan Makanan 213.474.700,00 213.452.222,00 (22.478,00) 99,99 06.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 213.474.700,00 213.452.222,00 (22.478,00) 99,99 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.474.700,00 213.452.222,00 (22.478,00) 99,99 06.2.01.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 2.142.939.130,00 2.117.472.300,00 (25.466.830,00) 98,81 06.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 2.142.939.130,00 2.117.472.300,00 (25.466.830,00) 98,81 06.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.142.939.130,00 2.117.472.300,00 (25.466.830,00) 98,81 06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 Bencana 06.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 Printed By SIMDA-NG | 63/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 06.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 134.174.055,00 132.574.825,00 (1.599.230,00) 98,81 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 134.174.055,00 132.574.825,00 (1.599.230,00) 98,81 06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 3.323.450,00 3.323.450,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.323.450,00 3.323.450,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.323.450,00 3.323.450,00 0,00 100,00 06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 130.850.605,00 129.251.375,00 (1.599.230,00) 98,78 06.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 130.850.605,00 129.251.375,00 (1.599.230,00) 98,78 06.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.850.605,00 129.251.375,00 (1.599.230,00) 98,78 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.115.567.185,00 1.113.639.594,00 (1.927.591,00) 99,83 06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil 74.845.000,00 74.020.000,00 (825.000,00) 98,90 06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 74.845.000,00 74.020.000,00 (825.000,00) 98,90 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 31.025.000,00 30.200.000,00 (825.000,00) 97,34 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.025.000,00 30.200.000,00 (825.000,00) 97,34 06.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 43.820.000,00 43.820.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.820.000,00 43.820.000,00 0,00 100,00 06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 06.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 Printed By SIMDA-NG | 64/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 06.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.637.500,00 80.306.400,00 (10.331.100,00) 88,60 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 06.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.262.400,00 32.115.667,00 (146.733,00) 99,55 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 134.174.055,00 132.574.825,00 (1.599.230,00) 98,81 TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 134.174.055,00 132.574.825,00 (1.599.230,00) 98,81 Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin 3.323.450,00 3.323.450,00 0,00 100,00 Lingkungan dan/atau Izin PPLH 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 3.323.450,00 3.323.450,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.323.450,00 3.323.450,00 0,00 100,00 06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan 130.850.605,00 129.251.375,00 (1.599.230,00) 98,78 Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 06.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 130.850.605,00 129.251.375,00 (1.599.230,00) 98,78 06.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.850.605,00 129.251.375,00 (1.599.230,00) 98,78 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 1.115.567.185,00 1113.639.594,00 (1.927.591,00) 99,83 PERIKANAN 06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil 74.845.000,00 74.020.000,00 (825.000,00) 98,90 Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil 06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 74.845.000,00 74.020.000,00 (825.000,00) 98,90 Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 06.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 31.025.000,00 30.200.000,00 (8325.000,00) 97,34 06.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.025.000,00 30.200.000,00 (8325.000,00) 97,34 06.2.01.01.5.2 BELANJA MODAL 43.820.000,00 43.820.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.820.000,00 43.820.000,00 0,00 100,00 06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 06.2.02.01.5. BELANJA OPERASI 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 Printed By SIMDA-NG | 64/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 06.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 06.2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 402.204.997,00 401.575.997,00 (629.000,00) 99,84 06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 194.400.000,00 193.771.000,00 (629.000,00) 99,68 06.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 194.400.000,00 193.771.000,00 (629.000,00) 99,68 06.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.400.000,00 193.771.000,00 (629.000,00) 99,68 06.2.03.02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 207.804.997,00 207.804.997,00 0,00 100,00 06.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 207.804.997,00 207.804.997,00 0,00 100,00 06.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.804.997,00 207.804.997,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.1.05 Belanja Hibah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 132.040.125,00 130.752.874,00 (1.287.251,00) 99,03 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 132.040.125,00 130.752.874,00 (1.287.251,00) 99,03 06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.428.510,00 10.192.674,00 (235.836,00) 97,74 06.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.428.510,00 10.192.674,00 (235.836,00) 97,74 06.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.428.510,00 10.192.674,00 (235.836,00) 97,74 06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 115.511.615,00 114.545.400,00 (966.215,00) 99,16 06.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 115.511.615,00 114.545.400,00 (966.215,00) 99,16 06.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.511.615,00 114.545.400,00 (966.215,00) 99,16 06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 6.100.000,00 6.014.800,00 (85.200,00) 98,60 06.2.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 6.014.800,00 (85.200,00) 98,60 Printed By SIMDA-NG | 65/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 06.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.517.188,00 638.043.597,00 (473.591,00) 99,93 06.2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri 402.204.997,00 401.575.997,00 (629.000,00) 99,84 Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan 194.400.000,00 193.771.000,00 (629.000,00) 99,68 Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 06.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 194.400.000,00 193.771.000,00 (629.000,00) 99,68 06.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.400.000,00 193.771.000,00 (629.000,00) 99,68 06.2.03.02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala 207.804.997,00 207.804.997,00 0,00 100,00 Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 06.2.03.02.5.1 BELANJA OPERASI 207.804.997,00 207.804.997,00 0,00 100,00 06.2.03.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.804.997,00 207.804.997,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 Dalam Daerah Kabupaten/Kota 06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 Pertanian 06.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.552.074,00 165.370.857,00 (2.181.217,00) 98,70 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 KONSUMEN 06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 dan Pengawasan 06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06.2.01.01.5.1.05 Belanja Hibah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 132.040.125,00 130.752.874,00 (1.287.251,00) 99,03 PEMERINTAHAN DESA 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 132.040.125,00 130.752.874,00 (1.287.251,00) 99,03 Pengawasan Pemerintahan Desa 06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.428.510,00 10.192.674,00 (235.836,00) 97,74 06.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 10.428.510,00 10.192.674,00 (235.836,00) 97,74 06.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.428.510,00 10.192.674,00 (235.836,00) 97,74 06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 115.511.615,00 114.545.400,00 (966.215,00) 99,16 pendayagunaan Aset Desa 06.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 115.511.615,00 114.545.400,00 (966.215,00) 99,16 06.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.511.615,00 114.545.400,00 (966.215,00) 99,16 06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 6.100.000,00 6.014.800,00 (85.200,00) 98,60 Perdesaan di Wilayah Kecamatan 06.2.01.18.5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 6.014.800,00 (85.200,00) 98,60 Printed By SIMDA-NG | 65/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 06.2.01.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.014.800,00 (85.200,00) 98,60 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.061.331.773,00 2.058.247.243,00 (3.084.530,00) 99,85 06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2.061.331.773,00 2.058.247.243,00 (3.084.530,00) 99,85 06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 42.514.316,00 41.417.742,00 (1.096.574,00) 97,42 06.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 42.514.316,00 41.417.742,00 (1.096.574,00) 97,42 06.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.514.316,00 41.417.742,00 (1.096.574,00) 97,42 06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 2.018.817.457,00 2.016.829.501,00 (1.987.956,00) 99,90 06.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.018.817.457,00 2.016.829.501,00 (1.987.956,00) 99,90 06.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.018.817.457,00 2.016.829.501,00 (1.987.956,00) 99,90 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 302.250.125,00 297.344.025,00 (4.906.100,00) 98,38 07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 302.250.125,00 297.344.025,00 (4.906.100,00) 98,38 07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 287.150.125,00 282.519.025,00 (4.631.100,00) 98,39 07.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 287.150.125,00 282.519.025,00 (4.631.100,00) 98,39 07.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.150.125,00 282.519.025,00 (4.631.100,00) 98,39 07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 15.100.000,00 14.825.000,00 (275.000,00) 98,18 07.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 15.100.000,00 14.825.000,00 (275.000,00) 98,18 07.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 14.825.000,00 (275.000,00) 98,18 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.962.304.708,00 7.408.552.314,00 (553.752.394,00) 93,05 07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 7.962.304.708,00 7.408.552.314,00 (553.752.394,00) 93,05 07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 501.846.350,00 486.124.914,00 (15.721.436,00) 96,87 07.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 501.846.350,00 486.124.914,00 (15.721.436,00) 96,87 07.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.846.350,00 486.124.914,00 (15.721.436,00) 96,87 07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 7.273.388.958,00 6.736.305.400,00 (537.083.558,00) 92,62 07.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 6.786.172.830,00 6.249.089.272,00 (537.083.558,00) 92,09 Printed By SIMDA-NG | 66/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 06.2.01.18.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.014.800,00 (85.200,00) 98,60 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 2.061.331.773,00 2.058.247.243,00 (3.084.530,00) 99,85 DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 2.061.331.773,00 2.058.247.243,00 (3.084.530,00) 99,85 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 42.514.316,00 41.417.742,00 (1.096.574,00) 97,42 Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 06.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 42.514.316,00 41.417.742,00 (1.096.574,00) 97,42 06.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.514.316,00 41.417.742,00 (1.096.574,00) 97,42 06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 2.018.817.457,00 2.016.829.501,00 (1.987.956,00) 99,90 Kabupaten/Kota 06.2.01.06.5.1 BELANJA OPERASI 2.018.817.457,00 2.016.829.501,00 (1.987.956,00) 99,90 06.2.01.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.018.817.457,00 2.016.829.501,00 (1.987.956,00) 99,90 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 302.250.125,00 297.344.025,00 (4.906.100,00) 98,38 USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui 302.250.125,00 297.344.025,00 (4.906.100,00) 98,38 Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 287.150.125,00 282.519.025,00 (4.631.100,00) 98,39 07.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 287.150.125,00 282.519.025,00 (4.631.100,00) 98,39 07.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287 .150.125,00 282.519.025,00 (4.631.100,00) 98,39 07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 15.100.000,00 14.825.000,00 (275.000,00) 98,18 07.2.01.02.5 BELANJA OPERASI 15.100.000,00 14.825.000,00 (275.000,00) 98,18 07.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 14.825.000,00 (275.000,00) 98,18 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.962.304.708,00 7.408.552.314,00 (553.752.394,00) 93,05 07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 7.962.304.708,00 7.408.552.314,00 (553.752.394,00) 93,05 07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 501.846.350,00 486.124.914,00 (15.721.436,00) 96,87 Pertanian di Kecamatan dan Desa 07.2.01.01.5 BELANJA OPERASI 501.846.350,00 486.124.914,00 (15.721.436,00) 96,87 07.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.846.350,00 486.124.914,00 (15.721.436,00) 96,87 07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 7.273.388.958,00 6.736.305.400,00 (537.083.558,00) 92,62 Kecamatan dan Desa 07.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 6.786.172.830,00 6.249.089.272,00 (537.083.558,00) 92,09 Printed By SIMDA-NG | 66/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 07.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.786.172.830,00 6.249.089.272,00 (537.083.558,00) 92,09 07.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 487.216.128,00 487.216.128,00 0,00 100,00 07.2.01.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 487.216.128,00 487.216.128,00 0,00 100,00 07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 46.695.400,00 46.153.000,00 (542.400,00) 98,84 07.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 22.695.400,00 22.213.000,00 (482.400,00) 97,87 07.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.695.400,00 22.213.000,00 (482.400,00) 97,87 07.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 24.000.000,00 23.940.000,00 (60.000,00) 99,75 07.2.01.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.940.000,00 (60.000,00) 99,75 07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 140.374.000,00 139.969.000,00 (405.000,00) 99,71 07.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 140.374.000,00 139.969.000,00 (405.000,00) 99,71 07.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.374.000,00 139.969.000,00 (405.000,00) 99,71 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 07.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 07.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.602.061.671,00 1.470.158.917,00 (131.902.754,00) 91,77 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.602.061.671,00 1.470.158.917,00 (131.902.754,00) 91,77 08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 08.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 08.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.539.061.671,00 1.407.158.917,00 (131.902.754,00) 91,43 08.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 14.699.535,00 0,00 (14.699.535,00) 0 08.2.01.02.5.1.05 Belanja Hibah 14.699.535,00 0,00 (14.699.535,00) 0 08.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 1.524.362.136,00 1.407.158.917,00 (117.203.219,00) 92,31 08.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.504.761.836,00 1.407.158.917,00 (97.602.919,00) 93,51 08.2.01.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 19.600.300,00 0,00 (19.600.300,00) 0 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 Printed By SIMDA-NG | 67/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 07.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.786.172.830,00 6.249.089.272,00 (537.083.558,00) 92,09 07.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 487.216.128,00 487.216.128,00 0,00 100,00 07.2.01.02.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 487.216.128,00 487.216.128,00 0,00 100,00 07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 46.695.400,00 46.153.000,00 (542.400,00) 98,84 Penyuluhan Pertanian 07.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 22.695.400,00 22.213.000,00 (482.400,00) 97,87 07.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.695.400,00 22.213.000,00 (482.400,00) 97,87 07.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 24.000.000,00 23.940.000,00 (60.000,00) 99,75 07.2.01.03.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.940.000,00 (60.000,00) 99,75 07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 140.374.000,00 139.969.000,00 (405.000,00) 99,71 07.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 140.374.000,00 139.969.000,00 (405.000,00) 99,71 07.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.374.000,00 139.969.000,00 (405.000,00) 99,71 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 DALAM NEGERI 07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Penggunaan Produk Dalam Negeri 07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Perdagangan 07.2.01.03.5. BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 07.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.602.061.671,00 1.470.158.917,00 (131.902.754,00) 91,77 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 1.602.061.671,00 1.470.158.917,00 (131.902.754,00) 91,77 Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 08.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 08.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan 1.539.061.671,00 1.407 .158.917,00 (131.902.754,00) 91,43 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 08.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 14.699.535,00 0,00 (14.699.535,00) 0 08.2.01.02.5.1.05 Belanja Hibah 14.699.535,00 0,00 (14.699.535,00) 0 08.2.01.02.5.2 BELANJA MODAL 1.524.362.136,00 1.407.158.917,00 (117.203.219,00) 92,31 08.2.01.02.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.504.761.836,00 1.407.158.917,00 (97.602.919,00) 93,51 08.2.01.02.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 19.600.300,00 0,00 (19.600.300,00) 0 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 Printed By SIMDA-NG | 67/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 08.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 08.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 285.000.000,00 278.576.626,00 (6.423.374,00) 97,75 09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 285.000.000,00 278.576.626,00 (6.423.374,00) 97,75 09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 85.000.000,00 83.325.000,00 (1.675.000,00) 98,03 09.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 85.000.000,00 83.325.000,00 (1.675.000,00) 98,03 09.2.01.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.000.000,00 83.325.000,00 (1.675.000,00) 98,03 09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 200.000.000,00 195.251.626,00 (4.748.374,00) 97,63 09.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 195.251.626,00 (4.748.374,00) 97,63 09.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 195.251.626,00 (4.748.374,00) 97,63 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 142.648.155.265,00 135.080.961.352,00 (7.567.193.913,00) 94,70 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 142.648.155.265,00 135.080.961.352,00 (7.567.193.913,00) 94,70 10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 150.000.000,00 149.850.000,00 (150.000,00) 99,90 10.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.850.000,00 (150.000,00) 99,90 10.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.850.000,00 (150.000,00) 99,90 10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 79.773.148.147,00 78.086.342.886,00 (1.686.805.261,00) 97,89 10.2.01.08.5.1 BELANJA OPERASI 620.840.196,00 599.554.629,00 (21.285.567,00) 96,57 10.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.840.196,00 599.554.629,00 (21.285.567,00) 96,57 10.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 79.152.307.951,00 77.486.788.257,00 (1.665.519.694,00) 97,90 10.2.01.08.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.152.307.951,00 77.486.788.257,00 (1.665.519.694,00) 97,90 10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 42.549.306.889,00 41.257.114.751,00 (1.292.192.138,00) 96,96 10.2.01.09.5.2 BELANJA MODAL 42.549.306.889,00 41.257.114.751,00 (1.292.192.138,00) 96,96 10.2.01.09.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.549.306.889,00 41.257.114.751,00 (1.292.192.138,00) 96,96 10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 160.000.000,00 158.977.358,00 (1.022.642,00) 99,36 10.2.01.10.5.2 BELANJA MODAL 160.000.000,00 158.977.358,00 (1.022.642,00) 99,36 10.2.01.10.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 160.000.000,00 158.977.358,00 (1.022.642,00) 99,36 10.2.01.16 Penggantian Jembatan 17.771.301.150,00 13.363.502.300,00 (4.407.798.850,00) 75,20 10.2.01.16.5.2 BELANJA MODAL 17.771.301.150,00 13.363.502.300,00 (4.407.798.850,00) 75,20 10.2.01.16.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.771.301.150,00 13.363.502.300,00 (4.407.798.850,00) 75,20 10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 39.684.429,00 29.711.210,00 (9.973.219,00) 74,87 10.2.01.18.5.2 BELANJA MODAL 39.684.429,00 29.711.210,00 (9.973.219,00) 74,87 Printed By SIMDA-NG | 68/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam 1193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 08.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 1193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 08.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.193.529.651,00 1.181.335.590,00 (12.194.061,00) 98,98 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 285.000.000,00 278.576.626,00 (6.423.374,00) 97,75 LINGKUNGANNYA 09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya 285.000.000,00 278.576.626,00 (6.423.374,00) 97,75 di Daerah Kabupaten/Kota 09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 85.000.000,00 83.325.000,00 (1.675.000,00) 98,03 09.2.01.03.5.2 BELANJA MODAL 85.000.000,00 83.325.000,00 (1.675.000,00) 98,03 09.2.01.03.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.000.000,00 83.325.000,00 (1.675.000,00) 98,03 09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 200.000.000,00 195.251.626,00 (4.748.374,00) 97,63 09.2.01.04.5. BELANJA OPERASI 200.000.000,00 195.251.626,00 (4.748.374,00) 97,63 09.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 195.251.626,00 (4.748.374,00) 97,63 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 142.648.155.265,00 135.080.961.352,00 (7.567.193.913,00) 94,70 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 142.648.155.265,00 135.080.961.352,00 (7.567.193.913,00) 94,70 10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 150.000.000,00 149.850.000,00 (150.000,00) 99,90 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 10.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.850.000,00 (150.000,00) 99,90 10.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.850.000,00 (150.000,00) 99,90 10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 79.773.148.147,00 78.086.342.886,00 (1.686.805.261,00) 97,89 10.2.01.08.5. BELANJA OPERASI 620.840.196,00 599.554.629,00 (21.285.567,00) 96,57 10.2.01.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.840.196,00 599.554.629,00 (21.285.567,00) 96,57 10.2.01.08.5.2 BELANJA MODAL 79.152.307.951,00 77.486.788.257,00 (1.665.519.694,00) 97,90 10.2.01.08.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79.152.307.951,00 77.486.788.257,00 (1.665.519.694,00) 97,90 10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 42.549.306.889,00 41.257.114.751,00 (1.292.192.138,00) 96,96 10.2.01.09.5.2 BELANJA MODAL 42.549.306.889,00 41.257.114.751,00 (1.292.192.138,00) 96,96 10.2.01.09.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.549.306.889,00 41.257.114.751,00 (1.292.192.138,00) 96,96 10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 160.000.000,00 158.977.358,00 (1.022.642,00) 99,36 10.2.01.10.5.2 BELANJA MODAL 160.000.000,00 158.977.358,00 (1.022.642,00) 99,36 10.2.01.10.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 160.000.000,00 158.977.358,00 (1.022.642,00) 99,36 10.2.01.16 Penggantian Jembatan 17.771.301.150,00 13.363.502.300,00 (4.407.798.850,00) 75,20 10.2.01.16.5.2 BELANJA MODAL 17.771.301.150,00 13.363.502.300,00 (4.407.798.850,00) 75,20 10.2.01.16.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.771.301.150,00 13.363.502.300,00 (4.407.798.850,00) 75,20 10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 39.684.429,00 29.711.210,00 (9.973.219,00) 74,87 10.2.01.18.5.2 BELANJA MODAL 39.684.429,00 29.711.210,00 (9.973.219,00) 74,87 Printed By SIMDA-NG | 68/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 10.2.01.18.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 39.684.429,00 29.711.210,00 (9.973.219,00) 74,87 10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 50.000.000,00 49.864.744,00 (135.256,00) 99,73 10.2.01.19.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.864.744,00 (135.256,00) 99,73 10.2.01.19.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.864.744,00 (135.256,00) 99,73 10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 2.154.714.650,00 1.985.598.103,00 (169.116.547,00) 92,15 10.2.01.23.5.2 BELANJA MODAL 2.154.714.650,00 1.985.598.103,00 (169.116.547,00) 92,15 10.2.01.23.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.154.714.650,00 1.985.598.103,00 (169.116.547,00) 92,15 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 178.687.270,00 171.925.150,00 (6.762.120,00) 96,22 10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 178.687.270,00 171.925.150,00 (6.762.120,00) 96,22 10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 128.687.270,00 121.925.150,00 (6.762.120,00) 94,75 10.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 128.687.270,00 121.925.150,00 (6.762.120,00) 94,75 10.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.687.270,00 121.925.150,00 (6.762.120,00) 94,75 10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 10.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 10.2.01.02.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 88.663.721,00 58.041.775,00 (30.621.946,00) 65,46 11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 84.446.521,00 53.828.375,00 (30.618.146,00) 63,74 11.2.01.03 Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi 35.478.821,00 35.468.375,00 (10.446,00) 99,97 11.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 35.478.821,00 35.468.375,00 (10.446,00) 99,97 11.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.478.821,00 35.468.375,00 (10.446,00) 99,97 11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 38.617.700,00 8.010.000,00 (30.607.700,00) 20,74 11.2.01.04.5.1 BELANJA OPERASI 38.617.700,00 8.010.000,00 (30.607.700,00) 20,74 11.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.617.700,00 8.010.000,00 (30.607.700,00) 20,74 11.2.01.05 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 11.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 11.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,91 11.2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,91 11.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,91 Printed By SIMDA-NG | 69/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 10.2.01.18.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 39.684.429,00 29.711.210,00 (9.973.219,00) 74,87 10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 50.000.000,00 49.864.744,00 (135.256,00) 99,73 10.2.01.19.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.864.744,00 (135.256,00) 99,73 10.2.01.19.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.864.744,00 (135.256,00) 99,73 10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 2.154.714.650,00 1.985.598.103,00 (169.116.547,00) 92,15 10.2.01.23.5.2 BELANJA MODAL 2.154.714.650,00 1.985.598.103,00 (169.116.547,00) 92,15 10.2.01.23.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.154.714.650,00 1.985.598.103,00 (169.116.547,00) 92,15 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN 178.687.270,00 171.925.150,00 (6.762.120,00) 96,22 HIDUP 10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 178.687.270,00 171.925.150,00 (6.762.120,00) 96,22 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH 128.687.270,00 121.925.150,00 (6.762.120,00) 94,75 Kabupaten/Kota 10.2.01.01.5. BELANJA OPERASI 128.687.270,00 121.925.150,00 (6.762.120,00) 94,75 10.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.687.270,00 121.925.150,00 (6.762.120,00) 94,75 10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 10.2.01.02.5. BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 10.2.01.02.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 88.663.721,00 58.041.775,00 (30.621.946,00) 65,46 11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 84.446.521,00 53.828.375,00 (30.618.146,00) 63,74 11.2.01.03 Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga 35.478.821,00 35.468.375,00 (10.446,00) 99,97 terampil konstruksi 11.2.01.03.5A BELANJA OPERASI 35.478.821,00 35.468.375,00 (10.446,00) 99,97 11.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.478.821,00 35.468.375,00 (10.446,00) 99,97 11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 38.617.700,00 8.010.000,00 (30.607.700,00) 20,74 11.2.01.04.5.A BELANJA OPERASI 38.617.700,00 8.010.000,00 (30.607.700,00) 20,74 11.2.01.04.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.617.700,00 8.010.000,00 (30.607.700,00) 20,74 11.2.01.05 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 Konstruksi 11.2.01.05.5A4 BELANJA OPERASI 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 11.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,91 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 11.2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,01 Kapasitas Administrator SIPJAKI 11.2.02.03.5.1 BELANJA OPERASI 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,91 Printed By SIMDA-NG | 69/7 $ KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) HUKUM 11.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,91 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.688.845.906,00 3.660.359.630,00 (28.486.276,00) 99,23 11.2.01 Pengelolaan Sampah 3.688.845.906,00 3.660.359.630,00 (28.486.276,00) 99,23 11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 8.600.000,00 3.740.000,00 (4.860.000,00) 43,49 11.2.01.02.5.1 BELANJA OPERASI 8.600.000,00 3.740.000,00 (4.860.000,00) 43,49 11.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 3.740.000,00 (4.860.000,00) 43,49 11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.838.600.000,00 2.824.900.000,00 (13.700.000,00) 99,52 11.2.01.03.5.1 BELANJA OPERASI 2.838.600.000,00 2.824.900.000,00 (13.700.000,00) 99,52 11.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.838.600.000,00 2.824.900.000,00 (13.700.000,00) 99,52 11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 144.823.205,00 141.124.929,00 (3.698.276,00) 97,45 11.2.01.05.5.1 BELANJA OPERASI 144.823.205,00 141.124.929,00 (3.698.276,00) 97,45 11.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.823.205,00 141.124.929,00 (3.698.276,00) 97,45 11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 696.822.701,00 690.594.701,00 (6.228.000,00) 99,11 11.2.01.07.5.1 BELANJA OPERASI 696.822.701,00 690.594.701,00 (6.228.000,00) 99,11 11.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.822.701,00 690.594.701,00 (6.228.000,00) 99,11 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 661.043.540,00 656.039.864,00 (5.003.676,00) 99,24 12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 12.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 12.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 12.2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 158.055.940,00 158.009.940,00 (46.000,00) 99,97 12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 150.000.000,00 149.985.000,00 (15.000,00) 99,99 12.2.02.01.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.985.000,00 (15.000,00) 99,99 12.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.985.000,00 (15.000,00) 99,99 12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 8.055.940,00 8.024.940,00 (31.000,00) 99,62 12.2.02.02.5.1 BELANJA OPERASI 8.055.940,00 8.024.940,00 (31.000,00) 99,62 12.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.055.940,00 8.024.940,00 (31.000,00) 99,62 Printed By SIMDA-NG | 70/71 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (Yo) HUKUM 11.2.02.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.217.200,00 4.213.400,00 (3.800,00) 99,91 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.688.845.906,00 3.660.359.630,00 (28.486.276,00) 99,23 11.2.01 Pengelolaan Sampah 3.688.845.906,00 3.660.359.630,00 (28.486.276,00) 99,23 11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, 8.600.000,00 3.740.000,00 (4.860.000,00) 43,49 Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 11.2.01.02.5A4 BELANJA OPERASI 8.600.000,00 3.740.000,00 (4.860.000,00) 43,49 11.2.01.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 3.740.000,00 (4.860.000,00) 43,49 11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, 2.838.600.000,00 2.824.900.000,00 (13.700.000,00) 99,52 Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 11.2.01.03.5.A1 BELANJA OPERASI 2.838.600.000,00 2.824.900.000,00 (13.700.000,00) 99,52 11.2.01.03.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.838.600.000,00 2.824.900.000,00 (13.700.000,00) 99,52 11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan 144.823.205,00 141.124.929,00 (3.698.276,00) 97,45 Prasarana Pengelolaan Persampahan 11.2.01.05.5A1 BELANJA OPERASI 144.823.205,00 141.124.929,00 (3.698.276,00) 97,45 11.2.01.05.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.823.205,00 141.124.929,00 (3.698.276,00) 97,45 11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 696.822.701,00 690.594.701,00 (6.228.000,00) 99,11 Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 11.2.01.07.5A1 BELANJA OPERASI 696.822.701,00 690.594.701,00 (6.228.000,00) 99,11 11.2.01.07.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.822.701,00 690.594.701,00 (6.228.000,00) 99,11 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 661.043.540,00 656.039.864,00 (5.003.676,00) 99,24 12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 12.2.01.01.5.1 BELANJA OPERASI 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 12.2.01.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.387.600,00 235.329.924,00 (57.676,00) 99,98 12.2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 158.055.940,00 158.009.940,00 (46.000,00) 99,97 Daerah Kabupaten/Kota 12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW 150.000.000,00 149.985.000,00 (15.000,00) 99,99 Kabupaten/Kota 12.2.02.01.5A BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.985.000,00 (15.000,00) 99,99 12.2.02.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.985.000,00 (15.000,00) 99,99 12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR 8.055.940,00 8.024.940,00 (31.000,00) 99,62 Kabupaten/Kota 12.2.02.02.5 BELANJA OPERASI 8.055.940,00 8.024.940,00 (31.000,00) 99,62 12.2.02.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.055.940,00 8.024.940,00 (31.000,00) 99,62 Printed By SIMDA-NG | 70/7 $ KODE Uu JUMLAH (Rp BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (20) HUKUM 12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah 240.600.000,00 236.100.000,00 (4.500.000,00) 98,13 Kabupaten/Kota 122.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 240.600.000,00 236.100.000.00 (4.500.000,00) 98,13 Investasi dan Pembangunan Daerah 12.2.03.01.5.1 BELANJA OPERASI 240.600.000,00 236.100.000,00 (4.500.000.00) 98,13 12.2.03.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.600.000,00 236.100.000.00 (4.500.000,00) 98,13 12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan 27.000.000,00 26.600.000.00 (400.000.00) 98,52 Ruang Daerah Kabupaten/Kota 12.22.0404 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 27.000.000,00 26.600.000.00 (409.000,00) 98,52 12.204.045 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.600.000.00 1400.000,00) 98,52 12204.045102 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.600.000.00 (400.000,00) 98,52 SURPLUS / DEFISIT (120.014.991.993,00) (85.442 926.964,57) 34 572065.028.43 Oo PEMBIAYAAN 00.0.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 121 491.300.215,00 116.353.065. 754.87 (5.138.234 460.13) 95,77 00.0.00.00.6.1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 75.660 583.213,00 75.660.583.213.87 0.87 100,00 00.0.00.00.6.1.04 Penenmaan Pinjaman Daerah 45.830.717.002.00 40.692.482 541.00 (5.138 234 461.00) 88,79 00.0.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.476.308 222,00 1.476.308.222.00 0,00 100,00 00.0.00.00.6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1.476.308.222.00 1.476.308.222.00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 120.014.991.993.00 114.876 757.532.87 15.138 234 460,13) 95.72 SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 29.433.830.568,30 29.433.830.568,30 0 Marisa,.28 Juli 2023 BUPATI “8 8 4 “ L PrintodBy SIMDA:NG | 71/7 IKAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN Tahun Anggaran 2022 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 399.491.390.081,00 189.112.358.219,00 0,00 0,00 381.410.912.781,00 175.333.853.748,00 0,00 0,00 1.01 PENDIDIKAN 187.624.893.890,00 19.906.520.854,00 0,00 0,00 179.527.048.519,00 18.192.726.037,00 0,00 0,00 1.01.00 Non Program 0,00 0,00 0,00 0,00 5.636.620.912,00 0,00 0,00 0,00 1.01.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.636.620.912,00 0,00 0,00 0,00 1.01.00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.636.620.912,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.605.965.711,00 177.502.400,00 0,00 0,00 148.316.534.222,00 176.258.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.424.000,00 0,00 0,00 0,00 169.335.209,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 172.424.000,00 0,00 0,00 0,00 169.335.209,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 148.214.092.292,00 0,00 0,00 0,00 144.153.476.907,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 148.214.092.292,00 0,00 0,00 0,00 144.153.476.907,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 132.282.997,00 0,00 0,00 0,00 112.607.626,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 132.282.997,00 0,00 0,00 0,00 112.607.626,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.641.819,00 0,00 0,00 0,00 388.048.960,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.106.680,00 0,00 0,00 0,00 26.749.370,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 1/86 Lampiran 1.4 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor Tanggal : 28 Juli 2023 :4 Tahun 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN Tahun Anggaran 2022 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 399.491.390.081,00 189.112.358.219,00 0,00 0,00 Pe 381.410.912781,001 —————— 175.333.853.748,001 9000| 9,00 1.01 PENDIDIKAN 187.624.893.890,00 19.906.520.854,00 0,00 0,00 PS 179.527.048.519,00| —————— 18192726.03700| ———————————————— 0o0of 900 1.01.00 Non Program 0,00 0,00 0,00 0,00 Po 5636620M200| ——————————————— “9oof 0 9goof 9,00 1.01.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Po 5636620M1200| “0900| 0 ooof 9,00 1.01.00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Po 5636620M200| ——————————————— “9oof 0 9oof 9,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.605.965.711,00 177.502.400,00 0,00 0,00 PS 148.316.534222,00| 17625800000 | ————————————————— 9o0of 900 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.424.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 169.335.20900| ——————————— “0oof 0 9goof 9,00 1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 172.424.000,00 0,00 0,00 0,00 (0 169.335.209,00| ————9oof 0 goof 0,00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 148.214.092.292,00 0,00 0,00 0,00 Pa 144153.476.907,00| ———————————————— “0o0of 0 9goof 900 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 148.214.092.292,00 0,00 0,00 0,00 PS 144153.476.907,00| ——————————————— “9oof 0 ooof 9,00 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 132.282.997,00 0,00 0,00 0,00 Po M2607.62600| ————————————————— “9o0of 0 9goof 9,00 1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 132.282.997,00 0,00 0,00 0,00 Po M2607.626,00| “0900| 0 9oof 9,00 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.641.819,00 0,00 0,00 0,00 Po 888.048.960,00| ————————————————— “0o0of 0 goof 9,00 1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.106.680,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26.749.37000| ——————————— ooof goo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 1/8 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.103.139,00 0,00 0,00 0,00 21.548.400,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.300.000,00 0,00 0,00 0,00 45.640.100,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 294.132.000,00 0,00 0,00 0,00 294.111.090,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 177.502.400,00 0,00 0,00 0,00 176.258.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 64.731.600,00 0,00 0,00 0,00 64.713.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 112.770.800,00 0,00 0,00 0,00 111.545.000,00 0,00 0,00 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.366.600.168,00 0,00 0,00 0,00 3.220.165.816,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.485.000,00 0,00 0,00 0,00 13.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 133.320.168,00 0,00 0,00 0,00 96.427.839,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.219.795.000,00 0,00 0,00 0,00 3.110.587.977,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 307.924.435,00 0,00 0,00 0,00 272.899.704,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.826.000,00 0,00 0,00 0,00 136.642.971,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.098.435,00 0,00 0,00 0,00 128.756.733,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 34.945.215.309,00 19.729.018.454,00 0,00 0,00 25.504.985.885,00 18.016.468.037,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 15.114.811.352,00 12.496.228.220,00 0,00 0,00 14.033.926.485,00 11.489.842.514,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 67.394.025,00 561.300.000,00 0,00 0,00 63.400.000,00 560.549.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 3.269.451.426,00 0,00 0,00 0,00 3.040.042.880,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 2/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.103.139,00 0,00 0,00 0,00 Pe 21548400,00|”——————————————““9oo|l———— oool 900 1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.300.000,00 0,00 0,00 0,00 PA 45.640100,00| oo goo 9,00 1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 294.132.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 29aAatL.Ogo00o| goo oo p,00 1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo 9,00 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 177.502.400,00 0,00 0,00 Pe ooof ””-“ A6258.00000| ——————““9oof 00 1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 64.731.600,00 0,00 0,00 Poo 64713.000,00| “900 900 1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 112.770.800,00 0,00 0,00 Pe ooof ”” “ Mtt5a500000| ———— “ ooof 00 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.366.600.168,00 0,00 0,00 0,00 Po 322016581600| ——————————————————— “0o0of 0 9ooof 0 9,00 1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.485.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13150.00000| oo oo p,00 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 133.320.168,00 0,00 0,00 0,00 Pe 96.427839,00| —————————” ““9oofl—— ooof 00 1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.219.795.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 3410587977, 001 ooof ooof D,00 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 307.924.435,00 0,00 0,00 0,00 Pe 272899.704,00| ————————” “90o|l TT ooof 00 1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 167.826.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po Asesa297100| ———————————————” “ooof ooof Doo 1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.098.435,00 0,00 0,00 0,00 Po 128756.73300|1 ——————————————————— “0oof ——— 9oof 9,00 1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 A 7.500.000,00| ——————————” “0oof oo 00 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 34.945.215.309,00 19.729.018.454,00 0,00 0,00 (oT 25504.985.885,00| ———————— 18.016468.03700| —————————————————— 000| “900 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 15.114.811.352,00 12.496.228.220,00 0,00 0,00 Po 14033926.485,00| ———————— 4148984251400| ”——————————————” “o0o| 9,00 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 67.394.025,00 561.300.000,00 0,00 0,00 Pe 63.400.000,00| 56054900000 | —————————————————““9o0of900 1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 3.269.451.426,00 0,00 0,00 oo 3.040.04288000| —————————————“0oo| “9,00 Printed By SIMDA-NG | 2/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 379.444.000,00 410.011.502,00 0,00 0,00 329.881.700,00 409.642.502,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 10.800.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 10.401.830,00 94.922.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 323.565.000,00 0,00 0,00 0,00 295.318.140,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0,00 281.650.000,00 0,00 0,00 0,00 277.561.998,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 198.400.000,00 0,00 0,00 0,00 198.283.296,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 549.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.22 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 3.240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.092.520.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 76.769.485,00 0,00 0,00 0,00 75.186.050,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 213.605.440,00 0,00 0,00 0,00 204.930.233,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.992.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.863.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 51.956.250,00 0,00 0,00 0,00 49.388.400,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 11.574.142.152,00 4.315.250.292,00 0,00 0,00 10.689.654.976,00 3.719.285.994,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8.964.243.912,00 4.502.857.234,00 0,00 0,00 8.113.699.643,00 3.805.334.506,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 198.253.250,00 0,00 0,00 0,00 197.983.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 181.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.824.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 153.390.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 135.880.680,00 439.395.900,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 101.671.750,00 1.060.000.000,00 0,00 0,00 101.400.000,00 880.095.200,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 219.000.000,00 0,00 0,00 0,00 199.977.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 60.000.000,00 511.000.000,00 0,00 0,00 59.605.000,00 491.015.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 3/86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 1.01.02.2.01.07 1.01.02.2.01.08 1.01.02.2.01.13 1.01.02.2.01.14 1.01.02.2.01.17 1.01.02.2.01.21 1.01.02.2.01.22 1.01.02.2.01.23 1.01.02.2.01.25 1.01.02.2.01.26 1.01.02.2.01.28 1.01.02.2.01.29 1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.03 1.01.02.2.02.04 1.01.02.2.02.05 1.01.02.2.02.06 1.01.02.2.02.09 1.01.02.2.02.12 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengadaan Perlengkapan Siswa Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 379.444.000,00 410.011.502,00 0,00 0,00 Po 329.881.700,00| 409.642.502,00| 0 000P 0,00 10.800.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pa 10.401.830,00| 9492200000 | 0 000f 0,00 0,00 323.565.000,00 0,00 0,00 Pe oo 295.318.140,00| 0 000P 0,00 0,00 281.650.000,00 0,00 0,00 PO oo 277.561.998,00| 0000| 0,00 198.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 198283296,00| 0900| 0 000P 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 549500.000,00| 0000|oo 0,00 0,00 3.240.000.000,00 0,00 0,00 Pe oo 3.092.520.000,00| 000 0,00 76.769.485,00 0,00 0,00 0,00 Pn no 213.605.440,00 0,00 0,00 0,00 Po 204.930.233,00| 0900| OOP 0,00 1.992.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 1863.300.000,00| 0 9oof 0 goof 0,00 51.956.250,00 0,00 0,00 0,00 PA 49.388.400,00| 0900| goo 0,00 11.574.142.152,00 4.315.250.292,00 0,00 0,00 Po 10.689.654.976,00| 3.719.285.994,00| 0000| 00 8.964.243.912,00 4.502.857.234,00 0,00 0,00 Pe 8.113.699.643,00| 3.805.334.506,00| —————————— 900f 0,00 0,00 198.253.250,00 0,00 0,00 Po ooof 0 497.883.000,00| 0900| 0,00 0,00 181.000.000,00 0,00 0,00 Po Mooof 0 180.824.000,00| 0 900f 0,00 153.390.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 Po 135.880.680,00| 439.395.900,00| 0 000f 0,00 101.671.750,00 1.060.000.000,00 0,00 0,00 Po 101400.000,00| 880.095.200,00| 0 000P 0,00 0,00 219.000.000,00 0,00 0,00 Po ooof 0 Ag997z.000,00| 0900| 0,00 60.000.000,00 511.000.000,00 0,00 0,00 Pe 59.605.000,00|-————————491.015000,00| 000 900 Printed By SIMDA-NG | 3/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 52.340.150,00 0,00 0,00 0,00 52.340.150,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0,00 43.250.135,00 0,00 0,00 0,00 43.250.135,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 21.295.600,00 0,00 0,00 0,00 21.295.600,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0,00 84.750.000,00 0,00 0,00 0,00 84.100.500,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 85.500.000,00 0,00 0,00 0,00 85.314.600,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.35 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0,00 51.310.000,00 0,00 0,00 0,00 50.300.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 47.921.000,00 0,00 0,00 0,00 33.823.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.821.516.800,00 0,00 0,00 0,00 1.744.416.970,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 255.751.275,00 0,00 0,00 0,00 217.150.480,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 282.601.512,00 0,00 0,00 0,00 203.539.590,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 5.555.891.575,00 1.565.658.099,00 0,00 0,00 4.932.569.323,00 1.164.758.021,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.424.998.645,00 2.729.933.000,00 0,00 0,00 1.142.530.557,00 2.721.291.017,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 107.104.000,00 2.134.023.000,00 0,00 0,00 105.764.500,00 2.126.025.017,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 9.300.000,00 95.910.000,00 0,00 0,00 9.050.000,00 95.766.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 16.058.370,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.12 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 80.720.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 74.838.640,00 499.500.000,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 237.025.345,00 0,00 0,00 0,00 217.260.715,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 4/86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 1.01.02.2.02.14 1.01.02.2.02.18 1.01.02.2.02.24 1.01.02.2.02.25 1.01.02.2.02.28 1.01.02.2.02.32 1.01.02.2.02.35 1.01.02.2.02.38 1.01.02.2.02.39 1.01.02.2.02.40 1.01.02.2.02.41 1.01.02.2.02.43 1.01.02.2.03 1.01.02.2.03.02 1.01.02.2.03.03 1.01.02.2.03.10 1.01.02.2.03.12 1.01.02.2.03.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebeluer Sekolah Pengadaan Perlengkapan Siswa Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 0,00 52.340.150,00 0,00 0,00 Pe oo 52.34050,00| 0 00P 0,00 0,00 43.250.135,00 0,00 0,00 Pe oo 43.250135,00| 0900| 0,00 0,00 21.295.600,00 0,00 0,00 Pe oo 21295.600,00| 000 0,00 0,00 84.750.000,00 0,00 0,00 Poo 84100.500,00| 0900| 0,00 85.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 85.314.600,00| 0000| oo 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 600.000-000,00| 0 a00f oo 0,00 0,00 51.310.000,00 0,00 0,00 Pe oo 50.300.000,00| 0000P 0,00 47.921.000,00 0,00 0,00 0,00 Pn 33.823.000,00| 0000| 0900| 0,00 1.821.516.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 4.74416.970,00| 0900| 90f 0,00 255.751.275,00 0,00 0,00 0,00 Po 217150.480,00| 0 000P OOP 0,00 282.601.512,00 0,00 0,00 0,00 Pa 203.539.590,00| 0 000f goo 0,00 5.555.891.575,00 1.565.658.099,00 0,00 0,00 Pe 4.932.569.323,00| 1464.758.02100| 0900| 0,00 7.424.998.645,00 2.729.933.000,00 0,00 0,00 Po 1142.530.557,00| 2.721291.017,00| 0000| 00 107.104.000,00 2.134.023.000,00 0,00 0,00 Po 1O5.764.500,00| 2126.025.017,00| 0000| 0,00 9.300.000,00 95.910.000,00 0,00 0,00 Pe 9.050.000,00| — 95.766-000,00/1 0000| 0,00 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 16.058.370,00| 0000| go0f 0,00 80.720.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pa 74.838.640,00| ——————— 499.500.000,00| 000 900 237.025.345,00 0,00 0,00 0,00 Po 217260.715,00| oo oo 0,00 Printed By SIMDA-NG | 4/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 65.284.000,00 0,00 0,00 0,00 65.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 489.600.000,00 0,00 0,00 0,00 489.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 172.665.300,00 0,00 0,00 0,00 164.799.232,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.247.200.000,00 0,00 0,00 0,00 -36.900,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.441.161.400,00 0,00 0,00 0,00 2.214.829.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 2.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.193.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 21.661.400,00 0,00 0,00 0,00 21.079.200,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.169.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 73.712.870,00 0,00 0,00 0,00 68.907.500,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 73.712.870,00 0,00 0,00 0,00 68.907.500,00 0,00 0,00 0,00 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 73.712.870,00 0,00 0,00 0,00 68.907.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02 KESEHATAN 162.796.307.623,00 7.184.099.413,00 0,00 0,00 155.569.644.818,00 4.946.760.482,00 0,00 0,00 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93.216.875.524,00 3.427.473.250,00 0,00 0,00 96.597.699.822,00 1.484.202.481,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 304.075.300,00 0,00 0,00 0,00 251.936.790,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 138.881.150,00 0,00 0,00 0,00 95.195.340,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.496.050,00 0,00 0,00 0,00 5.495.950,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159.698.100,00 0,00 0,00 0,00 151.245.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.634.487.792,00 0,00 0,00 0,00 46.209.364.470,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 5/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 65.284.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 65196.000,00|———————————————0o0of 0 aoof O,00 1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 489.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Pn 489.600.000,00| ———————————— 0oof ooh 9,00 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 172.665.300,00 0,00 0,00 0,00 Po 16479923200| —————— 9oof oo 9,00 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.247.200.000,00 0,00 0,00 0,00 PA -36.900,00| goo go A00 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.441.161.400,00 0,00 0,00 0,00 PT 2214829200,00| oo oo 00 1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 2.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2193.750.000,00| oo oo 00 1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 21.661.400,00 0,00 0,00 0,00 Nonformal/Kesetaraan Pe 2107920000 ooof aoof O,00 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.169.500.000,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo 9,00 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 73.712.870,00 0,00 0,00 0,00 Pe 68.907.500,00| ————————————— ooof — aoof O,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 73.712.870,00 0,00 0,00 0,00 Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pe 68.907.500,00| —————————— ooof goo ,00 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, 73.712.870,00 0,00 0,00 0,00 dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pe 68.907.50000| ————————————— “0oof goal 9,00 1.02 KESEHATAN 162.796.307.623,00 7.184.099.413,00 0,00 0,00 P5 155.569.644.818,00| 494676048200” 00o0o| 900 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93.216.875.524,00 3.427.473.250,00 0,00 0,00 (oT 06597.699.82200| ————————— 148420248100| ———————————————— 000| 900 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 304.075.300,00 0,00 0,00 0,00 Po 251.986.790,00| —————9oof oo 9,00 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 138.881.150,00 0,00 0,00 0,00 Pe 95195.34000|——————————ooof goo 9,00 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.496.050,00 0,00 0,00 0,00 Aa: 5.495.95000| oo goo 9,00 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 159.698.100,00 0,00 0,00 0,00 Po 451.245:500,00| ————————————————— “0oof goo 9,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.634.487.792,00 0,00 0,00 0,00 (oT 46209.364.470,00| —————————————— “9o0o| oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 5/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.628.785.492,00 0,00 0,00 0,00 46.209.364.470,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.702.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 605.159.057,00 32.500.000,00 0,00 0,00 545.352.567,00 32.314.000,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.506.740,00 32.500.000,00 0,00 0,00 10.407.500,00 32.314.000,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.839.465,00 0,00 0,00 0,00 54.755.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.309.052,00 0,00 0,00 0,00 50.134.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.253.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 474.503.800,00 0,00 0,00 0,00 415.801.367,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 462.780.000,00 0,00 0,00 0,00 440.575.000,00 0,00 0,00 1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 447.780.000,00 0,00 0,00 0,00 425.590.000,00 0,00 0,00 1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.340.317,00 0,00 0,00 0,00 620.173.373,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 265.038.854,00 0,00 0,00 0,00 260.545.707,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 379.301.463,00 0,00 0,00 0,00 359.627.666,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 630.945.000,00 0,00 0,00 0,00 478.704.271,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 191.600.000,00 0,00 0,00 0,00 120.706.410,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 351.825.000,00 0,00 0,00 0,00 270.732.561,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.340.000,00 0,00 0,00 0,00 32.337.700,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 6/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.628.785.492,00 0,00 0,00 0,00 Po “4e20936447000| ——————— “ooof oo 00 1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.702.300,00 0,00 0,00 0,00 | TO 3 TNO INN DENNY 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 605.159.057,00 32.500.000,00 0,00 0,00 Po 545352567,00| 32314.000,00| ”—————————”““ooof9,00 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.506.740,00 32.500.000,00 0,00 0,00 Pe 10.407.500,00|———————————32314000,00| ——————————9oof 9,00 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.839.465,00 0,00 0,00 0,00 Pe 54755.000,00| “900 Taool 900 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.309.052,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.34.900,00| “000 aoof 00 1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 1425380000| oo oo p,00 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 474.503.800,00 0,00 0,00 0,00 Nan 415801.367,00|”————————————————“oo0ofl 0 aoof 00 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 462.780.000,00 0,00 0,00 Pe goo 440.575.000,00| ————————————”“Oool 900 1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 447.780.000,00 0,00 0,00 Pe ooo 425.590.000,00| ————————— “Oool 000 1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pe goo 14985.00000|”——————““ooof 00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.340.317,00 0,00 0,00 0,00 Po 820173373001” ooo oo 00 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 265.038.854,00 0,00 0,00 0,00 Po 2605a5.707,0o0| ———— ooo oo p,00 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 379.301.463,00 0,00 0,00 0,00 Po 250627666001” oo oo 00 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 630.945.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 478.704.271,00| —————————” “ooo|l oo 900 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 191.600.000,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Po A20706A10,00| —————ooof oo 9,00 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 351.825.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 270732561,00| “900 ooof 00 1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.340.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 32.337.700,00|”—————————““o0ofl——— aoof 900 Printed By SIMDA-NG | 6/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.180.000,00 0,00 0,00 0,00 39.962.600,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.965.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 1.011.313.481,00 0,00 0,00 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 60.325.062.389,00 0,00 0,00 50.031.781.971,00 3.462.558.001,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 8.925.085.568,00 2.950.120.943,00 0,00 0,00 6.880.744.647,00 2.853.952.575,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 0,00 1.257.881.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 1.528.143.968,00 157.320.820,00 0,00 0,00 1.155.530.700,00 157.119.820,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 1.166.558.739,00 0,00 0,00 0,00 1.077.125.559,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 368.360.177,00 0,00 0,00 99.505.000,00 367.879.600,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.005.317.571,00 0,00 0,00 0,00 2.497.054.924,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.069.999.429,00 0,00 0,00 0,00 1.068.528.862,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 342.104.000,00 0,00 0,00 0,00 341.562.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.685.857.600,00 0,00 0,00 0,00 1.528.833.161,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 193.663.000,00 0,00 0,00 0,00 189.730.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.506.616.821,00 562.135.320,00 0,00 0,00 30.575.170.158,00 364.235.526,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 108.796.450,00 0,00 0,00 0,00 104.367.100,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 7/86 50.109.513.396,00 1.918.082.900,00 48.492.168.351,00 1.011.313.481,00 50.109.513.396,00 1.918.082.900,00 48.492.168.351,00 3.756.626.163,00 1.251.827.596,00 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.180.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 39.962.600,00| “0900| aoof O,00 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya Pe 14.965.000,00| oo oo 00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 50.109.513.396,00 1.918.082.900,00 0,00 0,00 PA 48492168.351,00| ————————— 401131348100| ————————————————— “90ol TT “900 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 50.109.513.396,00 1.918.082.900,00 0,00 0,00 Pa 48.492168.351,00| 101131348100 | ———————————— “900of 00 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 60.325.062.389,00 3.756.626.163,00 0,00 0,00 MASYARAKAT Po 50.031.781.971,00| 3.462558.001,00| 900 00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten 8.925.085.568,00 2.950.120.943,00 0,00 0,00 Kota PT 6.880.744.647,00| 285395257500” 0oof 900 1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 0,00 1.257.881.207,00 0,00 0,00 PO ooof ——”“4251827596,00|900 0 “900 1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 1.528.143.968,00 157.320.820,00 0,00 0,00 (TT 4455.530.700,00| ——————————— 45741982000| “oo 900 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 1.166.558.739,00 0,00 0,00 PT ooo| ———-—--- 4077142555900| ————————————————— “9oofl 00 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 368.360.177,00 0,00 0,00 Pe 99.505.000,00| ——————— 367.879.60000| 0900| 900 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 4.005.317.571,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2497.054.924,00| 0 ooof goo 00 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.069.999.429,00 0,00 0,00 0,00 (TT 1.068.528.86200| 0900| oo 9,00 1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 342.104.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 241562.000,00| ——————————— “0oof goo 9,00 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.685.857.600,00 0,00 0,00 0,00 (TT 152883316100 0900| oo 9,00 1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta 193.663.000,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitas Kesehatan Lainnya Po R89730.000,00| oo oo 9,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.506.616.821,00 562.135.320,00 0,00 0,00 Po 30.575.170158,00| 364.235.526,001——————————“9oof 9,00 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 108.796.450,00 0,00 0,00 0,00 Po M04367100,00| oo oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 7/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 787.166.260,00 0,00 0,00 0,00 656.901.400,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 246.648.235,00 0,00 0,00 0,00 201.551.435,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 399.151.000,00 0,00 0,00 0,00 318.398.655,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.675.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 17.775.000,00 0,00 0,00 0,00 17.725.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 30.816.840,00 0,00 0,00 0,00 29.516.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.476.800,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 79.960.000,00 0,00 0,00 0,00 49.260.200,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 117.209.200,00 0,00 0,00 0,00 96.664.100,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 52.040.270,00 0,00 0,00 0,00 29.519.983,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 210.250.400,00 0,00 0,00 0,00 204.857.600,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 622.211.425,00 0,00 0,00 0,00 546.005.046,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 73.650.000,00 0,00 0,00 0,00 37.101.400,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 119.065.000,00 0,00 0,00 0,00 91.928.200,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 382.620.336,00 10.500.000,00 0,00 0,00 372.565.330,00 10.495.000,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 103.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 443.139.870,00 0,00 0,00 0,00 311.702.842,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 574.921.087,00 0,00 0,00 0,00 511.238.004,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20.910.879.141,00 551.635.320,00 0,00 0,00 15.950.243.662,00 353.740.526,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 8/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 787.166.260,00 0,00 0,00 0,00 Po e56.901400,00| goo oo p,00 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 246.648.235,00 0,00 0,00 0,00 Pn 201.551.485,00| ———————————— 0oof ooh p,00 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 399.151.000,00 0,00 0,00 0,00 Po“ e839865500| ————————————————” “ooof ooof p,00 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 NN 9.675.000,00| ——————ooofoo A00 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 17.775.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17.725.00000| —————— ooo oo p,00 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 30.816.840,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29516.800,00|———————————ooof goo 9,00 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6476800001”“0oof oo p,00 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 79.960.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 49260.200,00| —————————9oofgoo 9,00 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 117.209.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 96.664.100,00| ——————————————””““9oofl”—— aoof 900 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 52.040.270,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29519983,00|”———————————”““9oofl——aool 900 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 210.250.400,00 0,00 0,00 0,00 Po 204857.60000| —————— ooof oo p,00 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 622.211.425,00 0,00 0,00 0,00 Po 546.005.046,00| oo oo 00 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 73.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 37401400,00| ————————” “9oofl Tool 00 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 119.065.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 91.928.200,00| ”————————————————” “90ofl ———— oool 00 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 382.620.336,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Po 372565.330,00| 10495.00000|”———————“ooof TE p,00 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya Po 103.300.000,00| ————————— “0oof goo 9,00 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 443.139.870,00 0,00 0,00 0,00 Po ta70284200|”————————————“0ooof ooof Doo 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 574.921.087,00 0,00 0,00 0,00 Po 511288.004,00| ———————————————— “0oof goo 9,00 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20.910.879.141,00 551.635.320,00 0,00 0,00 Po 45.950.243.662.00| 353.740.526,00|”—————————““ooof TT 0,00 Printed By SIMDA-NG | 8/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 11.308.168.000,00 0,00 0,00 0,00 9.623.224.391,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 551.180.000,00 0,00 0,00 0,00 32.956.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.246.168.307,00 0,00 0,00 0,00 1.169.990.310,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota 12.893.360.000,00 244.369.900,00 0,00 0,00 12.575.867.166,00 244.369.900,00 0,00 0,00 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12.893.360.000,00 244.369.900,00 0,00 0,00 12.575.867.166,00 244.369.900,00 0,00 0,00 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.436.376.500,00 0,00 0,00 0,00 8.183.470.515,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 8.129.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.901.487.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.129.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.901.487.500,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 306.476.500,00 0,00 0,00 0,00 281.983.015,00 0,00 0,00 0,00 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 306.476.500,00 0,00 0,00 0,00 281.983.015,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 214.537.675,00 0,00 0,00 0,00 162.796.300,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 91.776.175,00 0,00 0,00 0,00 88.945.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 91.776.175,00 0,00 0,00 0,00 88.945.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 95.761.500,00 0,00 0,00 0,00 47.201.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 9/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (Pe M00.000.000,00| oo oo 9,00 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 11.308.168.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 9623224391,00| 0 ooof oo 00 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 551.180.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 32.956.900,00|-—————————————ooof goo O,00 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 1.246.168.307,00 0,00 0,00 0,00 Obat Massal) Po 1169990310,00| oo oo 9,00 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 12.893.360.000,00 244.369.900,00 0,00 0,00 Kabupaen/Kota Po 12575.867.166,00| 244369.900,00|——————————o0of9,00 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12.893.360.000,00 244.369.900,00 0,00 0,00 Po 412575.867.16600| 244369900001” 9oof 00 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.436.376.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 8183.470.515,00| 900 oo 9,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan 8.129.900.000,00 0,00 0,00 0,00 UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Po 7.901.487.500,00| “000 oo 9,00 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.129.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 7.901:487.500,00| —————————————————— “0oof —— 9oof 9,00 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 306.476.500,00 0,00 0,00 0,00 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Nan 281.983.015,00| ———————————————— “000fl ————— aoof O,00 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 306.476.500,00 0,00 0,00 0,00 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Po 281983.015,00| —————————————————— “9o0of oo 9,00 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 214.537.675,00 0,00 0,00 0,00 Po 162.796.300,00| ———————————————— “0oof goo 9,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 91.776.175,00 0,00 0,00 0,00 (UMOT) Pe 88.945.000,00| “0900| aoof O,00 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, 91.776.175,00 0,00 0,00 0,00 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pe 88.945.000,00| “0900| aoof O,00 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 95.761.500,00 0,00 0,00 0,00 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pe 47201.300,00| 0900| goo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 9/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 95.761.500,00 0,00 0,00 0,00 47.201.300,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 603.455.535,00 0,00 0,00 0,00 593.896.210,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 224.472.700,00 0,00 0,00 0,00 216.952.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 224.472.700,00 0,00 0,00 0,00 216.952.900,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 211.944.145,00 0,00 0,00 0,00 211.058.150,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 211.944.145,00 0,00 0,00 0,00 211.058.150,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.038.690,00 0,00 0,00 0,00 165.885.160,00 0,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 167.038.690,00 0,00 0,00 0,00 165.885.160,00 0,00 0,00 0,00 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.028.594.779,00 162.021.737.952,00 0,00 0,00 16.370.993.409,00 152.194.367.229,00 0,00 0,00 1.03.00 Non Program 0,00 0,00 0,00 0,00 5.257.800,00 -5.257.800,00 0,00 0,00 1.03.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.257.800,00 -5.257.800,00 0,00 0,00 1.03.00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.257.800,00 -5.257.800,00 0,00 0,00 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.840.074.562,00 891.665.000,00 0,00 0,00 5.606.762.627,00 859.949.200,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 10/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan 95.761.500,00 0,00 0,00 0,00 Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga PA 47201300,00| oo goo 9,00 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pe 26.650.000,00| ———————————————————“000of0 aoof ,00 1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pe 26.650.000,00|—————————————————“000of 0 aoof O,00 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 603.455.535,00 0,00 0,00 0,00 Po 593896210,00| oo oo 9,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor 224.472.700,00 0,00 0,00 0,00 Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pn 216.952.90000| 0900| ooh 9,00 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 224.472.700,00 0,00 0,00 0,00 Po 216952.900,00| oo oo 9,00 1.02.05.2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 211.944.145,00 0,00 0,00 0,00 Nan 211058450,00| ————————————“ooofaoof 0,00 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 211.944.145,00 0,00 0,00 0,00 Po 211058150,00| ————— 9oof oo 9,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat 167.038.690,00 0,00 0,00 0,00 Daerah Kabupaten/Kota Po 165:885160,00| ——————————————————” “0oof goo 9,00 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 167.038.690,00 0,00 0,00 0,00 Daya Masyarakat (UKBM) Po 1e5885.16000| —————————————————” 0oo| oo 9,00 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.028.594.779,00 162.021.737.952,00 0,00 0,00 (TT 16.370.993.409,00| 152.194.367.229,00| 900p oo 1.03.00 Non Program 0,00 0,00 0,00 0,00 PE 5257.80000| ——————————— -525780000|————————————“9oof900 1.03.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 PE 5257.80000|-———————————-525780000| “900 oo 1.03.00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 PE 5257.80000| ——————————— -525780000|————————————”“9oof 900 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.840.074.562,00 891.665.000,00 0,00 0,00 (TT 5.606.762.627,00| 859.949.200,001-—————ooof 00 Printed By SIMDA-NG | 10/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 175.781.990,00 0,00 0,00 0,00 174.758.710,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 169.001.990,00 0,00 0,00 0,00 168.060.310,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.780.000,00 0,00 0,00 0,00 6.698.400,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.073.529.520,00 0,00 0,00 0,00 4.015.435.488,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.068.397.410,00 0,00 0,00 0,00 4.010.303.378,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.566.055,00 0,00 0,00 0,00 2.566.055,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.566.055,00 0,00 0,00 0,00 2.566.055,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.969.200,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.969.200,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 406.795.165,00 0,00 0,00 0,00 406.701.992,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.537.460,00 0,00 0,00 0,00 7.537.460,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.810.905,00 0,00 0,00 0,00 34.810.905,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.090.000,00 0,00 0,00 0,00 23.089.682,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.021.000,00 0,00 0,00 0,00 21.982.400,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 319.335.800,00 0,00 0,00 0,00 319.281.545,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 891.665.000,00 0,00 0,00 0,00 859.949.200,00 0,00 0,00 1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 769.307.000,00 0,00 0,00 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 91.665.000,00 0,00 0,00 0,00 90.642.200,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 11/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 175.781.990,00 0,00 0,00 0,00 Po A7a758710,00| ——————“9oof oo 9,00 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 169.001.990,00 0,00 0,00 0,00 Po 168.060.310,00| oo oo 9,00 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.780.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6.698.400,00|—————— ooof oo 9,00 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo 9,00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.073.529.520,00 0,00 0,00 0,00 PT 4015.43548800| “000 goo 9,00 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.068.397.410,00 0,00 0,00 0,00 Pe 4010.303378,00|———————ooof oo 00 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.566.055,00 0,00 0,00 0,00 Pa 2566.055,00| 000 goo 9,00 1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.566.055,00 0,00 0,00 0,00 Pa 2.566.055,00| ——————ooof0 ooof 9,00 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Aa: 8.969.20000| 000 oo 9,00 1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Aa: 8.969.20000| 000 goo 9,00 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 406.795.165,00 0,00 0,00 0,00 Nan 406.701.992,00|————————————ooof goa 0,00 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.537.460,00 0,00 0,00 0,00 5 7.537.46000|————————————“0oof 0 goo 9,00 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.810.905,00 0,00 0,00 0,00 Pe 34810.905,00| 0900| aoof O,00 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.090.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 23.089.68200| —————————————————— 000f ————— aoof 00 1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.021.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 21982400,00|”——————————ooof goo O,00 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 319.335.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 31928154500 “0o0| oo 9,00 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 891.665.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof 859.949.200,001—————goof 00 1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof 769.307.000,001-————————9oof9,00 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 91.665.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof 90.642200,00| “0900| 00 Printed By SIMDA-NG | 11/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 706.745.000,00 0,00 0,00 0,00 590.340.722,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 161.423.029,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 508.745.000,00 0,00 0,00 0,00 428.917.693,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.122.887,00 0,00 0,00 0,00 410.556.515,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 340.088.177,00 0,00 0,00 0,00 285.816.805,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 11.075.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.990.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.890.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.784.710,00 0,00 0,00 0,00 6.784.710,00 0,00 0,00 0,00 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.706.132.560,00 6.411.171.204,00 0,00 0,00 1.560.735.444,00 5.604.735.528,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.147.132.560,00 556.269.093,00 0,00 0,00 1.016.422.644,00 747.953.193,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 392.215.450,00 7.491.900,00 0,00 0,00 369.483.934,00 199.650.000,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 199.860.000,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir 0,00 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 289.666.000,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01.27 Rehabilitasi Kanal Banjir 14.917.110,00 58.777.193,00 0,00 0,00 9.933.710,00 58.777.193,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.02.2.01.59 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 339.723.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 12/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 706.745.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 590.340.722.001 “a00 ooof Doo 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 161:423.029,00| ———————————— “0oof goo 9,00 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 508.745.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 428.917.693,00/ ”————————————” “ooofl TT aoof 00 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 468.122.887,00 0,00 0,00 0,00 Pn 410.556.515,00| ———————————— 0oof ooh 9,00 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 340.088.177,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 2e5816.80500| ————— oool oo 00 1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo ooh p,a0 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 1t075.00000| oo oo Da0 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 99.990-000,00|-———————————0oof goal 9,00 1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 an, 6890.000,00| ———————————”” “oool oo 00 1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 6.784.710,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya Pe 6784710001”“0oof ooh 00 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.706.132.560,00 6.411.171.204,00 0,00 0,00 Po 4560.735.444,00| 5.604.735.52800| ——————————— “0ooo| 9,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) 1.147.132.560,00 556.269.093,00 0,00 0,00 Daerah Kabupaten/Kota Po 1016422.644,00| 747953193001” ooo| TT 0,00 1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 392.215.450,00 7.491.900,00 0,00 0,00 Po 269.483.934,00| 19965000000 | ————————————————— “000of 900 1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pe ooof ””-”“ “Ag9s6000000| ”——————” ““ooof 00 1.03.02.2.01.12 Pembangunan Kanal Banjir 0,00 290.000.000,00 0,00 0,00 PT 9oof 289.666.000,00| —————————————————“000f 9,00 1.03.02.2.01.27 Rehabilitasi Kanal Banjir 14.917.110,00 58.777.193,00 0,00 0,00 Pe 9933710001 58777493001“ooof 9,00 1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo 9,00 1.03.02.2.01.59 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 330.723.000001———— ooo oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 12/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 297.282.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 559.000.000,00 5.854.902.111,00 0,00 0,00 544.312.800,00 4.856.782.335,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.275.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi 190.000.000,00 5.634.262.000,00 0,00 0,00 189.937.800,00 4.725.451.456,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 220.640.111,00 0,00 0,00 0,00 131.330.879,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 199.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 69.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 701.955.665,00 6.745.352.243,00 0,00 0,00 684.153.345,00 5.595.443.447,00 0,00 0,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 701.955.665,00 6.745.352.243,00 0,00 0,00 684.153.345,00 5.595.443.447,00 0,00 0,00 1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 701.955.665,00 5.679.352.243,00 0,00 0,00 684.153.345,00 4.778.880.163,00 0,00 0,00 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0,00 1.066.000.000,00 0,00 0,00 0,00 816.563.284,00 0,00 0,00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.622.185.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6.432.830.000,00 49.950.000,00 0,00 0,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.622.185.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 6.432.830.000,00 49.950.000,00 0,00 0,00 1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.950.000,00 0,00 0,00 1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 6.622.185.000,00 0,00 0,00 0,00 6.432.830.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 360.000.000,00 4.436.872.300,00 0,00 0,00 359.516.299,00 4.267.506.214,00 0,00 0,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 360.000.000,00 4.436.872.300,00 0,00 0,00 359.516.299,00 4.267.506.214,00 0,00 0,00 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0,00 628.873.400,00 0,00 0,00 0,00 530.919.803,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 13/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 2897.282.000,00| ———————————— “9oof oo 9,00 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 559.000.000,00 5.854.902.111,00 0,00 0,00 Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PTT 544.312.800,00| 4856.782.335,00|————————goof 9,00 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 99275.000,00| —————————————————“000of0 aoof O,00 1.03.02.2.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi 190.000.000,00 5.634.262.000,00 0,00 0,00 Po 189937.800,00| 4.725451456,00| 0goof 9,00 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 220.640.111,00 0,00 0,00 Pr oof ——----- 43133037900| —————————————” “0oof 900 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe A8.900.000,001 oo oo 9,00 1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 69.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 55.200.000,00|-————————————ooof 0 aoof O,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 701.955.665,00 6.745.352.243,00 0,00 0,00 Po 884 153.345,00| 5.595.443.447,00| 900 9,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 701.955.665,00 6.745.352.243,00 0,00 0,00 (OTT 884.153.345,00| 5.595.443.447,00| 000 900 1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 701.955.665,00 5.679.352.243,00 0,00 0,00 Po 884153.345,00| 4778.880163,00|———————————“9oof 0 9,00 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0,00 1.066.000.000,00 0,00 0,00 Ge 9oof 816.563.284,00| ”———————————————“9oof 9,00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 6.622.185.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pe 6.432830.000,00| ——————————— 49950.000,00|——————————————“9oof9,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.622.185.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 PT 6.432830.00000| ——————————— a995000000| ———————————9oof900 1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 dalam Daerah Kabupaten/Kota Pe 9oof 49.950.000,00| 0900| 00 1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 6.622.185.000,00 0,00 0,00 0,00 PT 6.432830.00000| “900 goo 9,00 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 360.000.000,00 4.436.872.300,00 0,00 0,00 Po 359.516.299,00| 4.267.506.214,00| —————————goof 00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai 360.000.000,00 4.436.872.300,00 0,00 0,00 dalam Daerah Kabupaten/Kota Po 259.516.299,00| 4267.506.214,00|——————————ooof 0 9,00 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0,00 628.873.400,00 0,00 0,00 Ge 9oof 530.919.803,001———————9oof 00 Printed By SIMDA-NG | 13/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 0,00 3.807.998.900,00 0,00 0,00 0,00 3.736.586.411,00 0,00 0,00 1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 359.516.299,00 0,00 0,00 0,00 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 77.699.535,00 1.524.362.136,00 0,00 0,00 63.000.000,00 1.407.158.917,00 0,00 0,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 77.699.535,00 1.524.362.136,00 0,00 0,00 63.000.000,00 1.407.158.917,00 0,00 0,00 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 14.699.535,00 1.524.362.136,00 0,00 0,00 0,00 1.407.158.917,00 0,00 0,00 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 200.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 195.251.626,00 83.325.000,00 0,00 0,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 195.251.626,00 83.325.000,00 0,00 0,00 1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.325.000,00 0,00 0,00 1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 195.251.626,00 0,00 0,00 0,00 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 770.840.196,00 141.877.315.069,00 0,00 0,00 749.404.629,00 134.331.556.723,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 770.840.196,00 141.877.315.069,00 0,00 0,00 749.404.629,00 134.331.556.723,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 149.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 620.840.196,00 79.152.307.951,00 0,00 0,00 599.554.629,00 77.486.788.257,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 0,00 42.549.306.889,00 0,00 0,00 0,00 41.257.114.751,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 158.977.358,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 14/86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 1.03.06.2.01.07 1.03.06.2.01.09 1.03.08 1.03.08.2.01 1.03.08.2.01.01 1.03.08.2.01.02 1.03.09 1.03.09.2.01 1.03.09.2.01.03 1.03.09.2.01.04 1.03.10 1.03.10.2.01 1.03.10.2.01.01 1.03.10.2.01.02 1.03.10.2.01.08 1.03.10.2.01.09 1.03.10.2.01.10 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan Rekonstruksi Jalan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 0,00 3.807.998.900,00 0,00 0,00 Pe oo 3.736.58611,00| 0000| 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 8509.516.299,00| 0000| goo 0,00 77.699.535,00 1.524.362.136,00 0,00 0,00 Pa 63.000.000,00| 140715891700 000 00 77.699.535,00 1.524.362.136,00 0,00 0,00 Po 63.000.000,00| 140715891700 000 9,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 63.000.000,00| 0 0oof oo 0,00 14.699.535,00 1.524.362.136,00 0,00 0,00 Po goo| 1407458.917,00| 0900| 9,00 200.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Po 195.251.626,00| 83.325.000,00| 0000| 0,00 200.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Po 195.251.626,00| 83.325.000,00| a00 9,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pe Ooo 83.325.000,00| 000 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 195.251.626,00| 0900| 0 goof 0,00 770.840.196,00 141.877.315.069,00 0,00 0,00 Po 749.404.629,00| 134.381.556.723,00| 0 000P 0,00 770.840.196,00 141.877.315.069,00 0,00 0,00 Po 749.404.629,00| 134.381.556.723,00| 0 0900| 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 149.850.000,00| 0900| 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poo aoof oo 0,00 620.840.196,00 79.152.307.951,00 0,00 0,00 | 599.554.629,00| —————— 77486.788.257,00| 0900| 0,00 0,00 42.549.306.889,00 0,00 0,00 Po goof 0 41257A14-751,00| 0900| 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pe ooof ———-----“458977358,00|“0900| 0,00 Printed By SIMDA-NG | 14/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan 0,00 17.771.301.150,00 0,00 0,00 0,00 13.363.502.300,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 0,00 39.684.429,00 0,00 0,00 0,00 29.711.210,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.864.744,00 0,00 0,00 1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 0,00 2.154.714.650,00 0,00 0,00 0,00 1.985.598.103,00 0,00 0,00 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 88.663.721,00 0,00 0,00 0,00 58.041.775,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 84.446.521,00 0,00 0,00 0,00 53.828.375,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.01.03 Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi 35.478.821,00 0,00 0,00 0,00 35.468.375,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 38.617.700,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.01.05 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.217.200,00 0,00 0,00 0,00 4.213.400,00 0,00 0,00 0,00 1.03.11.2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 4.217.200,00 0,00 0,00 0,00 4.213.400,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 661.043.540,00 0,00 0,00 0,00 656.039.864,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota 235.387.600,00 0,00 0,00 0,00 235.329.924,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 235.387.600,00 0,00 0,00 0,00 235.329.924,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 158.055.940,00 0,00 0,00 0,00 158.009.940,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 149.985.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 8.055.940,00 0,00 0,00 0,00 8.024.940,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 240.600.000,00 0,00 0,00 0,00 236.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 15/86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 1.03.10.2.01.16 1.03.10.2.01.18 1.03.10.2.01.19 1.03.10.2.01.23 1.03.11 1.03.11.2.01 1.03.11.2.01.03 1.03.11.2.01.04 1.03.11.2.01.05 1.03.11.2.02 1.03.11.2.02.03 1.03.12 1.03.12.2.01 1.03.12.2.01.01 1.03.12.2.02 1.03.12.2.02.01 1.03.12.2.02.02 1.03.12.2.03 Penggantian Jembatan Rehabilitasi Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 0,00 17.771.301.150,00 0,00 0,00 Po ooof 0 13.363.502.300,00| 0900| 0,00 0,00 39.684.429,00 0,00 0,00 Poo 29.711210,00| 0900| 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pe oo PS 49.864.744,00| 0000| 0,00 0,00 2.154.714.650,00 0,00 0,00 Po of 1985598.103,00| 900 0,00 88.663.721,00 0,00 0,00 0,00 Pa 58.041.775,00| 0000|oo 0,00 84.446.521,00 0,00 0,00 0,00 Pa 53.828.375,00| 0000| goof 0,00 35.478.821,00 0,00 0,00 0,00 Pa 35.468.375,00| 0000| oo 00 38.617.700,00 0,00 0,00 0,00 Pe 8.010.000,00| 0000| oo 9,00 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 10.350.000,00| 0900| OOP 0,00 4.217.200,00 0,00 0,00 0,00 Pa 4213.400,00| 0 000f 0 0oof 0,00 4.217.200,00 0,00 0,00 0,00 Pa 4213.400,00| 0 000P 0 000P 0,00 661.043.540,00 0,00 0,00 0,00 Po 656.039.864,00| 0900| goo 0,00 235.387.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 285329.92400| 0900| 90f 0,00 235.387.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 285320.92400| 0900| 000P 0,00 158.055.940,00 0,00 0,00 0,00 Po 158.009.940,00| 0900| 000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 149985.000,00| 0 0o0f 0 00P 0,00 8.055.940,00 0,00 0,00 0,00 Pe 8.024940,00|0000|ooh 0,00 240.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe aBet00.000,00| oo oo 0,00 Printed By SIMDA-NG | 15/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 240.600.000,00 0,00 0,00 0,00 236.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.735.038.464,00 0,00 0,00 0,00 11.779.655.106,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.025.033.355,00 0,00 0,00 0,00 3.896.760.772,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116.481.091,00 0,00 0,00 0,00 108.801.150,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 116.481.091,00 0,00 0,00 0,00 108.801.150,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.063.715.475,00 0,00 0,00 0,00 2.994.188.092,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.063.715.475,00 0,00 0,00 0,00 2.994.188.092,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500.427.501,00 0,00 0,00 0,00 493.743.325,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.898.800,00 0,00 0,00 0,00 9.702.500,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.993.415,00 0,00 0,00 0,00 29.993.294,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.964.286,00 0,00 0,00 0,00 16.051.621,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.970.000,00 0,00 0,00 0,00 24.940.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 414.601.000,00 0,00 0,00 0,00 413.055.910,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 209.053.288,00 0,00 0,00 0,00 182.169.802,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 51.671.733,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.853.288,00 0,00 0,00 0,00 130.498.069,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.356.000,00 0,00 0,00 0,00 117.858.403,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 16/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 240.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Po e3eo0.000oo| ————— ooo oo D,00 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26.600.000,00|-————————————————“00of0 goof 00 1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26.600.000,00|”————————”“ooofloo 00 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.735.038.464,00 0,00 0,00 0,00 Po M1779655106,00| 0900| oo 9,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.025.033.355,00 0,00 0,00 0,00 Po “3896.760.772001 “a00 ooof Doo 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116.481.091,00 0,00 0,00 0,00 Po 108801150,00| “000 oo 9,00 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 116.481.091,00 0,00 0,00 0,00 Po M08801450,00| ————— ooo oo p,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.063.715.475,00 0,00 0,00 0,00 PT 2994188.092.00| “000 goo 9,00 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.063.715.475,00 0,00 0,00 0,00 PT 2994188.092001”—————— oool oa 9,00 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500.427.501,00 0,00 0,00 0,00 Pe 493.743.325,00| “a00 ooof 900 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.898.800,00 0,00 0,00 0,00 an, 9702500001”““9oof oo 00 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.993.415,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29993.294,00| ”—————————““9ooflTool 000 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.964.286,00 0,00 0,00 0,00 Pe 16.051.621,00| oo oo p,00 1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.970.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 24.940.000,00| ”——————————““9ooflTool 00 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 414.601.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 413055M0,00| “900 aoof 900 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 209.053.288,00 0,00 0,00 0,00 Po 48216980200/1 oo oo 00 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 51.671.733,00| ”—————————““9oo|lTool 900 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.853.288,00 0,00 0,00 0,00 Po 430498069001” ooo oo 00 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.356.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 178580403007 oo oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 16/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.356.000,00 0,00 0,00 0,00 106.458.403,00 0,00 0,00 0,00 1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9.267.758.521,00 0,00 0,00 0,00 7.487.700.136,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 9.175.737.716,00 0,00 0,00 0,00 7.401.996.670,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 8.435.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.685.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota 440.737.716,00 0,00 0,00 0,00 416.996.670,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 92.020.805,00 0,00 0,00 0,00 85.703.466,00 0,00 0,00 0,00 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 92.020.805,00 0,00 0,00 0,00 85.703.466,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 442.246.588,00 0,00 0,00 0,00 395.194.198,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 199.000.000,00 0,00 0,00 0,00 198.031.438,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 199.000.000,00 0,00 0,00 0,00 198.031.438,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 243.246.588,00 0,00 0,00 0,00 197.162.760,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh 68.040.400,00 0,00 0,00 0,00 66.244.500,00 0,00 0,00 0,00 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 175.206.188,00 0,00 0,00 0,00 130.918.260,00 0,00 0,00 0,00 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.038.956.213,00 0,00 0,00 0,00 9.960.386.532,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.758.128.163,00 0,00 0,00 0,00 6.711.800.582,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 17/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 118.356.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 106458.403,00| —————— 0oof oo 9,00 1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11400-000,00| oo goo 00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9.267.758.521,00 0,00 0,00 0,00 (OTT 7487.70036,00| ————————————————— “9o0| oo 9,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 9.175.737.716,00 0,00 0,00 0,00 Po 7.401996.670,00| ———————— 9oof oo 9,00 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 ( 200.000.000,00| —————9oof oo 9,00 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program 8.435.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota PT 6.685.000.000,00| oo oo 00 1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota 440.737.716,00 0,00 0,00 0,00 Pn 416.996.67000| 0900| ooh 9,00 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 92.020.805,00 0,00 0,00 0,00 Pe 85.703.466,00| “0900| goo ,00 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 92.020.805,00 0,00 0,00 0,00 Pe 85.703.466,00| 000 goof 00 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 442.246.588,00 0,00 0,00 0,00 Po 395194198,00| oo oo 9,00 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 199.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (sepuluh) Ha Po 498.03143800| —————————————————— “0oof ——— 9oof 9,00 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 199.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Permukiman Kumuh Po 198.031.438,00| “000 oo 9,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 243.246.588,00 0,00 0,00 0,00 Po 497.162.760,00| oo oo 9,00 1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan 68.040.400,00 0,00 0,00 0,00 Permukiman kumuh Pe 66.244.500,00| ———————————— “0oof goo 9,00 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 175.206.188,00 0,00 0,00 0,00 Po 480.918.260,00| ———————9oof oo 9,00 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.038.956.213,00 0,00 0,00 0,00 Pe 9.960.386.532,00| oo oo 00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.758.128.163,00 0,00 0,00 0,00 PT 6711.800.58200| oo oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 17/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 171.138.851,00 0,00 0,00 0,00 170.683.916,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 122.136.761,00 0,00 0,00 0,00 121.755.100,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 49.002.090,00 0,00 0,00 0,00 48.928.816,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.462.486.329,00 0,00 0,00 0,00 5.432.851.082,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.441.356.829,00 0,00 0,00 0,00 5.412.085.358,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.109.950,00 0,00 0,00 0,00 17.747.724,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.019.550,00 0,00 0,00 0,00 3.018.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 612.625.416,00 0,00 0,00 0,00 611.504.213,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.045.583,00 0,00 0,00 0,00 16.037.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.929.566,00 0,00 0,00 0,00 27.929.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.379.825,00 0,00 0,00 0,00 53.152.221,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.353.842,00 0,00 0,00 0,00 36.288.300,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29.848.000,00 0,00 0,00 0,00 29.474.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 449.068.600,00 0,00 0,00 0,00 448.623.192,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.811.800,00 0,00 0,00 0,00 237.469.321,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.833.508,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 193.411.800,00 0,00 0,00 0,00 186.635.813,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.065.767,00 0,00 0,00 0,00 259.292.050,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 18/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 171.138.851,00 0,00 0,00 0,00 Po 470683.91600| ———————————————” “ooof ooof Doo 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 122.136.761,00 0,00 0,00 0,00 Po 424755100,00| ———————————————— “0oof goo 9,00 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 49.002.090,00 0,00 0,00 0,00 PT 48928816001” “0ool ———— ooof 00 1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo 9,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.462.486.329,00 0,00 0,00 0,00 Po “543285108200” “0ooof ooof Doo 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.441.356.829,00 0,00 0,00 0,00 Po 5412085.35800| ————————————————— “0oof goo 9,00 1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.109.950,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17.747.72400| “oo goo p,00 1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.019.550,00 0,00 0,00 0,00 Aan, 3.018.000,00| ——————ooof0 ooof 0 9,00 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 612.625.416,00 0,00 0,00 0,00 Po 811504213001 ooo oo p,00 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.045.583,00 0,00 0,00 0,00 Pe 160037000001 oo oo 00 1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.929.566,00 0,00 0,00 0,00 Pe 27.929.000,00| “900” Tool 900 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.379.825,00 0,00 0,00 0,00 Pe 584152221,00| “a00” oo 00 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.353.842,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36288.300,00| ——————————“9oofl——— aool 900 1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 29.848.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29474.500,00|”———————““9ooflTool 900 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 449.068.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 448.623192,00|”————————“ooo|l TT aoof 00 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.811.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 237469321,00|”——————— “aoof TT ooof 00 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.833.508,00| ————————————————” “9oofl ———— aool 900 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 193.411.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 486635813001” ooo oo 00 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.065.767,00 0,00 0,00 0,00 Po “259292.05000| oo oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 18/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 191.237.200,00 0,00 0,00 0,00 191.147.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 41.777.700,00 0,00 0,00 0,00 34.259.250,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.098.537,00 0,00 0,00 0,00 15.998.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.952.330,00 0,00 0,00 0,00 17.886.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.354.715.400,00 0,00 0,00 0,00 2.326.485.650,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.348.415.400,00 0,00 0,00 0,00 2.320.185.650,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.175.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.156.068.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 55.546.000,00 0,00 0,00 0,00 55.203.400,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 40.255.000,00 0,00 0,00 0,00 34.499.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.410.000,00 0,00 0,00 0,00 3.324.750,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 73.454.400,00 0,00 0,00 0,00 71.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 230.682.650,00 0,00 0,00 0,00 227.514.600,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 19/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 191.237.200,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Po 491.147.800,00|————ooofoo 9,00 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 41.777.700,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 3425925000|-———————————ooof goo O,00 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.098.537,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15.998.500,00| 0 ooo oo 9,00 1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.952.330,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17886.500,00| goo goo 00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.354.715.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2.326.485.650,00| 900 oo 00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah 2.348.415.400,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota PT 2320185.650,00| 000 goo 9,00 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, 2.175.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan PT 2156.068.500,00| oo oo 00 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 55.546.000,00 0,00 0,00 0,00 Tingkat Kabupaten/Kota Pe 55.203.400,00| “0900| goal 9,00 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 40.255.000,00 0,00 0,00 0,00 termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Pe 34499.000,00|”—————————————————“0oof 0 aoof O,00 1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan 3.410.000,00 0,00 0,00 0,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum Ga 3.324.75000| 000 goo 9,00 1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 73.454.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 71.090-000,00| ——————————— 0oof goal 9,00 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6.300.000,00| 000 oo 9,00 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Bupati/Walikota Pe 6.300.000,00| oo oo 9,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 230.682.650,00 0,00 0,00 0,00 Nan 227514.600,00| ————————————— “o00of 0 aoof 0,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO INN TN Y Printed By SIMDA-NG | 19/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 67.584.800,00 0,00 0,00 0,00 67.284.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 25.447.000,00 0,00 0,00 0,00 25.330.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.137.800,00 0,00 0,00 0,00 41.954.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 163.097.850,00 0,00 0,00 0,00 160.229.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 99.269.350,00 0,00 0,00 0,00 96.674.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 12.046.500,00 0,00 0,00 0,00 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 51.528.500,00 0,00 0,00 0,00 51.508.800,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 695.430.000,00 0,00 0,00 0,00 694.585.700,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 695.430.000,00 0,00 0,00 0,00 694.585.700,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 13.890.000,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 35.448.000,00 0,00 0,00 0,00 34.786.700,00 0,00 0,00 0,00 1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 646.032.000,00 0,00 0,00 0,00 645.909.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06 SOSIAL 8.267.599.112,00 0,00 0,00 0,00 8.203.184.397,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.327.447.082,00 0,00 0,00 0,00 4.302.360.718,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.253.810,00 0,00 0,00 0,00 92.144.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 92.253.810,00 0,00 0,00 0,00 92.144.500,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 20/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 0,00 0,00 0,00 0,00 Bencana) oo oo oo Da0 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 67.584.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 67.284.800,00|”————— “9oo|l ——— aoof 900 1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 25.447.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25.330.800,00| “900 oool 900 1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 42.137.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 41954.000,00| ———————————————””““9oolgoo 00 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 163.097.850,00 0,00 0,00 0,00 Po 460.229.800001”————— ooo oo 00 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 99.269.350,00 0,00 0,00 0,00 Pe 96.674.500,00| “900 aoof 900 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12046.50000| oo oo Da0 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 51.528.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 51.508.800,00| ”——————————————————00of0 goof 00 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 695.430.000,00 0,00 0,00 0,00 PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Po 894585.700,00| oo oo 00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan 695.430.000,00 0,00 0,00 0,00 Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Po 894585.700,001 oo oo Da0 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13890.000,00| oo goo 00 1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung 35.448.000,00 0,00 0,00 0,00 Diri Pe 34786.700,00| ———————————————” “90ofl ——— oool 00 1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung 646.032.000,00 0,00 0,00 0,00 Diri Po Ba5.909.00000| ago oo Da0 1.06 SOSIAL 8.267.599.112,00 0,00 0,00 0,00 PT 8.203184.397,00| oo oo 9,00 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.327.447.082,00 0,00 0,00 0,00 PT 4302360718,00| “goal oa 9,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.253.810,00 0,00 0,00 0,00 Pe 92.144500,00| ——————————————————“0oof0 aoof 00 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 92.253.810,00 0,00 0,00 0,00 Pe 92144500,00| “900 Tool 00 Printed By SIMDA-NG | 20/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.385.339.266,00 0,00 0,00 0,00 3.376.251.522,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.343.587.416,00 0,00 0,00 0,00 3.334.817.922,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.751.850,00 0,00 0,00 0,00 41.433.600,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 428.926.123,00 0,00 0,00 0,00 426.581.432,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.409.360,00 0,00 0,00 0,00 6.401.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.986.825,00 0,00 0,00 0,00 29.829.845,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.102.733,00 0,00 0,00 0,00 22.102.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.760.000,00 0,00 0,00 0,00 17.724.300,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 339.033.600,00 0,00 0,00 0,00 338.704.687,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.633.605,00 0,00 0,00 0,00 11.819.100,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.913.000,00 0,00 0,00 0,00 253.624.124,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.126.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.913.000,00 0,00 0,00 0,00 155.497.624,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.014.883,00 0,00 0,00 0,00 153.759.140,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 141.816.000,00 0,00 0,00 0,00 137.582.640,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.948.883,00 0,00 0,00 0,00 10.926.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 767.327.400,00 0,00 0,00 0,00 766.856.700,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 13.092.500,00 0,00 0,00 0,00 12.887.700,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 21/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.385.339.266,00 0,00 0,00 0,00 Po “337625152200” “ooof ooof 00 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.343.587.416,00 0,00 0,00 0,00 Po 3334817.92200| ———————————————— “0oof goo 9,00 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.751.850,00 0,00 0,00 0,00 PT 41433.600,00| —————————————————” “9ool goo 00 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 428.926.123,00 0,00 0,00 0,00 Pn 426.581.43200| ———————————————— 000of ooh 9,00 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.409.360,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6401.000,00| ————————————””” “ooof oo 00 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.986.825,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29.829845,00|———————————0oof goo 9,00 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.102.733,00 0,00 0,00 0,00 Pe 22102500,00| ————————“9ooflTool 00 1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.760.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17724300001 90of 0 goof 9,00 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 339.033.600,00 0,00 0,00 0,00 Po ase7o4.ee7,o0o| “a00 ooof p,00 1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.633.605,00 0,00 0,00 0,00 Pe ts19toooo| oo oo 00 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 262.913.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 253624124001“ooof oo p,00 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 98126500,00| “900 oo 00 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.913.000,00 0,00 0,00 0,00 Po “455497.62400/|”—————— “ooof ooof D,00 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.014.883,00 0,00 0,00 0,00 Po 453759440,001 0 ooo oo 9,00 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 141.816.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 43758264000| a00 oo 00 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 5250.000,00| oo oo A00 1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.948.883,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.926.50000| oo oo p,00 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 767.327.400,00 0,00 0,00 0,00 Po 86.856.700,00| ———————————————— “0oof goo 9,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 13.092.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12887.70000| goo oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 21/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 13.092.500,00 0,00 0,00 0,00 12.887.700,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 754.234.900,00 0,00 0,00 0,00 753.969.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 273.050.100,00 0,00 0,00 0,00 272.994.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 308.025.850,00 0,00 0,00 0,00 307.972.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4.108.850,00 0,00 0,00 0,00 3.976.300,00 0,00 0,00 0,00 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 169.050.100,00 0,00 0,00 0,00 169.026.700,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 280.205.150,00 0,00 0,00 0,00 278.498.980,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 158.749.700,00 0,00 0,00 0,00 157.815.980,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 73.032.850,00 0,00 0,00 0,00 72.305.100,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 42.168.600,00 0,00 0,00 0,00 42.065.400,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 43.548.250,00 0,00 0,00 0,00 43.445.480,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial 121.455.450,00 0,00 0,00 0,00 120.683.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 19.270.850,00 0,00 0,00 0,00 18.769.600,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 33.568.350,00 0,00 0,00 0,00 33.461.500,00 0,00 0,00 0,00 1.06.04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 68.616.250,00 0,00 0,00 0,00 68.451.900,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 22/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 13.092.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12887.70000| oo oo p,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 754.234.900,00 0,00 0,00 0,00 Po 253.969-000,00| ——————— ooof goo 9,00 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 273.050.100,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Po an2Oga.0o0ooo| ———————— oool oo 00 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan 308.025.850,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Po 07972.00000| —————— ooof oo p,00 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 4.108.850,00 0,00 0,00 0,00 Kewenangan Kabupaten/Kota Pa 3.976.300,00| ——————————————————” “0oof oo p,00 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi 169.050.100,00 0,00 0,00 0,00 Kesejahteraan Keluarga (LK3) Po 169.026-700,00| ———————————— “9oof 0 9oof 9,00 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 280.205.150,00 0,00 0,00 0,00 Po 218498.98000| ————————————————” “0ooof ooof D,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 158.749.700,00 0,00 0,00 0,00 serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Po 457815.98000| ———————————————— “0oof —— 9oof 9,00 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 73.032.850,00 0,00 0,00 0,00 Pe 72305M00,00| ——————————““9oofl——— Taool 00 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 42.168.600,00 0,00 0,00 0,00 Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pe 42065400,00| ——————————————”” “9ool goo 00 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 43.548.250,00 0,00 0,00 0,00 Pe 43445480,001 ”—————————————” “9ool goo 00 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 121.455.450,00 0,00 0,00 0,00 HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Po 4206683.00000/|”—————— ooo oo Da0 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 19.270.850,00 0,00 0,00 0,00 Pe 18.769.600,00| oo oo 9,00 1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 33.568.350,00 0,00 0,00 0,00 (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pe 33461.500,00| “900 oo 900 1.06.04.2.02.14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 68.616.250,00 0,00 0,00 0,00 Pe 68.451.900,00| “900 aool 900 Printed By SIMDA-NG | 22/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 445.568.150,00 0,00 0,00 0,00 444.237.077,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 323.966.700,00 0,00 0,00 0,00 323.387.000,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 14.792.850,00 0,00 0,00 0,00 14.465.300,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 309.173.850,00 0,00 0,00 0,00 308.921.700,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 121.601.450,00 0,00 0,00 0,00 120.850.077,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 109.466.350,00 0,00 0,00 0,00 108.949.877,00 0,00 0,00 0,00 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 12.135.100,00 0,00 0,00 0,00 11.900.200,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.447.051.330,00 0,00 0,00 0,00 2.411.230.922,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2.356.413.830,00 0,00 0,00 0,00 2.330.924.522,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 213.474.700,00 0,00 0,00 0,00 213.452.222,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 2.142.939.130,00 0,00 0,00 0,00 2.117.472.300,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 90.637.500,00 0,00 0,00 0,00 80.306.400,00 0,00 0,00 0,00 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 90.637.500,00 0,00 0,00 0,00 80.306.400,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 72.664.296.463,00 2.421.034.994,00 0,00 0,00 70.862.651.859,00 2.332.072.321,00 0,00 0,00 2.07 TENAGA KERJA 3.960.759.143,00 24.805.200,00 0,00 0,00 3.935.471.016,00 24.753.000,00 0,00 0,00 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.517.470.723,00 24.805.200,00 0,00 0,00 3.494.256.980,00 24.753.000,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.494.348,00 0,00 0,00 0,00 75.819.577,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.999.748,00 0,00 0,00 0,00 3.990.450,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 72.494.600,00 0,00 0,00 0,00 71.829.127,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 23/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 445.568.150,00 0,00 0,00 0,00 Pe 444237.077,00|”———————— “ooo|l TT aoof 00 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 323.966.700,00 0,00 0,00 0,00 Po 223.387.000,00| ——————————————— “0oof goo 9,00 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 14.792.850,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14465.300,00| oo oo p,00 1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 309.173.850,00 0,00 0,00 0,00 Po 208.921.70000| ——————— ooof goo 9,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 121.601.450,00 0,00 0,00 0,00 Po M20850.077,00| “a00 ooof 00 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 109.466.350,00 0,00 0,00 0,00 Po osga9a77,00| ———————— ooof goo 9,00 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 12.135.100,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11.900.20000| oo oo p,a0 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.447.051.330,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2411230.922,00| 0 ooof goo 9,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2.356.413.830,00 0,00 0,00 0,00 PT 2330.924.52200|”—————— “oool oa 9,00 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 213.474.700,00 0,00 0,00 0,00 Pe 213452222,00/ “a00 ooof 900 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 2.142.939.130,00 0,00 0,00 0,00 PT 211747230000| goal oa 9,00 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 90.637.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 80.306.400,00| ———————————————”““9oofl——— oool 00 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 90.637.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 80.306.400,00| “900 aool 00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 72.664.296.463,00 2.421.034.994,00 0,00 0,00 jo 70862651.85900| 233207232100 “0oo|l 9,00 2.07 TENAGA KERJA 3.960.759.143,00 24.805.200,00 0,00 0,00 Po “3935471.016,00| 2475300000”“90ol 900 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.517.470.723,00 24.805.200,00 0,00 0,00 Po 3494256.980,00| 2475300000”“Oool 900 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.494.348,00 0,00 0,00 0,00 Pe 75819577,00| “900 aoof 900 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.999.748,00 0,00 0,00 0,00 Pa 3990450001”“oool oo 00 2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 72.494.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 71829127,00| “900 aoof 900 Printed By SIMDA-NG | 23/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.859.386.294,00 0,00 0,00 0,00 2.852.187.544,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.850.286.294,00 0,00 0,00 0,00 2.843.164.063,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.023.481,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 335.569.727,00 0,00 0,00 0,00 332.762.869,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.473.170,00 0,00 0,00 0,00 3.558.500,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.999.910,00 0,00 0,00 0,00 28.878.600,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.919.600,00 0,00 0,00 0,00 22.760.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.015.000,00 0,00 0,00 0,00 16.706.030,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261.162.047,00 0,00 0,00 0,00 260.859.739,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 24.805.200,00 0,00 0,00 0,00 24.753.000,00 0,00 0,00 2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 24.805.200,00 0,00 0,00 0,00 24.753.000,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.257.082,00 0,00 0,00 0,00 158.873.340,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.287.082,00 0,00 0,00 0,00 51.257.474,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.970.000,00 0,00 0,00 0,00 107.615.866,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.063.272,00 0,00 0,00 0,00 70.913.650,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.750.000,00 0,00 0,00 0,00 55.609.400,00 0,00 0,00 0,00 2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.563.272,00 0,00 0,00 0,00 11.554.250,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 24/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.859.386.294,00 0,00 0,00 0,00 PT 2852187.54400| oo goo 9,00 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.850.286.294,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2843.164.063,00| oo oo 00 2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Aan 902348100“0oof goo 9,00 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Aas, 3.700.000,00| oo oo 00 2.07.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Aa 3.700.000,00| oo oo 9,00 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 335.569.727,00 0,00 0,00 0,00 Po 388276286900| —————————————————— “0oof oo 9,00 2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.473.170,00 0,00 0,00 0,00 Aa 3.558.500,00| 000 goo 9,00 2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.999.910,00 0,00 0,00 0,00 Pa 28.878.600,00| ———————————— “000f 0900| 9,00 2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.919.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 22.760.000,00| ————————————————o00ofgoo O,00 2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.015.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 16.706.030,00| goo goo 00 2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261.162.047,00 0,00 0,00 0,00 Po 260.859.73900| —————— 0oof oo 9,00 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 24.805.200,00 0,00 0,00 Pe 9oof 24.753.000,00| “0900| 900 2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 24.805.200,00 0,00 0,00 Pe 9oof 24.753.000,00| 0900| 9,00 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.257.082,00 0,00 0,00 0,00 Po 458873.340,00| 000 oo 9,00 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.287.082,00 0,00 0,00 0,00 Pe 51257.47400| —————————— ooof goal O,00 2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.970.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 107.615.866,00| ——————————————————— 0o0o| oo 9,00 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.063.272,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.913.650,00| ————————————————— “000f 0 aoof ,00 2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 57.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 55.609.400,00|-————————————“0oof goo 9,00 2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.563.272,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11554250,00| oo goo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 24/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 132.596.800,00 0,00 0,00 0,00 131.079.800,00 0,00 0,00 0,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 132.596.800,00 0,00 0,00 0,00 131.079.800,00 0,00 0,00 0,00 2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 132.596.800,00 0,00 0,00 0,00 131.079.800,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 161.658.000,00 0,00 0,00 0,00 161.643.162,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 161.658.000,00 0,00 0,00 0,00 161.643.162,00 0,00 0,00 0,00 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 161.658.000,00 0,00 0,00 0,00 161.643.162,00 0,00 0,00 0,00 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 71.244.000,00 0,00 0,00 0,00 70.951.750,00 0,00 0,00 0,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 71.244.000,00 0,00 0,00 0,00 70.951.750,00 0,00 0,00 0,00 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 71.244.000,00 0,00 0,00 0,00 70.951.750,00 0,00 0,00 0,00 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 77.789.620,00 0,00 0,00 0,00 77.539.324,00 0,00 0,00 0,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 77.789.620,00 0,00 0,00 0,00 77.539.324,00 0,00 0,00 0,00 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 51.463.020,00 0,00 0,00 0,00 51.283.200,00 0,00 0,00 0,00 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 26.326.600,00 0,00 0,00 0,00 26.256.124,00 0,00 0,00 0,00 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.758.323.893,00 127.555.337,00 0,00 0,00 5.713.969.533,00 127.345.000,00 0,00 0,00 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.324.879.221,00 127.555.337,00 0,00 0,00 4.290.128.194,00 127.345.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 220.645.250,00 0,00 0,00 0,00 220.545.250,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 25/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Ga 3.750.000,00| 000 oo 9,00 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 132.596.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 481.079.800,00| —————— ooof goo 9,00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 132.596.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 481.079.800,00| ——————9oof oo 9,00 2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 132.596.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 481.079.800,00| —————— ooof goo 9,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 161.658.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 161.64316200| ——————————— “9oof oo 9,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 161.658.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 161164316200| ——————————————————— “0oof goo 9,00 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan 161.658.000,00 0,00 0,00 0,00 Klaster Kompetensi Po 161.64316200| “900 oo 9,00 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 71.244.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.951.750,00|————————————0oof goal 9,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 71.244.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.951.75000|——————————————————000of——— aoof O,00 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 71.244.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.951.750,00|——————————0oof 0 goof 9,00 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 77.789.620,00 0,00 0,00 0,00 Pe 77589.32400| —————————————————000of0 aoof ,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 77.789.620,00 0,00 0,00 0,00 Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pe 77589.32400|—————————————————000of0 aoof ,00 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 51.463.020,00 0,00 0,00 0,00 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pe 51.283.20000|—————————————“0oof 0 goof 9,00 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 26.326.600,00 0,00 0,00 0,00 Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pe 26.25642400| ————————————————— “00of 0 aoof O,00 2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.758.323.893,00 127.555.337,00 0,00 0,00 (TT 5713.969.533,00| ——————————— 127345.00000| “000 oo 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.324.879.221,00 127.555.337,00 0,00 0,00 PT 429012819400| —————————— 4273a500000| ———————————————— “0oof 900 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 220.645.250,00 0,00 0,00 0,00 Po 220545.250,00| oo oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 25/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 116.029.650,00 0,00 0,00 0,00 116.029.650,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104.615.600,00 0,00 0,00 0,00 104.515.600,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.095.513.209,00 0,00 0,00 0,00 3.068.952.143,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.861.503.809,00 0,00 0,00 0,00 2.835.145.473,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 156.858.200,00 0,00 0,00 0,00 156.655.470,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 77.151.200,00 0,00 0,00 0,00 77.151.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 134.122.800,00 0,00 0,00 0,00 133.496.800,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 134.122.800,00 0,00 0,00 0,00 133.496.800,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.536.952,00 12.500.000,00 0,00 0,00 386.297.828,00 12.450.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.524.370,00 0,00 0,00 0,00 13.519.030,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.450.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.688.782,00 0,00 0,00 0,00 29.676.053,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.173.000,00 0,00 0,00 0,00 24.117.975,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.981.500,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 289.150.800,00 0,00 0,00 0,00 289.003.270,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 115.055.337,00 0,00 0,00 29.859.000,00 114.895.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 8.983.500,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.925.000,00 0,00 0,00 2.08.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 89.071.837,00 0,00 0,00 29.859.000,00 89.070.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 26/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 116.029.650,00 0,00 0,00 0,00 Po M16029.650,00| ——————————” 9oof oo 9,00 2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104.615.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 104515.600,00| ———————————————— “0oof goo 9,00 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.095.513.209,00 0,00 0,00 0,00 Po 306895214300| “000 oo 9,00 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.861.503.809,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2835145473,00| ooh goo 00 2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 156.858.200,00 0,00 0,00 0,00 Po 456.655.470,00| oo oo 9,00 2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 77.151.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 77451.200,00|-————————— ooof goo 9,00 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 134.122.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 483.496.800,00| oo oo 9,00 2.08.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 134.122.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 483.496.800,00| ———————————— “0oof 0 9oof 9,00 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.536.952,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Po 386.297.828,00| 12450.000,00|—————goof 00 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.524.370,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13.519.030,00| goo goo 00 2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof 12450.000,00| ——————goof 00 2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.688.782,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29.676.05300| —————————————————— 000f 0 aoof 00 2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.173.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 24117.97500| ————————————————— o00of goo O,00 2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29.981.50000| 000 aoof O,00 2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 289.150.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 289.003.270,00| oo oo 9,00 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 115.055.337,00 0,00 0,00 Pe 29.859.000,00| 11489500000 | ————————————————— 900fl 900 2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 8.983.500,00 0,00 0,00 Pe 9oo| 8.900.000,00|————————————“90ofl 9,00 2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof 16.925.000,00| ———————9oof 9,00 2.08.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 89.071.837,00 0,00 0,00 Pe 29.859.000,00|———————————8g.070.00000| ————————————90of 00 Printed By SIMDA-NG | 26/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.044.210,00 0,00 0,00 0,00 149.435.445,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.400.000,00 0,00 0,00 0,00 64.185.900,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.644.210,00 0,00 0,00 0,00 85.249.545,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.016.800,00 0,00 0,00 0,00 301.541.728,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.609.000,00 0,00 0,00 0,00 46.595.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 182.107.800,00 0,00 0,00 0,00 177.696.728,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 59.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 956.056.400,00 0,00 0,00 0,00 954.572.800,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 40.702.500,00 0,00 0,00 0,00 40.662.600,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 40.702.500,00 0,00 0,00 0,00 40.662.600,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 265.353.900,00 0,00 0,00 0,00 263.910.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 265.353.900,00 0,00 0,00 0,00 263.910.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 123.237.600,00 0,00 0,00 0,00 119.914.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 27/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.044.210,00 0,00 0,00 0,00 Po 149.435.445,00| —————— 9oof oo 9,00 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 64185.900,00|————————————————“0oof goo 9,00 2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.644.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 85.249.545,00| “0900| aoof O,00 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 306.016.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 204:541:72800| —————————————— “0oof goo 9,00 2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 46.609.000,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Pe 46.595.000,00| 0900| goo 9,00 2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 182.107.800,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po A77.696.728,00| “900 oo 9,00 2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 59.750.000,00| 0900| 0 9oof 9,00 2.08.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17.500.000,00| oo goo 00 2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 956.056.400,00 0,00 0,00 0,00 Po 854.57280000| “000 oo 9,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 40.702.500,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Pe 40.662.600,00| 0900| oo 9,00 2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 40.702.500,00 0,00 0,00 0,00 PA 40.862.600,00| 900 goo 00 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Po 850.000.000,00| oo oo 9,00 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Sosial dan Ekonomi Pe 850.000.000,00| oo oo 9,00 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 265.353.900,00 0,00 0,00 0,00 Kewenangan Kabupaten/Kota Pe 263910200001 oo oo 9,00 2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 265.353.900,00 0,00 0,00 0,00 Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pn 263.910.200,00| —————————ooofooh 9,00 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 123.237.600,00 0,00 0,00 0,00 Po M19.914.200,00| oo oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 27/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 123.237.600,00 0,00 0,00 0,00 119.914.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 123.237.600,00 0,00 0,00 0,00 119.914.200,00 0,00 0,00 0,00 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 321.888.272,00 0,00 0,00 0,00 317.238.672,00 0,00 0,00 0,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 321.888.272,00 0,00 0,00 0,00 317.238.672,00 0,00 0,00 0,00 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 321.888.272,00 0,00 0,00 0,00 317.238.672,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 32.262.400,00 0,00 0,00 0,00 32.115.667,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.262.400,00 0,00 0,00 0,00 32.115.667,00 0,00 0,00 0,00 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 32.262.400,00 0,00 0,00 0,00 32.115.667,00 0,00 0,00 0,00 2.09 PANGAN 6.624.590.811,00 0,00 0,00 0,00 6.443.453.145,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.690.439.348,00 0,00 0,00 0,00 3.656.766.640,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.714.600,00 0,00 0,00 0,00 86.671.200,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 84.419.600,00 0,00 0,00 0,00 84.376.200,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.295.000,00 0,00 0,00 0,00 2.295.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.138.790.145,00 0,00 0,00 0,00 3.111.075.959,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.136.735.145,00 0,00 0,00 0,00 3.109.020.959,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.055.000,00 0,00 0,00 0,00 2.055.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 28/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat 123.237.600,00 0,00 0,00 0,00 Daerah Kabupaten/Kota Po M19.914200,00| ————9oof oo 9,00 2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan 123.237.600,00 0,00 0,00 0,00 Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Po M19914200,00| oo oo 9,00 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 321.888.272,00 0,00 0,00 0,00 Po 217288672001“0oof goo 9,00 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat 321.888.272,00 0,00 0,00 0,00 Daerah Kabupaten/Kota Po 317238.67200| —————————————————— “0oo| oo 9,00 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan 321.888.272,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Po 317238.67200| “900 oo 9,00 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 32.262.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 32115.667,00| “0900| 0 9oof 9,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 32.262.400,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Pe 32115.667,00| ———————————————— 000f ———— aoof ,00 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 32.262.400,00 0,00 0,00 0,00 Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pe 32115.667,00| 0900| aoof ,00 2.09 PANGAN 6.624.590.811,00 0,00 0,00 0,00 PT 6443453145,00| oo oo 9,00 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.690.439.348,00 0,00 0,00 0,00 Po 3656.766.640,00| 0900| oo 9,00 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 86.714.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 86.671.200,00|”—————————————ooof aoof O,00 2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 84.419.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 8437620000” ooof goo O,00 2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.295.000,00 0,00 0,00 0,00 Ng: 2295.000,00|-———————— ooof goo 9,00 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.138.790.145,00 0,00 0,00 0,00 Po 3411075.95900| ————————————— 9oo| oo 9,00 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.136.735.145,00 0,00 0,00 0,00 Po 3109020.95900| ————————9oof oo 9,00 2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.055.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 2055.000,00|-———————— ooof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 28/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.598.439,00 0,00 0,00 0,00 280.351.125,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.575.975,00 0,00 0,00 0,00 27.575.975,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.645.000,00 0,00 0,00 0,00 18.645.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.422.000,00 0,00 0,00 0,00 23.389.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210.955.464,00 0,00 0,00 0,00 210.741.150,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.680.164,00 0,00 0,00 0,00 105.684.106,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.300.000,00 0,00 0,00 0,00 47.412.034,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 58.380.164,00 0,00 0,00 0,00 58.272.072,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.656.000,00 0,00 0,00 0,00 72.984.250,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.550.000,00 0,00 0,00 0,00 66.883.250,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.106.000,00 0,00 0,00 0,00 5.101.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.206.931.478,00 0,00 0,00 0,00 1.167.055.970,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 25.184.025,00 0,00 0,00 0,00 25.184.025,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 25.184.025,00 0,00 0,00 0,00 25.184.025,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 984.204.238,00 0,00 0,00 0,00 944.423.730,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 984.204.238,00 0,00 0,00 0,00 944.423.730,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 29/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280.598.439,00 0,00 0,00 0,00 Po 280.351125,00| ——————————” “9oof goo 9,00 2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 ooh oo of 9,00 2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.575.975,00 0,00 0,00 0,00 Pe 27575.97500| —————————————————000of0 aoof ,00 2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.645.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 18.645.000,00|”———————— oool oo 9,00 2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.422.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 23.389.000,00|—————————————————000ofaoof O,00 2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210.955.464,00 0,00 0,00 0,00 Pn 210.74150,00| —————— ooof ooh p,00 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.680.164,00 0,00 0,00 0,00 Po 105684.106,00| ———————————— “9oof oo 9,00 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.300.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 47412034,00|—————————ooofgoo 9,00 2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 58.380.164,00 0,00 0,00 0,00 Pe 58.272.07200|-————————————————00of0 aoof O,00 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.656.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 72984250,00| “000 goof 00 2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 67.550.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 66.883.250,00|”—————————————————00of 0 aoof O,00 2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.106.000,00 0,00 0,00 0,00 Na 5401.000,00| oo oo A00 2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Ng 1000.000,00| ———————ooofaoof O,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.206.931.478,00 0,00 0,00 0,00 Po 4167.055.970,00| ———————————— “0oof goo 9,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 25.184.025,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pe 25184.02500| 000 aoof O,00 2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 25.184.025,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25184.02500| 0900| aoof ,00 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 984.204.238,00 0,00 0,00 0,00 Po 944423.730,00| ——————— 9oof oo 9,00 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 984.204.238,00 0,00 0,00 0,00 Po 944.423.730,00| ———9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 29/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 197.543.215,00 0,00 0,00 0,00 197.448.215,00 0,00 0,00 0,00 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 197.543.215,00 0,00 0,00 0,00 197.448.215,00 0,00 0,00 0,00 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.632.919.590,00 0,00 0,00 0,00 1.525.449.790,00 0,00 0,00 0,00 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.632.919.590,00 0,00 0,00 0,00 1.525.449.790,00 0,00 0,00 0,00 2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 1.632.919.590,00 0,00 0,00 0,00 1.525.449.790,00 0,00 0,00 0,00 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 94.300.395,00 0,00 0,00 0,00 94.180.745,00 0,00 0,00 0,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 94.300.395,00 0,00 0,00 0,00 94.180.745,00 0,00 0,00 0,00 2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 94.300.395,00 0,00 0,00 0,00 94.180.745,00 0,00 0,00 0,00 2.10 PERTANAHAN 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 150.666.384,00 706.040,00 0,00 0,00 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 150.666.384,00 706.040,00 0,00 0,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 150.666.384,00 706.040,00 0,00 0,00 2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 150.666.384,00 706.040,00 0,00 0,00 2.11 LINGKUNGAN HIDUP 8.172.548.132,00 0,00 0,00 0,00 8.098.657.726,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.378.590.593,00 0,00 0,00 0,00 3.354.320.004,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.006.895,00 0,00 0,00 0,00 12.006.895,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.322.475,00 0,00 0,00 0,00 10.872.475,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 30/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 197.543.215,00 0,00 0,00 0,00 Kecukupan Gizi Po 497448215001” oool oo 00 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya 197.543.215,00 0,00 0,00 0,00 Lokal Po 497448215001 “a00 ooof Doo 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.632.919.590,00 0,00 0,00 0,00 Po 1525.449790,00| “000 oo 9,00 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.632.919.590,00 0,00 0,00 0,00 Po 1525449.790,001”————— ooof oo 00 2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 1.632.919.590,00 0,00 0,00 0,00 Po 1525.449.790,00| 000 oo 9,00 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 94.300.395,00 0,00 0,00 0,00 Pe 94480.7a5,o0| —————— “9oofl aoof 900 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 94.300.395,00 0,00 0,00 0,00 Pe 94180.745,00| “000 aoof 00 2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal 94.300.395,00 0,00 0,00 0,00 Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Pe 94480.7a5,0o0| ——————— “ooof oo 900 2.10 PERTANAHAN 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Po 150.666.384,00| 7706.040,00| ————— ooof 00 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 PEMBANGUNAN Po 450.666.384,00| 7706.040,00| —————— ooof 9,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Daerah Kabupaten/Kota Po “450.666.384,00| 7706.040,00| —————— “ooof 00 2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 151.091.684,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Po “450.666.384,00| 7706.040,00| ——————— “ooof 00 21 LINGKUNGAN HIDUP 8.172.548.132,00 0,00 0,00 0,00 PT 809865772600“oool oa p,00 211.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.378.590.593,00 0,00 0,00 0,00 Po 3354320.004,00| ————————— “ooof goal p,00 211.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.006.895,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12006.895,001 oo oo 00 2.1.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.322.475,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.87247500| oo oo p,a0 Printed By SIMDA-NG | 30/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.684.420,00 0,00 0,00 0,00 1.134.420,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.726.007.819,00 0,00 0,00 0,00 2.733.741.126,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.716.716.454,00 0,00 0,00 0,00 2.724.539.080,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.399.420,00 0,00 0,00 0,00 5.399.301,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.891.945,00 0,00 0,00 0,00 3.802.745,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.564.010,00 0,00 0,00 0,00 4.474.810,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2.883.025,00 0,00 0,00 0,00 2.793.825,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.680.985,00 0,00 0,00 0,00 1.680.985,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.222.211,00 0,00 0,00 0,00 233.241.045,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.117.431,00 0,00 0,00 0,00 6.117.431,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.531.570,00 0,00 0,00 0,00 12.531.570,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.810.610,00 0,00 0,00 0,00 13.809.790,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.741.800,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 194.012.600,00 0,00 0,00 0,00 193.040.454,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 237.680.000,00 0,00 0,00 0,00 219.466.210,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.100.000,00 0,00 0,00 0,00 29.082.100,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.580.000,00 0,00 0,00 0,00 190.384.110,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.109.658,00 0,00 0,00 0,00 151.389.918,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 31/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.684.420,00 0,00 0,00 0,00 PA 143442000| goal oa 9,00 211.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.726.007.819,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2733.741426,00| 0 ooof goo 00 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.716.716.454,00 0,00 0,00 0,00 PT 2724539.08000|”——————— “oool naa 9,00 2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.399.420,00 0,00 0,00 0,00 Aa 5309.304,00| oo oo 00 2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.891.945,00 0,00 0,00 0,00 Pa 3802745001” “0ool goo 00 211.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.564.010,00 0,00 0,00 0,00 Na 4474810,00| oo ooh 9,00 2.11.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2.883.025,00 0,00 0,00 0,00 Pa 2793825001” 0ool goo 00 2.11.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.680.985,00 0,00 0,00 0,00 Pa 1680.985,00| 0900| 0900| 9,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.222.211,00 0,00 0,00 0,00 Po 233241.Oas00| ——————————————————” “0ooof goal p,00 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.117.431,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6117481001“oool oo 00 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.531.570,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12531.57000| ————— ooo oo p,00 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.810.610,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13809790001 oo oo 00 2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.7150.000,00 0,00 0,00 0,00 PA 7741800001“0oof oo 00 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 194.012.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 93040454001 ooo oo 00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 237.680.000,00 0,00 0,00 0,00 Po engase.21000o| oo oo p,00 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29082100,00| ——————————————”““9ool——— oool 000 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.580.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 49038441000| oo oo p,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.109.658,00 0,00 0,00 0,00 Po 451389.918,001”————— oool oo 00 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Pe 40.000.000,00| ————————————””““9oolgoo 00 Printed By SIMDA-NG | 31/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.744.000,00 0,00 0,00 0,00 90.274.260,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.465.658,00 0,00 0,00 0,00 14.215.658,00 0,00 0,00 0,00 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 115.555.211,00 0,00 0,00 0,00 111.271.050,00 0,00 0,00 0,00 2.11.02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota 115.555.211,00 0,00 0,00 0,00 111.271.050,00 0,00 0,00 0,00 2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 115.555.211,00 0,00 0,00 0,00 111.271.050,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 189.126.800,00 0,00 0,00 0,00 180.749.320,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 111.790.500,00 0,00 0,00 0,00 111.789.610,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 111.790.500,00 0,00 0,00 0,00 111.789.610,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 77.336.300,00 0,00 0,00 0,00 68.959.710,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 5.257.800,00 0,00 0,00 0,00 5.257.800,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 1.449.300,00 0,00 0,00 0,00 1.449.300,00 0,00 0,00 0,00 2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 70.629.200,00 0,00 0,00 0,00 62.252.610,00 0,00 0,00 0,00 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 25.298.870,00 0,00 0,00 0,00 25.188.320,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 32/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 102.744.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 90.274.260,00| ———————————————”““9oofl—— oool 00 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6.900.000,00| —————————————””” ““0oof oo pa 2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.465.658,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14215658001” oo oo 00 211.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 115.555.211,00 0,00 0,00 0,00 Po AtaamA.o5000o| oo oo p,00 2.11.02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota 115.555.211,00 0,00 0,00 0,00 Po Ataamaos000o| ——————— oool oo 00 2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko 115.555.211,00 0,00 0,00 0,00 Lingkungan Hidup Po AtaamA.o5000o| a00 oo p,00 211.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 189.126.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 180.749.32000| ———————— “0oof 0 9oof 9,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 111.790.500,00 0,00 0,00 0,00 Po Atar80.E1000o| ———————— “ooof oo D,00 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 111.790.500,00 0,00 0,00 0,00 Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Po M11789.610,00| —————————————————— “0oof —— 9oof 9,00 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 77.336.300,00 0,00 0,00 0,00 Pe 68.959.710,00| “900 oool 00 2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 5.257.800,00 0,00 0,00 0,00 Na 5257.800,00|-————— ooof goo 00 2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 1.449.300,00 0,00 0,00 0,00 PA 1449300,00| goo oa p,00 2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 70.629.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6225261000| ————————————— “0oof goal 9,00 211.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 Pe 462269427,00|”——————— “ooofl TT aoof 00 211.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 Pn 462.269.427,00| ———————————— 0oof ooh 9,00 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 462.269.427,00 0,00 0,00 0,00 Pe 462269427,00|”————————“ooofl TT aoof 900 211.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 25.298.870,00 0,00 0,00 0,00 BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Pe 25188.320,00| “900 Tool 900 Printed By SIMDA-NG | 32/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 4.512.262,00 0,00 0,00 0,00 4.458.750,00 0,00 0,00 0,00 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 1.362.262,00 0,00 0,00 0,00 1.333.750,00 0,00 0,00 0,00 2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.125.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.786.608,00 0,00 0,00 0,00 20.729.570,00 0,00 0,00 0,00 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 20.786.608,00 0,00 0,00 0,00 20.729.570,00 0,00 0,00 0,00 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 134.174.055,00 0,00 0,00 0,00 132.574.825,00 0,00 0,00 0,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 134.174.055,00 0,00 0,00 0,00 132.574.825,00 0,00 0,00 0,00 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 3.323.450,00 0,00 0,00 0,00 3.323.450,00 0,00 0,00 0,00 2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 130.850.605,00 0,00 0,00 0,00 129.251.375,00 0,00 0,00 0,00 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 178.687.270,00 0,00 0,00 0,00 171.925.150,00 0,00 0,00 0,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 178.687.270,00 0,00 0,00 0,00 171.925.150,00 0,00 0,00 0,00 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 128.687.270,00 0,00 0,00 0,00 121.925.150,00 0,00 0,00 0,00 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.688.845.906,00 0,00 0,00 0,00 3.660.359.630,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 3.688.845.906,00 0,00 0,00 0,00 3.660.359.630,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 33/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 4.512.262,00 0,00 0,00 0,00 PA 4458.75000| oo oo 00 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui 1.362.262,00 0,00 0,00 0,00 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik PA 1883.75000| goal oo 9,00 2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Aas, 3425.000,00| oo oo 00 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.786.608,00 0,00 0,00 0,00 Pe 20729570,00| ——————— “ooofl Tool 00 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka 20.786.608,00 0,00 0,00 0,00 Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan PT 20.729570,00| “900 aoof 900 211.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 134.174.055,00 0,00 0,00 0,00 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Po 48257482500| ——————————— “0o0of 0 9oof 9,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin 134.174.055,00 0,00 0,00 0,00 PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Po 432574825001“ooof ooof Doo 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 3.323.450,00 0,00 0,00 0,00 Aas, 3.823.450,00| 900 goo 00 2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 130.850.605,00 0,00 0,00 0,00 Po 429251375001“ooof oo 00 2A110 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 178.687.270,00 0,00 0,00 0,00 Po 74925 A50,00| —————————————————— “0oof — goof 9,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 178.687.270,00 0,00 0,00 0,00 (PPLH) Kabupaten/Kota Po amage5As000o| ago oo 00 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 128.687.270,00 0,00 0,00 0,00 Po 21925A5000| ————— ooo oo p,00 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Pe 50.000-000,00| ———————————— 0oof goo 9,00 2A111 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.688.845.906,00 0,00 0,00 0,00 Po “3660359.63000| “a00 oo 00 2A4111.2.01 Pengelolaan Sampah 3.688.845.906,00 0,00 0,00 0,00 Po 3660.359.63000| —————————————————— “0oof goo 9,00 211.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Kembali ea 3.740.000,00| “000 oo 00 Printed By SIMDA-NG | 33/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.838.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.824.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 144.823.205,00 0,00 0,00 0,00 141.124.929,00 0,00 0,00 0,00 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 696.822.701,00 0,00 0,00 0,00 690.594.701,00 0,00 0,00 0,00 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.637.091.741,00 7.000.000,00 0,00 0,00 4.600.931.474,00 6.993.000,00 0,00 0,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.951.389.323,00 7.000.000,00 0,00 0,00 3.917.965.249,00 6.993.000,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.522.060,00 0,00 0,00 0,00 50.631.800,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41.010.065,00 0,00 0,00 0,00 40.730.400,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.511.995,00 0,00 0,00 0,00 9.901.400,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.057.231.028,00 0,00 0,00 0,00 3.030.890.654,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.044.091.588,00 0,00 0,00 0,00 3.018.752.254,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.139.440,00 0,00 0,00 0,00 12.138.400,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 318.722.300,00 0,00 0,00 0,00 318.457.874,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.643.000,00 0,00 0,00 0,00 6.635.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.019.300,00 0,00 0,00 0,00 29.970.350,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.025.000,00 0,00 0,00 0,00 11.024.600,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.244.000,00 0,00 0,00 0,00 11.050.600,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.791.000,00 0,00 0,00 0,00 259.777.324,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.993.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 34/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 211.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, 2.838.600.000,00 0,00 0,00 0,00 dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota PT 2824900.000,00/1 goal oa p,00 21111.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 144.823.205,00 0,00 0,00 0,00 Po MatA24.929001 oo oo p,00 211.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA 696.822.701,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Po 890.594-701,00| —————— ooof goo 9,00 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.637.091.741,00 7.000.000,00 0,00 0,00 PT 4600.931.474,00| 6993000001”ooof 9,00 212.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.951.389.323,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Po 3917.965.249,00| 6 6.993.000,00| ————————ooof 00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.522.060,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.631.800,00| “900 aoof 00 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41.010.065,00 0,00 0,00 0,00 Pa 40.730.400,00| ——————————9oofgoo 9,00 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.511.995,00 0,00 0,00 0,00 an, 9901400,00| ————————————”” “0oof oo 00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.057.231.028,00 0,00 0,00 0,00 Po “2030890.654,00| ———————————” “oool oo 9,00 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.044.091.588,00 0,00 0,00 0,00 Po 301875225400” ooof oo p,00 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 13.139.440,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12138400001 oo oo a00 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 318.722.300,00 0,00 0,00 0,00 Po 218457874001” “0oof ooof 00 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.643.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6.635.000,00| “000 oo 00 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.019.300,00 0,00 0,00 0,00 PT 29.970.350,00| “900 aoof 00 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.025.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11024.60000| oo oo 00 2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.244.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11050.600,00| oo oo p,a0 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.791.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25977732400| ——————— “aoofl TT ooof 00 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Poo 6.993.000,00| ———————————”“90of 900 Printed By SIMDA-NG | 34/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.993.000,00 0,00 0,00 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 404.229.935,00 0,00 0,00 0,00 399.231.021,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.750.000,00 0,00 0,00 0,00 80.683.682,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 320.479.935,00 0,00 0,00 0,00 318.547.339,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.684.000,00 0,00 0,00 0,00 118.753.900,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.184.000,00 0,00 0,00 0,00 110.253.900,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 374.132.175,00 0,00 0,00 0,00 373.298.425,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 196.073.075,00 0,00 0,00 0,00 195.239.325,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 196.073.075,00 0,00 0,00 0,00 195.239.325,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 178.059.100,00 0,00 0,00 0,00 178.059.100,00 0,00 0,00 0,00 2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 178.059.100,00 0,00 0,00 0,00 178.059.100,00 0,00 0,00 0,00 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150.002.868,00 0,00 0,00 0,00 149.105.700,00 0,00 0,00 0,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 0,00 0,00 0,00 149.105.700,00 0,00 0,00 0,00 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 0,00 0,00 0,00 149.105.700,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 146.567.375,00 0,00 0,00 0,00 145.562.100,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 35/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Poo 6.993.000,00| ——————————————”“Oool 900 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 | TO 3 TNO INN DENNY 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 404.229.935,00 0,00 0,00 0,00 Po 399231021001 ooof oo p,00 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 80.683.682.00| ——————————————— 000f —————aoof 00 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 320.479.935,00 0,00 0,00 0,00 Po 18547339001” oo goal Da0 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.684.000,00 0,00 0,00 0,00 Po M18753.900,00| ————————0oo| oo 9,00 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 111.184.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 110253.90000| oo oo 00 2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Aa, 3.000.000,00|-———————————“ooof oo 9,00 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Aa. 5.500.000,00| ——————————”” “oool oo 00 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 374.132.175,00 0,00 0,00 0,00 Po 373298425001 0oo| oo 9,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 196.073.075,00 0,00 0,00 0,00 Po 495.239.325001”————————“ooof oo 00 2.12.02.2.01.07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 196.073.075,00 0,00 0,00 0,00 Po 19523932500 000 oo 9,00 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 178.059.100,00 0,00 0,00 0,00 Po Aso590000| ————— ooo oo 00 2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait 178.059.100,00 0,00 0,00 0,00 Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan Po A7so5910000| oo goo p,00 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 150.002.868,00 0,00 0,00 0,00 Po Magaos.7o0oo| oo oo 00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 0,00 0,00 0,00 Po “Magao5.70000o| ————— ooo oo p,00 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 150.002.868,00 0,00 0,00 0,00 Po Magaos.7o0oo| oo oo 00 212.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 146.567.375,00 0,00 0,00 0,00 Po 4a5562100,00| oo oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 35/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 146.567.375,00 0,00 0,00 0,00 145.562.100,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 101.867.375,00 0,00 0,00 0,00 100.917.800,00 0,00 0,00 0,00 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 44.700.000,00 0,00 0,00 0,00 44.644.300,00 0,00 0,00 0,00 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.714.707.045,00 0,00 0,00 0,00 6.662.430.902,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.205.559.644,00 0,00 0,00 0,00 3.214.945.526,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.602.460,00 0,00 0,00 0,00 50.204.100,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.602.460,00 0,00 0,00 0,00 50.204.100,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.680.207.156,00 0,00 0,00 0,00 2.695.055.404,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.680.207.156,00 0,00 0,00 0,00 2.695.055.404,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.334.763,00 0,00 0,00 0,00 215.973.500,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.386.232,00 0,00 0,00 0,00 9.356.650,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.831.555,00 0,00 0,00 0,00 3.763.950,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.462.955,00 0,00 0,00 0,00 27.424.200,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.921,00 0,00 0,00 0,00 30.200.600,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.062.500,00 0,00 0,00 0,00 16.955.400,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.390.600,00 0,00 0,00 0,00 128.272.700,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 36/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 146.567.375,00 0,00 0,00 0,00 Po 145.562100,00| ——————— 9oof oo 9,00 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 101.867.375,00 0,00 0,00 0,00 Po 100.917.800,00| —————— ooof goo 9,00 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 44.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 44.644.300,00| 0900| goo 9,00 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15.000.000,00| oo oo 9,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15.000-000,00| oo goo 9,00 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15.000.000,00| oo oo 9,00 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.714.707.045,00 0,00 0,00 0,00 PT 6.662.430.90200| oo oo 00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.205.559.644,00 0,00 0,00 0,00 Po 321494552600| —————————————————— “0o0of 0 9ooof 9,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.602.460,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.204400,00| ————————ooofgoo O,00 2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.602.460,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.204400,00| ——————————— ooofl — aoof O,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.680.207.156,00 0,00 0,00 0,00 PT 2695.055.404,00| oo oo 00 2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.680.207.156,00 0,00 0,00 0,00 PT 2695.055.404,00| oo oo 9,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.334.763,00 0,00 0,00 0,00 Po 245973.500,00| —————— 9oof oo 9,00 2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.386.232,00 0,00 0,00 0,00 Aa 9.356.65000| ———————————————— “0oof 0 ooof 9,00 2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.831.555,00 0,00 0,00 0,00 Aa 3763.95000| 000 goo 9,00 2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.462.955,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2742420000| ”——————————— ooof — aoof ,00 2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.921,00 0,00 0,00 0,00 Pe 30.200.600,00|-—————————————ooof goo O,00 2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.062.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 16955400,00| oo goo 00 2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.390.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 42827270000 9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 36/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.560.000,00 0,00 0,00 0,00 160.062.822,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.865.000,00 0,00 0,00 0,00 11.858.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 62.486.918,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.895.000,00 0,00 0,00 0,00 85.717.904,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.855.265,00 0,00 0,00 0,00 93.649.700,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.381.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.13.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 86.605.265,00 0,00 0,00 0,00 86.518.700,00 0,00 0,00 0,00 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.606.264.087,00 0,00 0,00 0,00 1.591.707.634,00 0,00 0,00 0,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.606.264.087,00 0,00 0,00 0,00 1.591.707.634,00 0,00 0,00 0,00 2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 17.698.300,00 0,00 0,00 0,00 17.681.200,00 0,00 0,00 0,00 2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 1.588.565.787,00 0,00 0,00 0,00 1.574.026.434,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.204.557.241,00 0,00 0,00 0,00 1.161.443.430,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 1.204.557.241,00 0,00 0,00 0,00 1.161.443.430,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 71.024.780,00 0,00 0,00 0,00 71.022.780,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 137.290.192,00 0,00 0,00 0,00 137.073.050,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 881.865.323,00 0,00 0,00 0,00 839.180.100,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.959.666,00 0,00 0,00 0,00 43.768.300,00 0,00 0,00 0,00 2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 70.417.280,00 0,00 0,00 0,00 70.399.200,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 37/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.560.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 160.062.822,00| ———————— 9oof oo 9,00 2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.865.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11858.000,00| oo oo 9,00 2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 62.486.918,00| “0900| aoof O,00 2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 86.895.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 85.717.904,00| —————————— ooof goo 9,00 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.855.265,00 0,00 0,00 0,00 Pe 93.649.700,00| ———————————— ooof goo O,00 2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Nang 1381.000,00| ——————— ooof oo O,00 2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 PE 5750.000,00| 000 goo 9,00 2.13.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 86.605.265,00 0,00 0,00 0,00 Pe 86.518.70000| ——————————————— “0oof goal 9,00 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.606.264.087,00 0,00 0,00 0,00 Po 4591.707.634,00| —————————————————— “9o0o| oo 9,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.606.264.087,00 0,00 0,00 0,00 Po 4591.707.634,00| ————————————————— “0oof —— 9oof 9,00 2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 17.698.300,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17.681.200,00| goo goo 00 2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 1.588.565.787,00 0,00 0,00 0,00 Po 4574026434,00| ——————————————————— “0oof ——— 9oof 9,00 213.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.204.557.241,00 0,00 0,00 0,00 Po 116144343000 9oof oo 9,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 1.204.557.241,00 0,00 0,00 0,00 Po 4161443430,00| ——————————— “0oof — goof 9,00 2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 71.024.780,00 0,00 0,00 0,00 Pe 71.02278000| “000 aoof O,00 2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 137.290.192,00 0,00 0,00 0,00 Po 437073.050,00| ——————————————— “0oof — goof 9,00 2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 881.865.323,00 0,00 0,00 0,00 Po e39180.100,00| oo oo 9,00 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.959.666,00 0,00 0,00 0,00 PA 43.768.300,00| oo goo 00 2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 70.417.280,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.399.200,00|-——————————ooof goo O,00 Printed By SIMDA-NG | 37/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 698.326.073,00 0,00 0,00 0,00 694.334.312,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 698.326.073,00 0,00 0,00 0,00 694.334.312,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 241.846.804,00 0,00 0,00 0,00 241.322.612,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 202.692.697,00 0,00 0,00 0,00 202.557.300,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 38.434.023,00 0,00 0,00 0,00 38.206.700,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 43.102.913,00 0,00 0,00 0,00 42.835.900,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.667.900,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 33.225.831,00 0,00 0,00 0,00 32.879.500,00 0,00 0,00 0,00 2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 123.273.805,00 0,00 0,00 0,00 120.864.400,00 0,00 0,00 0,00 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.383.907.000,00 507.000.000,00 0,00 0,00 3.741.531.374,00 482.253.000,00 0,00 0,00 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 137.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.837.630,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 99.840.600,00 0,00 0,00 0,00 99.302.930,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 49.840.600,00 0,00 0,00 0,00 49.302.930,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 38/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN 698.326.073,00 0,00 0,00 0,00 MASYARAKAT HUKUM ADAT Po 894334312001” “a00 oo 00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 698.326.073,00 0,00 0,00 0,00 Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Po 894334312001” “a00 oo 00 2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 241.846.804,00 0,00 0,00 0,00 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Po a1322612001 “a00 ooof Doo 2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 202.692.697,00 0,00 0,00 0,00 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Po 202557300001” ago oo 00 2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 38.434.023,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Asli Desa Pe 38.206.700,00| “900 aoof 900 2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 43.102.913,00 0,00 0,00 0,00 PT 42835900001”“Oool oo 9,00 2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15667.90000| oo oo p,00 2.13.05.2.01.08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 33.225.831,00 0,00 0,00 0,00 Pe 32879.500,00| ———————————”““9ooflTool 000 2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 123.273.805,00 0,00 0,00 0,00 Kesejahteraan Keluarga Po “M2086440000| ago oo Da0 2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.383.907.000,00 507.000.000,00 0,00 0,00 Po 3.741581.374,00| 482253.000,00| —————————————“900f 900 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 137.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 435837630001” “a00 ooof Doo 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah 99.840.600,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pe 99.302930,00| “900 aoof 900 2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat 49.840.600,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota PA 49302930,00| oo goo 9,00 2.14.02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.000.000,00| “900 Tool 00 Printed By SIMDA-NG | 38/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 37.159.400,00 0,00 0,00 0,00 36.534.700,00 0,00 0,00 0,00 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 37.159.400,00 0,00 0,00 0,00 36.534.700,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.031.698.200,00 507.000.000,00 0,00 0,00 3.391.147.764,00 482.253.000,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3.019.527.000,00 0,00 0,00 0,00 2.381.312.064,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 3.019.527.000,00 0,00 0,00 0,00 2.381.312.064,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 965.362.000,00 507.000.000,00 0,00 0,00 963.026.500,00 482.253.000,00 0,00 0,00 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 965.362.000,00 507.000.000,00 0,00 0,00 963.026.500,00 482.253.000,00 0,00 0,00 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota 46.809.200,00 0,00 0,00 0,00 46.809.200,00 0,00 0,00 0,00 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 46.809.200,00 0,00 0,00 0,00 46.809.200,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 215.208.800,00 0,00 0,00 0,00 214.545.980,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 65.376.800,00 0,00 0,00 0,00 64.713.980,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 65.376.800,00 0,00 0,00 0,00 64.713.980,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 149.832.000,00 0,00 0,00 0,00 149.832.000,00 0,00 0,00 0,00 2.14.04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 149.832.000,00 0,00 0,00 0,00 149.832.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15 PERHUBUNGAN 5.883.466.626,00 658.762.375,00 0,00 0,00 5.725.458.917,00 648.194.249,00 0,00 0,00 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.201.684.583,00 81.564.260,00 0,00 0,00 4.141.408.637,00 75.733.800,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 39/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 37.159.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.534.700,00|————————————ooof aoof O,00 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 37.159.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.534-700,00| —————————— 0oof goo 9,00 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.031.698.200,00 507.000.000,00 0,00 0,00 Po 3391.147.764,00| 482253.000,00| ————————————————”“90of 9,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB 3.019.527.000,00 0,00 0,00 0,00 Sesuai Kearifan Budaya Lokal PT 2381312064,00| goo goo 9,00 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 3.019.527.000,00 0,00 0,00 0,00 PT 238131206400| “900 goo 9,00 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 965.362.000,00 507.000.000,00 0,00 0,00 Po 963.026.500,00| 482253.000,00| ————————————————”“90of 9,00 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 965.362.000,00 507.000.000,00 0,00 0,00 Po 963.026.500,00| 482253.000,00| —————————————————“00of 9,00 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan 46.809.200,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota Pe 46.809.200,00|”————————— 0oo| goo 9,00 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 46.809.200,00 0,00 0,00 0,00 PA 46.809.200,00| 0900| goo 9,00 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 215.208.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 214.545.980,00| —————— 9oo| oo 9,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 65.376.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 64.713.980,00| “000 aoof ,00 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 65.376.800,00 0,00 0,00 0,00 BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pe 64.713.980,00| 0900| aoof O,00 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ 149.832.000,00 0,00 0,00 0,00 Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Po 149832.000,00| ———————— 9oof oo 9,00 2.14.04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 149.832.000,00 0,00 0,00 0,00 Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Po 149832.000,00| ——————————————— “9oof oo 9,00 215 PERHUBUNGAN 5.883.466.626,00 658.762.375,00 0,00 0,00 Po 572545891700 648.19424900|——————————00of9,00 215.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.201.684.583,00 81.564.260,00 0,00 0,00 PT 4141408.637,00| ——————————— 7573380000/———————— 9oof 900 Printed By SIMDA-NG | 39/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 378.466.883,00 0,00 0,00 0,00 376.707.480,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 378.466.883,00 0,00 0,00 0,00 376.707.480,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.111.972.783,00 0,00 0,00 0,00 3.071.932.133,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.111.972.783,00 0,00 0,00 0,00 3.071.932.133,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 66.781.682,00 0,00 0,00 0,00 66.499.850,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.949.450,00 0,00 0,00 0,00 5.948.100,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.287.410,00 0,00 0,00 0,00 26.232.750,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.254.822,00 0,00 0,00 0,00 30.029.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.290.000,00 0,00 0,00 0,00 4.290.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 76.479.260,00 0,00 0,00 0,00 75.733.800,00 0,00 0,00 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 76.479.260,00 0,00 0,00 0,00 75.733.800,00 0,00 0,00 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.766.700,00 0,00 0,00 0,00 261.343.565,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92.100.000,00 0,00 0,00 0,00 85.036.912,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 183.666.700,00 0,00 0,00 0,00 176.306.653,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.696.535,00 5.085.000,00 0,00 0,00 364.925.609,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 161.838.500,00 0,00 0,00 0,00 158.962.460,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.410.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 192.358.035,00 5.085.000,00 0,00 0,00 191.553.149,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.431.286.869,00 577.198.115,00 0,00 0,00 1.349.013.200,00 572.460.449,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 40/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 378.466.883,00 0,00 0,00 0,00 Po 3te.70748000| “a00 oo D,00 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 378.466.883,00 0,00 0,00 0,00 Po 376.707480,00| ——————————————— “9oof goo 9,00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.111.972.783,00 0,00 0,00 0,00 Po 3071982433001”————————“ooof ooof 00 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.111.972.783,00 0,00 0,00 0,00 Po 307198213300| ————————————————— “ooof goo 9,00 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 66.781.682,00 0,00 0,00 0,00 Pe 66.499850,00| —————— “ooof oo 900 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.949.450,00 0,00 0,00 0,00 Nan 5948100,00| oo oo 00 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.287.410,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26232750,00| “900 aool 900 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.254.822,00 0,00 0,00 0,00 Pe 30.029-000,00| ———————————— “0oof 0 9oof 9,00 2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.290.000,00 0,00 0,00 0,00 PA 4290.000,00| oo oo p,00 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 76.479.260,00 0,00 0,00 PT ooo 75.733.800,00| ———————”“ooof 9,00 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 76.479.260,00 0,00 0,00 Pe goo 75.783.800,00| ——————————”“ooo| 0,00 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.766.700,00 0,00 0,00 0,00 Pe 261.343.565,00| ————————————————” “90ofl TT ooof 00 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 85.036.912,00| ”———————————————”“9o0|l——— aool 900 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 183.666.700,00 0,00 0,00 0,00 Po 476.306.653,001”———— ooo oo 00 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 368.696.535,00 5.085.000,00 0,00 0,00 Po 264925.60900| “oo oo p,00 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 161.838.500,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 458.962460,00| —————————————————— “0oof goo 9,00 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14410.000,00| oo oo Da0 2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 192.358.035,00 5.085.000,00 0,00 0,00 Po 4941553149,00| ————————————————— “0oof goo 9,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.431.286.869,00 577.198.115,00 0,00 0,00 Po 1349013.200,00| 572.460.449,00| ”—————————— “ooof TT 0,00 Printed By SIMDA-NG | 40/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12.500.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 35.495.691,00 0,00 0,00 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12.500.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 35.495.691,00 0,00 0,00 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 97.714.500,00 540.198.115,00 0,00 0,00 239.624.800,00 536.964.758,00 0,00 0,00 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 55.443.000,00 368.800.000,00 0,00 0,00 197.427.500,00 365.566.643,00 0,00 0,00 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 42.271.500,00 171.398.115,00 0,00 0,00 42.197.300,00 171.398.115,00 0,00 0,00 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.321.072.369,00 0,00 0,00 0,00 1.096.888.400,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 618.072.369,00 0,00 0,00 0,00 398.888.400,00 0,00 0,00 0,00 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 703.000.000,00 0,00 0,00 0,00 698.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 250.495.174,00 0,00 0,00 0,00 235.037.080,00 0,00 0,00 0,00 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 50.495.174,00 0,00 0,00 0,00 50.125.885,00 0,00 0,00 0,00 2.15.03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 41.257.000,00 0,00 0,00 0,00 40.887.711,00 0,00 0,00 0,00 2.15.03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 9.238.174,00 0,00 0,00 0,00 9.238.174,00 0,00 0,00 0,00 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 184.911.195,00 0,00 0,00 0,00 2.15.03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 184.911.195,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 41/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12.500.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 Pe 12500.000,00| 35495691001 9oof 9,00 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12.500.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 Pe 12500.000,00| 35495691001” 90of 9,00 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO TNODENNY 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo 9,00 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 97.714.500,00 540.198.115,00 0,00 0,00 Po 289624.800,00| 536.964.758,001”———————————“9oof 9,00 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 55.443.000,00 368.800.000,00 0,00 0,00 Po 497.427.500,00| 365.566.643,00| 0900| 9,00 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka 42.271.500,00 171.398.115,00 0,00 0,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pe 42197.30000| ——————————— 47139841500|——————————————————“0oof 900 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 1.321.072.369,00 0,00 0,00 0,00 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Po 1.096.888.400,00| 0900| oo 9,00 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 618.072.369,00 0,00 0,00 0,00 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Po 298888400001 “0oof ——— 9oof 9,00 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 703.000.000,00 0,00 0,00 0,00 dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Po 898.000.000,00| oo oo 9,00 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 250.495.174,00 0,00 0,00 0,00 Po 285037.080,00| ———————— 9oof oo 9,00 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 50.495.174,00 0,00 0,00 0,00 Pe 502588500| ————————————————— 000f ———— aoof 00 2.15.03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan 41.257.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengumpan Lokal Pe 40.887.711,00| 0900| goo 9,00 2.15.03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 9.238.174,00 0,00 0,00 0,00 N 9288A7a00| oo oo 00 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Danau Po A84911195,00|———————9oof oo 9,00 2.15.03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Sungai dan Danau Po A84911495,00| ——————9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 41/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 7.629.982.027,00 200.000.000,00 0,00 0,00 7.533.124.402,00 199.595.000,00 0,00 0,00 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.085.720.659,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3.016.247.669,00 199.595.000,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.224.700,00 0,00 0,00 0,00 23.143.169,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.224.700,00 0,00 0,00 0,00 23.143.169,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.563.573.258,00 0,00 0,00 0,00 2.531.538.579,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.533.392.791,00 0,00 0,00 0,00 2.504.440.599,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.176.764,00 0,00 0,00 0,00 3.173.374,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.003.703,00 0,00 0,00 0,00 23.924.606,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 282.398.262,00 0,00 0,00 0,00 276.315.738,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.163.220,00 0,00 0,00 0,00 5.133.170,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.080,00 0,00 0,00 0,00 29.719.255,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.409.962,00 0,00 0,00 0,00 9.852.154,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.150.000,00 0,00 0,00 0,00 15.075.720,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216.675.000,00 0,00 0,00 0,00 216.535.439,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 199.595.000,00 0,00 0,00 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 199.595.000,00 0,00 0,00 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.506.439,00 0,00 0,00 0,00 64.799.783,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.506.439,00 0,00 0,00 0,00 64.799.783,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.018.000,00 0,00 0,00 0,00 120.450.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 42/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 7.629.982.027,00 200.000.000,00 0,00 0,00 (OTT “753312440200” 499595000001“ooof 9,00 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.085.720.659,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Po 3016.247.66900| ——————————— 19959500000| ———————————————— “9o0of 900 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.224.700,00 0,00 0,00 0,00 Pe 23143169,00| ”——————— “ooofl oo 900 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.224.700,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2314316900| “0900| goo 9,00 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.563.573.258,00 0,00 0,00 0,00 PT 2531588.57900|”—————— oool oa 9,00 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.533.392.791,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2.504.440599,00| 0 oo oo 00 2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.176.764,00 0,00 0,00 0,00 Pa 3173374001 “0ool goal p,00 2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 27.003.703,00 0,00 0,00 0,00 Pa 23.924606,00| ————————————————“000of0 9oof 9,00 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 282.398.262,00 0,00 0,00 0,00 Po 276315.738001”————————————”“0ooof ooof Doo 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.163.220,00 0,00 0,00 0,00 Pa 5433470001”“oool oo 9,00 2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.080,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29719255,00| “900 Tool 900 2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.409.962,00 0,00 0,00 0,00 an. 9852154001” “oool oo 00 2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.150.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15075.72000| oo oo p,00 2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216.675.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 216.535439,00| ———————————————” “90ofl TT ooof 900 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pe Taoof ””-”“ “A99595.00000| ————— “ooof 00 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pe ooof ””-”“ “Ag959500000|———— ooof 00 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.506.439,00 0,00 0,00 0,00 Pe 64799.783,00|”—————— “ooof — Taoo 900 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.506.439,00 0,00 0,00 0,00 Pe 64799.783,00| “900 ooof 00 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.018.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 420450.400,00| oo oo p,a0 Printed By SIMDA-NG | 42/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 135.028.000,00 0,00 0,00 0,00 118.462.900,00 0,00 0,00 0,00 2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.990.000,00 0,00 0,00 0,00 1.987.500,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.701.500.232,00 0,00 0,00 0,00 1.694.999.332,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.701.500.232,00 0,00 0,00 0,00 1.694.999.332,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.526.500.232,00 0,00 0,00 0,00 1.519.999.332,00 0,00 0,00 0,00 2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.842.761.136,00 0,00 0,00 0,00 2.821.877.401,00 0,00 0,00 0,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.488.465.572,00 0,00 0,00 0,00 1.468.823.331,00 0,00 0,00 0,00 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.488.465.572,00 0,00 0,00 0,00 1.468.823.331,00 0,00 0,00 0,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.354.295.564,00 0,00 0,00 0,00 1.353.054.070,00 0,00 0,00 0,00 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.354.295.564,00 0,00 0,00 0,00 1.353.054.070,00 0,00 0,00 0,00 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.536.398.976,00 0,00 0,00 0,00 1.514.798.815,00 0,00 0,00 0,00 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 40.619.200,00 0,00 0,00 0,00 36.119.200,00 0,00 0,00 0,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.619.200,00 0,00 0,00 0,00 36.119.200,00 0,00 0,00 0,00 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 40.619.200,00 0,00 0,00 0,00 36.119.200,00 0,00 0,00 0,00 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 302.250.125,00 0,00 0,00 0,00 297.344.025,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 43/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 135.028.000,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Po 118462900,00| ———————0oof oo 9,00 2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.990.000,00 0,00 0,00 0,00 Nang 1987500,00| 0 ooof oo O,00 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.701.500.232,00 0,00 0,00 0,00 Po 169499933200 0900| oo 9,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.701.500.232,00 0,00 0,00 0,00 Po 1694.999.33200| ————————————————— 9oof oo 9,00 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.526.500.232,00 0,00 0,00 0,00 jo 4519.999.33200| 0900| oo 9,00 2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po A75000.000,00| oo oo 9,00 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.842.761.136,00 0,00 0,00 0,00 PT 2821877401,00| “900 goo 9,00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di 1.488.465.572,00 0,00 0,00 0,00 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Po 1468.823.331,00| “000 goo 9,00 2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.488.465.572,00 0,00 0,00 0,00 Po 1468.823.331,00| 0900| oo 9,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.354.295.564,00 0,00 0,00 0,00 Po 4853.054.070,00| —————————” 9oof oo 9,00 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.354.295.564,00 0,00 0,00 0,00 Po 4853.054.070,00| ————————————————” “9oo| oo 9,00 217 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.536.398.976,00 0,00 0,00 0,00 Po 4514798815,00| ——————————————— 9o0o| oo 9,00 217.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 40.619.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36119.200,00| —————————— ooof aoof O,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 40.619.200,00 0,00 0,00 0,00 yang Wilayah Kean:taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pe 3611920000 ooof oo O,00 217.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi 40.619.200,00 0,00 0,00 0,00 Kewenangan Kabupaten/Kota Pe 36119.200,00|-———————— ooof oo O,00 217.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 302.250.125,00 0,00 0,00 0,00 (UMKM) Pn 297.344.025,00| ”————————— 0oof ooh 9,00 Printed By SIMDA-NG | 43/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 302.250.125,00 0,00 0,00 0,00 297.344.025,00 0,00 0,00 0,00 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 287.150.125,00 0,00 0,00 0,00 282.519.025,00 0,00 0,00 0,00 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.825.000,00 0,00 0,00 0,00 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.193.529.651,00 0,00 0,00 0,00 1.181.335.590,00 0,00 0,00 0,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.193.529.651,00 0,00 0,00 0,00 1.181.335.590,00 0,00 0,00 0,00 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 1.193.529.651,00 0,00 0,00 0,00 1.181.335.590,00 0,00 0,00 0,00 2.18 PENANAMAN MODAL 4.007.675.952,00 113.600.000,00 0,00 0,00 3.911.007.967,00 110.623.500,00 0,00 0,00 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.993.003.687,00 0,00 0,00 0,00 2.938.376.127,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.840.600,00 0,00 0,00 0,00 35.315.100,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.840.600,00 0,00 0,00 0,00 35.315.100,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.609.204.133,00 0,00 0,00 0,00 2.567.830.261,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.567.789.853,00 0,00 0,00 0,00 2.526.550.621,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 41.414.280,00 0,00 0,00 0,00 41.279.640,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.122.450,00 0,00 0,00 0,00 115.946.805,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.784.470,00 0,00 0,00 0,00 5.769.760,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.646.780,00 0,00 0,00 0,00 36.646.165,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 44/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 217.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, 302.250.125,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Po 287.344.025,00| —————————————————— “0o0| oo 9,00 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 287.150.125,00 0,00 0,00 0,00 Po 282519.025,00| —————— 9oof oo 9,00 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14825.000,00| oo goo 00 217.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.193.529.651,00 0,00 0,00 0,00 Po 11481335.590,00| ——————— 9oof oo 9,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.193.529.651,00 0,00 0,00 0,00 (TT 1181.335.590,00| —————————— 0oo| oo 9,00 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 1.193.529.651,00 0,00 0,00 0,00 Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Po 1481335.590,00| —————————” 9oo| oo 9,00 2.18 PENANAMAN MODAL 4.007.675.952,00 113.600.000,00 0,00 0,00 jo 3011-007.967,00| 11062350000 | —————————————————— 900f| “900 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.993.003.687,00 0,00 0,00 0,00 PT 2938.376127,00| oo oo 9,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.840.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 35315400,00| 000 aoof 00 2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.840.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 3531540000 ooof goo O,00 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.609.204.133,00 0,00 0,00 0,00 PT 2567.830.261,00| “000 goo 9,00 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.567.789.853,00 0,00 0,00 0,00 PT 2526.550.621,00| goo oo 00 2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 41.414.280,00 0,00 0,00 0,00 Pe 41279.640,00| “000 goo 9,00 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.122.450,00 0,00 0,00 0,00 Po M15946.805,00| ——————— 9oof oo 9,00 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.784.470,00 0,00 0,00 0,00 PE 5.769.76000| 000 goo 9,00 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00 Ga 3.000.000,00| oo oo 9,00 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.646.780,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.646.16500|”—————————————————000of 0 aoof ,00 2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO INN TN Y Printed By SIMDA-NG | 44/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.611.200,00 0,00 0,00 0,00 70.530.880,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.260.000,00 0,00 0,00 0,00 109.943.538,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.480.409,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.260.000,00 0,00 0,00 0,00 62.463.129,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.576.504,00 0,00 0,00 0,00 109.340.423,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.148.000,00 0,00 0,00 0,00 93.446.870,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.608.504,00 0,00 0,00 0,00 6.533.553,00 0,00 0,00 0,00 2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.820.000,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 159.410.935,00 0,00 0,00 0,00 158.183.310,00 0,00 0,00 0,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 83.440.135,00 0,00 0,00 0,00 83.326.610,00 0,00 0,00 0,00 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 35.938.090,00 0,00 0,00 0,00 35.826.965,00 0,00 0,00 0,00 2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 47.502.045,00 0,00 0,00 0,00 47.499.645,00 0,00 0,00 0,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.970.800,00 0,00 0,00 0,00 74.856.700,00 0,00 0,00 0,00 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 54.500.000,00 0,00 0,00 0,00 53.914.500,00 0,00 0,00 0,00 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 21.470.800,00 0,00 0,00 0,00 20.942.200,00 0,00 0,00 0,00 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 33.733.000,00 0,00 0,00 0,00 33.063.300,00 0,00 0,00 0,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 33.733.000,00 0,00 0,00 0,00 33.063.300,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 45/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.611.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.530.880,00| ——————————”““9ooflTool 00 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.260.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 109943.53800| —————————————————— “0ool oo 9,00 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PT 47480409001”“9ool goo 00 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.260.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 62463.129,00| “000 goof 00 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.576.504,00 0,00 0,00 0,00 Po 409.340423.001”———— ooof oo D,00 2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 102.148.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 93.446.870,00|”————————““ooo|l ———— aool 900 2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.608.504,00 0,00 0,00 0,00 an, 6533553001”“0ool oo 00 2.18.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 9.820.000,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya an, 9.360.000,00| ———————————” “ooof oo 00 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 159.410.935,00 0,00 0,00 0,00 Po 458183.310,00| ————— ooo oo 00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 83.440.135,00 0,00 0,00 0,00 Daerah Kabupaten/Kota Pe 83:326.610,00| ———————————————” “9oofl ———— oool 00 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman 35.938.090,00 0,00 0,00 0,00 Modal Pe 35.826.965,00| ————————————————— “9o0fl ———— aool 00 2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 47.502.045,00 0,00 0,00 0,00 Pe 47499645001” “0ool oo 9,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.970.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74.856.700,00| “900 aoof 900 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 54.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 53.914.500,00|”——————————”““9oofl—— oool 900 2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 21.470.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 20.942200,00| “900 aoof 00 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 33.733.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 33.063.300,00| —————————————”““90oflTool 900 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 33.733.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 33.063.300,00| “900 Tool 900 Printed By SIMDA-NG | 45/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 10.552.200,00 0,00 0,00 0,00 10.477.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 23.180.800,00 0,00 0,00 0,00 22.586.300,00 0,00 0,00 0,00 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 385.914.310,00 113.600.000,00 0,00 0,00 385.506.230,00 110.623.500,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 385.914.310,00 113.600.000,00 0,00 0,00 385.506.230,00 110.623.500,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 139.674.310,00 113.600.000,00 0,00 0,00 139.372.032,00 110.623.500,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 62.461.700,00 0,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 13.830.000,00 0,00 0,00 0,00 13.830.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 169.910.000,00 0,00 0,00 0,00 169.842.498,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 435.614.020,00 0,00 0,00 0,00 395.879.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 435.614.020,00 0,00 0,00 0,00 395.879.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 87.670.000,00 0,00 0,00 0,00 62.205.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 246.486.082,00 0,00 0,00 0,00 233.992.000,00 0,00 0,00 0,00 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 101.457.938,00 0,00 0,00 0,00 99.682.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.006.470.961,00 6.085.000,00 0,00 0,00 8.697.215.674,00 6.085.000,00 0,00 0,00 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.636.126.449,00 0,00 0,00 0,00 4.492.259.493,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.703.420,00 0,00 0,00 0,00 80.423.120,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.461.020,00 0,00 0,00 0,00 6.461.020,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 74.242.400,00 0,00 0,00 0,00 73.962.100,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 46/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 10.552.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10477.000,00| oo goo 9,00 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 23.180.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 22586.300,00|———————————0oof goo 9,00 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 385.914.310,00 113.600.000,00 0,00 0,00 Po 285.506.230,00| ———————————— 11062350000| ———————————————” “0oof 900 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal 385.914.310,00 113.600.000,00 0,00 0,00 yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Po 285.506.230,00| ———————————— 11062350000| “oo 900 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 139.674.310,00 113.600.000,00 0,00 0,00 Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Po 18937203200| —————————— 11062350000| 0900| 900 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 62461.700,00|—————————ooofgoal O,00 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan 13.830.000,00 0,00 0,00 0,00 Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Pe 13830.000,00| oo oo 9,00 2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 169.910.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 169842498,00| ——————————————— “0oo| oo 9,00 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 435.614.020,00 0,00 0,00 0,00 Po 285.879-000,00| ————————— “0oof goo 9,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 435.614.020,00 0,00 0,00 0,00 Po 395879.000,00| ——————0oof oo 9,00 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 87.670.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 62.205.000,00| ———————————— “0oof 0 goof 9,00 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 246.486.082,00 0,00 0,00 0,00 Po 2883.992.000,00| ———————9oof oo 9,00 2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 101.457.938,00 0,00 0,00 0,00 Pe 99.682.000,00| ————————————— “0oof goo 9,00 2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.006.470.961,00 6.085.000,00 0,00 0,00 PT 8.697.215.674,00| 608500000 9oof 900 219.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.636.126.449,00 0,00 0,00 0,00 Pe 449225949301 ooh oo 00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.703.420,00 0,00 0,00 0,00 Pe 80.423420,00|-————————————ooof aoof O,00 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.461.020,00 0,00 0,00 0,00 NN 6.461.020,00| ———————ooofoo A,00 2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 74.242.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 73.962100,00| ——————————————0oofgoo O,00 Printed By SIMDA-NG | 46/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.324.695.349,00 0,00 0,00 0,00 3.217.640.421,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.287.495.349,00 0,00 0,00 0,00 3.180.498.921,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 37.141.500,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 361.631.040,00 0,00 0,00 0,00 360.513.603,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.999.420,00 0,00 0,00 0,00 10.990.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.642.820,00 0,00 0,00 0,00 32.597.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.397.550,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.955.800,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.988.800,00 0,00 0,00 0,00 260.573.253,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 767.599.365,00 0,00 0,00 0,00 732.780.079,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.600.000,00 0,00 0,00 0,00 90.656.440,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 673.999.365,00 0,00 0,00 0,00 642.123.639,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.497.275,00 0,00 0,00 0,00 100.902.270,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.755.000,00 0,00 0,00 0,00 77.161.770,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.992.275,00 0,00 0,00 0,00 14.990.500,00 0,00 0,00 0,00 2.19.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 3.294.800.712,00 0,00 0,00 0,00 3.136.731.051,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.389.559.137,00 0,00 0,00 0,00 1.377.266.676,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 47/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.324.695.349,00 0,00 0,00 0,00 Po 3217.640421,00| “900 oo 9,00 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.287.495.349,00 0,00 0,00 0,00 Po “3180498.92100| —————————————————— “0oof goo 9,00 2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 3744150000 ooof — aoof O,00 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 361.631.040,00 0,00 0,00 0,00 Po 260.513.60300| ——————————————————— “0oof goo 9,00 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.999.420,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.990-000,00| oo goo 9,00 2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.642.820,00 0,00 0,00 0,00 Pe 32597.000,00|-——————————ooof goo 9,00 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 31.397.55000|-————————————ooof0 aoof ,00 2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 24955.800,00| ——————————— “0oof 0 9oof 9,00 2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.988.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 260.573.253,00| ———————— 9oof oo 9,00 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 767.599.365,00 0,00 0,00 0,00 Po 782780.079,00| ————————————————— “0oo| oo 9,00 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 93.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 90.656.440,00| “0900| aoof O,00 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 673.999.365,00 0,00 0,00 0,00 Po 842123.63900| “000 oo 9,00 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.497.275,00 0,00 0,00 0,00 (Pe M00.902270,00| oo oo 9,00 2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 77.7155.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 77461.770,00| ————————— 0oof goo 9,00 2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.992.275,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14990.500,00| oo goo 9,00 2.19.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya Ge 8750.000,00| oo oo 9,00 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 3.294.800.712,00 0,00 0,00 0,00 Po 3486731.051,00| 0900| oo 9,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda 1.389.559.137,00 0,00 0,00 0,00 Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota jo 4377.266.67600| ———————————————————— 900| goo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 47/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 3.416.800,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.386.142.337,00 0,00 0,00 0,00 1.374.166.676,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.905.241.575,00 0,00 0,00 0,00 1.759.464.375,00 0,00 0,00 0,00 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.905.241.575,00 0,00 0,00 0,00 1.759.464.375,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.075.543.800,00 6.085.000,00 0,00 0,00 1.068.225.130,00 6.085.000,00 0,00 0,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.044.067.700,00 6.085.000,00 0,00 0,00 1.037.124.530,00 6.085.000,00 0,00 0,00 2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 955.000.000,00 0,00 0,00 0,00 955.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar 47.470.200,00 0,00 0,00 0,00 47.074.530,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 41.597.500,00 6.085.000,00 0,00 0,00 35.050.000,00 6.085.000,00 0,00 0,00 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 25.276.100,00 0,00 0,00 0,00 24.900.600,00 0,00 0,00 0,00 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 25.276.100,00 0,00 0,00 0,00 24.900.600,00 0,00 0,00 0,00 2.20 STATISTIK 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 55.712.560,00 0,00 0,00 0,00 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 55.712.560,00 0,00 0,00 0,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 55.712.560,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 48/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 3.416.800,00 0,00 0,00 0,00 Pelopor Pa 3100.000,00| ——————————”” “oool oo 00 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.386.142.337,00 0,00 0,00 0,00 Po 4374166.67600| “000 goal p,00 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.905.241.575,00 0,00 0,00 0,00 Po 4359464.375,001 “oo ooof 00 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.905.241.575,00 0,00 0,00 0,00 Po 4759464375,00| “000 goal 00 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.075.543.800,00 6.085.000,00 0,00 0,00 Po 1068225430,00| 66.085.000,00| ————————————————”“Oool 900 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi 1.044.067.700,00 6.085.000,00 0,00 0,00 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Po 1037124530,00| 66.085.000,00| ————————————————”“O0ol 900 2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan 955.000.000,00 0,00 0,00 0,00 dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Po es5.000.00000| oo oo p,00 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan 47.470.200,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar PA 47.074530,00|————————— 9oof goo 9,00 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 41.597.500,00 6.085.000,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Pe 35.050.000,00| ——————————— 6085000,00|”——————————————————”“Oool “900 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6.200.000,00| ————————————” “0oof oo p,00 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 6-200.000,00| “000 oo 00 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 25.276.100,00 0,00 0,00 0,00 PT 24.900.600,00| “900 aoof 900 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 25.276.100,00 0,00 0,00 0,00 Pe 24.900.600,00| “900 oool 900 2.20 STATISTIK 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 55.712560,00| “900 aool 00 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 55712560,00| ”———————————”““9oofl0 oool 900 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 55.712560,00| ”————————““9ooflTool 900 Printed By SIMDA-NG | 48/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 55.712.560,00 0,00 0,00 0,00 2.21 PERSANDIAN 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 36.608.150,00 0,00 0,00 0,00 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 36.608.150,00 0,00 0,00 0,00 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 36.608.150,00 0,00 0,00 0,00 2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 36.608.150,00 0,00 0,00 0,00 2.22 KEBUDAYAAN 213.268.360,00 0,00 0,00 0,00 212.585.690,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 185.682.990,00 0,00 0,00 0,00 185.229.890,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 47.058.600,00 0,00 0,00 0,00 47.038.400,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 7.058.600,00 0,00 0,00 0,00 7.038.400,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 88.624.390,00 0,00 0,00 0,00 88.191.490,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 74.031.390,00 0,00 0,00 0,00 73.680.490,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 14.593.000,00 0,00 0,00 0,00 14.511.000,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 27.585.370,00 0,00 0,00 0,00 27.355.800,00 0,00 0,00 0,00 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.585.370,00 0,00 0,00 0,00 27.355.800,00 0,00 0,00 0,00 2.22.05.2.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.585.370,00 0,00 0,00 0,00 27.355.800,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 49/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik 56.595.210,00 0,00 0,00 0,00 Sektoral Pe 55.71256000| “000 aoof O,00 2.21 PERSANDIAN 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.608.150,00|”—————————————0oofgoo O,00 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.808.150,00|”—————————————————000of0 aoof O,00 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.608.150,00|——————————————ooof goal O,00 2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 41.650.210,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.808.150,00|”—————————————————0oof0 aoof O,00 2.22 KEBUDAYAAN 213.268.360,00 0,00 0,00 0,00 Po 212585.690,00| oo oo 9,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 185.682.990,00 0,00 0,00 0,00 Po 18522989000|—————— ooof oo 9,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 47.058.600,00 0,00 0,00 0,00 PA 47.038.400,00| 900 goo 9,00 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 40.000.000,00| “000 goo 9,00 2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 7.058.600,00 0,00 0,00 0,00 Ng 7.038.400,00|—————ooofgoo 00 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 88.624.390,00 0,00 0,00 0,00 Pe 88191.490,00|”—————————————ooof 0 aoof O,00 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 74.031.390,00 0,00 0,00 0,00 Pe 73.680.490,00| ————————————————— “0oof goal 9,00 2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 14.593.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14511.000,00| oo goo 00 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.000-000,00|-————————————0oof goo 9,00 2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.000.000,00|-——————————————00of — aoof O,00 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 27.585.370,00 0,00 0,00 0,00 Pe 27355.800,00|-———————————0oof goo 9,00 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 27.585.370,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Pe 2735580000|-————————————————0o0of0 aoof O,00 2.22.05.2.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 27.585.370,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Pe 27355.80000|-————————————ooof0 aoof O,00 Printed By SIMDA-NG | 49/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23 PERPUSTAKAAN 3.843.674.714,00 726.227.082,00 0,00 0,00 3.787.244.034,00 725.524.532,00 0,00 0,00 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.549.529.345,00 507.691.000,00 0,00 0,00 3.493.981.117,00 506.988.450,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.312.000,00 0,00 0,00 0,00 36.243.100,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.312.000,00 0,00 0,00 0,00 36.243.100,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.999.499.322,00 0,00 0,00 0,00 2.950.847.639,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.983.110.922,00 0,00 0,00 0,00 2.934.459.239,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.388.400,00 0,00 0,00 0,00 16.388.400,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.022.343,00 0,00 0,00 0,00 219.411.362,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.364.545,00 0,00 0,00 0,00 21.291.239,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.356.798,00 0,00 0,00 0,00 13.234.623,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.562.000,00 0,00 0,00 0,00 9.548.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.739.000,00 0,00 0,00 0,00 175.337.500,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 507.691.000,00 0,00 0,00 0,00 506.988.450,00 0,00 0,00 2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 378.382.000,00 0,00 0,00 0,00 377.790.000,00 0,00 0,00 2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 129.309.000,00 0,00 0,00 0,00 129.198.450,00 0,00 0,00 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.402.000,00 0,00 0,00 0,00 162.559.936,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.052.000,00 0,00 0,00 0,00 74.917.508,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.350.000,00 0,00 0,00 0,00 87.642.428,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.293.680,00 0,00 0,00 0,00 124.919.080,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 50/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23 PERPUSTAKAAN 3.843.674.714,00 726.227.082,00 0,00 0,00 (OT 3787.244.034,00| 725524532001” 9oof 9,00 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.549.529.345,00 507.691.000,00 0,00 0,00 Po a93.08111700| 506.988.45000| ——————————————o00f 9,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.312.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.243.100,00| ——————————— ooof goo O,00 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.312.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.243100,00| ——————————————— “0oof goo 9,00 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.999.499.322,00 0,00 0,00 0,00 PT 2950.847.639,00| oo oo 00 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.983.110.922,00 0,00 0,00 0,00 Pe 293445923901 oo oo 00 2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16.388.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 16388400,00| goo goo 00 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.022.343,00 0,00 0,00 0,00 Pn 219.1136200| 0900| ooh 9,00 2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.364.545,00 0,00 0,00 0,00 Pe 21291239,00|———————— ooof goo O,00 2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.356.798,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13234623001” 900 ooh 00 2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.562.000,00 0,00 0,00 0,00 Aa 9.548.000,00| 000 goo 9,00 2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.739.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 475.837.50000| “000 oo 9,00 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 507.691.000,00 0,00 0,00 Ge 9oof 506.988.450,001———————————“9oof 9,00 2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 378.382.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof 377.790.000,001 ——————————— “9oof 9,00 2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 129.309.000,00 0,00 0,00 Pe oof —- K29198a5000| oo 9,00 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.402.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 162559.93600| 000 oo 9,00 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.052.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74917.50800|”—————————————————00of— goof O,00 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 87.642428,00| ”———————————————— “00of 0 aoof O,00 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.293.680,00 0,00 0,00 0,00 Po 124919.080,00| —————— 9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 50/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 125.293.680,00 0,00 0,00 0,00 121.314.080,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.605.000,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 274.509.169,00 218.536.082,00 0,00 0,00 273.698.317,00 218.536.082,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 124.826.604,00 0,00 0,00 0,00 124.656.122,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.910.430,00 0,00 0,00 0,00 28.866.430,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 48.703.372,00 0,00 0,00 0,00 48.654.090,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.332.500,00 0,00 0,00 0,00 25.280.800,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 21.880.302,00 0,00 0,00 0,00 21.854.802,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.682.565,00 218.536.082,00 0,00 0,00 149.042.195,00 218.536.082,00 0,00 0,00 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 116.110.093,00 0,00 0,00 0,00 116.016.023,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 218.536.082,00 0,00 0,00 0,00 218.536.082,00 0,00 0,00 2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 12.226.650,00 0,00 0,00 0,00 11.680.350,00 0,00 0,00 0,00 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 21.345.822,00 0,00 0,00 0,00 21.345.822,00 0,00 0,00 0,00 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 19.636.200,00 0,00 0,00 0,00 19.564.600,00 0,00 0,00 0,00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 19.636.200,00 0,00 0,00 0,00 19.564.600,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 51/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 125.293.680,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 121314.080,00| ————————————————— “0o0| oo 9,00 2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 oo Maa Woo 9,00 2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Ga 3.605.000,00| “000 oo 9,00 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 274.509.169,00 218.536.082,00 0,00 0,00 Po 27369831700 218.536.082,001”——————————————————“90of 9,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 124.826.604,00 0,00 0,00 0,00 Po 12465612200| ———————————————” “0o0f oo 9,00 2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 28.910.430,00 0,00 0,00 0,00 Pe 28.866.430,00|”——————————————————000f goal ,00 2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 48.703.372,00 0,00 0,00 0,00 Pe 48.654.090,00| “0900| goo 9,00 2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.332.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25.280.800,00| ————————————— “0oof goo 9,00 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 0,00 0,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO INN TN YO 2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 21.880.302,00 0,00 0,00 0,00 Daerah Kabupaten/Kota Pe 2185480200|”—————————————————000of0 aoof O,00 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 149.682.565,00 218.536.082,00 0,00 0,00 (Po 149042195,00| 218.536.082,001”————————————————”“9oof 9,00 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus 116.110.093,00 0,00 0,00 0,00 Serta Masyarakat Po M16.016.023,00| ——————————— “9oof oo 9,00 2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi 0,00 218.536.082,00 0,00 0,00 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Ge 9oof 218.536.082,001”————————————————“9oof 9,00 2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 12.226.650,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11680.350,00| goo goo 00 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 21.345.822,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2134582200| “0900| goof ,00 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 19.636.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19.564.600,00| oo goo 00 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 19.636.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19.564.600,00| oo goo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 51/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 19.636.200,00 0,00 0,00 0,00 19.564.600,00 0,00 0,00 0,00 2.24 KEARSIPAN 42.093.978,00 0,00 0,00 0,00 41.784.096,00 0,00 0,00 0,00 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 28.694.300,00 0,00 0,00 0,00 28.384.418,00 0,00 0,00 0,00 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 10.604.645,00 0,00 0,00 0,00 10.393.395,00 0,00 0,00 0,00 2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 10.604.645,00 0,00 0,00 0,00 10.393.395,00 0,00 0,00 0,00 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 18.089.655,00 0,00 0,00 0,00 17.991.023,00 0,00 0,00 0,00 2.24.03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 18.089.655,00 0,00 0,00 0,00 17.991.023,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 48.987.892.027,00 6.090.262.679,00 0,00 0,00 47.877.623.321,00 5.784.843.157,00 0,00 0,00 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.090.223.224,00 375.258.600,00 0,00 0,00 10.811.978.674,00 374.881.000,00 0,00 0,00 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.271.680.031,00 92.938.600,00 0,00 0,00 4.243.394.925,00 92.697.000,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 106.060.084,00 0,00 0,00 0,00 105.454.778,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91.559.959,00 0,00 0,00 0,00 90.954.778,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.500.125,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.344.416.178,00 0,00 0,00 0,00 3.333.321.182,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.318.966.978,00 0,00 0,00 0,00 3.307.872.782,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 52/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan 19.636.200,00 0,00 0,00 0,00 Pendaftaran Naskah Kuno Pe 19.564.600,00| oo goo 00 2.24 KEARSIPAN 42.093.978,00 0,00 0,00 0,00 Pe 41784.096,00| 0900| goo 9,00 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13.399.678,001 goo goo 00 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13399.678,001 oo goo 00 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 13.399.678,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13.399.678,001 oo goo 00 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 28.694.300,00 0,00 0,00 0,00 Pe 28.384.41800| 0900| goo O,00 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan 10.604.645,00 0,00 0,00 0,00 Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pe 10.393.395,00| ——————————— 90of 0 goof 9,00 2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi 10.604.645,00 0,00 0,00 0,00 Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pe 10.393.395,00| oo goo 00 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 18.089.655,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17.991.023,001 oo oo 9,00 2.24.03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 18.089.655,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17.991:023,00| oo goo 00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 48.987.892.027,00 6.090.262.679,00 0,00 0,00 Po 47877623.321,00| 5.784.843157,00| “900 9,00 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.090.223.224,00 375.258.600,00 0,00 0,00 Po 10.811.978.674,00| 374881000001 9oof 9,00 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.271.680.031,00 92.938.600,00 0,00 0,00 Pe 4243.394925,00|———————————92e9z.00000| ——————————————“9oof 9,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 106.060.084,00 0,00 0,00 0,00 Po 405.454.778,00|——————9oofoo 9,00 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91.559.959,00 0,00 0,00 0,00 Pe 90.954-77800| ——————————————— “0oof goal 9,00 3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.500.125,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14.500.000,00| oo goo 00 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.344.416.178,00 0,00 0,00 0,00 Po 388332118200| ——————————————————— “0oof —— 9oof 9,00 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.318.966.978,00 0,00 0,00 0,00 Po 3307.87278200| ———————————————————— 00o0| oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 52/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25.449.200,00 0,00 0,00 0,00 25.448.400,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 416.134.897,00 0,00 0,00 0,00 415.833.091,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.645.380,00 0,00 0,00 0,00 3.600.800,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.961.414,00 0,00 0,00 0,00 25.877.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.268.503,00 0,00 0,00 0,00 25.268.450,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.690.500,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.459.600,00 0,00 0,00 0,00 332.396.341,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 92.938.600,00 0,00 0,00 0,00 92.697.000,00 0,00 0,00 3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 92.938.600,00 0,00 0,00 0,00 92.697.000,00 0,00 0,00 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.058.872,00 0,00 0,00 0,00 214.622.164,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.938.872,00 0,00 0,00 0,00 86.070.776,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.120.000,00 0,00 0,00 0,00 128.551.388,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.010.000,00 0,00 0,00 0,00 174.163.710,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.000.000,00 0,00 0,00 0,00 134.381.160,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.010.000,00 0,00 0,00 0,00 19.872.550,00 0,00 0,00 0,00 3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.910.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.778.814.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00 2.956.225.060,00 238.364.000,00 0,00 0,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.993.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 53/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25.449.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25448.400,00|”——————“ooofl—— oool 900 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 416.134.897,00 0,00 0,00 0,00 Pn 415833.091,00| ———————————— ooof ooh 9,00 3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.645.380,00 0,00 0,00 0,00 Pa 3.600.800,00| ————————————————”” “0oof oo 00 3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.961.414,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2587700000 “0oof goo 9,00 3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.268.503,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25268.450,00| “900 Taool 900 3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 28.690.500,00| “0900| goo 9,00 3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 332.459.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 332396.34100| “oo oo 00 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 92.938.600,00 0,00 0,00 Pe oo 92697.000,00| “900 900 3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 92.938.600,00 0,00 0,00 Pe goo 92697.000,00| ——————————————””“90ol 900 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.058.872,00 0,00 0,00 0,00 Pe 214.622164,00| “900 ooof 900 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.938.872,00 0,00 0,00 0,00 Pe 86.070.776,00| “900” aool 00 3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.120.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 428554388001” ooof oo 00 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.010.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 474163.71000| oo oo p,00 3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 146.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 484381160,00| ———————————————— “0oof —— 9oof 9,00 3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.010.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19872550001 oo oo p,00 3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19910.000,00| oo oo 9,00 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.778.814.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00 PT 2956.225.060,00| 288364000001”“ooof TT D,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota PA 7.993.000,00| —————————————”” “0oof oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 53/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.993.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.518.814.000,00 0,00 0,00 0,00 2.696.232.060,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 145.050.000,00 0,00 0,00 0,00 145.028.100,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 2.373.764.000,00 0,00 0,00 0,00 2.551.203.960,00 0,00 0,00 0,00 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 252.000.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00 252.000.000,00 238.364.000,00 0,00 0,00 3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 252.000.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00 252.000.000,00 238.364.000,00 0,00 0,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.967.982.008,00 0,00 0,00 0,00 2.542.539.095,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2.302.400.716,00 0,00 0,00 0,00 1.895.703.101,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 14.359.500,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 1.850.752.716,00 0,00 0,00 0,00 1.445.459.366,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 406.898.000,00 0,00 0,00 0,00 405.884.235,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 665.581.292,00 0,00 0,00 0,00 646.835.994,00 0,00 0,00 0,00 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 665.581.292,00 0,00 0,00 0,00 646.835.994,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.071.747.185,00 43.820.000,00 0,00 0,00 1.069.819.594,00 43.820.000,00 0,00 0,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil 31.025.000,00 43.820.000,00 0,00 0,00 30.200.000,00 43.820.000,00 0,00 0,00 3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 31.025.000,00 43.820.000,00 0,00 0,00 30.200.000,00 43.820.000,00 0,00 0,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 638.517.188,00 0,00 0,00 0,00 638.043.597,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 54/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Ng 7993.000,00| ———————————————” “0ool goo 00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.518.814.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2696232.060,00| oo oo 00 3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 145.050.000,00 0,00 0,00 0,00 Po “Ma502810000|————— ooof oo D,00 3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 2.373.764.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25551203.960,00| oo oo 00 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 252.000.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00 Po 252000.000,00| 238.364.000,00| ”————————————”“ooof TT 0,00 3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 252.000.000,00 238.500.000,00 0,00 0,00 Pn 252.000.000,00| ————————— 238364.000001”————————————————“000f 9,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.967.982.008,00 0,00 0,00 0,00 PT 2542539.095,00| goal oa 9,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2.302.400.716,00 0,00 0,00 0,00 Po 4895.703101,00| —————————————— “0oof 0 9oof 9,00 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 30.000.000,00| “900 aoo 900 3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14359.500,001 0 oo oo 00 3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 1.850.752.716,00 0,00 0,00 0,00 Po 1445459.36600| ——————” “ooof goal D,00 3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, 406.898.000,00 0,00 0,00 0,00 Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pn 405.884.235,00| ——————————————— 000of ooh 9,00 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 665.581.292,00 0,00 0,00 0,00 Po e4s835.99400| ————————— “oool oo 00 3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 665.581.292,00 0,00 0,00 0,00 Po 846.835.99400| ——————————————————— “0oof — 9oof 9,00 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.071.747 185,00 43.820.000,00 0,00 0,00 po 1069819594,00| 43.820.000,00| ————————————””““O0ol 900 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil 31.025.000,00 43.820.000,00 0,00 0,00 Pe 30.200.000,00| 4382000000 | —————————————————“9o0of900 3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 31.025.000,00 43.820.000,00 0,00 0,00 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pe 30.200.000,00| “4382000000 |”——————————“ “Oool “900 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala 638.517.188,00 0,00 0,00 0,00 Mikro dan Kecil (OTT 83804359700 a00 oo 00 Printed By SIMDA-NG | 54/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 638.517.188,00 0,00 0,00 0,00 638.043.597,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 402.204.997,00 0,00 0,00 0,00 401.575.997,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 194.400.000,00 0,00 0,00 0,00 193.771.000,00 0,00 0,00 0,00 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 207.804.997,00 0,00 0,00 0,00 207.804.997,00 0,00 0,00 0,00 3.26 PARIWISATA 283.525.604,00 0,00 0,00 0,00 281.853.989,00 0,00 0,00 0,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 150.128.104,00 0,00 0,00 0,00 149.681.354,00 0,00 0,00 0,00 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 150.128.104,00 0,00 0,00 0,00 149.681.354,00 0,00 0,00 0,00 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 40.692.800,00 0,00 0,00 0,00 40.541.800,00 0,00 0,00 0,00 3.26.02.2.03.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 105.977.804,00 0,00 0,00 0,00 105.757.054,00 0,00 0,00 0,00 3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.457.500,00 0,00 0,00 0,00 3.382.500,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 133.397.500,00 0,00 0,00 0,00 132.172.635,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 133.397.500,00 0,00 0,00 0,00 132.172.635,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 121.503.400,00 0,00 0,00 0,00 120.435.635,00 0,00 0,00 0,00 3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.894.100,00 0,00 0,00 0,00 11.737.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27 PERTANIAN 32.022.746.019,00 5.691.213.282,00 0,00 0,00 31.256.639.971,00 5.386.171.360,00 0,00 0,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.551.176.395,00 140.233.000,00 0,00 0,00 15.403.759.610,00 139.850.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 55/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan 638.517.188,00 0,00 0,00 0,00 Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Po 83804359700 oool oo 00 3.25.06.2.03 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah 402.204.997 ,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/ Kota Pe 401.575997,00| —————— ooo|l TT aoof 00 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah 194.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Po 93771.00000| ———— ooo oo p,a0 3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah 207.804.997,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Nan 207.804.997,00| ——————————— “ooof 0 aoof O,00 3.26 PARIWISATA 283.525.604,00 0,00 0,00 0,00 Po 281853989 00| ——————————————— “ooof ooof 00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 150.128.104,00 0,00 0,00 0,00 Po 149681.35400| ———————————————————— 000| oo 9,00 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 150.128.104,00 0,00 0,00 0,00 Po “449681354001” ooof ooof TE p,00 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 40.692.800,00 0,00 0,00 0,00 PT 40541800,00|”————————————””“9ool oo 9,00 3.26.02.2.03.04 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 105.977.804,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Po 405:757.054001————— ooof oo 00 3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.457.500,00 0,00 0,00 0,00 Aa, 3.38250000|—————————————————“0oof oo 00 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 133.397.500,00 0,00 0,00 0,00 Po 32172635001 “a00 oo 00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 133.397.500,00 0,00 0,00 0,00 Pariwisata Kabupaten/Kota Po 432172635001”“oo goal p,00 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 121.503.400,00 0,00 0,00 0,00 Po 420435635001” ooo oo 00 3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.894.100,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14737.00000| oo oo p,a0 3.27 PERTANIAN 32.022.746.019,00 5.691.213.282,00 0,00 0,00 Po 31256.639.971,00| 5.386171.36000| ——————————————0oo|l 9,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.551.176.395,00 140.233.000,00 0,00 0,00 Po “45403.759.61000| 43985000000“9oof 00 Printed By SIMDA-NG | 55/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.495.266,00 0,00 0,00 0,00 154.275.674,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 117.778.766,00 0,00 0,00 0,00 117.660.400,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.716.500,00 0,00 0,00 0,00 36.615.274,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.220.004.051,00 0,00 0,00 0,00 14.122.888.990,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.199.167.997,00 0,00 0,00 0,00 14.102.092.990,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.836.054,00 0,00 0,00 0,00 20.796.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 461.643.058,00 20.987.000,00 0,00 0,00 450.775.995,00 20.950.000,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.362.100,00 20.987.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 20.950.000,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.008.280,00 0,00 0,00 0,00 29.983.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.546.878,00 0,00 0,00 0,00 26.242.700,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 24.960.330,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 366.525.800,00 0,00 0,00 0,00 361.389.965,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 119.246.000,00 0,00 0,00 0,00 118.900.000,00 0,00 0,00 3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.950.000,00 0,00 0,00 3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 112.246.000,00 0,00 0,00 0,00 111.950.000,00 0,00 0,00 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.132.020,00 0,00 0,00 0,00 292.396.804,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 188.400.000,00 0,00 0,00 0,00 173.110.803,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.732.020,00 0,00 0,00 0,00 119.286.001,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.902.000,00 0,00 0,00 0,00 383.422.147,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 56/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.495.266,00 0,00 0,00 0,00 Po 454275.674,00| ————————————— “9oo| oo 9,00 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 117.778.766,00 0,00 0,00 0,00 Po M17660-400,00| —————— ooof oo 9,00 3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.716.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.61527400| —————————————————000of0 aoof O,00 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.220.004.051,00 0,00 0,00 0,00 Po “agA2288899000| —————————————————— “0oof goo 9,00 3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.199.167.997,00 0,00 0,00 0,00 Po 14102092990,00| oo oo 9,00 3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.836.054,00 0,00 0,00 0,00 Pe 20.796-000,00| ————————————— “0oof goo 9,00 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 461.643.058,00 20.987.000,00 0,00 0,00 Nan 450.775.995,00| ———————— 20.950.000,00|————————900of00 3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.362.100,00 20.987.000,00 0,00 0,00 Ann 8200.000,00| —————” 20950.00000| “0900| 9,00 3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.008.280,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29.983.000,00|-————————————ooof goo O,00 3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.546.878,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26.24270000| —————————————“00of0 aoof 00 3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 24960.330,00|-————————————0oofgoo O,00 3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 366.525.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 361.389.965,00| ——————————————————— 000| oo 9,00 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 119.246.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof —- A18900.000,00| oo 9,00 3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Pe 9oo| 6.950.000,00| “0900| 900 3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 112.246.000,00 0,00 0,00 Pr 9oof —- AMM.950.000,00| oo 9,00 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.132.020,00 0,00 0,00 0,00 Nan 292396.804,00| ———————————————— “o00of 0 aoof 0,00 3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 188.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Po A73410803,00| ———— 9oof oo 9,00 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.732.020,00 0,00 0,00 0,00 Po M19286.001,00| “000 oo 9,00 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.902.000,00 0,00 0,00 0,00 Po Be34221a7,00| ———— 9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 56/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 236.902.000,00 0,00 0,00 0,00 222.095.420,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.345.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 149.981.727,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 5.374.917.535,00 33.350.000,00 0,00 0,00 5.337.741.417,00 33.000.000,00 0,00 0,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.956.897.975,00 0,00 0,00 0,00 3.939.016.762,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 559.024.800,00 0,00 0,00 0,00 558.229.180,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.397.873.175,00 0,00 0,00 0,00 3.380.787.582,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 190.500.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00 188.956.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 190.500.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00 188.956.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 420.050.275,00 0,00 0,00 0,00 419.351.300,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.05.04 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 420.050.275,00 0,00 0,00 0,00 419.351.300,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 807.469.285,00 0,00 0,00 0,00 790.417.355,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 771.469.285,00 0,00 0,00 0,00 754.417.355,00 0,00 0,00 0,00 3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.827.184.335,00 3.122.264.154,00 0,00 0,00 2.823.684.741,00 2.874.014.732,00 0,00 0,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 242.031.600,00 0,00 0,00 0,00 241.895.700,00 0,00 0,00 0,00 3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 242.031.600,00 0,00 0,00 0,00 241.895.700,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 57/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 236.902.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 22209542000 9oof oo 9,00 3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11345.000,00| oo goo 00 3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 149981727,00|——————— 9oo| oo 9,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 5.374.917.535,00 33.350.000,00 0,00 0,00 Po 5337.741.217,00| 33.000.000,00| —————————“ooof 00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.956.897.975,00 0,00 0,00 0,00 (TT 3989.01676200| “000 oo 9,00 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi 559.024.800,00 0,00 0,00 0,00 dan Spesifik Lokasi Po 55822918000| ————— 9oof oo 9,00 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.397.873.175,00 0,00 0,00 0,00 Po 3880.787.58200| —————————————————— “0o0of 0 9oof 9,00 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan 190.500.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00 Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Po 188956.000,00| 33.000.000,00| ———————————— “o0of 9,00 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 190.500.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00 Po 188.956-000,00| 38.000.000,00| “0900| 900 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan 420.050.275,00 0,00 0,00 0,00 Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Nan 419351.300,00| ————————————“ooof—— aoof 0,00 3.27.02.2.05.04 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 420.050.275,00 0,00 0,00 0,00 Nan 419351300,00| 0 ooof oo 9,00 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah 807.469.285,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Lain Po 790.417.355,00| —————————————— “0oof — 9oof 9,00 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 771.469.285,00 0,00 0,00 0,00 Po 754.M17.355,00| ————— 9oo| oo 9,00 3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 36.000-000,00| ——————————— 0oof goo 9,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.827.184.335,00 3.122.264.154,00 0,00 0,00 PT 2823.684.741,00| 287401473200” “9oof 900 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 242.031.600,00 0,00 0,00 0,00 Pn 241895.700,00| ————————— ooof ooh 9,00 3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 242.031.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 241895.700,00| —————9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 57/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.369.312.185,00 3.122.264.154,00 0,00 0,00 2.367.245.741,00 2.874.014.732,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.444.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.444.500.000,00 99.935.000,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 207.613.385,00 1.101.414.154,00 0,00 0,00 207.563.381,00 1.099.266.507,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0,00 1.920.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.674.813.225,00 0,00 0,00 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 717.198.800,00 0,00 0,00 0,00 715.182.360,00 0,00 0,00 0,00 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 215.840.550,00 0,00 0,00 0,00 214.543.300,00 0,00 0,00 0,00 3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 215.840.550,00 0,00 0,00 0,00 214.543.300,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 546.957.100,00 1.884.150.000,00 0,00 0,00 525.538.160,00 1.828.150.500,00 0,00 0,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 317.381.800,00 1.868.900.000,00 0,00 0,00 308.463.060,00 1.812.915.750,00 0,00 0,00 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 317.381.800,00 1.868.900.000,00 0,00 0,00 308.463.060,00 1.812.915.750,00 0,00 0,00 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.026.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.026.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner 129.575.300,00 15.250.000,00 0,00 0,00 127.049.100,00 15.234.750,00 0,00 0,00 3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 115.775.300,00 0,00 0,00 0,00 113.249.100,00 0,00 0,00 0,00 3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 13.800.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00 15.234.750,00 0,00 0,00 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 103.870.000,00 0,00 0,00 0,00 103.149.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 103.870.000,00 0,00 0,00 0,00 103.149.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 58/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.369.312.185,00 3.122.264.154,00 0,00 0,00 PT 2.367.245.741,00| ———————— 2874014732001”————————————”“ooof 9,00 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.444.500.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 PTT 4.444.500.000,00| 99.935.000,00| 0900| 900 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 207.613.385,00 1.101.414.154,00 0,00 0,00 Po 207.563.38100| ————————— Lo9926650700| “0900|” 9,00 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana 0,00 1.920.850.000,00 0,00 0,00 pendukungnya Pe Tooof “167481322500” 9oof 00 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 717.198.800,00 0,00 0,00 0,00 Po “5182360001” ooo oo 00 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ 215.840.550,00 0,00 0,00 0,00 Kota Po 214543.30000| —————— ooof ooof p,00 3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 215.840.550,00 0,00 0,00 0,00 Nan 214543.300,00| ————————————“o00of0 aoof 00 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 546.957.100,00 1.884.150.000,00 0,00 0,00 VETERINER Po “52553816000| “182815050000”ooof 9,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 317.381.800,00 1.868.900.000,00 0,00 0,00 Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Po “208463.06000| “181291575000”9oof 9,00 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 317.381.800,00 1.868.900.000,00 0,00 0,00 Po 308463.06000| “481291575000” ooof 9,00 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Pe 90.026.000,00| “900 aool 00 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 90.026.000,00| ————————————————— “0o0f goal 00 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner 129.575.300,00 15.250.000,00 0,00 0,00 Po 270a900,00| 1523475000|—————“ooof 00 3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 115.775.300,00 0,00 0,00 0,00 Po M13249M00,00| oo oo 9,00 3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 13.800.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 Pe 13800.00000| “45234750001” “goal 00 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 103.870.000,00 0,00 0,00 0,00 Po M03.149.000,00| of oo 9,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 103.870.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 403149.00000| —————— ooo oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 58/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan 103.870.000,00 0,00 0,00 0,00 103.149.000,00 0,00 0,00 0,00 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 167.552.074,00 0,00 0,00 0,00 165.370.857,00 0,00 0,00 0,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 167.552.074,00 0,00 0,00 0,00 165.370.857,00 0,00 0,00 0,00 3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 167.552.074,00 0,00 0,00 0,00 165.370.857,00 0,00 0,00 0,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.451.088.580,00 511.216.128,00 0,00 0,00 6.897.396.186,00 511.156.128,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 7.451.088.580,00 511.216.128,00 0,00 0,00 6.897.396.186,00 511.156.128,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 501.846.350,00 0,00 0,00 0,00 486.124.914,00 0,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 6.786.172.830,00 487.216.128,00 0,00 0,00 6.249.089.272,00 487.216.128,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 22.695.400,00 24.000.000,00 0,00 0,00 22.213.000,00 23.940.000,00 0,00 0,00 3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 140.374.000,00 0,00 0,00 0,00 139.969.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30 PERDAGANGAN 943.847.061,00 0,00 0,00 0,00 942.257.761,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 615.615.061,00 0,00 0,00 0,00 619.618.861,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24.015.061,00 0,00 0,00 0,00 29.268.861,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 11.715.061,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24.015.061,00 0,00 0,00 0,00 17.553.800,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 591.600.000,00 0,00 0,00 0,00 590.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 591.600.000,00 0,00 0,00 0,00 590.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 300.232.000,00 0,00 0,00 0,00 294.638.900,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 59/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.27.05.2.01.05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, 103.870.000,00 0,00 0,00 0,00 Peternakan dan Kesehatan Hewan Po M03.149.000,00| ——————0oof oo 9,00 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 167.552.074,00 0,00 0,00 0,00 Po 1e5370.857,00| oo oo 9,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 167.552.074,00 0,00 0,00 0,00 Po 1e5:370.857,00| ————————— 0oo| oo 9,00 3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 167.552.074,00 0,00 0,00 0,00 Po 165370.857,00| oo oo 9,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.451.088.580,00 511.216.128,00 0,00 0,00 PT 6.897.396.186,00| 51145612800 9oof 900 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 7.451.088.580,00 511.216.128,00 0,00 0,00 PT 6.897.396.186,00| 51145612800” 900 9,00 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 501.846.350,00 0,00 0,00 0,00 Nan 486.124.914,00| ————————————————— “o00of 0 aoof 0,00 3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 6.786.172.830,00 487.216.128,00 0,00 0,00 Pe 6249.089.272,00| 48721642800 “0900| 900 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 22.695.400,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pe 22213.000,00| —————————— 23.940.00000| ——————————————————— “90of 900 3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 140.374.000,00 0,00 0,00 0,00 Po A89.969-000,00| —————— ooof goo 9,00 3.30 PERDAGANGAN 943.847.061,00 0,00 0,00 0,00 Po 942257.761,00| “900 oo 9,00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 615.615.061,00 0,00 0,00 0,00 Po 81961386100 “0o0of —— 9oof 9,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24.015.061,00 0,00 0,00 0,00 Pe 29268.861,00| ”——————————————————— 000f 0 aoof O,00 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 Pe 11745061001” oo ooh 9,00 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24.015.061,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17.553.800,00| oo goo 9,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya 591.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 590.350-000,00| ——————— “0oof goo 9,00 3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 591.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 590.350.000,00| oo oo 9,00 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 300.232.000,00 0,00 0,00 0,00 Pn 294638.900,00| —————————————— 0oof ooh 9,00 Printed By SIMDA-NG | 59/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 300.232.000,00 0,00 0,00 0,00 294.638.900,00 0,00 0,00 0,00 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 300.232.000,00 0,00 0,00 0,00 294.638.900,00 0,00 0,00 0,00 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.31 PERINDUSTRIAN 4.570.828.919,00 23.790.797,00 0,00 0,00 4.510.202.702,00 23.790.797,00 0,00 0,00 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.544.104.415,00 0,00 0,00 0,00 3.484.984.154,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.897.670,00 0,00 0,00 0,00 53.849.170,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.238.570,00 0,00 0,00 0,00 34.238.570,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.659.100,00 0,00 0,00 0,00 13.169.100,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441.500,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.080.100.793,00 0,00 0,00 0,00 3.034.903.843,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.071.850.793,00 0,00 0,00 0,00 3.026.790.743,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.113.100,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 60/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ 300.232.000,00 0,00 0,00 0,00 Kota Po 294638.900,00| “900 oo 9,00 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan 300.232.000,00 0,00 0,00 0,00 Pasar Rakyat Po 294638.900,00| ———————— 9oof oo 9,00 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.000.000,00| oo oo 9,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.000-000,00| oo goo 9,00 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.000.000,00| oo of 9,00 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 18.000-000,00| oo goo 9,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 18.000.000,00| ———————————90of0 aoof 9,00 3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 18.000-000,00| oo goo 9,00 3.31 PERINDUSTRIAN 4.570.828.919,00 23.790.797,00 0,00 0,00 PT 4510.202.70200| ——————————— 2879079700| —————— “0oof 900 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.544.104.415,00 0,00 0,00 0,00 Po 348498415400| “0900| oo 9,00 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.897.670,00 0,00 0,00 0,00 Pe 53.84947000|———————————————00of0 goof ,00 3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 34.238.570,00 0,00 0,00 0,00 Pe 34238.57000|-————————————ooof 0 aoof O,00 3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.659.100,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13169100,00| goo goo 00 3.31.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pe 644150000 oo oo 9,00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.080.100.793,00 0,00 0,00 0,00 (TT 3034903843,00| 0900| oo 9,00 3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.071.850.793,00 0,00 0,00 0,00 Po 3026790743,00| —————— 9oof oo 9,00 3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Aa: 841310000|—————— ooof goo 9,00 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO INN TN Y Printed By SIMDA-NG | 60/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.31.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.858.002,00 0,00 0,00 0,00 99.821.738,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.171.163,00 0,00 0,00 0,00 6.169.962,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.920.850,00 0,00 0,00 0,00 4.918.816,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.570.000,00 0,00 0,00 0,00 8.545.000,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.195.989,00 0,00 0,00 0,00 80.187.960,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 237.397.000,00 0,00 0,00 0,00 226.837.719,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.841.000,00 0,00 0,00 0,00 46.548.000,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.556.000,00 0,00 0,00 0,00 180.289.719,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.850.950,00 0,00 0,00 0,00 69.571.684,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 54.555.950,00 0,00 0,00 0,00 52.306.684,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.295.000,00 0,00 0,00 0,00 16.265.000,00 0,00 0,00 0,00 3.31.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.026.724.504,00 23.790.797,00 0,00 0,00 1.025.218.548,00 23.790.797,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.026.724.504,00 23.790.797,00 0,00 0,00 1.025.218.548,00 23.790.797,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 93.119.300,00 0,00 0,00 0,00 92.754.200,00 0,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 822.214.779,00 0,00 0,00 0,00 821.073.923,00 0,00 0,00 0,00 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 33.871.200,00 23.790.797,00 0,00 0,00 33.871.200,00 23.790.797,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 61/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.31.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo p,a0 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.858.002,00 0,00 0,00 0,00 Pe 99.821:73800| “0900| goo 9,00 3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.171.163,00 0,00 0,00 0,00 aa, 6.169.962.001”“0oof oo 00 3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.920.850,00 0,00 0,00 0,00 Pa 4918816001” oo ooh 9,00 3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.570.000,00 0,00 0,00 0,00 an: 8545:000,00| ——————————————” “0ool goo p,00 3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.195.989,00 0,00 0,00 0,00 Pe 80.187.96000| “0900| goo 9,00 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 237.397.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 226837719 00o| —————————————— “ooof ooof Doo 3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.841.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 46.548.000,00| ———————————9oofgoo 9,00 3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.556.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 480289.71900| “a00 ooof p,00 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.850.950,00 0,00 0,00 0,00 Pe 69.571.684,00| ——————————““9oofl— aool 900 3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 54.555.950,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Pe 52.306.684,00| —————————————”““9oofl0 oool 00 3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 17.295.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 16265.00000| oo oo p,a0 3.31.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PA 1000.000,00| goo oo p,00 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.026.724.504,00 23.790.797,00 0,00 0,00 po 1025218.548,00| 23790.797,00| ——————““oool900 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.026.724.504,00 23.790.797,00 0,00 0,00 Po 1025218.548,00| 23790.797,001”——————““Oool 900 3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran 93.119.300,00 0,00 0,00 0,00 dan Perwilayahan Industri Pe 92754.200,00| “900 oool 900 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 822.214.779,00 0,00 0,00 0,00 Po 821073923001“0oof —— 9oof 9,00 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 33.871.200,00 23.790.797,00 0,00 0,00 Pe 33.871.200,00| —————————— 28790797,oo| ———————————————” “O0ol “000 Printed By SIMDA-NG | 61/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 77.519.225,00 0,00 0,00 0,00 77.519.225,00 0,00 0,00 0,00 3.32 TRANSMIGRASI 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 74.690.224,00 0,00 0,00 0,00 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 74.690.224,00 0,00 0,00 0,00 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 74.690.224,00 0,00 0,00 0,00 3.32.02.2.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 74.690.224,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 74.632.588.626,00 2.046.322.605,00 0,00 0,00 73.865.609.556,00 2.021.615.500,00 0,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.849.789.762,00 1.983.005.605,00 0,00 0,00 38.121.439.609,00 1.959.615.500,00 0,00 0,00 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.972.372.279,00 1.983.005.605,00 0,00 0,00 24.541.310.357,00 1.959.615.500,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.253.800,00 0,00 0,00 0,00 26.624.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.458.800,00 0,00 0,00 0,00 26.624.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.687.840.567,00 0,00 0,00 0,00 10.601.346.138,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.687.840.567,00 0,00 0,00 0,00 10.601.346.138,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.100.000,00 0,00 0,00 0,00 81.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 82.100.000,00 0,00 0,00 0,00 81.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.897.841.915,00 15.400.000,00 0,00 0,00 4.867.824.313,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 74.506.760,00 0,00 0,00 0,00 74.460.215,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 135.818.105,00 0,00 0,00 0,00 134.770.344,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 62/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 77.519.225,00 0,00 0,00 0,00 Pe 7751922500| —————————————————00of0 aoof O,00 3.32 TRANSMIGRASI 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74690.22400|”————————————0oof goo 9,00 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74690.22400|”————————————————“000of0 aoof ,00 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74690.224,00|”——————————0oof goo 9,00 3.32.02.2.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 76.721.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74690.22400| ”—————————————————“00of— aoof O,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 74.632.588.626,00 2.046.322.605,00 0,00 0,00 (TT 73865.609.556,00| 2021.615.500,00| “900 9,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 38.849.789.762,00 1.983.005.605,00 0,00 0,00 (oT 38121439.609,00| ————————— 1.959.615.50000| “000 900 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.972.372.279,00 1.983.005.605,00 0,00 0,00 Po 24541.310.357,00| —————————— 1.959615.50000| —————————————————— 000f “900 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.253.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26.624.400,00|”——————————————000ofgoo O,00 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.458.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26.624.400,00| “000 aoof ,00 4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.795.000,00 0,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO INN DENNY 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.687.840.567,00 0,00 0,00 0,00 Po 10.601.34613800| 0900| oo 9,00 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.687.840.567,00 0,00 0,00 0,00 Po 10.601.34613800| 0900| oo 9,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 81.700.000,00| —————————————————“00of——— aoof O,00 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 82.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 81.700.000,00|-—————————————ooof goo O,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.897.841.915,00 15.400.000,00 0,00 0,00 PT 4.867.824313,00| ————————————” “9ooof goo 9,00 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 74.506.760,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74460.21500|-”—————————————000ofgoo O,00 4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 15.400.000,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO INN XC DENNY 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 135.818.105,00 0,00 0,00 0,00 Po 434770.344,00| ———9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 62/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.390.000,00 0,00 0,00 0,00 6.590.100,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 14.070.250,00 0,00 0,00 0,00 10.216.500,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.499.882.000,00 0,00 0,00 0,00 2.497.208.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.164.174.800,00 0,00 0,00 0,00 2.144.579.154,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1.967.605.605,00 0,00 0,00 0,00 1.959.615.500,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 1.404.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.700.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 433.850.000,00 0,00 0,00 0,00 429.740.000,00 0,00 0,00 4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 129.455.605,00 0,00 0,00 0,00 129.175.500,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.109.662.150,00 0,00 0,00 0,00 4.040.202.041,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.782.000.150,00 0,00 0,00 0,00 2.770.187.785,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.840.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.312.662.000,00 0,00 0,00 0,00 1.257.174.256,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.382.905.074,00 0,00 0,00 0,00 2.175.210.802,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 795.901.660,00 0,00 0,00 0,00 659.182.274,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 649.305.013,00 0,00 0,00 0,00 615.898.963,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 288.526.335,00 0,00 0,00 0,00 283.820.965,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.955.880,00 0,00 0,00 0,00 64.784.600,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 584.216.186,00 0,00 0,00 0,00 551.524.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 63/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.390.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 659010000 oo oo 9,00 4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 14.070.250,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10216.500,00| oo oo 9,00 4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.499.882.000,00 0,00 0,00 0,00 PT 2497.208.000,00| oo oo 9,00 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.164.174.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 214457945a,00| 0 oo oo 00 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1.967.605.605,00 0,00 0,00 Pe 9oof ——----“4.859.615:50000|“000 900 4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 1.404.300.000,00 0,00 0,00 PT ooof| ——----4400.700.000,00|————————————“9oof 9,00 4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 433.850.000,00 0,00 0,00 Pe 9oof 429.740.000,00| ——————————————————”“90of 00 4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 129.455.605,00 0,00 0,00 Pe ooo| 42947550000 “9o0o| 900 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.109.662.150,00 0,00 0,00 0,00 PT 4.040.202.041,00| goo oo 00 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.782.000.150,00 0,00 0,00 0,00 PT 2770187.785,00| “900 goo 9,00 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12840.000,00| oo ooh 00 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.312.662.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 1257474.25600| 0900| oo 9,00 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.382.905.074,00 0,00 0,00 0,00 PT 217521080200/ oo oo 00 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 795.901.660,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Po 85918227400| ——————————— “0oof goo 9,00 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 649.305.013,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan (TT 615.898.96300| ——————————————————— 0o0|l oo 9,00 4.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 288.526.335,00 0,00 0,00 0,00 Po 283820.965,00| ——————— 9oof oo 9,00 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.955.880,00 0,00 0,00 0,00 Pe 64.784.600,00| ”—————————————————— “000of ——— aoof 00 4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 584.216.186,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya Po 551.524.000,00| —————— 9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 63/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 733.779.362,00 0,00 0,00 0,00 726.761.033,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 176.279.362,00 0,00 0,00 0,00 170.472.233,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 156.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 399.988.800,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.032.862.676,00 0,00 0,00 0,00 1.030.723.500,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 516.069.786,00 0,00 0,00 0,00 515.409.500,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 393.792.890,00 0,00 0,00 0,00 392.314.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 411.229.925,00 0,00 0,00 0,00 407.781.844,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 114.974.700,00 0,00 0,00 0,00 114.774.418,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 87.883.825,00 0,00 0,00 0,00 87.406.172,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 38.231.000,00 0,00 0,00 0,00 37.358.200,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 86.743.400,00 0,00 0,00 0,00 85.200.858,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 83.397.000,00 0,00 0,00 0,00 83.042.196,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 601.896.810,00 0,00 0,00 0,00 583.136.286,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 232.103.000,00 0,00 0,00 0,00 217.936.372,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 99.987.800,00 0,00 0,00 0,00 99.987.800,00 0,00 0,00 0,00 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 269.806.010,00 0,00 0,00 0,00 265.212.114,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.656.589.805,00 0,00 0,00 0,00 10.498.435.935,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 64/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 733.779.362,00 0,00 0,00 0,00 Po 726.761.033001”—”—————————————“ooof ooof Doo 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 176.279.362,00 0,00 0,00 0,00 Po 17047223300| ————————————————— “0oof goo 9,00 4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 456.300.000,00| ago oo p,00 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 299.98880000| —————————————————— “0oof goo 9,00 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.032.862.676,00 0,00 0,00 0,00 Po 1030.723.50000| “a00 goal 00 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 516.069.786,00 0,00 0,00 0,00 Po 515409.500,00| —————— 0oof goo 9,00 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 393.792.890,00 0,00 0,00 0,00 Po B02314.00000| ———— ooo oo p,00 4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 428.000.000,00| ———————————” “0oof 0 9oof 9,00 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 411.229.925,00 0,00 0,00 0,00 Pe 407.781844,00| ”—————————— ““ooo|l TT aoof 00 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 114.974.700,00 0,00 0,00 0,00 Po Ata raata,o0o| oo oo 9,00 4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 87.883.825,00 0,00 0,00 0,00 Pe 87.406172,00| “900 aoof 900 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 38.231.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 37.858.200,00|”——————————————”“9oofl ——— oool 900 4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 86.743.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 85.200.858,00| “900 aoof 900 4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 83.397.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 83.042196,00| ———————————————”“90ol——— oool 00 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 601.896.810,00 0,00 0,00 0,00 Po 583136286001”“oo oo p,00 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 232.103.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 217.936:372,001”———————————————“o0ofl TT ooof 00 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 99.987.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 99.987.800,00| “900 Tool 900 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 269.806.010,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26521211400| —————————— ““9oofl TT ooof 00 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 10.656.589.805,00 0,00 0,00 0,00 Po 10498435.935,00| “000 ooof p,00 Printed By SIMDA-NG | 64/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 349.336.430,00 0,00 0,00 0,00 348.182.579,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 80.200.430,00 0,00 0,00 0,00 80.042.670,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 269.136.000,00 0,00 0,00 0,00 268.139.909,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 9.086.493.410,00 0,00 0,00 0,00 8.948.448.300,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 780.788.040,00 0,00 0,00 0,00 757.852.400,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 6.008.520.000,00 0,00 0,00 0,00 5.993.520.000,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 2.297.185.370,00 0,00 0,00 0,00 2.197.075.900,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.067.800.965,00 0,00 0,00 0,00 1.049.262.428,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 255.844.938,00 0,00 0,00 0,00 243.431.535,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 764.480.678,00 0,00 0,00 0,00 759.049.333,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 47.475.349,00 0,00 0,00 0,00 46.781.560,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 152.959.000,00 0,00 0,00 0,00 152.542.628,00 0,00 0,00 0,00 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 152.959.000,00 0,00 0,00 0,00 152.542.628,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.220.827.678,00 0,00 0,00 0,00 3.081.693.317,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 291.420.031,00 0,00 0,00 0,00 245.600.740,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 79.980.747,00 0,00 0,00 0,00 56.385.689,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 111.604.546,00 0,00 0,00 0,00 94.191.847,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 99.834.738,00 0,00 0,00 0,00 95.023.204,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.103.943.705,00 0,00 0,00 0,00 1.098.206.891,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 65/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 349.336.430,00 0,00 0,00 0,00 Po 348.182.57900| ———————————————— “9o0o| oo 9,00 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 80.200.430,00 0,00 0,00 0,00 Pe 80.04267000| ——————————————— “0oof goo 9,00 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 269.136.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 268139.90900| ———————9oof oo 9,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 9.086.493.410,00 0,00 0,00 0,00 Pe 8.948.448.300,00| ooh oo 00 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 780.788.040,00 0,00 0,00 0,00 Po 757.852.400,00| —————————————————— “9o0o| oo 9,00 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 6.008.520.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 5993.520.000,00| —————————————— “0oof goo 9,00 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 2.297.185.370,00 0,00 0,00 0,00 PT 2197.075.900,00| oo oo 00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.067.800.965,00 0,00 0,00 0,00 Po 4.049.26242800| ——————————————————— “0o0of 0900| 9,00 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 255.844.938,00 0,00 0,00 0,00 Po 243481.5385,00| ————— “9oof goo 9,00 4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 764.480.678,00 0,00 0,00 0,00 Po 759.049.33300| 0900| oo 9,00 4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 47.475.349,00 0,00 0,00 0,00 Pe 46.781.560,00| 0900| goo 9,00 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 152.959.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 152542.628,00| ————————————————— 0o0| oo 9,00 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 152.959.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 452.542.628,00| ———————————————— 9o0o| oo 9,00 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.220.827.678,00 0,00 0,00 0,00 jo 3081693317,00| —————————————————— 0oof oo 9,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 291.420.031,00 0,00 0,00 0,00 Po 245600.740,00| ————9oof oo 9,00 4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 79.980.747,00 0,00 0,00 0,00 Pe 56.385.689,00| —————————————————— 000f ————— goof ,00 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 111.604.546,00 0,00 0,00 0,00 Pe 94191847,00|”——————————————o0of0 aoof O,00 4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 99.834.738,00 0,00 0,00 0,00 Pe 95.023.20400| “000 aoof O,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.103.943.705,00 0,00 0,00 0,00 Po 1098206891,00| ————————— 9oof oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 65/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 74.967.000,00 0,00 0,00 0,00 74.576.200,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 842.974.200,00 0,00 0,00 0,00 842.828.211,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 186.002.505,00 0,00 0,00 0,00 180.802.480,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 250.320.255,00 0,00 0,00 0,00 246.284.315,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 126.666.405,00 0,00 0,00 0,00 123.928.115,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 72.977.050,00 0,00 0,00 0,00 72.329.900,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.676.800,00 0,00 0,00 0,00 50.026.300,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 1.575.143.687,00 0,00 0,00 0,00 1.491.601.371,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 56.371.000,00 0,00 0,00 0,00 51.079.863,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 78.512.687,00 0,00 0,00 0,00 74.605.508,00 0,00 0,00 0,00 4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 1.440.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.365.916.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 35.782.798.864,00 63.317.000,00 0,00 0,00 35.744.169.947,00 62.000.000,00 0,00 0,00 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.921.280.825,00 63.317.000,00 0,00 0,00 19.872.495.773,00 62.000.000,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 609.250.166,00 0,00 0,00 0,00 608.873.540,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.983.575,00 0,00 0,00 0,00 80.652.449,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 528.266.591,00 0,00 0,00 0,00 528.221.091,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.859.579.598,00 0,00 0,00 0,00 3.835.085.345,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.810.856.396,00 0,00 0,00 0,00 3.786.761.343,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.907.000,00 0,00 0,00 0,00 5.907.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 66/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 74.967.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 7457620000 ooof goo ,00 4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 842.974.200,00 0,00 0,00 0,00 Po 842828211001 “0oof goo 9,00 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 186.002.505,00 0,00 0,00 0,00 Po 180.802480,00| ——————— 9oof oo 9,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 250.320.255,00 0,00 0,00 0,00 Pn 246.284.315,00| ——————————————— 00of ooh 9,00 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 126.666.405,00 0,00 0,00 0,00 Po 23928115,00| “900 oo 9,00 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 72.977.050,00 0,00 0,00 0,00 Pe 72329.90000| ———————————— ooof goo 9,00 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.676.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 50.026.300,00| ——————————————0o0of0 aoof O,00 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 1.575.143.687,00 0,00 0,00 0,00 Po 4491.601.371,00| —————— “9oof 0 9oof 9,00 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 56.371.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 51.079.86300| ————————————————— 000of 0 aoof O,00 4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 78.512.687,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74605.50800| —————————————————— “000f 0 aoof 00 4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 1.440.260.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 4865.916.000,00| —————————————— 9oof oo 9,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 35.782.798.864,00 63.317.000,00 0,00 0,00 Po 35.744.169.947,00| 62.000.000,00| “0900| 900 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.921.280.825,00 63.317.000,00 0,00 0,00 Po 49.872495.773,00| 62.000.000,00| “0900| 00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 609.250.166,00 0,00 0,00 0,00 Po 808.873.540,00| “000 oo 9,00 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.983.575,00 0,00 0,00 0,00 Pe 80.652449,00| 0900| goo O,00 4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 528.266.591,00 0,00 0,00 0,00 Po 528221001,00| —————————————————— “0o0fl oo 9,00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.859.579.598,00 0,00 0,00 0,00 (TT 3835085.345,00| 0900| goo 9,00 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.810.856.396,00 0,00 0,00 0,00 (OTT 378676134300| ———————————————————— 00o0| oo 9,00 4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.907.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 5.907.000,00| oo oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 66/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 42.816.202,00 0,00 0,00 0,00 42.417.002,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.693.799.324,00 0,00 0,00 0,00 1.693.789.974,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.000.270,00 0,00 0,00 0,00 45.999.520,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.550.560,00 0,00 0,00 0,00 137.543.560,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.300.500,00 0,00 0,00 0,00 12.300.500,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.100.270.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.268.400,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 397.677.994,00 0,00 0,00 0,00 397.677.994,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 63.317.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 63.317.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 728.348.000,00 0,00 0,00 0,00 709.079.474,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 236.663.336,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 478.348.000,00 0,00 0,00 0,00 472.416.138,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 969.488.428,00 0,00 0,00 0,00 964.909.452,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00 17.911.430,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 797.396.000,00 0,00 0,00 0,00 796.123.309,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.640.000,00 0,00 0,00 0,00 37.135.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 108.752.428,00 0,00 0,00 0,00 108.739.713,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 67/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 42.816.202,00 0,00 0,00 0,00 Pe 42417.002,00|”———————————————”“9ool goal 00 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.693.799.324,00 0,00 0,00 0,00 Po 41693.789.97400| —————————————————— “0oof goo 9,00 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.000.270,00 0,00 0,00 0,00 PT 45999.520,00| ”——————————————” “9ool goo 00 4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.550.560,00 0,00 0,00 0,00 Po 4837.543.560,00| ————————————————— “0oof goo 9,00 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.300.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12300.50000| oo oo p,00 4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.100.270.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 4100.268400,00| —————————————————— “0oof goo 9,00 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 397.677.994,00 0,00 0,00 0,00 Po 297677994001 a00 oo p,00 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 63.317.000,00 0,00 0,00 Pe oo 62.000.000,00| ————————————“9oof900 4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 63.317.000,00 0,00 0,00 Pe goo 62.000.000,00| ———————————————””““90ol900 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 728.348.000,00 0,00 0,00 0,00 Po “T09079a7a,00o| ————— oool oo 00 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 236663.38600| ———————————————— “0oof ooof Doo 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 478.348.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 472416138,00| ”———————————————— “90ofl TT ooof 00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 969.488.428,00 0,00 0,00 0,00 Po es4909.a5200| oo oo p,00 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Pe 17911430,00| oo oo 9,00 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 797.396.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 796123.309001”—————— ooo oo 00 4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 5.000.000,00| ———————————”” “0oof oo 00 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.640.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 37435.000,00| —————————” ““9oofl Tool 00 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 108.752.428,00 0,00 0,00 0,00 Po 408739713001“ooof ooof D,00 Printed By SIMDA-NG | 67/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 11.504.233.599,00 0,00 0,00 0,00 11.504.256.368,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 11.416.733.599,00 0,00 0,00 0,00 11.416.756.368,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 556.581.710,00 0,00 0,00 0,00 556.501.620,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 66.005.460,00 0,00 0,00 0,00 65.985.950,00 0,00 0,00 0,00 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 490.576.250,00 0,00 0,00 0,00 490.515.670,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.861.518.039,00 0,00 0,00 0,00 15.871.674.174,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 232.354.830,00 0,00 0,00 0,00 232.256.725,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 38.090.830,00 0,00 0,00 0,00 38.088.525,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 194.264.000,00 0,00 0,00 0,00 194.168.200,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 84.362.000,00 0,00 0,00 0,00 84.110.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 25.032.000,00 0,00 0,00 0,00 24.948.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.032.000,00 0,00 0,00 0,00 24.948.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 17.149.000,00 0,00 0,00 0,00 17.107.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 17.149.000,00 0,00 0,00 0,00 17.107.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.230.510.000,00 0,00 0,00 0,00 1.230.183.200,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 96.500.000,00 0,00 0,00 0,00 96.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 68/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 11.504.233.599,00 0,00 0,00 0,00 Po 11504256.36800| “oo ooof 00 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 11.416.733.599,00 0,00 0,00 0,00 Po 11.M16.756.36800| ——————————————————— “000of goo 9,00 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 87.500.000,00| “900 aoof 00 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 556.581.710,00 0,00 0,00 0,00 Po 556.501.620,00| ——————— 0oof goo 9,00 4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo p,a0 4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 66.005.460,00 0,00 0,00 0,00 Pe 65.985.950,00|————————————ooof goo 9,00 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 490.576.250,00 0,00 0,00 0,00 Pe 490.515670,00| “900 aoof 900 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.861.518.039,00 0,00 0,00 0,00 Po 4587167417400| ————— “0oof 0 9oof 9,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 232.354.830,00 0,00 0,00 0,00 Po 232256.725001 “oo oo p,00 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 38.090.830,00 0,00 0,00 0,00 Pe 38.088.525,00| ————————————————” “9oofl——— aool 900 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 194.264.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 494168.20000/ oo oo p,00 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 84.362.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 84110.000,00| “900 oo 00 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 25.032.000,00 0,00 0,00 0,00 PT 24.948.000,00| “900 aool 900 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.032.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 24.948.000,00| ”———————————————”“9oofl——— oool 900 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 17.149.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17107.00000| goo oo p,a0 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 17.149.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17A07.00000| oo oo a00 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.230.510.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 1230183.20000/ oo oo p,00 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 96.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 96250.000,00| —————————”““9ooflTool 000 4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 430.000.000,00| —————————” ““9oof goo 900 Printed By SIMDA-NG | 68/84 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 663.000.000,00 0,00 0,00 0,00 663.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 41.010.000,00 0,00 0,00 0,00 40.933.200,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.125.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.180.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1.125.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.180.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 1.066.714.960,00 0,00 0,00 0,00 1.064.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 1.066.714.960,00 0,00 0,00 0,00 1.064.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12.122.226.249,00 0,00 0,00 0,00 12.120.844.249,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 11.877.999.999,00 0,00 0,00 0,00 11.877.999.999,00 0,00 0,00 0,00 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 244.226.250,00 0,00 0,00 0,00 242.844.250,00 0,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 39.544.337.231,00 139.239.300,00 2.912.043.380,00 136.417.491.949,00 38.004.531.804,00 126.760.000,00 1.190.621.929,00 135.245.400.726,00 5.01 PERENCANAAN 4.725.807.266,00 13.617.300,00 0,00 0,00 4.605.325.064,00 13.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.705.821.176,00 13.617.300,00 0,00 0,00 3.672.183.682,00 13.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.636.940,00 0,00 0,00 0,00 83.472.014,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.636.940,00 0,00 0,00 0,00 83.472.014,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.889.126.605,00 0,00 0,00 0,00 2.867.298.898,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.858.274.420,00 0,00 0,00 0,00 2.836.447.132,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.852.185,00 0,00 0,00 0,00 30.851.766,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.577.744,00 0,00 0,00 0,00 363.026.037,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.672.000,00 0,00 0,00 0,00 6.672.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 69/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 663.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 863.000.000,00| oo oo 9,00 4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 41.010.000,00 0,00 0,00 0,00 PA 40.933.200,00| oo goo 00 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.125.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 1140.180.000,00| ———————9oof oo 9,00 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1.125.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 4140180.000,00| ————————————— “0oof goo 9,00 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 1.066.714.960,00 0,00 0,00 0,00 Po 064.100.000,00| oo oo 9,00 4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 1.066.714.960,00 0,00 0,00 0,00 Po “A064100.000,00| ————————————————— “ooof goo 9,00 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12.122.226.249,00 0,00 0,00 0,00 Po 12120.844249,00| ——————————————— “9o0o| oo 9,00 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 11.877.999.999,00 0,00 0,00 0,00 Po 11877999.99900| ————————— “0oof 0 9oof 9,00 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 244.226.250,00 0,00 0,00 0,00 Po 24284425000| —————— 9o0o| oo 9,00 5.01 5.01.01 5.01.01.2.01 5.01.01.2.01.01 5.01.01.2.02 5.01.01.2.02.01 5.01.01.2.02.05 5.01.01.2.06 5.01.01.2.06.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 39.544.337.231,00 38.004.531.804,00 126.760.000,00 4.725.807.266,00 13.617.300,00 0,00 0,00 Pe 4.605.325.064,00| 13.500.000,00| 900 0,00 3.705.821.176,00 13.617.300,00 0,00 0,00 Po 31672183.682,00| 13.500.000,00| 0900| 0,00 83.636.940,00 0,00 0,00 0,00 Pa 83.472.014,00| 0000|oo 0,00 83.636.940,00 0,00 0,00 0,00 Pa 83.472.014,00| 0000| oo 00 2.889.126.605,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2367.298.808,00| 0000| oo 0,00 2.858.274.420,00 0,00 0,00 0,00 Pe 28364473200 000f oo 00 30.852.185,00 0,00 0,00 0,00 Pa 30.851.766,00| 0000| oo 0,00 366.577.744,00 0,00 0,00 0,00 Po 863.026.037,00| 0900| 000 P 0,00 6.672.000,00 0,00 0,00 0,00 NN, 6672.000,00| oo aon a00 Printed By SIMDA-NG | 69/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.567.080,00 0,00 0,00 0,00 25.557.080,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.250.115,00 0,00 0,00 0,00 19.250.016,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.719.000,00 0,00 0,00 0,00 15.927.560,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 297.369.549,00 0,00 0,00 0,00 295.619.381,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 13.617.300,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 13.617.300,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.999.407,00 0,00 0,00 0,00 226.462.093,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.198.752,00 0,00 0,00 0,00 120.875.347,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 109.800.655,00 0,00 0,00 0,00 105.586.746,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.480.480,00 0,00 0,00 0,00 131.924.640,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117.133.490,00 0,00 0,00 0,00 109.534.640,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.986.990,00 0,00 0,00 0,00 10.790.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.360.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 498.889.239,00 0,00 0,00 0,00 466.112.829,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 360.754.294,00 0,00 0,00 0,00 352.222.634,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 12.331.620,00 0,00 0,00 0,00 12.331.620,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 25.751.739,00 0,00 0,00 0,00 25.614.429,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 140.679.665,00 0,00 0,00 0,00 140.615.415,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 70/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.567.080,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25.557.080,00|”———————————”“ooofl——— aool 900 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.250.115,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19250.016,00| oo oo 9,00 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.719.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15927.56000| oo oo p,00 5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 297.369.549,00 0,00 0,00 0,00 Pn 295.619.38100| ————————————————— 00of 0 aoof 9,00 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 13.617.300,00 0,00 0,00 Pe goo 13500.00000|—————ooof 00 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 13.617.300,00 0,00 0,00 Poo 13.500.000,00|——————————ooof 9,00 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.999.407,00 0,00 0,00 0,00 Po 226462093001” oo oo p,00 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.198.752,00 0,00 0,00 0,00 Po 120875.3a7,00| ————— 9oof 0 9oof 9,00 5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 109.800.655,00 0,00 0,00 0,00 Po 405:586.746,00| —————— ooof oo p,00 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.480.480,00 0,00 0,00 0,00 Po Asag2a6a0,00o| “a00 oo 9,00 5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 117.133.490,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po 409534.640,00| ————— ooo oo 00 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.986.990,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10790.000,00| oo of 9,00 5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.360.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 14600.000,00| oo oo p,00 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 498.889.239,00 0,00 0,00 0,00 Pn 466.11282900| ———————————— 0oof ooh 9,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 360.754.294,00 0,00 0,00 0,00 Po 52222634001“ooof oo 00 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 12.331.620,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12331620001” oool ooh 9,00 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 25.751.739,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25.614429,00| “900 Tool 00 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 140.679.665,00 0,00 0,00 0,00 Po 140.615415,00| ——————————————— “0oof — 9oof 9,00 Printed By SIMDA-NG | 70/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 181.991.270,00 0,00 0,00 0,00 173.661.170,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 67.644.200,00 0,00 0,00 0,00 48.399.200,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 21.294.200,00 0,00 0,00 0,00 2.064.200,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 46.350.000,00 0,00 0,00 0,00 46.335.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 70.490.745,00 0,00 0,00 0,00 65.490.995,00 0,00 0,00 0,00 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 70.490.745,00 0,00 0,00 0,00 65.490.995,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 521.096.851,00 0,00 0,00 0,00 467.028.553,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 201.469.935,00 0,00 0,00 0,00 165.954.627,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 8.225.000,00 0,00 0,00 0,00 8.225.000,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 37.636.780,00 0,00 0,00 0,00 31.276.680,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.608.155,00 0,00 0,00 0,00 126.452.947,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 151.902.980,00 0,00 0,00 0,00 134.569.525,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 23.145.320,00 0,00 0,00 0,00 22.226.978,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 128.757.660,00 0,00 0,00 0,00 112.342.547,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 167.723.936,00 0,00 0,00 0,00 166.504.401,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 41.986.388,00 0,00 0,00 0,00 41.955.670,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 71/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 181.991.270,00 0,00 0,00 0,00 Kabupaten/Kota Po see A7000| ————— ooo oo 00 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 67.644.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 48399.200,00|”———————————”““9ool goo 00 5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 21.294.200,00 0,00 0,00 0,00 ea 2064.200,00| ———————————” “oool oo 00 5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 46.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 46.335.000,00| —————————————————” “9ool — goof 00 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 70.490.745,00 0,00 0,00 0,00 Pe 65490.995,00| “900 oo 00 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 70.490.745,00 0,00 0,00 0,00 Pe 65.490.995,00| —————— ooof oo 900 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 521.096.851,00 0,00 0,00 0,00 Pe 467.028.553,00/ “000 ooof 00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 201.469.935,00 0,00 0,00 0,00 Po 165.954:627,00| ————————————————— “0oof —— 9oof 9,00 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 8.225.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemerintahan Pa 8225000001”“oool oo 00 5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 37.636.780,00 0,00 0,00 0,00 Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pe 31276.680,00| ——————————————““9ooflTool 00 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 155.608.155,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Manusia Po M2s4529a7,00| oo oo p,00 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 151.902.980,00 0,00 0,00 0,00 Po 434569525001 oo oo 00 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 23.145.320,00 0,00 0,00 0,00 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pe 22226978,00| “900 Tool 900 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 128.757.660,00 0,00 0,00 0,00 Perekonomian Po A123425a7,00| oo oo 00 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 167.723.936,00 0,00 0,00 0,00 Po 466.504401,001 oo oo 00 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 41.986.388,00 0,00 0,00 0,00 Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pe 41955:670,00| ”—————————————————— “9ool ——— ooof 00 Printed By SIMDA-NG | 71/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 71.228.251,00 0,00 0,00 0,00 71.208.451,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 23.161.687,00 0,00 0,00 0,00 22.902.570,00 0,00 0,00 0,00 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 31.347.610,00 0,00 0,00 0,00 30.437.710,00 0,00 0,00 0,00 5.02 KEUANGAN 28.774.780.452,00 99.722.000,00 2.912.043.380,00 136.417.491.949,00 27.489.193.727,00 87.360.000,00 1.190.621.929,00 135.245.400.726,00 5.02.00 Non Program 0,00 0,00 0,00 0,00 8.657.232.105,00 0,00 0,00 77.884.916.368,00 5.02.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 8.657.232.105,00 0,00 0,00 77.884.916.368,00 5.02.00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 8.657.232.105,00 0,00 0,00 77.884.916.368,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.556.035.536,00 12.362.000,00 0,00 0,00 10.533.674.087,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229.502.034,00 0,00 0,00 0,00 224.360.355,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 183.988.534,00 0,00 0,00 0,00 179.387.405,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45.513.500,00 0,00 0,00 0,00 44.972.950,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.825.672.954,00 0,00 0,00 0,00 8.996.440.829,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.817.484.334,00 0,00 0,00 0,00 8.988.541.029,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.550.920,00 0,00 0,00 0,00 3.443.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.637.700,00 0,00 0,00 0,00 4.456.800,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 683.231.818,00 0,00 0,00 0,00 677.016.534,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.090.395,00 0,00 0,00 0,00 17.800.160,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 72/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 71.228.251,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktur Pe 71208451,00| “900 Tool 00 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 23.161.687,00 0,00 0,00 0,00 Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pe 22902570,00| —————————— ““ooofl ——— aool 900 5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 31.347.610,00 0,00 0,00 0,00 Kewilayahan Pe 30.437.710,00| “900 aoof 900 5.02 KEUANGAN 28.774.780.452,00 99.722.000,00 2.912.043.380,00 136.417.491.949,00 Po 27489193.727,001 87.360.000,00| ———————— 1.190621929001 135.245.400.726,00 5.02.00 Non Program 0,00 0,00 0,00 0,00 PT 8.657.232105,00| ——————— “ooo| TT ooo| ————— 77.884.916.368,00 5.02.00.0.00 Non Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 PT 8657.23210500|”——————— “9oo| pool” 77.884.916.368,00 5.02.00.0.00.00 Non Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 Pe 8.657.232105,00|——————————“9oof 0 ooof —————— 77.884.916.368,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.556.035.536,00 12.362.000,00 0,00 0,00 Po 105336740870 “a00 oo 00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229.502.034,00 0,00 0,00 0,00 Pn 224360.355,00| ———————————— 0oof ooh 9,00 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 183.988.534,00 0,00 0,00 0,00 Po 79387405001 oool oo 00 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45.513.500,00 0,00 0,00 0,00 PA 449720950,00| oo goo 00 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo Da0 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.825.672.954,00 0,00 0,00 0,00 Pe 8.996.440.829,00|——————— ooof goo 00 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.817.484.334,00 0,00 0,00 0,00 PT 8.988.541.02900|”——————————”“oool oa 9,00 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.550.920,00 0,00 0,00 0,00 Aas, 3.443.000,00| oo oo A00 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.637.700,00 0,00 0,00 0,00 PA 4456.800,00| oo oo 00 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 683.231.818,00 0,00 0,00 0,00 Po 877.016.53400| ————————————————— “0oof goo 9,00 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.090.395,00 0,00 0,00 0,00 Pe 1780046000| oo oo p,a0 Printed By SIMDA-NG | 72/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.725.330,00 0,00 0,00 0,00 106.221.080,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.945.117,00 0,00 0,00 0,00 48.763.700,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.055.000,00 0,00 0,00 0,00 54.970.300,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 449.415.976,00 0,00 0,00 0,00 449.261.294,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 12.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 12.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.141.800,00 0,00 0,00 0,00 463.358.481,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 268.200.000,00 0,00 0,00 0,00 236.157.595,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.941.800,00 0,00 0,00 0,00 227.200.886,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 274.486.930,00 0,00 0,00 0,00 172.497.888,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 192.545.950,00 0,00 0,00 0,00 103.962.513,00 0,00 0,00 0,00 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 81.940.980,00 0,00 0,00 0,00 68.535.375,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 13.810.514.447,00 69.360.000,00 2.912.043.380,00 136.417.491.949,00 4.939.572.872,00 69.360.000,00 1.190.621.929,00 57.360.484.358,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.040.610.909,00 0,00 0,00 0,00 2.023.007.040,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 146.277.235,00 0,00 0,00 0,00 145.718.818,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 96.176.860,00 0,00 0,00 0,00 95.349.277,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 153.729.900,00 0,00 0,00 0,00 153.161.162,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 23.641.590,00 0,00 0,00 0,00 22.121.615,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 5.880.000,00 0,00 0,00 0,00 5.566.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 73/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.725.330,00 0,00 0,00 0,00 Po “M06221.08000| “a00 oo D,00 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.945.117,00 0,00 0,00 0,00 Pe 48.763.700,00| “0900| goo 9,00 5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 55.055.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 54.970.300,00| ———————————”“ooofl——— aool 900 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 449.415.976,00 0,00 0,00 0,00 Nan 44926129400| ————————————“ooofaoof 0,00 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 12.362.000,00 0,00 0,00 oo oo oo p,a0 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 12.362.000,00 0,00 0,00 | TO 3 TNO TANKDENNY 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.141.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 463.358.481,00| ”—————————————” “o0o|l TT aoof 900 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 268.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Nan 236457.59500| “000 aoof O,00 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.941.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 221720088600| “oo oo p,00 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 274.486.930,00 0,00 0,00 0,00 Po Am2a9788800| “a00 oo 9,00 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 192.545.950,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Po “403962513001” ooo oo 00 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 81.940.980,00 0,00 0,00 0,00 Pe 68.585.375,00| ————————————————— 000f 0 aoof 00 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 13.810.514.447,00 69.360.000,00 2.912.043.380,00 136.417.491.949,00 PT 4939.:57287200| —————————— 69360000001 1190621929,00| ——————— 57.360.484.358,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.040.610.909,00 0,00 0,00 0,00 PT 20283.007.040,00| “000 goo 9,00 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 146.277.235,00 0,00 0,00 0,00 Po Mas718818001 “a00 goal 00 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 96.176.860,00 0,00 0,00 0,00 Pe 95.349.277,00| 000 aoof 00 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 153.729.900,00 0,00 0,00 0,00 Po 453161462.00|”——— ooo oo 00 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 23.641.590,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2212161500| ————————————————— 00of ————— aoof 00 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 5.880.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 5.586:000,00| ———————————”” “0oof oo 00 Printed By SIMDA-NG | 73/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5.880.000,00 0,00 0,00 0,00 5.566.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1.039.919.230,00 0,00 0,00 0,00 1.030.715.740,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 294.763.094,00 0,00 0,00 0,00 293.938.030,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 177.244.900,00 0,00 0,00 0,00 176.003.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 13.776.000,00 0,00 0,00 0,00 13.164.800,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 63.190.400,00 0,00 0,00 0,00 62.413.598,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 20.131.700,00 0,00 0,00 0,00 19.288.500,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 772.934.737,00 20.150.000,00 0,00 0,00 771.347.873,00 20.150.000,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 336.255.162,00 20.150.000,00 0,00 0,00 335.465.470,00 20.150.000,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.951.936,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 25.749.449,00 0,00 0,00 0,00 25.664.800,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 9.999.935,00 0,00 0,00 0,00 9.925.600,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 394.978.255,00 0,00 0,00 0,00 394.542.003,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 977.092.575,00 23.436.000,00 0,00 0,00 948.044.070,00 23.436.000,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 216.207.779,00 0,00 0,00 0,00 215.510.940,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 30.957.144,00 0,00 0,00 0,00 26.766.100,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 74/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 5.880.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 5.586:000,00| ————————————” “0ool goo p,00 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 1.039.919.230,00 0,00 0,00 0,00 tentang Penjabaran APBD Po 1030.715.740,00| “000 oo p,00 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 294.763.094,00 0,00 0,00 0,00 Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Pn 293.938.03000| ———————————— 0oof ooh 9,00 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 177.244.900,00 0,00 0,00 0,00 Po 476.003.50000| “a00 oo p,00 5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 13.776.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13164800,00| oo oo 9,00 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 63.190.400,00 0,00 0,00 0,00 Pe 62413598,00| ”——————— “9oofl Tool 900 5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 20.131.700,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19288.500,00| —————————— 90o| 0 goof 9,00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 772.934.737,00 20.150.000,00 0,00 0,00 Po 771347873001 20150.000,00| ”—————————”““90ol900 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 336.255.162,00 20.150.000,00 0,00 0,00 Po 835465.470,00| 20150.000,00| —————————”““Oool900 5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.951.936,00 0,00 0,00 0,00 Pa 5.750.000,00| ——————————” “0oof oo 00 5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 25.749.449,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25.664.800,00| “900 oool 900 5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 9.999.935,00 0,00 0,00 0,00 Pe 9925:600,00| ————————————————” “0oof 0 oo 00 5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 394.978.255,00 0,00 0,00 0,00 Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Po 894542003,00| ————————————— “0oof goo 9,00 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 977.092.575,00 23.436.000,00 0,00 0,00 Po To48044.07000| 23436.000,00| —————————————————”“Oool 900 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan 216.207.779,00 0,00 0,00 0,00 dan Semesteran Po 215510.94000| oo oo p,00 5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 30.957.144,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26766100,00| “900 Tool 00 Printed By SIMDA-NG | 74/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 551.159.281,00 23.436.000,00 0,00 0,00 542.902.100,00 23.436.000,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 73.792.565,00 0,00 0,00 0,00 68.953.530,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 54.976.275,00 0,00 0,00 0,00 49.455.100,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 49.999.531,00 0,00 0,00 0,00 44.456.300,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.244.660.426,00 15.150.000,00 2.912.043.380,00 136.417.491.949,00 431.496.851,00 15.150.000,00 1.190.621.929,00 57.360.484.358,00 5.02.02.2.04.03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 9.086.272.766,00 0,00 0,00 0,00 273.117.021,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 158.387.660,00 15.150.000,00 0,00 134.111.045.500,00 158.379.830,00 15.150.000,00 0,00 55.054.037.916,00 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 2.912.043.380,00 0,00 0,00 0,00 1.190.621.929,00 0,00 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.306.446.449,00 0,00 0,00 0,00 2.306.446.442,00 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 775.215.800,00 10.624.000,00 0,00 0,00 765.677.038,00 10.624.000,00 0,00 0,00 5.02.02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 133.778.000,00 0,00 0,00 0,00 133.638.464,00 0,00 0,00 0,00 5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 385.463.200,00 10.624.000,00 0,00 0,00 376.358.174,00 10.624.000,00 0,00 0,00 5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 255.974.600,00 0,00 0,00 0,00 255.680.400,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.798.840.318,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.751.239.336,00 18.000.000,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.798.840.318,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.751.239.336,00 18.000.000,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 246.144.250,00 18.000.000,00 0,00 0,00 245.574.639,00 18.000.000,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 60.344.570,00 0,00 0,00 0,00 58.789.290,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 75/86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 5.02.02.2.03.05 5.02.02.2.03.06 5.02.02.2.03.10 5.02.02.2.03.11 5.02.02.2.04 5.02.02.2.04.03 5.02.02.2.04.08 5.02.02.2.04.09 5.02.02.2.04.10 5.02.02.2.05 5.02.02.2.05.01 5.02.02.2.05.02 5.02.02.2.05.03 5.02.03 5.02.03.2.01 5.02.03.2.01.01 5.02.03.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 551.159.281,00 23.436.000,00 0,00 0,00 Po 542.902100,00| 23.486.000,00|0900| 0,00 73.792.565,00 0,00 0,00 0,00 Pa 68.953.530,00| 0a0of aa 00 54.976.275,00 0,00 0,00 0,00 PA 49.45500,00| 0a00f 0 aoof 0,00 49.999.531,00 0,00 0,00 0,00 Na 44456.300,00| 900 goo 9,00 9.244.660.426,00 431.496.851,00 9.086.272.766,00 0,00 0,00 0,00 Po agsaat.o21,00| 0900| 9oof 0,00 158.387.660,00 15.150.000,00 0,00 134.111.045.500,00 Po 158.379.830,00| 15450.000,00| 0900| 55.054.037.916,00 0,00 0,00 2.912.043.380,00 0,00 Pooooof 0 1190.621929,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 2.306.446.449,00 Poooof goo 2.306.446.442,00 775.215.800,00 10.624.000,00 0,00 0,00 Po 765.677.038,00| 10.624.000,00| 0900| 0,00 133.778.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 183.638464,00| — 0900f 0 000P 0,00 385.463.200,00 10.624.000,00 0,00 0,00 Po 376358A7400| 10.624.000,00| 0900| 0,00 255.974.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 255.680.400,00| 0 900f 000 P 0,00 1.798.840.318,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Po A.751.239.336,00| 18.000.000,00| 0900| 0,00 1.798.840.318,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Po A.751.239.336,00| 18.000.000,00| 0900| 0,00 246.144.250,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pa 245.574.639,00| 18.000.000,00| —— 900f 0 0,00 60.344.570,00 0,00 0,00 0,00 Pe 58.789.290,00| oo aa a00 Printed By SIMDA-NG | 75/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 543.953.695,00 0,00 0,00 0,00 527.822.051,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 536.607.326,00 0,00 0,00 0,00 507.608.484,00 0,00 0,00 0,00 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 411.790.477,00 0,00 0,00 0,00 411.444.872,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.609.390.151,00 0,00 0,00 0,00 1.607.475.327,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.609.390.151,00 0,00 0,00 0,00 1.607.475.327,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 205.342.059,00 0,00 0,00 0,00 204.060.644,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 547.283.631,00 0,00 0,00 0,00 549.169.699,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 252.496.508,00 0,00 0,00 0,00 252.099.200,00 0,00 0,00 0,00 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 604.267.953,00 0,00 0,00 0,00 602.145.784,00 0,00 0,00 0,00 5.03 KEPEGAWAIAN 5.287.931.554,00 25.900.000,00 0,00 0,00 5.166.429.723,00 25.900.000,00 0,00 0,00 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.095.052.764,00 25.900.000,00 0,00 0,00 4.028.375.411,00 25.900.000,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.869.800,00 0,00 0,00 0,00 41.850.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.869.800,00 0,00 0,00 0,00 41.850.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.238.565.159,00 0,00 0,00 0,00 3.180.378.009,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.220.365.159,00 0,00 0,00 0,00 3.162.254.609,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 18.123.400,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 347.189.734,00 0,00 0,00 0,00 346.603.962,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 76/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 543.953.695,00 0,00 0,00 0,00 Po 527.822.051,00| ———————————————————— “900| goo 9,00 5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 536.607.326,00 0,00 0,00 0,00 Po 507.608:484,00| —————————————————— “0oof goo 9,00 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 411.790.477,00 0,00 0,00 0,00 Barang Milik Daerah Nan 41144487200|”————————————“o0of0 aoof 0,00 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.609.390.151,00 0,00 0,00 0,00 Po 1607.475327,00|———— 9oof oo 9,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.609.390.151,00 0,00 0,00 0,00 Po 1607.475:327,00| —————— 9oo| oo 9,00 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 205.342.059,00 0,00 0,00 0,00 Po 204060.644,00| oo oo 9,00 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 547.283.631,00 0,00 0,00 0,00 Po 549.169.699,00| ———————0oof oo 9,00 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 252.496.508,00 0,00 0,00 0,00 Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Po 252099.200,00| oo oo 9,00 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 604.267.953,00 0,00 0,00 0,00 Po 602.145.784,00| “000 oo 9,00 5.03 KEPEGAWAIAN 5.287.931.554,00 25.900.000,00 0,00 0,00 Po 5166.429.723,00| 25.900.000,00| 0900| 9,00 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.095.052.764,00 25.900.000,00 0,00 0,00 PT 4028.375411,00| ——————————— 2590000000| ——————————————— “0oof 900 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.869.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 41.850.500,00|”————————————0o0o|goo 9,00 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.869.800,00 0,00 0,00 0,00 Pe 41.850.500,00| 0900| oo 9,00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.238.565.159,00 0,00 0,00 0,00 (TT 3480378.00900| ————————— 9oof oo 9,00 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.220.365.159,00 0,00 0,00 0,00 Po 3162254.60900| 000 oo 9,00 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 18123400,00| oo goo 00 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 | IC 3 TNO INN XC DENNY 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 347.189.734,00 0,00 0,00 0,00 Po 346.603.962,00| ————————————————— “9o0of goo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 76/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.062.390,00 0,00 0,00 0,00 6.945.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.868.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.312.544,00 0,00 0,00 0,00 28.307.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.396.000,00 0,00 0,00 0,00 10.318.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.418.800,00 0,00 0,00 0,00 266.165.462,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 25.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.900.000,00 0,00 0,00 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 25.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.900.000,00 0,00 0,00 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295.708.071,00 0,00 0,00 0,00 303.017.090,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 157.217.200,00 0,00 0,00 0,00 165.486.275,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.490.871,00 0,00 0,00 0,00 137.530.815,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.720.000,00 0,00 0,00 0,00 156.525.850,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 102.400.000,00 0,00 0,00 0,00 88.968.350,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.280.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 19.277.500,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.192.878.790,00 0,00 0,00 0,00 1.138.054.312,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 613.405.600,00 0,00 0,00 0,00 606.604.661,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.246.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 17.515.600,00 0,00 0,00 0,00 15.500.600,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 77/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.062.390,00 0,00 0,00 0,00 an, 6.945.000,00| —————————————————” “0oof oo p,00 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 34868.500,00| ———————————————— “0oof goo 9,00 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.312.544,00 0,00 0,00 0,00 Pe 28.307.000,00| “900 Tool 00 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.396.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.318.000,00| oo oo 9,00 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.418.800,00 0,00 0,00 0,00 Po 266165.46200| ———— ooo oo p,00 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 25.900.000,00 0,00 0,00 Poo 25.900.000,00|-————————————“9oof 900 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 25.900.000,00 0,00 0,00 Pe goo 25.900.000,00| ———————————————”“O0ol 900 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295.708.071,00 0,00 0,00 0,00 Po 203.017.090,00| ——————0oof 0 9oof 9,00 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 157.217.200,00 0,00 0,00 0,00 Po 465486.27500/|———— ooo oo p,00 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.490.871,00 0,00 0,00 0,00 Po 437580815001 oool oo 9,00 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.720.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 456525.85000| ————— ooo oo p,00 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 102.400.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 88.968.350,00| “0900| 9oof 9,00 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PT 48280.000,00| ——————————————” “0ool goo 00 5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19277.500,00| oo ooh 9,00 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.192.878.790,00 0,00 0,00 0,00 Po 143805431200“ooof ooof p,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 613.405.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 806-604-661,00| ——————————————— “0oof goo 9,00 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 57.246.000,00|”—————————““oooflTool 00 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 17.515.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 15.500.600,00| oo oo 9,00 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 200.000.00000| ago oo p,00 Printed By SIMDA-NG | 77/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 179.764.000,00 0,00 0,00 0,00 178.407.978,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 56.126.000,00 0,00 0,00 0,00 55.450.083,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 353.592.000,00 0,00 0,00 0,00 306.084.921,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 160.457.500,00 0,00 0,00 0,00 127.763.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 47.696.500,00 0,00 0,00 0,00 45.217.417,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 145.438.000,00 0,00 0,00 0,00 133.104.504,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 68.381.190,00 0,00 0,00 0,00 67.864.730,00 0,00 0,00 0,00 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 68.381.190,00 0,00 0,00 0,00 67.864.730,00 0,00 0,00 0,00 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 489.770.755,00 0,00 0,00 0,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 489.770.755,00 0,00 0,00 0,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 489.770.755,00 0,00 0,00 0,00 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 489.770.755,00 0,00 0,00 0,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 263.846.354,00 0,00 0,00 0,00 253.812.535,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 263.846.354,00 0,00 0,00 0,00 253.812.535,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 109.612.570,00 0,00 0,00 0,00 109.586.693,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 109.612.570,00 0,00 0,00 0,00 109.586.693,00 0,00 0,00 0,00 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 154.233.784,00 0,00 0,00 0,00 144.225.842,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 78/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 179.764.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 478.407.978,00| “900 oo 9,00 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 56.126.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 55.450.083,00| “0900| goo 9,00 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 353.592.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 306.084.921,00| “900 oo 9,00 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 160.457.500,00 0,00 0,00 0,00 Po 427.763.000,00| —————————————————— “0oof goo 9,00 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 47.696.500,00 0,00 0,00 0,00 Pe 45217.17,00|————————— 0oo| goo 9,00 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 145.438.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 483.104504,00| —————————————— “0oof goo 9,00 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 457.500.000,00| ————9oof oo 9,00 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 157.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 457.500.000,00| —————— “9oof 0 9oof 9,00 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 68.381.190,00 0,00 0,00 0,00 Pe 67.864.730,00| 0900| goo ,00 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 68.381.190,00 0,00 0,00 0,00 Pe 67.864.730,00| —————————————————— “000f ————— aoof 00 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 Nan 489.770.75500| —————————— o0of aoof 0,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 Nan 489.770.75500| ———————————— “o00of 0 aoof 0,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 Nan 489.770.75500| ————————— o0of goof 9,00 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 491.971.605,00 0,00 0,00 0,00 Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pn 489.770.75500| ”——————————— 0oof ooh 9,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 263.846.354,00 0,00 0,00 0,00 Po 25381253500 000 oo 9,00 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 263.846.354,00 0,00 0,00 0,00 Pn 253.812.53500| ———————————————— 000of ooh 9,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 109.612.570,00 0,00 0,00 0,00 Po 109.586.693,00| ————————————————— 0o0of oo 9,00 5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 109.612.570,00 0,00 0,00 0,00 Po 109:586-69300| ——————————————————— “0oof goo 9,00 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 154.233.784,00 0,00 0,00 0,00 Po 144225842,00| ———————————————— “9o0o| oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 78/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 154.233.784,00 0,00 0,00 0,00 144.225.842,00 0,00 0,00 0,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.871.712.985,00 133.431.850,00 0,00 0,00 8.799.159.435,00 131.172.650,00 0,00 0,00 6.01 INSPEKTORAT 9.871.712.985,00 133.431.850,00 0,00 0,00 8.799.159.435,00 131.172.650,00 0,00 0,00 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.166.861.220,00 133.431.850,00 0,00 0,00 6.278.684.451,00 131.172.650,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.485.358,00 0,00 0,00 0,00 68.349.595,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.485.358,00 0,00 0,00 0,00 68.349.595,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.330.343.066,00 0,00 0,00 0,00 5.518.575.082,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.330.343.066,00 0,00 0,00 0,00 5.518.575.082,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 637.101.240,00 0,00 0,00 0,00 597.121.408,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.308.640,00 0,00 0,00 0,00 70.567.142,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.625.000,00 0,00 0,00 0,00 17.667.911,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.160.000,00 0,00 0,00 0,00 70.700.500,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 446.007.600,00 0,00 0,00 0,00 438.185.855,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.592.000,00 123.499.200,00 0,00 0,00 1.950.000,00 121.240.000,00 0,00 0,00 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 79.753.200,00 0,00 0,00 0,00 78.100.000,00 0,00 0,00 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.592.000,00 43.746.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 43.140.000,00 0,00 0,00 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.339.556,00 9.932.650,00 0,00 0,00 92.688.366,00 9.932.650,00 0,00 0,00 6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.985.800,00 0,00 0,00 0,00 71.373.122,00 0,00 0,00 0,00 6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.353.756,00 9.932.650,00 0,00 0,00 21.315.244,00 9.932.650,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 79/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 154.233.784,00 0,00 0,00 0,00 Po “M44225842.001”——————————————“0o0of ooof 00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.871.712.985,00 133.431.850,00 0,00 0,00 Pe 8.799159435,00|——————————Asta72esooo| ——————————————“9oof 9,00 6.01 INSPEKTORAT 9.871.712.985,00 133.431.850,00 0,00 0,00 PT 8.799.159.435,00| 431472650001”ooof 9,00 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.166.861.220,00 133.431.850,00 0,00 0,00 Pe 627868445100 Asta72eso,o0o| ———————————————“9oof9,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.485.358,00 0,00 0,00 0,00 Pe 68.349595,00|”——————— “9oof — Taoof 900 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.485.358,00 0,00 0,00 0,00 Pe 68.349.595,00|———————————0oof goo 9,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.330.343.066,00 0,00 0,00 0,00 Po 551857508200” ooof ooof p,00 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.330.343.066,00 0,00 0,00 0,00 Po 5518.575.08200| “0900| 0900| 9,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 637.101.240,00 0,00 0,00 0,00 Po 507121408001” oo oo D,00 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 80.308.640,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.567142,00| ”—————————”““9oofl——— aool 00 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.625.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 17667911001” oo oo p,00 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.160.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 70.700.500,00| ————————”““9ooflTool 900 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 446.007.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 438185855,00|”——————————“ooof goo 900 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.592.000,00 123.499.200,00 0,00 0,00 PA 1950.000,00|”—————————— 121240000,00|”———————” ““o0o| 00 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 79.753.200,00 0,00 0,00 Pe goo 78.100.000,00| —————— “ooof 9,00 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.592.000,00 43.746.000,00 0,00 0,00 PA 1950.000,00| ”—————————— 43140000,00|”————————““ooof 00 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.339.556,00 9.932.650,00 0,00 0,00 Pe 92688.366,00| ——————————— g9szesoo0| ——————————————————” “00ol “000 6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 83.985.800,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 7137342200|————————————“0oof 0 goof 9,00 6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.353.756,00 9.932.650,00 0,00 0,00 Pe 21315.244,00| ——————————— Gaszesooo| ——————————————————” “O0ol “000 Printed By SIMDA-NG | 79/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.727.674.287,00 0,00 0,00 0,00 1.608.673.173,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.561.083.000,00 0,00 0,00 0,00 1.484.996.173,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 914.460.000,00 0,00 0,00 0,00 853.641.699,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 146.700.000,00 0,00 0,00 0,00 144.710.300,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 122.800.000,00 0,00 0,00 0,00 120.872.900,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 202.600.000,00 0,00 0,00 0,00 198.150.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 174.523.000,00 0,00 0,00 0,00 167.621.274,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 166.591.287,00 0,00 0,00 0,00 123.677.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 57.591.287,00 0,00 0,00 0,00 19.902.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 103.775.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 977.177.478,00 0,00 0,00 0,00 911.801.811,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 674.112.500,00 0,00 0,00 0,00 662.300.911,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 642.212.500,00 0,00 0,00 0,00 635.800.911,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 31.900.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 303.064.978,00 0,00 0,00 0,00 249.500.900,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 11.750.000,00 0,00 0,00 0,00 10.838.600,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 266.514.978,00 0,00 0,00 0,00 219.012.300,00 0,00 0,00 0,00 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.650.000,00 0,00 0,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 35.991.590.966,00 817.105.000,00 0,00 0,00 35.555.602.687,00 814.581.939,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 80/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.727.674.287,00 0,00 0,00 0,00 Po 160867347300“ooof ooof 00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.561.083.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 4148499617300| ———————————————— “0oof goo 9,00 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 914.460.000,00 0,00 0,00 0,00 Po es3641.69900| ———————— ooo oo p,00 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 146.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 144710.300,00| —————————————— “0oof goo 9,00 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 122.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Po M20872.90000| —————— ooof oo p,00 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 202.600.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 498.150.000,00| ————————————————— “0oof goo 9,00 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 174.523.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeriksaan APIP Po 467621274001 “a00 oo 00 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 166.591.287,00 0,00 0,00 0,00 Po 23677.000,00| ———————————————— “9oof — 9oof 9,00 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 57.591.287,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19.902.00000| oo oo Da0 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Po 403.775.000,00| ———————————————” “0oof ——— 9oof 9,00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 977.177.478,00 0,00 0,00 0,00 Po atts01811,00| “a00 oo 00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 674.112.500,00 0,00 0,00 0,00 Po 86230091100 0oof goo 9,00 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 642.212.500,00 0,00 0,00 0,00 Po “835.800.911,00|—————— oool oo 00 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 31.900.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 26.500.000,00| ———————————— “0oof 0 goof 9,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 303.064.978,00 0,00 0,00 0,00 Po a9500.90000| ————— ooo oo 00 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 11.750.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 10.838.600,00| oo oo 9,00 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 266.514.978,00 0,00 0,00 0,00 Po 21901230000| ————— ooo oo 00 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19.650.000,00| oo oo 9,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 35.991.590.966,00 817.105.000,00 0,00 0,00 Po 85555.602.687,00| 814.581:939,00|”———————————————”“0ooofl TT 0,00 Printed By SIMDA-NG | 80/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01 KECAMATAN 35.991.590.966,00 817.105.000,00 0,00 0,00 35.555.602.687,00 814.581.939,00 0,00 0,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.857.915.550,00 82.287.000,00 0,00 0,00 33.597.734.588,00 81.369.750,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.749.825,00 0,00 0,00 0,00 116.599.652,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.864.625,00 0,00 0,00 0,00 25.163.063,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.685.200,00 0,00 0,00 0,00 12.236.589,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.834.975.142,00 0,00 0,00 0,00 26.670.151.429,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.818.759.307,00 0,00 0,00 0,00 26.654.010.905,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.215.835,00 0,00 0,00 0,00 16.140.524,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.937.898.210,00 0,00 0,00 0,00 3.919.729.473,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 63.453.161,00 0,00 0,00 0,00 63.248.620,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 252.036.947,00 0,00 0,00 0,00 246.246.980,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.554.754,00 0,00 0,00 0,00 180.060.222,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.476.873.608,00 0,00 0,00 0,00 1.468.651.250,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.964.979.740,00 0,00 0,00 0,00 1.961.522.401,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 82.117.500,00 0,00 0,00 0,00 81.200.250,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 18.150.000,00 0,00 0,00 0,00 18.150.000,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 55.397.500,00 0,00 0,00 0,00 55.011.250,00 0,00 0,00 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 8.570.000,00 0,00 0,00 0,00 8.039.000,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 81/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01 KECAMATAN 35.991.590.966,00 817.105.000,00 0,00 0,00 Po 85555.602.687,00| 814581939001” “o0o| TT 0,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.857.915.550,00 82.287.000,00 0,00 0,00 (oT 33597.734588,00| 81369.750,00| ————————————— “9oof 900 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.749.825,00 0,00 0,00 0,00 Po “116599652001” a00 oo p,00 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.864.625,00 0,00 0,00 0,00 Pe 25163.063,00| “0900| goo 9,00 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 79200.000,00| “900 aoo 900 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.685.200,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12236.589,001 a00 ooh 9,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.834.975.142,00 0,00 0,00 0,00 Po 2667015142900| a00 oo p,00 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.818.759.307,00 0,00 0,00 0,00 Po 26654010.905,00| —————————————————— “0o0of 0 9oof 9,00 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.215.835,00 0,00 0,00 0,00 Pe 16140.52400| oo oo p,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.937.898.210,00 0,00 0,00 0,00 Po “3019729473.001”————— ooo oo 9,00 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 63.453.161,00 0,00 0,00 0,00 Pe 63.248.620,00| “900 aool 900 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 252.036.947,00 0,00 0,00 0,00 Pe 246246.980,00| ”—————————————” “90ofl TT ooof 00 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.554.754,00 0,00 0,00 0,00 Po 480.060.222.00/| a00 goal p,00 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.476.873.608,00 0,00 0,00 0,00 Po 1468651.250,001 0 ooo oo 00 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.964.979.740,00 0,00 0,00 0,00 Po 41861522201,00| “oo oo D,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 82.117.500,00 0,00 0,00 PT ooo 81200.250,00| —————————————————”“Oool 900 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 18.150.000,00 0,00 0,00 Pe goo 18150.00000|”———————“ooof 00 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 55.397.500,00 0,00 0,00 PT ooo 55.011:250,00|”——————“ooo| 9,00 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 8.570.000,00 0,00 0,00 Poo 8.039.000,00| ————————————————”“90of 900 Printed By SIMDA-NG | 81/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.107.364.946,00 169.500,00 0,00 0,00 2.052.468.504,00 169.500,00 0,00 0,00 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 369.081.900,00 0,00 0,00 0,00 326.215.442,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.738.283.046,00 169.500,00 0,00 0,00 1.726.253.062,00 169.500,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.927.427,00 0,00 0,00 0,00 838.785.530,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 174.641.166,00 0,00 0,00 0,00 165.419.938,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 510.146.850,00 0,00 0,00 0,00 499.685.680,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.594.300,00 0,00 0,00 0,00 13.446.100,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 74.648.001,00 0,00 0,00 0,00 74.591.362,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.579.950,00 0,00 0,00 0,00 78.330.950,00 0,00 0,00 0,00 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.317.160,00 0,00 0,00 0,00 7.311.500,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 189.845.166,00 0,00 0,00 0,00 186.489.090,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 168.515.866,00 0,00 0,00 0,00 167.427.200,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 168.515.866,00 0,00 0,00 0,00 167.427.200,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 21.329.300,00 0,00 0,00 0,00 19.061.890,00 0,00 0,00 0,00 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.329.300,00 0,00 0,00 0,00 19.061.890,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.497.492.000,00 734.818.000,00 0,00 0,00 1.327.207.465,00 733.212.189,00 0,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.988.400,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 82/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.107.364.946,00 169.500,00 0,00 0,00 PT 20052.468.504,00| ————————————— A6950000| 0 ooof 9,00 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 369.081.900,00 0,00 0,00 0,00 Po 226.21544200| ————————————— “0oof goo 9,00 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.738.283.046,00 169.500,00 0,00 0,00 Po 4.726.253.062,00| 169.500,00| 900,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.927.427,00 0,00 0,00 0,00 Po 888:785.53000| ——————————————————— “0oof goo 9,00 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 174.641.166,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan Po 165419.938,00| ———————————— 0oo| oo 9,00 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 510.146.850,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Nan 499.685.680,00| “0900| aoof 0,00 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.594.300,00 0,00 0,00 0,00 Pe 13.446100,00| 0 aoof goof 9,00 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 74.648.001,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74591.36200|-—————————————————000of0 aoof ,00 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.579.950,00 0,00 0,00 0,00 Pe 78.330.950,00| —————————————————— 00of ———— aoof 00 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 7.317.160,00 0,00 0,00 0,00 Lainnya 5 731150000|———————————““0oof goo 9,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 189.845.166,00 0,00 0,00 0,00 Po 486489.090,00| —————————— ooof goo 9,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 168.515.866,00 0,00 0,00 0,00 Po 167.427.200,00| ———ooof oo 00 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat 168.515.866,00 0,00 0,00 0,00 Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Po 167.427.200,00| oo oo 9,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah 21.329.300,00 0,00 0,00 0,00 yang Ada di Kecamatan Pe 19061.890,00| a00 oo 9,00 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.329.300,00 0,00 0,00 0,00 Pe 19061.890,00| oo goo 9,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.497.492.000,00 734.818.000,00 0,00 0,00 Po 4.327.207465,00| 733212189001” “o0of 9,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 PE 5.988.40000|”————————————0oof goo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 82/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.988.400,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.488.392.000,00 734.818.000,00 0,00 0,00 1.318.150.065,00 733.212.189,00 0,00 0,00 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.488.392.000,00 734.818.000,00 0,00 0,00 1.318.150.065,00 733.212.189,00 0,00 0,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,00 0,00 0,00 0,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 314.298.125,00 0,00 0,00 0,00 313.418.670,00 0,00 0,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 291.048.125,00 0,00 0,00 0,00 290.196.570,00 0,00 0,00 0,00 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 46.185.625,00 0,00 0,00 0,00 45.640.050,00 0,00 0,00 0,00 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 244.862.500,00 0,00 0,00 0,00 244.556.520,00 0,00 0,00 0,00 7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.222.100,00 0,00 0,00 0,00 7.01.04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******) 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.222.100,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 132.040.125,00 0,00 0,00 0,00 130.752.874,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 132.040.125,00 0,00 0,00 0,00 130.752.874,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.428.510,00 0,00 0,00 0,00 10.192.674,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 115.511.615,00 0,00 0,00 0,00 114.545.400,00 0,00 0,00 0,00 7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.014.800,00 0,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.297.915.591,00 0,00 0,00 0,00 8.261.596.157,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 83/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Desa Pa 5988400001” “0ool oo 00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.488.392.000,00 734.818.000,00 0,00 0,00 Po 4318150.065,00| 73321218900“ooof TT 9,00 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.488.392.000,00 734.818.000,00 0,00 0,00 Po 4318150.065,00| 733212189001“ooof TT 00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 3.069.000,00| —————————————”” “0oof oo p,00 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00 oo oo oo Da0 7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 3.069.000,00| ————————————”” “ooof oo p,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 314.298.125,00 0,00 0,00 0,00 Po 313418.67000/| “oo oo 00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 291.048.125,00 0,00 0,00 0,00 Pn 290.196.57000| ———————————— 0oof ooh 9,00 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi 46.185.625,00 0,00 0,00 0,00 vertikal di wilayah kecamatan PT 45.640.050,00| ”—————————————”” “9ool goo 9,00 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 244.862.500,00 0,00 0,00 0,00 Po 244556.52000| ———— “ooof goo p,00 7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum") 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Pe 23222100,00| ————————”““9ooflTool 900 7.01.04.2.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat") 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 PT 23222100,00| “900 Tool 900 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 132.040.125,00 0,00 0,00 0,00 Po 20752874001“oool oo 00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 132.040.125,00 0,00 0,00 0,00 Po 430752874001“0ooof ooof 00 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.428.510,00 0,00 0,00 0,00 Pe 1019267400| oo oo 00 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa 115.511.615,00 0,00 0,00 0,00 Po 414545.400,00| oo oo p,00 7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 an, 6014800,00| ——————————————” “oool oo 00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.297.915.591,00 0,00 0,00 0,00 PT 826159615700 goal oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 83/8i# KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.297.915.591,00 0,00 0,00 0,00 8.261.596.157,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.386.788.924,00 0,00 0,00 0,00 3.356.245.566,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.950.936,00 0,00 0,00 0,00 51.844.700,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.950.936,00 0,00 0,00 0,00 51.844.700,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.956.923.347,00 0,00 0,00 0,00 2.957.435.898,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.956.923.347,00 0,00 0,00 0,00 2.957.435.898,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.023.111,00 0,00 0,00 0,00 188.341.260,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.280.440,00 0,00 0,00 0,00 4.190.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.061.700,00 0,00 0,00 0,00 24.470.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.833.371,00 0,00 0,00 0,00 12.012.200,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.907.600,00 0,00 0,00 0,00 147.669.060,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.243.350,00 0,00 0,00 0,00 96.621.348,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.293.750,00 0,00 0,00 0,00 22.198.138,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.949.600,00 0,00 0,00 0,00 74.423.210,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.648.180,00 0,00 0,00 0,00 62.002.360,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.482.360,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.774.000,00 0,00 0,00 0,00 55.650.000,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 84/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.297.915.591,00 0,00 0,00 0,00 PT 826159615700 goal oa p,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.386.788.924,00 0,00 0,00 0,00 Po 3856.245.566,00| ——————————————————— 000of goo 9,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.950.936,00 0,00 0,00 0,00 Pe 51.844.700,00| “900 aoof 900 8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.950.936,00 0,00 0,00 0,00 Pe 51844-700,00| —————————— 0oof goo 9,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.956.923.347,00 0,00 0,00 0,00 PT 295748589800” “oool oa 9,00 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.956.923.347,00 0,00 0,00 0,00 Pe 2957.435898,00| 0 ooh oo 00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.023.111,00 0,00 0,00 0,00 Po 88341.26000| “a00 oo 00 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.280.440,00 0,00 0,00 0,00 Pa 4190.000,00| ————————ooo|goof 9,00 8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.061.700,00 0,00 0,00 0,00 Pe 24470.000,00| ”————————— ““9oo|l ——— aool 900 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.833.371,00 0,00 0,00 0,00 Pe 12012200001 oa oo 00 8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 oo oo ooh p,a0 8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.907.600,00 0,00 0,00 0,00 Po 4a7669.060,00| oo oo 00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.243.350,00 0,00 0,00 0,00 Pe 96.621.348,00| ————————————“9oofl——— aool 00 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.293.750,00 0,00 0,00 0,00 Pe 22198138,00| ”————————————————”““9ool——— oool 00 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.949.600,00 0,00 0,00 0,00 Pe 74423210,00| “900 aool 00 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.648.180,00 0,00 0,00 0,00 Pe 62.002360,00| —————————————”““9ooflTool 900 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 atau Kendaraan Dinas Jabatan PA 148236000” ooof oa p,00 8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 55.774.000,00 0,00 0,00 0,00 Operasional atau Lapangan Pe 55.650.000,00| ”————————”“9oofloo 00 Printed By SIMDA-NG | 84/88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.374.180,00 0,00 0,00 0,00 3.370.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 897.313.244,00 0,00 0,00 0,00 897.308.406,00 0,00 0,00 0,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 897.313.244,00 0,00 0,00 0,00 897.308.406,00 0,00 0,00 0,00 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol 897.313.244,00 0,00 0,00 0,00 897.308.406,00 0,00 0,00 0,00 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.894.395.050,00 0,00 0,00 0,00 1.894.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.894.395.050,00 0,00 0,00 0,00 1.894.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.875.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.875.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 19.395.050,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 58.086.600,00 0,00 0,00 0,00 55.594.942,00 0,00 0,00 0,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 58.086.600,00 0,00 0,00 0,00 55.594.942,00 0,00 0,00 0,00 8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 58.086.600,00 0,00 0,00 0,00 55.594.942,00 0,00 0,00 0,00 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.061.331.773,00 0,00 0,00 0,00 2.058.247.243,00 0,00 0,00 0,00 Printed By SIMDA-NG | 85/86 ANGGARAN REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.374.180,00 0,00 0,00 0,00 Ga 3.370.000,00| 000 oo 9,00 8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pa 1500.000,00|-——————————0oofgoo 9,00 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 897.313.244,00 0,00 0,00 0,00 PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Po 897.308.406,00| ——————————————— “0oo| oo 9,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika 897.313.244,00 0,00 0,00 0,00 Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Po 897.308.406,00| —————————————— “0oo| oo 9,00 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 897.313.244,00 0,00 0,00 0,00 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol Po 897.308.406,00| ——————————————— “0o0o| oo 9,00 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.894.395.050,00 0,00 0,00 0,00 Po 4894200.000,00| ———————————————— “0oof —— 9oof 9,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 1.894.395.050,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Po 1894.200.000,00| ———————9oof oo 9,00 8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 1.875.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Po 4875.000.000,00| “900 oo 9,00 8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan 19.395.050,00 0,00 0,00 0,00 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pe 19.200-000,00| oo goo 9,00 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN 58.086.600,00 0,00 0,00 0,00 BUDAYA Pe 55.594.94200|”———————————0oof goal 9,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial 58.086.600,00 0,00 0,00 0,00 Dan Budaya Pe 55.594.942.00| ”—————————————————— 000of 0 goof ,00 8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 58.086.600,00 0,00 0,00 0,00 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pe 55.594.942.00| ——————————————————00of0 aoof O,00 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 2.061.331.773,00 0,00 0,00 0,00 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PT 2058.247.243,00| oo oo 9,00 Printed By SIMDA-NG | 85/88 REALISASI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KELOMPOK BELANJA OPERASI MODAL TDK TERDUGA TRANSFER 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 2.061.331.773,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan Konflik Sosial ai 2058247243.00|”————————————000l Togo” OM 8.01.06.201.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 42514.316.00 0,00 0,00 0.00 Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah na arat77a200|”—————————————00o| ogah A0 8.01.06.20106 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota” 0000000 2001881745700| 000 na," Naa 2.016.829 501,00 0,00 0.00 0,00 JUMLAH 689.481.723.970,00 200.759.754.647,00 2.912.043.380.00 136.417 491.949,00 664.637.687.600.00 186.544.899:315,00 1190.621.929,00 135.245 .400.726,00 Marisa, 28 Juli 2023 e TBUPA Lampiran II Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor :4 Tahun 2023 Tanggal : 28 Juli 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dalam Rupiah) Uraian Ref. 2022 2021 2 b c d Saldo Anggaran Lebih Awal 5.21 75.660.583.213,87 11.843.975.866,15 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun/5.2.2 75.660.583.213,87 11.843 975.866,15 Berjalan Sub Total 0,00 0,00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (5.2.3 29433 830 568.30 75.660583.213.87 Sub Total 29.433.830.568,30 75.660.583.213,87 Lain-Lain 0.00 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir 5.2.4 29.433.830.568,30 75.660.583.213,87 PATI POHUWATO Lampiran Ii Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor :4 Tahun 202) Tanggai : 28 Jull 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Ruplan) Kenaikan/ Uraian Ref. 2022 2021 2 “ha (Penurunan) 2 b c d esc-d Ino/d |KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO 5.41 856.948.229.835,91| 822.705.791.068,38 34.242.438.767,53 4,16 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO (5.4.1.1 75.886.834.052,22 69.590.336.140,38 6.296.497.911,84 9,05 Pendapatan Pajak Daerah - LO 5AA1A 13.928.465.823,00 12.052.273.522.00 1876.192.301,00 15.57 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 5.4.1.1.2 5.340653.582.00 5.046 501 715.00 294 151 867,00 5.83 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 15.4,1.1.3 5.432 159 923.00 2533990 978.00 2.898 168.945,00 114,37 Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-Lain PAD yang Sah - LO 54114 $1 185.554 72422 49 957 569.92538 1227 984 798,84 2.48 PENDAPATAN TRANSFER - LO 5.4.1.2 748.177.842.028,00| 710.972.129.502,00 37.205.712.526,00 5,23 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 541.21 675.713.135.450.00| 641.578.017.274,00 34.135.118.176,00 5,32 DANA PERIMBANGAN Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 11.927 907.902,00 11 930 995 048.00 (3.087 146.00) (0,03) Transfer Pemerintah Provinsi 3 326 147 363.00 1997 106.047.00 1329 041316,00 66,55 Dana Alokasi Umum - LO 481513630000.00) 480667451 199.00 946 178 801.00 0.20 Dana Alokasi Khusus - LO 178.845.450 185.00) 146 982 454 980,00 31.862.985.205.00 21,68 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 5.4.1.2.2 43,213.353.000,00 42,082.902.000,00 1.130.451.000,00 2,69 LAINNYA Dana Penyesuaian - LO 43.213.353 000.00 42.082 902 000.00 1130.451.000.00 2,69 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.41.2.3 29.251.353.578,00 27.311.210.228,00 1.940.143.350,00 7,10 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 29251 353 578.00 27.311.210.228,00 1940 143 350.00 7.10 Bantuan Keuangan - LO 0.00 0.00 0.00 0,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 541.3 32,883.553.755,69 42.143,325.426,00 (9.259.771.670,31) (21,97) YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO 26.328 497 343.69 22.176.935 426.00 4.151.581.917,69 18.72 Dana Darurat - LO 0,00 0.00 0.00 0.00 Pendapatan Lainnya - LO 6.555.056 412.00 19966 380000,00| (13411 33358800) (67.17) BEBAN 5.4.2 885.395.856.935,05) 839.699.037.417,41 45.696.819.517,64 5,44 Beban Pegawai - LO 54211 332604 177.076.00 320761 144 861.00 11 843.032 415,00 3,89 Beban Persediaan 5.4.2.1.2 62064 003 404.17 63 369 781 854.85 (1305 778.450.868) (2,06) Beban Jasa 5.4.2.3 159800989 999.06) 156.941 816 012.58 2.859 173.986,38 1.82 Beban Pemeliharaan 54.214 3573.977 335,00 4971377 210.00 (1.397 399.875,00) (28.11) Beban Perjalanan Dinas 5.421.5 60 930 394 168.00 59.009 331 853.00 1.921.082.315,00 3.28 Beban Bunga 5.4.21.6 8657 232 105.00 0.00 8.657 232 105.00 0,00 Beban Hibah 54217 22075.065.344,00 22.037 51784400 37.547.500.00 0.17 Beban Bantuan Sosial 5.4.2.1.8 3 392 938.826.000 0.00 3.392.938.826,00 0,00 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.1.9 382 703 54882 473934 417,38 (91.230 868.56) (19.25) Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.4.21.10 171.206.943981001 155254 404805,80 15.952 539 175.20 10.28 Beban Transfer 542111 57.360.484 358,00 54.692.631.853,00 2.667.852 505.00 4.88 Beban Lain-lain 542112 3.346 946 790,00 2.187 096 905.70 1159849 894,30 53,03 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 5.4.3 (28.447.627.099,14)| (16.993.246.349,03)| (11.454.380.750,11) 67,41 KEGIATAN NON OPERASIONAL 5.44 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 267.218.000.01 0,00 267.218.000.01 0.00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 7 448 667.00 0,00 7.448 687.00 0.00 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 259.769.333,01 0,00 259.769.333,01 0,00 NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS (28.187.857.766,13)| (16.993.246.349,03)|) (11.194.611.417,10) 65,88 ILUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa - LO 0.00 0.00 0,00 0.00 Beban Luar Biasa 2310621 929 00 1004 458 800.00 1306 183 129.00 130.04 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR 5.4.5 (2.310.621.929,00) (1,004.458.800,00) (1.306.163.129,00) 130,04 BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO 5.4.6 (30.498.479.695,13)| (17.997.705.149,03)| (12.500.774.546,10) 69,46 BUPATI POHUWATO Lampiran IV Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor : 4 Tahun 2023 Tanggal : 28 Juli 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 -L £.2 Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, (5.6.3 Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Aset T (4 805.000.012,68) (7.048.134 130,65) BUPATI POHUWATO L V Perda P Yaungjrwaban P APBD 1921 Womaor : 4 Tahun 2023 Tangosi : 28 Jull 2021 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO NERACA PER Jt DESEMBER 3032 DAN 2021 Lampiran V Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor :4 Tahun 2023 BUPATI POHUWATO Lampiran VI PerdaF ggungjawab APBD 2022 Nomor : 4 Tahun 2023 Tanggal : 23 Juli 2023 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 Lain-LainPendapatanAsliDaerahyang-PenjualanAseto, Lain-LainAsliDaerahyang-Penjualan272.959100, Asli yang - Gedung dan Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Perjode 5.5.5 (46.282.370.283, Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapltasi, 5.5.6 75.803.454, 11.9a8.977.097, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas di Bendahara Pengeluaran Lampiran VI Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor : 4 Tahun 2023 Tanggal : 28 Juli 2023 Akhir di di Kas di Bendahara Dana Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas di Bendahara Pengeluaran BUPATI POHUWATO 11 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu:

1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3.Neraca;
4.Laporan Operasional (LO);
5.Laporan Arus Kas (LAK);
6.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan. 1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan Dalam menyusun LKPD Pemerintah Kabupaten Pohuwato mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut: Lampiran VII Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Nomor : 4 Tahun 2023 Tanggal : 28 Juli 2023 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BABI PENDAHULUAN Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato diawali dengan proses perencanaan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kewajiban gubernur, walikota, dan bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu:
1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan AD Dn 8 » Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan. 1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan Dalam menyusun LKPD Pemerintah Kabupaten Pohuwato mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut: 11 12
1.Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2.Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3.Menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4.Menyajikan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5.Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6.Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit LO, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dasar hukum penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua 1.2 Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, Menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, Menyajikan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit LO, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dasar hukum penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua 12 13 atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 13 14
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah diubah dengan dengan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah 82);
28.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Disabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
29.Instruksi Presiden RI melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
30.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah diubah dengan dengan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah 82), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid — 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Disabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang, Instruksi Presiden RI melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 14 15 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Program pemulihan Ekonomi Nasional;
32.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022;
33.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022;
34.Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
35.Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 42 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
36.Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31.a Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan I. Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 2.1. Ekonomi makro 2.2. Kebijakan keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Program pembangunan prioritas daerah 3.3. Mandatory Spending 3.4. Stunting 3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 31. 32. 33. 34. 35. 36. 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Program pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022: Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 42 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022: dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31.a Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan L. u. Ul. Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 2.1. Ekonomi makro 2.2. Kebijakan keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Program pembangunan prioritas daerah 3.3. Mandatory Spending 3.4. Stunting 3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 15 16 IV. Kebijakan akuntansi 4.1. Entitas pelaporan 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4. Kebijakan akuntansi pendapatan - LRA 4.5. Kebijakan akuntansi pendapatan - LO 4.6. Kebijakan akuntansi belanja 4.7. Kebijakan akuntansi beban 4.8. Kebijakan akuntansi transfer 4.9. Kebijakan akuntansi pembiayaan 4.10. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas 4.11. Kebijakan akuntansi investasi jangka pendek 4.12. Kebijakan akuntansi investasi jangka panjang 4.13. Kebijakan akuntansi piutang 4.14. Kebijakan akuntansi persediaan 4.15. Kebijakan akuntansi aset tetap 4.16. Kebijakan akuntansi kewajiban 4.17. Kebijakan akuntansi ekuitas V. Penjelasan pos -pos laporan keuangan 5.1. Penjelasan pos - pos laporan realisasi anggaran (LRA) 5.1.4 Pendapatan - LRA 5.1.5 Belanja 5.1.6. Transfer 5.1.7. Pembiayaan 5.1.8. Sisa lebih pembiayaan anggaran 5.2. Penjelasan akun laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) 5.2.1. Saldo anggaran lebih awal 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan 5.2.3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.2.4. Saldo anggaran lebih 5.3. Penjelasan akun-akun neraca 5.3.1. Aset 5.3.2. Kewajiban 5.3.3. Ekuitas IV. Kebijakan akuntansi A1. 42. 43. 44. 4.5. 4.6. AT. 4.8. 4.9. 4.10. 411. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 417. Entitas pelaporan Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kebijakan akuntansi pendapatan - LRA Kebijakan akuntansi pendapatan - LO Kebijakan akuntansi belanja Kebijakan akuntansi beban Kebijakan akuntansi transfer Kebijakan akuntansi pembiayaan Kebijakan akuntansi kas dan setara kas Kebijakan akuntansi investasi jangka pendek Kebijakan akuntansi investasi jangka panjang Kebijakan akuntansi piutang Kebijakan akuntansi persediaan Kebijakan akuntansi aset tetap Kebijakan akuntansi kewajiban Kebijakan akuntansi ekuitas Penjelasan pos -pos laporan keuangan 5.1. 5.2. 5.3. Penjelasan pos - pos laporan realisasi anggaran (LRA) 5.1.4 Pendapatan - LRA 5.1.5 Belanja 5.1.6. Transfer 5.1.7. Pembiayaan 5.1.8. Sisa lebih pembiayaan anggaran Penjelasan akun laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) 5.2.1. Saldo anggaran lebih awal 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan 5.2.3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SIKPA) 5.2.4. Saldo anggaran lebih Penjelasan akun-akun neraca 5.3.1. Aset 5.3.2. Kewajiban 5.3.3. Ekuitas 16 17 5.4. Penjelasan akun-akun laporan operasional (LO) 5.4.1. Pendapatan – LO 5.4.2. Beban daerah 5.4.3. Surplus defisit dari operasi 5.4.4. Pos luar biasa 5.4.5. Surplus/defisit LO 5.5. Penjelasan akun-akun laporan arus kas (LAK) 5.5.1. Arus kas dari aktivitas operasi 5.5.2. Arus kas dari aktivitas investasi 5.5.3. Arus kas dari aktivitas pendanaan 5.5.4. Arus kas dari aktivitas transitoris 5.5.5. Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode 5.5.6. Saldo awal kas di BUD, kas di BLUD, kas di bendahara dana kapitasi, kas di bendahara dana BOS, dan kas di bendahara pengeluaran 5.5.7. Saldo akhir kas di BUD, kas di BLUD, kas di bendahara dana kapitasi, kas di bendahara dana BOS, dan kas di bendahara pengeluaran 5.5.8. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan 5.5.9. Saldo akhir kas 5.6. Penjelasan akun-akun laporan perubahan ekuitas 5.6.1. Ekuitas awal 5.6.2. Surplus/defisit LO 5.6.3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar 5.6.4. Ekuitas akhir VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 6.1. Informasi tambahan 6.2. Pengungkapan lainnya 6.2.1. Domisili 6.2.2. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional 6.2.3. Struktur organisasi VII. Penutup VL. VIL. 5.4. Penjelasan akun-akun laporan operasional (LO) 5.5. 5.6. 5.4.1. Pendapatan — LO 5.4.2. Beban daerah 5.4.3. Surplus defisit dari operasi 5.4.4. Pos luar biasa 5.4.5. Surplus/defisit LO Penjelasan akun-akun laporan arus kas (LAK) 5.5.1. Arus kas dari aktivitas operasi 5.5.2. Arus kas dari aktivitas investasi 5.5.3. Arus kas dari aktivitas pendanaan 5.5.4. Arus kas dari aktivitas transitoris 5.5.5. Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode 5.5.6. Saldo awal kas di BUD, kas di BLUD, kas di bendahara dana kapitasi, kas di bendahara dana BOS, dan kas di bendahara pengeluaran 5.5.7. Saldo akhir kas di BUD, kas di BLUD, kas di bendahara dana kapitasi, kas di bendahara dana BOS, dan kas di bendahara pengeluaran 5.5.8. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan 5.5.9. Saldo akhir kas Penjelasan akun-akun laporan perubahan ekuitas 5.6.1. Ekuitas awal 5.6.2. Surplus/defisit LO 5.6.3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar 5.6.4. Ekuitas akhir Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan 6.1. Informasi tambahan 6.2. Pengungkapan lainnya 6.2.1. Domisili 6.2.2. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional 6.2.3. Struktur organisasi Penutup 17 18 Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato, yaitu (minimal):

a.Tingkat Kemiskinan sebesar 17,87%;
b.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,41%;
c.Gini Ratio sebesar 0.39%
d.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,53;
e.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,08%;
f.Tingkat Inflasi sebesar 5,15%; (Provinsi Gorontalo, Desember 2022); dan
g.Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dalam satuan juta rupiah adalah sebesar Rp7.055.541,65. Perekonomian Kabupaten Pohuwato tahun 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Pohuwato dimana sektor ini mencapai 58,50 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato tahun 2022 adalah sebesar 3,08 persen. 2.1.1. Tingkat Kemiskinan Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk KINERJA KEUANGAN Ekonomi Makro Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato, yaitu (minimal): Tingkat Kemiskinan sebesar 17,87Yo, g » Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,4156, Gini Ratio sebesar 0.396 & Indeks Pembangunan Manusia sebesar 66,53:
e.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,0874, Tingkat Inflasi sebesar 5,15Y9, (Provinsi Gorontalo, Desember 2022), dan
g.Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dalam satuan juta rupiah adalah sebesar Rp7.055.541,65. -» Perekonomian Kabupaten Pohuwato tahun 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Pohuwato dimana sektor ini mencapai 58,50 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato tahun 2022 adalah sebesar 3,08 persen. 2.1.1. Tingkat Kemiskinan Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk 18 19 miskin Kabupaten Pohuwato periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata- rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Rincian persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato diuraikan pada tabel 1 berikut. Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d. 2022 No. Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/(Turun) (%) 2022-2021 2021-2020
1. 1.Kab/Kota (%) Pohuwato 17,87 18,08 17,62 (0,21) 2,61
2. 2.Kab/Kota (Ribu Orang) Pohuwato 29,32 29,22 28,92 0,10 1,04
3. 3.Provinsi (%) (September) 15,51 15,41 15,22 0,10 1,25
4. 4.Nasional (%) (September) 9,57 9,71 10,19 (0,14) (4,71)
5. 5.Peringkat Provinsi 5 5 5
6. 6.Peringkat Nasional 30 29 30 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2022 sebesar 17,87% mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan 0,21%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Rincian persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato diuraikan pada tabel 2 dan tabel 3 berikut. Tabel 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d. 2022 No. Uraian Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/(Turun) (%) 2022-2021 2021-2020
7. 1.Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota 3,16 2,64 2,64 0,52 0
8. 2.Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi (Maret) 3,04 2,88 2,67 0,16 0,21
9. 3.Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi (September) 2,85 2,92 2,86 (0,07) 0,06
10. 4.Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional (Maret) 1,59 1,71 1,61 (0,12) 0,06 miskin Kabupaten Pohuwato periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata- rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Rincian persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato diuraikan pada tabel 1 berikut. Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d. 2022 No. Tingkat Kemiskinan Tahun Tahun Daan 20 ani Tarun , Ma 020
11. 1.Kab/Kota (Yo) Pohuwato 17,87 18,08 17,62 (0,21) 2,61
12. 2.Kab/Kota (Ribu Orang) 29,32 29,22 28,92 0,10 1,04 Pohuwato
13. 3.Provinsi (Yo) (September) 15,51 15,41 15,22 0,10 1,25
14. 4.Nasional (Yo) 9,57 9,71 10,19 (0,14) (4,71) (September)
15. 5.Peringkat Provinsi 5 5 5
16. 6.Peringkat Nasional 30 29 30 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2022 sebesar 17,879 mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan 0,21”6. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Rincian persentase penduduk miskin Kabupaten Pohuwato diuraikan pada tabel 2 dan tabel 3 berikut. Tabel 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d. 2022 No Uraian Tahun | Tahun | Tahun Naik/(Turun) (Yo) 2022 2021 2020 2022-2021 2021-2020
17. 1.Indeks Kedalaman 3,16 2,64 2,64 0,52 0 Kemiskinan Kab/Kota
18. 2.Indeks Kedalaman 3,04 2,88 2,67 0,16 0,21 Kemiskinan Provinsi (Maret)
19. 3.Indeks Kedalaman 2,85 2,92 2,86 (0,07) 0,06 Kemiskinan Provinsi (September)
20. 4.Indeks Kedalaman 1,59 1,71 1,61 (0,12) 0,06 Kemiskinan Nasional (Maret) 19 20 No. Uraian Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/(Turun) (%) 2022-2021 2021-2020
21. 5.Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional (September) 1,56 1,67 1,75 (0,11) (0,08)
22. 6.Peringkat Provinsi 5 5 5
23. 7.Peringkat Nasional 29 29 30 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Tabel 3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d 2022 No. Uraian Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/(Turun) (%) 2022-2021 2021-2020
24. 1.Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota 0,82 0,59 0,54 0,23 0,05
25. 2.Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi (Maret) 0,85 0,72 0,65 0,13 0,07
26. 3.Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi (September) 0,69 0,77 0,79 (0,08) (0,02)
27. 4.Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional (Maret) 0,39 0,42 0,38 (0,03) 0,04 5 Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional (September) 0,38 0,42 0,47 (0,04) (0,05)
28. 6.Peringkat Provinsi 5 5 5
29. 7.Peringkat Nasional 29 29 28 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Pohuwato, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebesar 3,41%, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 berikut. Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d 2022 No. Uraian Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/(Turun) (%) 2022-2021 2021-2020
30. 1.Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) 3,41 2,45 3,10 0,96 (20,97) 2 Tingkat Pengangguran Provinsi (%) 2,58 3,01 4,28 (0,43) (29,67) 3 Tingkat Pengangguran Nasional (%) 5,86 6,49 7,07 (0,63) (8,20) Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato No. Uraian Tahun | Tahun | Tahun Naik/(Turun) (Yo) 2022 2021 2020 2022-2021 2021-2020
31. 5.Indeks Kedalaman 1,56 1,67 1,75 (0,11) (0,08) Kemiskinan Nasional (September)
32. 6.Peringkat Provinsi 5 5 5 7 Peringkat Nasional 29 29 30 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Tabel 3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d 2022 No Uraian Tahun Tahun Tahun Naik/(Turun) (Y0) : 2022 2021 2020 2022-2021 2021-2020
33. 1.Indeks Keparahan 0,82 0,59 0,54 0,23 0,05 Kemiskinan Kab/Kota
34. 2.Indeks Keparahan 0,85 0,72 0,65 0,13 0,07 Kemiskinan Provinsi (Maret)
35. 3.Indeks Keparahan 0,69 0,77 0,79 (0,08) (0,02) Kemiskinan Provinsi (September)
36. 4.Indeks Keparahan 0,39 0,42 0,38 (0,03) 0,04 Kemiskinan Nasional (Maret) 5 Indeks Keparahan 0,38 0,42 0,47 (0,04) (0,05) Kemiskinan Nasional (September)
37. 6.Peringkat Provinsi 5 5 5 | 7 Peringkat Nasional 29 29 28 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato 2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (1) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Pohuwato, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebesar 3,4199, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 berikut. Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 s.d 2022 Naik/(Turun) (Yo) No. Deatan pena bebe kebo 2022-2021 2021-2020
38. 1.Tingkat Pengangguran 3,41 2,45 3,10 0,96 (20,97) Terbuka Kab/Kota (“0) 2 Tingkat Pengangguran 2,58 3,01 4,28 (0,43) (29,67) Provinsi (Yo) 3 Tingkat Pengangguran 5,86 6,49 7,07 (0,63) (8,20) Nasional (Yo) Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato 20 21 TPT di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,41 %, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,45 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Kabupaten Pohuwato masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Gorontalo sebesar 2,58 % dan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,86 %. 2.1.3. Gini Ratio Gini ratio digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya di suatu daerah. Pada tahun 2022 gini ratio Kabupaten Pohuwato ditargetkan sebesar 0,411 persen, terealisasi sebesar 0,389 persen atau sebesar 105,3%. Dari sisi capaian persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 107,27 persen, namun dari nilai capaian, tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 karena kesenjangan yang kaya dan miskin semakin kecil. Hal ini menjadi indikator mulai bangkitnya ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2020 gini ratio pohuwato ditargetkan sebesar 0,408 dan terealisasi sebesar 0,385 atau 105,97 persen. Realisasi ini hampir sama dengan realisasi tahun 2022 dan lebih baik dibanding tahun 2021. Kenaikan tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi nilai mengalami kenaikan. Kenaikan ini tentu menjadi pertanda yang kurang baik dimana walaupun aktivitas ekonomi perlahan pulih pasca redupnya pandemi Covid-19, tapi belum merata hingga warga yang berpendapatan rendah, apalagi pada tahun 2022 harga komoditi jagung rendah dan berlangsung cukup lama sehingga berdampak pada penurunan pendapatan petani. Hal ini juga dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk komoditi ini berada dibawah angka 100 persen pada tahun 2022. 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: TPT di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,41 Yo, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,45 Y9 atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. TPT Kabupaten Pohuwato masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Gorontalo sebesar 2,58 Yo dan lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,86 Yo. 2.1.3. Gini Ratio Gini ratio digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya di suatu daerah. Pada tahun 2022 gini ratio Kabupaten Pohuwato ditargetkan sebesar 0,411 persen, terealisasi sebesar 0,389 persen atau sebesar 105,3”6. Dari sisi capaian persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 107,27 persen, namun dari nilai capaian, tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 karena kesenjangan yang kaya dan miskin semakin kecil. Hal ini menjadi indikator mulai bangkitnya ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2020 gini ratio pohuwato ditargetkan sebesar 0,408 dan terealisasi sebesar 0,385 atau 105,97 persen. Realisasi ini hampir sama dengan realisasi tahun 2022 dan lebih baik dibanding tahun 2021. Kenaikan tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan dari sisi nilai mengalami kenaikan. Kenaikan ini tentu menjadi pertanda yang kurang baik dimana walaupun aktivitas ekonomi perlahan pulih pasca redupnya pandemi Covid-19, tapi belum merata hingga warga yang berpendapatan rendah, apalagi pada tahun 2022 harga komoditi jagung rendah dan berlangsung cukup lama sehingga berdampak pada penurunan pendapatan petani. Hal ini juga dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk komoditi ini berada dibawah angka 100 persen pada tahun 2022. 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: 21 22
a.Rendah (< 60);
b.Sedang (60≤IPM<70);
c.Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d.Sangat Tinggi (>80). Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Pohuwato, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pohuwato tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 66,53 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan pada tabel 5 berikut. Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 s.d 2022 No. IPM (Tingkat) Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/(Turun) (%) 2022-2021 2021-2020
1. 1.Kabupaten/Kota 66,53 65,80 65,37 0,73 0,66
2. 2.Provinsi 69,81 69,00 68,68 0,81 0,47
3. 3.Indonesia/Nasional 72,91 72,29 71,94 0,62 0,49
4. 4.Peringkat Provinsi 5 5 5
5. 5.Peringkat Nasional 27 27 27 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Realisasi pencapaian IPM tahun 2022 adalah sebesar 66,53 poin, sedangkan pencapaian IPM tahun 2021 adalah sebesar 65,80 poin. Realisasi IPM tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,73 poin atau 1,109% bila dibandingkan dengan realisasi IPM tahun
6. 2021.Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Hidup saat Lahir mencapai 64,62 tahun pada tahun 2022, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, Rata-Rata Lama Sekolah selama 7,35 tahun dengan harapan lama sekolah 12,39 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita sebesar Rp10.913.000 atau meningkat Rp504.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Pohuwato pada saat ini berada pada urutan 5 dari 6 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Gorontalo dan berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional. 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor g » S d. Rendah (« 60), Sedang (60 IPM70): Tinggi (70 SIPM-80), dan Sangat Tinggi (»80). Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Pohuwato, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pohuwato tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 66,53 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan pada tabel 5 berikut. Tabel 5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 s.d 2022 5 o, No. IPM (Tingkat) Ba bin Da MN Ya 2022-2021 2021-2020 1 Kabupaten/Kota 66,53 65,80 65,37 0,73 0,66
7. 2.Provinsi 69,81 69,00 68,68 0,81 0,47
8. 3.Indonesia/Nasional 72,91 72,29 71,94 0,62 0,49
9. 4.Peringkat Provinsi 5 5 5
10. 5.Peringkat Nasional 27 27 27pk Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Realisasi pencapaian IPM tahun 2022 adalah sebesar 66,53 poin, sedangkan pencapaian IPM tahun 2021 adalah sebesar 65,80 poin. Realisasi IPM tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,73 poin atau 1,109Yo bila dibandingkan dengan realisasi IPM tahun
11. 2021.Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Hidup saat Lahir mencapai 64,62 tahun pada tahun 2022, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, Rata-Rata Lama Sekolah selama 7,35 tahun dengan harapan lama sekolah 12,39 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita sebesar Rp10.913.000 atau meningkat Rp504.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Pohuwato pada saat ini berada pada urutan 5 dari 6 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Gorontalo dan berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional. 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor 22 23 produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Tabel 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato No. Uraian Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022
12. 1.PDRB (harga konstan 2010) (juta rupiah) 4.602.328,82 4.704.125,58 4.849.001,99 30.286,45
13. 2.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) (0,18) 2,21 3,08 4,04 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Pada periode 2020 s.d. 2021, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 2,21%, sedangkan pada periode 2021 s.d. 2022, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pohuwato sebesar 3,08%. 2.1.6. Inflasi Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Pohuwato dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi dalam 4 (empat) kategori, yang meliputi: 1) Inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; 2) Inflasi sedang (galloping inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% satu tahun; 3) Inflasi berat (high inflation) Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan 4) Hiperinflasi (hyper inflation) produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Tabel 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato . Kabupaten/Kota Provinsi No. Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2022
14. 1.PDRB (harga konstan 2010) 4.602.328,82 4.704.125,58 4.849.001,99 30.286,45 (Guta rupiah)
15. 2.Laju Pertumbuhan Ekonomi (0,18) 2,21 3,08 4,04 (Yo) Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato Pada periode 2020 s.d. 2021, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 2,21”9, sedangkan pada periode 2021 s.d. 2022, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pohuwato sebesar 3,084. 2.1.6. Inflasi Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Pohuwato dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi dalam 4 (empat) kategori, yang meliputi: 1) Inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 1096 dalam satu tahun, 2) Inflasi sedang (galloping inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30Y4 satu tahun: 3) Inflasi berat (high inflation) Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100Y6 setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan: dan 4) Hiperinflasi (hyper inflation) 23 24 Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Tahun 2021 tingkat inflasi yang digunakan Kabupaten Pohuwato merujuk pada tingkat inflasi Kota Gorontalo dikarenakan perhitungan tingkat inflasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Gorontalo hanya dilakukan di Kota Gorontalo. Tabel 7 Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Per Bulan Bulan 2022 2021 2020 Januari (0,22) 0,61 0.03 Februari (0,60) 0,22 0.32 Maret 0,64 0,60 (0.13) April 1,87 0,35 (0.08) Mei 2,24 0,30 (0.33) Juni 3,93 1,55 0.37 Juli 4,53 0,36 0.08 Agustus 3,98 (0,16) 0.03 September 4,49 (0,90) (0.06) Oktober 4,50 0,55 0.13 November 4,44 (0,36) 0.24 Desember 5,15 0,92 0.21 Sumber Dokumen: Provinsi Gorontalo Dalam Angka - BPS Provinsi Gorontalo 2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Pohuwato Struktur perekonomian Kabupaten Pohuwato dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan Rupiah) Kategori Uraian 2022 2021 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.408.709,25 4.231.241,23 4.035.026,73 B Pertambangan dan Penggalian 58.906,60 54.498,99 52.204,54 C Industri Pengolahan 367.171,67 326.255,30 305.914,54 D Pengadaan Listrik dan Gas 3.421,64 3.145,55 3.037,67 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.095,37 2.050,73 2.001,49 F Konstruksi 459.150,82 394.248,30 377.854,69 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 879.039,29 752.892,32 719.927,49 H Transportasi dan Pergudangan 209.626,30 196.072,90 189.658,89 I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 81.997,20 77.818,99 75.807,28 J Informasi dan Komunikasi 97.051,73 94.162,72 92.263,84 K Jasa Keuangan dan Asuransi 182.935,10 181.836,52 156.092,65 L Real Estate 55.199,00 52.272,94 52.94176 M, N Jasa Perusahaan 6.367,86 5.732,45 5.595,57 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 285.350,06 271.124,95 270.704,02 P Jasa Pendidikan 179.623,60 172.112,84 169.702,96 dilakukan di Kota Gorontalo. Tabel 7 Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Per Bulan Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 10096 setahun. Tahun 2021 tingkat inflasi yang digunakan Kabupaten Pohuwato merujuk pada tingkat inflasi Kota Gorontalo dikarenakan perhitungan tingkat inflasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Gorontalo hanya Bulan 2022 2021 2020 Januari (0,22) 0,61 0.03 Februari (0,60) 0,22 0.32 Maret 0,64 0,60 (0.13) April 1,87 0,35 (0.08) Mei 2,24 0,30 (0.33) Juni 3,93 1,55 0.37 Juli 4,53 0,36 0.08 Agustus 3,98 (0,16) 0.03 September 4,49 (0,90) (0.06) Oktober 4,50 0,55 0.13 November 4,44 (0,36) 0.24 Desember 5,15 0,92 0.21 Sumber Dokumen: Provinsi Gorontalo Dalam Angka - BPS Provinsi Gorontalo 2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Pohuwato Struktur perekonomian Kabupaten Pohuwato dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan Rupiah) Kategori Uraian 2022 2021 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.408.709,25 4.231.241,23 4.035.026,73 B Pertambangan dan Penggalian 58.906,60 54.498,99 52.204,54 Cc Industri Pengolahan 367.171,67 326.255,30 305.914,54 D Pengadaan Listrik dan Gas 3.421,64 3.145,55 3.037,67 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 2.095,37 2.050,73 2.001,49 Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi 459.150,82 394.248,30 371.854,69 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 879.039,29 752.892,32 719.927,49 Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan 209.626,30 196.072,90 189.658,89 I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 81.997,20 77.818,99 15.807,28 J Informasi dan Komunikasi 97.051,73 94.162,72 92.263,84 K Jasa Keuangan dan Asuransi 182.935,10 181.836,52 156.092,65 L Real Estate 55.199,00 52.272,94 52.94176 M,N Jasa Perusahaan 6.367,86 5.732,45 5.595,57 Oo Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 285.350,06 271.124,95 270.704,02 Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan 179.623,60 172.112,84 169.702,96 24 25 Kategori Uraian 2022 2021 2020 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 189.792,98 174.378,39 163.456,50 R, S, T, U Jasa Lainnya 69.551,38 65.696,55 63.905,92 Produk Domestik Regional Bruto 7.055.541,65 6.736.096,55 4.602.268,32 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato 2.2 Kebijakan Keuangan APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas langsung. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di mana pada dasarnya penyusunan APBD tersebut telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial ekonomi daerah. Hal tersebut tercermin dari komposisi APBD yang mengalokasikan belanja langsung pada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat guna penyediaan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan rakyat, sosial, tenaga kerja, koperasi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Indikator-indikator capaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pohuwato dibagi menjadi 4 (empat) urusan, yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan pemerintahan umum. Kategori Uraian 2022 2021 2020 0 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 189.792,98 174.378,39 163.456,50 R, S,T, U Jasa Lainnya 69.551,38 65.696,55 63.905,92 Produk Domestik Regional Bruto 7.055.541,65 6.736.096,55 4.602.268,32 Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pohuwato 2.2 2.3 Kebijakan Keuangan APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas langsung. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di mana pada dasarnya penyusunan APBD tersebut telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi serta aspek-aspek lainnya yang diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan sosial ekonomi daerah. Hal tersebut tercermin dari komposisi APBD yang mengalokasikan belanja langsung pada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat guna penyediaan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan rakyat, sosial, tenaga kerja, koperasi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Indikator-indikator capaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Pohuwato dibagi menjadi 4 (empat) urusan, yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan pemerintahan umum. 25 26 2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
16. 1.Pendidikan Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar untuk pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dimana target sebesar 102%, realisasi 96,09% dengan tingkat capaian 94,20%;
b.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B realisasi 70,68% dari target sebesar 92% atau 76,82% atas capaian target; dan
c.Angka Partisipasi Sekolah PAUD, dengan capaian sebesar 100,56% atau terealisasi sebesar 62,79% dari target sebesar 62,44%.
1. 2.Kesehatan Pencapaian kinerja daerah tahun 2022 terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar untuk kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Indeks Kesehatan, sebagaimana ditargetkan terealisasi dengan angka 76,38 dari angka target sebesar 65,17 atau capaian kinerja sebesar 117%
b.Capaian angka kematian ibu atau AKI Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 per 100.000 kelahiran hidup dengan target sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup atau capaian 117,16 %
c.Capaian angka kematian bayi atau AKB Angka Kematian Bayi terealisasi sebesar 2,95 per 1000 kelahiran hidup dengan target 1,87 per 1000 kelahiran hidup dengan angka capaian sebesar 63,39%.
d.Capaian Rasio Akseptor Keluarga Berencana Pada tahun 2022 mencapai angka 67,32% atau 90,98% tercapai dari angka yang ditargetkan pada RPJMD sebesar 74%;
e.Angka Kematian Neonatal Realisasi tahun 2022 untuk angka ini mencapai 6,63 per 1000 kelahiran hidup sebagaimana angka yang ditargetkan sebesar 5,29 per 1000 angka kelahiran hidup atau capaian sebesar 79,79 %. 2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. 1.Pendidikan Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar untuk pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut: a. 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dimana target sebesar 10256, realisasi 96,096 dengan tingkat capaian 94,20Y46, . Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B realisasi 70,68”6 dari target sebesar 92”6 atau 76,82” atas capaian target, dan Angka Partisipasi Sekolah PAUD, dengan capaian sebesar 100,56”5 atau terealisasi sebesar 62,79Y4 dari target sebesar 62,44Y4. Kesehatan Pencapaian kinerja daerah tahun 2022 terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar untuk kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Indeks Kesehatan, sebagaimana ditargetkan terealisasi dengan angka 76,38 dari angka target sebesar 65,17 atau capaian kinerja sebesar 117”6 Capaian angka kematian ibu atau AKI Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 per 100.000 kelahiran hidup dengan target sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup atau capaian 117,16 Yo Capaian angka kematian bayi atau AKB Angka Kematian Bayi terealisasi sebesar 2,95 per 1000 kelahiran hidup dengan target 1,87 per 1000 kelahiran hidup dengan angka capaian sebesar 63,39Y0. Capaian Rasio Akseptor Keluarga Berencana Pada tahun 2022 mencapai angka 67,32”9 atau 90,98”9 tercapai dari angka yang ditargetkan pada RPJMD sebesar 7446, Angka Kematian Neonatal Realisasi tahun 2022 untuk angka ini mencapai 6,63 per 1000 kelahiran hidup sebagaimana angka yang ditargetkan sebesar 5,29 per 1000 angka kelahiran hidup atau capaian sebesar 79,79 Yo. 26 27
1. 3.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022, yaitu:
a.Capaian indeks pembangunan infrastruktur terealisasi sebesar 85,25 % dari target yang terdapat pada RPJMD sebesar 83,67 %;
b.Proporsi panjang jaringan dan jalan dalam kondisi baik, capaian sebesar 90,53% atau realisasi sebesar 81,45% dari target 89,97%;
c.Persentase penduduk berakses air minum. Dengan target 89% dan realisasi 65,56% atau persentase capaian 73,66%;
d.Persentase rumah tinggal bersanitasi ditargetkan tahun 2022 sebesar 65,57% dengan realisasi sebesar 55,54% atau capaian sebesar 84,70%
e.Indeks kinerja sistem irigasi, target 76,17% realisasi 75,29% atau capaian 98,84%; dan
f.Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran tidak tersumbat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79,72% dengan realisasi sebesar 79,54% atau capaian sebesar 99,77%.
g.Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak, ditargetkan tahun 2022 sebesar 80,8% dengan realisasi sebesar 20% atau capaian sebesar 24,75%.
1. 4.Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022, adalah sebagai berikut:
a.Jumlah Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, ditargetkan pada tahun 2022 sejumlah 241 rumah, realisasi 191 rumah atau capaian sebesar 79,25%
b.Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPS yang bersumber dari APBN ditargetkan sebesar 1000 unit dengan realisasi sejumlah 844 unit atau capaian sebesar 84,4%.
c.Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari APBD ditargetkan tahun 2022 sejumlah 100 unit dengan realisasi sejumlah 15 unit atau capaian sebesar 15%.
1. 3.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022, yaitu: a. 4. Capaian indeks pembangunan infrastruktur terealisasi sebesar 85,25 Y9 dari target yang terdapat pada RPJMD sebesar 83,67 Yo, . Proporsi panjang jaringan dan jalan dalam kondisi baik, capaian sebesar 90,536 atau realisasi sebesar 81,45Y6 dari target 89,97Y46, Persentase penduduk berakses air minum. Dengan target 89”6 dan realisasi 65,56Y4 atau persentase capaian 73,66Yo, Persentase rumah tinggal bersanitasi ditargetkan tahun 2022 sebesar 65,57Y9 dengan realisasi sebesar 55,54Y5 atau capaian sebesar 84,70Y6 Indeks kinerja sistem irigasi, target 76,17Yo realisasi 75,29”0 atau capaian 98,84Y0, dan Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran tidak tersumbat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79,72”6 dengan realisasi sebesar 79,54Y49 atau capaian sebesar 99,77”. Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak, ditargetkan tahun 2022 sebesar 80,8”o dengan realisasi sebesar 20Y9 atau capaian sebesar 24,75Y4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022, adalah sebagai berikut: a. b. Cc. Jumlah Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, ditargetkan pada tahun 2022 sejumlah 241 rumah, realisasi 191 rumah atau capaian sebesar 79,259 Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPS yang bersumber dari APBN ditargetkan sebesar 1000 unit dengan realisasi sejumlah 844 unit atau capaian sebesar 84.4Yo. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari APBD ditargetkan tahun 2022 sejumlah 100 unit dengan realisasi sejumlah 15 unit atau capaian sebesar 15Y49. 27 28
2. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:
a.Angka Indeks Partisipasi Politik ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi sejumlah 74,66% atau capaian sebesar 77,44%.
b.Angka indeks wawasan Kebangsaan ditargetkan sebesar 98% dengan realisasi sebesar 84.86% atau capaian sebesar 93%
c.Indeks Ketertiban Umum, ditargetkan sebesar 84,72 % dengan realisasi sebesar 84,5% persentase capaian sebesar 100,27%
d.Cakupan penegakkan Peraturan Daerah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, di mana target tahun 2022 adalah sebanyak 300 kasus, namun yang dapat diselesaikan adalah sebesar 253 kasus atau sebesar 84,21%
e.Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditargetkan sebesar 100 persen, dengan realisasi sebesar 99.48 persen
1. 6.Sosial Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: - Persentase PMKS yang meningkat kualitas hidupnya, dari yang ditargetkan dalam RPJM pada tahun 2022 sebesar 51,44 % persen realisasi 51,44 % capaian kinerja 100 % - Persentase masyarakat yang rentan khusus yang memperoleh bantuan sosial. Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMD sebesar 100 % dan realisasi 100 mencapai target yaitu 100 persen. 2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2. 1.Tenaga Kerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
3. 5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:
a.Angka Indeks Partisipasi Politik ditargetkan sebesar 70” dengan realisasi sejumlah 74,66”6 atau capaian sebesar 77,44Y6.
b.Angka indeks wawasan Kebangsaan ditargetkan sebesar 986 dengan realisasi sebesar 84.86Y4 atau capaian sebesar 936
c.Indeks Ketertiban Umum, ditargetkan sebesar 84,72 Yo dengan realisasi sebesar 84,5”9 persentase capaian sebesar 100,27Y4
d.Cakupan penegakkan Peraturan Daerah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, di mana target tahun 2022 adalah sebanyak 300 kasus, namun yang dapat diselesaikan adalah sebesar 253 kasus atau sebesar 84,21”49
e.Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditargetkan sebesar 100 persen, dengan realisasi sebesar 99.48 persen
1. 6.Sosial Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: - Persentase PMKS yang meningkat kualitas hidupnya, dari yang ditargetkan dalam RPJM pada tahun 2022 sebesar 51,44 Yo persen realisasi 51,44 Y9 capaian kinerja 100 Yo - Persentase masyarakat yang rentan khusus yang memperoleh bantuan sosial. Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMD sebesar 100 Yo dan realisasi 100 mencapai target yaitu 100 persen. 2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2. 1.Tenaga Kerja Capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut: 28 29
a.Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari BPS Pohuwato Tahun 2022 berjumlah sebanyak 2.960 orang yang terdiri atas laki – laki 2.013 orang dan perempuan 947 orang. Jika dihitung persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato sebanyak 149.297 Jiwa, maka angka pengangguran sebesar 1,98 %. Angka pengangguran di Kabupaten Pohuwato menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,45 %, yang terbukti dengan banyaknya tenaga kerja yang terdaftar dan telah ditempatkan baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dengan lembaga pelayanan tenaga kerja yang didukung dengan penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja (IPK).
b.Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja dicerminkan dengan berkurangnya permasalahan tenaga kerja. Untuk jumlah kasus di tahun 2021 sebesar 80 kasus terealisasi sebesar 80 kasus atau 100 %. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 11 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan di tahun 2021 sejumlah 11 kasus. Menurun dan meningkatnya penyelesaian kasus yang masuk tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan dalam hal ini adalah mediator. Di tahun 2022 ini ada 80 kasus yakni 62 (enam puluh dua) kasus HAK dari 7 perusahaan dan 18 (delapan belas) kasus PHK dari 9 Perusahaan terdiri dari: Ø PHK 18 orang dari 9 Perusahaan Ø HAK terdiri dari: 62 orang dari 7 Perusahaan
1. 2.Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama dan indikator program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021 – 2026. Capaian Indikator Utama Kinerja (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato Tahun 2022, bisa dilihat sebagai berikut ini:
a.Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari BPS Pohuwato Tahun 2022 berjumlah sebanyak 2.960 orang yang terdiri atas laki — laki 2.013 orang dan perempuan 947 orang. Jika dihitung persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato sebanyak 149.297 Jiwa, maka angka pengangguran sebesar 1,98 Yo. Angka pengangguran di Kabupaten Pohuwato menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,45 Yo, yang terbukti dengan banyaknya tenaga kerja yang terdaftar dan telah ditempatkan baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dengan lembaga pelayanan tenaga kerja yang didukung dengan penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja (IPK).
b.Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja dicerminkan dengan berkurangnya permasalahan tenaga kerja. Untuk jumlah kasus di tahun 2021 sebesar 80 kasus terealisasi sebesar 80 kasus atau 100 Yo. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 11 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan di tahun 2021 sejumlah 11 kasus. Menurun dan meningkatnya penyelesaian kasus yang masuk tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan dalam hal ini adalah mediator. Di tahun 2022 ini ada 80 kasus yakni 62 (enam puluh dua) kasus HAK dari 7 perusahaan dan 18 (delapan belas) kasus PHK dari 9 Perusahaan terdiri dari: » PHK 18 orang dari 9 Perusahaan » HAK terdiri dari: 62 orang dari 7 Perusahaan
1. 2.Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama dan indikator program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021 — 2026. Capaian Indikator Utama Kinerja (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato Tahun 2022, bisa dilihat sebagai berikut ini: 29 30 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jumlah IPM perempuan pada tahun 2022 sebesar 61.99. Dan Jumlah IPM Laki-laki sebesar 67.82 sehingga Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pohuwato adalah 91,40 %. Hasil perolehan 91.40% dengan capaian tersebut melebihi target capaian yaitu 91.38% dengan persentase keberhasilan 100,02% dengan predikat Tercapai melebihi target - Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 adalah 52 kasus dan jumlah seluruh rumah tangga Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pohuwato sejumlah 49.315 KK, sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KDRT adalah 0.11% dengan persentase 100% sesuai dengan yang di targetkan pada RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,11 %, dengan predikat Tercapai sesuai target. - Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah anak sebanyak 50.708 orang dan jumlah kepala Keluarga (KK) tahun 2022 di kabupaten Pohuwato sebanyak 49.315 Kepala Keluarga (KK), jadi perbandingannya adalah 1.03 % dengan arti jumlah rata-rata anak yang dimiliki kepala keluarga di kabupaten Pohuwato tahun 2022 yaitu 1 sampai 2 anak, jumlah tersebut melebihi target capaian dengan persentase keberhasilan 148,50% dengan predikat Tercapai melebihi target - Rasio Akseptor KB Jumlah Peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 16.621 orang dan jumlah jumlah PUS di Kabupaten Pohuwato sejumlah 24.688, orang sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KB Aktif adalah 67.32% dengan persentase 90,98% belum mencapai target, karena target tahun 2022 sebesar 74%. Namun secara Nasional hasil tersebut sangat tinggi.
2. 3.Pangan Capaian kinerja Dinas Pangan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a.Persentase beras yang terpenuhi dengan beras produksi lokal, ditargetkan sebesar 98.66 % dengan realisasi sebesar 95 % persentase capaian 96.29 %
b.Tingkat Konsumsi Pangan per kapita per Tahun ditargetkan sebesar 67,50 % dengan realisasi sebesar 69.2 % persentase capaian 102.51% 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jumlah IPM perempuan pada tahun 2022 sebesar 61.99. Dan Jumlah IPM Laki-laki sebesar 67.82 sehingga Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pohuwato adalah 91,40 Yo. Hasil perolehan 91.40”9 dengan capaian tersebut melebihi target capaian yaitu 91.38”6 dengan persentase keberhasilan 100,02”o dengan predikat Tercapai melebihi target Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 adalah 52 kasus dan jumlah seluruh rumah tangga Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pohuwato sejumlah 49.315 KK, sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KDRT adalah 0.110 dengan persentase 100”6 sesuai dengan yang di targetkan pada RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,11 Yo, dengan predikat Tercapai sesuai target. Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah anak sebanyak 50.708 orang dan jumlah kepala Keluarga (KK) tahun 2022 di kabupaten Pohuwato sebanyak 49.315 Kepala Keluarga (KK), jadi perbandingannya adalah 1.03 Yo dengan arti jumlah rata-rata anak yang dimiliki kepala keluarga di kabupaten Pohuwato tahun 2022 yaitu 1 sampai 2 anak, jumlah tersebut melebihi target capaian dengan persentase keberhasilan 148,500 dengan predikat Tercapai melebihi target Rasio Akseptor KB Jumlah Peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 16.621 orang dan jumlah jumlah PUS di Kabupaten Pohuwato sejumlah 24.688, orang sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KB Aktif adalah 67.32”6 dengan persentase 90,985 belum mencapai target, karena target tahun 2022 sebesar 74Y9. Namun secara Nasional hasil tersebut sangat tinggi. Pangan Capaian kinerja Dinas Pangan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a.Persentase beras yang terpenuhi dengan beras produksi lokal, ditargetkan sebesar 98.66 Y9 dengan realisasi sebesar 95 Yo persentase capaian 96.29 Yo Tingkat Konsumsi Pangan per kapita per Tahun ditargetkan sebesar 67,50 Yo dengan realisasi sebesar 69.2 Yo persentase capaian 102.514 30 31
c.Cakupan Desa Rawan Pangan yang tertangani dengan tuntas ditargetkan tahun 2022 sebesar 52,38 % dengan realisasi 100 %.
d.Persentase Peredaran Pangan Segar yang memiliki Rekomendasi dan sesuai persyaratan yang dianjurkan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 50 % dengan realisasi sebesar 23.53 % atau persentase capaian sebesar 47.06 %.
1. 4.Pertanahan Urusan Pertanahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato dikoordinasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Bidang Pertanahan yang mempunyai tugas pokok, yakni perencanaan, pengadaan, perizinan, inventarisasi, pemanfaatan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengendalian di bidang pertanahan. Capaian kinerja utama di urusan ini, yakni jumlah tanah pemerintah daerah yang sudah memiliki sertifikat. Tahun 2022, urusan ini menargetkan sejumlah 50 bidang dengan capaian 100 persen. Dari total luas lahan milik Pemerintah 7.502.048 m 2 , yang tersertifikasi seluas 485.842 m 2 atau 6 persen dari luas lahan dan yang belum seluas 7.016.206 m 2 .
2. 5.Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Capaian kinerja urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari kinerja utama antaranya adalah:
a.Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0.027 dengan realisasi sebesar 0.028 atau persentase capaian sebesar 103.70 %.
b.Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang diselesaikan dengan lembaga terkait lainnya, tahun 2022 ditargetkan sebesar 060 dengan realisasi sebesar 0.65% atau persentase capaian sebesar 108.33%
c.Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan, ditargetkan tahun 2022 sebesar 0.80 dengan realisasi sebesar 0.85 % atau persentase capaian sebesar 108.33 %
d.Persentase SKPD yang memanfaatkan data profil kependudukan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 97% atau persentase capaian sebesar 97 %
c.Cakupan Desa Rawan Pangan yang tertangani dengan tuntas ditargetkan tahun 2022 sebesar 52,38 Yo dengan realisasi 100 Yo.
d.Persentase Peredaran Pangan Segar yang memiliki Rekomendasi dan sesuai persyaratan yang dianjurkan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 50 Y9 dengan realisasi sebesar 23.53 Yo atau persentase capaian sebesar 47.06 Ys.
1. 4.Pertanahan Urusan Pertanahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato dikoordinasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Bidang Pertanahan yang mempunyai tugas pokok, yakni perencanaan, pengadaan, perizinan, inventarisasi, pemanfaatan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengendalian di bidang pertanahan. Capaian kinerja utama di urusan ini, yakni jumlah tanah pemerintah daerah yang sudah memiliki sertifikat. Tahun 2022, urusan ini menargetkan sejumlah 50 bidang dengan capaian 100 persen. Dari total luas lahan milik Pemerintah 7.502.048 m'?', yang tersertifikasi seluas 485.842 m? atau 6 persen dari luas lahan dan yang belum seluas 7.016.206 m”.
2. 5.Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Capaian kinerja urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat dari kinerja utama antaranya adalah:
a.Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0.027 dengan realisasi sebesar 0.028 atau persentase capaian sebesar 103.70 Yo.
b.Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang diselesaikan dengan lembaga terkait lainnya, tahun 2022 ditargetkan sebesar 060 dengan realisasi sebesar 0.65Y45 atau persentase capaian sebesar 108.33Y6
c.Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan, ditargetkan tahun 2022 sebesar 0.80 dengan realisasi sebesar 0.85 46 atau persentase capaian sebesar 108.33 Yo
d.Persentase SKPD yang memanfaatkan data profil kependudukan. Tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 Yo, dengan realisasi sebesar 97”9 atau persentase capaian sebesar 97 Yo 31 32
1. 6.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a.Indikator Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa yang ditargetkan sebesar 75 % dengan realisasi sebesar 83 % atau persentase capaian sebesar 100 %
b.Persentase Desa/ Kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa, ditargetkan sebesar 100 % dengan persentase capaian sebesar 100% Dengan adanya percepatan pengembangan ekonomi perdesaan khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus BUMDes serta memberikan Permodalan Usaha bagi BUMDes dan ada sekitar 34 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah bergerak di bidang pertanian/perkebunan dalam rangka membantu masyarakat dan kelompok masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan target petani berkembang dan sejahtera
1. 7.Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Untuk pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, pemerintah daerah mengukur keberhasilannya melalui indikator Rasio Akseptor KB sebagaimana grafik berikut. Tabel 9. Rasio Akseptor KB Kabupaten Pohuwato Sumber: Lakip 2022 dan Laporan Tahunan DP3AP2KB Tahun 2022 - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 83,94 76,82 79,67 74,60 74,14 70,54 67,32 Rasio Akseptor KB
2. 6.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a.Indikator Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa yang ditargetkan sebesar 75 Yo dengan realisasi sebesar 83 Yo atau persentase capaian sebesar 100 Yo
b.Persentase Desa/ Kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa, ditargetkan sebesar 100 Yo dengan persentase capaian sebesar 10046 Dengan adanya percepatan pengembangan ekonomi perdesaan khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus BUMDes serta memberikan Permodalan Usaha bagi BUMDes dan ada sekitar 34 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah bergerak di bidang pertanian/perkebunan dalam rangka membantu masyarakat dan kelompok masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan target petani berkembang dan sejahtera
1. 7.Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Untuk pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, pemerintah daerah mengukur keberhasilannya melalui indikator Rasio Akseptor KB sebagaimana grafik berikut. Tabel 9. Rasio Akseptor KB Kabupaten Pohuwato Rasio Akseptor KB 100,00 83,94 ' 76,82 1967 74,6080,00 , 74,14 70,54 67,32 60,00 40,00 20,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber: Lakip 2022 dan Laporan Tahunan DP3AP2KB Tahun 2022 32 33 Tabel 10.Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 Indikator kinerja 2021 % 2022 % Target Realisasi Target Realisasi Rasio akseptor KB 74 70.54 95.32 74 66.59 89.99 3,582,614,800 2,760,959,400 77.07 3,418,545,000 2,778,504,874 81.28 Sumber : Lakip Tahun 2022 dan Laporan Tahunan DP3AP2KB Tahun 2022 Pada data tersebut diatas bisa diketahui untuk indikator Rasio Akseptor KB pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 74 % dengan realisasi sebesar 66 % atau persentase capaian sebesar 89.99 %.
2. 8.Perhubungan Capaian kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yaitu: 1) Indeks Pengelolaan Lalu Lintas - Kepemilikan KIR. Pengelolaan lalu Lintas melalui Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pohuwato dari 2975 unit kendaraan yang wajib uji kelayakan, terdapat 1721 unit kendaraan telah melakukan uji kelayakan atau mencapai 57,85% persen dari total kendaraan yang wajib uji. - Penyediaan Fasilitas Keselamatan Panjang Jalan yang tersedia saat ini mencapai 915,15 km terebra di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 101 (seratus satu) desa 3 (tiga) kelurahan dengan status kewenangan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Dari total Panjang Jalan tersebut tersebar 278 set perlengkapan keselamatan Jalan terdiri atas Guadrial, Delineator, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Warning Light, LPJU, RPPD dan Marka Jalan. Tolok ukur atas pemasangan fasilitas keselamatan Jalan tersebut baru mencapai 30,38%. - Penyediaan Trayek Saat ini kebutuhan akan Trip atas trayek kendaraan roda empat yang melayani masyarakat sebanyak 5 (lima) trip dengan tingkat kebutuhan penambahan trip atas trayek sebanyak 2 (dua) trip. Sehingga saat ini baru dicapai jumlah trip trayek sebesar 40%. 2) Indeks Kinerja Infrastruktur lalu Lintas Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perhubungan saat ini melaksanakan pengelolaan Terminal type sebanyak 4 (empat) unit tersebar di 4 (empat) Tabel 10.Perbandingan target kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 Indikator 2021 o/ 2022 oY kinerja Target Realisasi ' Target Realisasi ' Rasio akseptor 74 70.54 95.32 74 66.59 89.99 3,582,614,800 | 2,760,959,400 | 77.07 | 3,418,545,000 | 2,778,504,874 | 81.28 Sumber : Lakip Tahun 2022 dan Laporan Tahunan DP3AP2KB Tahun 2022 Pada data tersebut diatas bisa diketahui untuk indikator Rasio Akseptor KB pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 74 Y9 dengan realisasi sebesar 66 Yo atau persentase capaian sebesar 89.99 Yo.
3. 8.Perhubungan Capaian kinerja untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato yaitu: 1) Indeks Pengelolaan Lalu Lintas Kepemilikan KIR. Pengelolaan lalu Lintas melalui Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pohuwato dari 2975 unit kendaraan yang wajib uji kelayakan, terdapat 1721 unit kendaraan telah melakukan uji kelayakan atau mencapai 57,85Yo persen dari total kendaraan yang wajib uji. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Panjang Jalan yang tersedia saat ini mencapai 915,15 km terebra di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 101 (seratus satu) desa 3 (tiga) kelurahan dengan status kewenangan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Dari total Panjang Jalan tersebut tersebar 278 set perlengkapan keselamatan Jalan terdiri atas Guadrial, Delineator, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Warning Light, LPJU, RPPD dan Marka Jalan. Tolok ukur atas pemasangan fasilitas keselamatan Jalan tersebut baru mencapai 30,38Y49. Penyediaan Trayek Saat ini kebutuhan akan Trip atas trayek kendaraan roda empat yang melayani masyarakat sebanyak 5 (lima) trip dengan tingkat kebutuhan penambahan trip atas trayek sebanyak 2 (dua) trip. Sehingga saat ini baru dicapai jumlah trip trayek sebesar 406. 2) Indeks Kinerja Infrastruktur lalu Lintas Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perhubungan saat ini melaksanakan pengelolaan Terminal type sebanyak 4 (empat) unit tersebar di 4 (empat) 33 34 kecamatan, dengan indeks capaian sebesar 100% dimana kondisi semuanya berfungsi dengan baik melayani arus kendaraan dan penumpang. 3) Indeks retribusi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato saat ini mengelola lokasi perparkiran yang tersebar di 1 (satu) tempat terdiri atas 3 (tiga) pintu masuk keluar lokasi wisata Pohon Cinta. Pengenaan retribusi tersebut meski masih terbatas pada tahap sosialisasi cenderung memberikan hasil yang positif dengan peningkatan capaian sebesar 43% dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat baik pengunjung maupun pengelola UMKM lokasi dimaksud. 4) Indeks Desa yang terakses dengan kendaraan roda empat Kabupaten Pohuwato memiliki 104 Desa dengan 3 Kelurahan serta memiliki Panjang Jalan 915,15 km, baru sebanyak 65 Desa yang bisa diakses oleh kendaraan roda empat atau sebesar 62,50%
4. 9.Komunikasi Dan Informatika Capaian kinerja Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat melalui indeks Pembangunan Kominfo dan Indeks ketersediaan data dan informasi.
a.Indeks Pembangunan Kominfo yang ditargetkan tahun 2022 sebesar 98,5 atau persentase capaian sebesar 100%
b.Indeks ketersediaan data dan informasi, tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%
1. 10.Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dicapai melalui:
2. 1.Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70% dengan realisasi sebesar 6,86% dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62% dengan capaian 4,87% (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 145,95% dan 105,41%. kecamatan, dengan indeks capaian sebesar 100Yo dimana kondisi semuanya berfungsi dengan baik melayani arus kendaraan dan penumpang. 3) Indeks retribusi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato saat ini mengelola lokasi perparkiran yang tersebar di 1 (satu) tempat terdiri atas 3 (tiga) pintu masuk keluar lokasi wisata Pohon Cinta. Pengenaan retribusi tersebut meski masih terbatas pada tahap sosialisasi cenderung memberikan hasil yang positif dengan peningkatan capaian sebesar 43Y9 dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat baik pengunjung maupun pengelola UMKM lokasi dimaksud. 4) Indeks Desa yang terakses dengan kendaraan roda empat 9. Kabupaten Pohuwato memiliki 104 Desa dengan 3 Kelurahan serta memiliki Panjang Jalan 915,15 km, baru sebanyak 65 Desa yang bisa diakses oleh kendaraan roda empat atau sebesar 62,505 Komunikasi Dan Informatika Capaian kinerja Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat melalui indeks Pembangunan Kominfo dan Indeks ketersediaan data dan informasi. a. b. Indeks Pembangunan Kominfo yang ditargetkan tahun 2022 sebesar 98,5 atau persentase capaian sebesar 100Y6 Indeks ketersediaan data dan informasi, tahun 2022 ditargetkan sebesar 1005 dengan persentase capaian sebesar 100Y6 10.Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dicapai melalui:
3. 1.Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70”o dengan realisasi sebesar 6,864 dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62”6 dengan capaian 4,87”o (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing — masing 145,95Y9 dan 105,415. 34 35
4. 2.Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76% dengan realisasi 9,14% dan harga berlaku 10,67% realisasi dengan capaian 11,66% (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 135,20 % dan 109,27 %.
5. 11.Penanaman Modal Untuk kinerja Pemerintah Daerah urusan Penanaman Modal diukur dari Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanan dan Nilai Investasi. Untuk capaian Nilai Investasi target tahun 2022 berdasarkan RPJMD sebesar 100 % dan realisasinya sebesar Rp249.955.532,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, tahun 2022 mengalami kenaikan hal ini disebabkan banyaknya tenaga kesehatan yang mengurus izin praktek • Capaian Nilai investasi Capaian Indikator Nilai Investasi dikabupaten Pohuwato Tahun 2022 terus mengalami peningkatan dimana nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 494.288.973.184,00 pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 585.923.145.640,00. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah berkomitmen untuk menarik minat investasi ke daerah dan terus menjaga stabilitas keamanan berinvestasi sehingga investasi di kabupaten Pohuwato setiap tahun mengalami peningkatan. • Persentase Nilai Realisasi investasi Nilai investasi PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2022 sejumlah 21 investor dengan total nilai investasi sebesar PMA 305.155 M & PMDN 5.731 T, di tahun 2021 menjadi 22 investor dengan total nilai investasi PMA 305.155 M & PMDN 6.196 T Kenaikan tersebut terjadi karena masuknya Perusahaan baru di kabupaten Pohuwato. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76Y6 dengan realisasi 9,146 dan harga berlaku 10,67”6 realisasi dengan capaian 11,666 (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing — masing 135,20 Yo dan 109,27 Yo.
6. 11.Penanaman Modal Untuk kinerja Pemerintah Daerah urusan Penanaman Modal diukur dari Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanan dan Nilai Investasi. Untuk capaian Nilai Investasi target tahun 2022 berdasarkan RPJMD sebesar 100 Y6 dan realisasinya sebesar Rp249.955.532,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, tahun 2022 mengalami kenaikan hal ini disebabkan banyaknya tenaga kesehatan yang mengurus izin praktek Capaian Nilai investasi Capaian Indikator Nilai Investasi dikabupaten Pohuwato Tahun 2022 terus mengalami peningkatan dimana nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp 494.288.973.184,00 pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 585.923.145.640,00. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah berkomitmen untuk menarik minat investasi ke daerah dan terus menjaga stabilitas keamanan berinvestasi sehingga investasi di kabupaten Pohuwato setiap tahun mengalami peningkatan. Persentase Nilai Realisasi investasi Nilai investasi PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2022 sejumlah 21 investor dengan total nilai investasi sebesar PMA 305.155 M & PMDN 5.731 T, di tahun 2021 menjadi 22 investor dengan total nilai investasi PMA 305.155 M & PMDN 6.196 T Kenaikan tersebut terjadi karena masuknya Perusahaan baru di kabupaten Pohuwato. 35 36
7. 12.Kepemudaan Dan Olahraga Untuk capaian kinerja urusan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu: 1) Indeks Kepemudaan Sasaran Indeks Kepemudaan tahun 2022 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 15 %, namun dari segi realisasi penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 60 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang. 2) Indek Pengelolaan Olahraga Sasaran Indeks Pengelolaan Olahraga tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 1%, dari segi realisasi Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota. Meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 50 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.
8. 13.Statistik Dilihat dari pencapaian kinerja untuk urusan ini, maka secara umum semua rencana kerja yang ditetapkan dapat dicapai dan berkategori baik, dari segi serapan anggaran dan realisasi program. Urusan Statistik merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan urusan statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebatas pada pengumpulan data sektoral yang kemudian dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yakni berupa rapat koordinasi dan sinkronisasi, yakni: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
9. 14.Persandian Di tahun 2022 urusan Persandian ditangani oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato bekerja sama dengan Bagian Sekretariat Daerah. Walaupun dalam pelaksanaannya kegiatan persandian melekat pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Capaian Informasi yang disampaikan melalui persandian yang tercapai 100%.
10. 12.Kepemudaan Dan Olahraga Untuk capaian kinerja urusan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu: 1) Indeks Kepemudaan Sasaran Indeks Kepemudaan tahun 2022 adalah 100 Yo. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 15 Yo, namun dari segi realisasi penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 60 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang. 2) Indek Pengelolaan Olahraga Sasaran Indeks Pengelolaan Olahraga tahun 2022 adalah 1006. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 1Yo, dari segi realisasi Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota. Meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 50 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.
11. 13.Statistik Dilihat dari pencapaian kinerja untuk urusan ini, maka secara umum semua rencana kerja yang ditetapkan dapat dicapai dan berkategori baik, dari segi serapan anggaran dan realisasi program. Urusan Statistik merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan urusan statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebatas pada pengumpulan data sektoral yang kemudian dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yakni berupa rapat koordinasi dan sinkronisasi, yakni: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
12. 14.Persandian Di tahun 2022 urusan Persandian ditangani oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato bekerja sama dengan Bagian Sekretariat Daerah. Walaupun dalam pelaksanaannya kegiatan persandian melekat pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Capaian Informasi yang disampaikan melalui persandian yang tercapai 1006. 36 37
13. 15.Kebudayaan Untuk kinerja urusan Kebudayaan, ditangani oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada realisasi indeks kebudayaan yang dicapai antara Tahun 2021 dan 2022. Indikator sasaran Indeks Kebudayaan Daerah pada tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 34%, dari segi realisasi Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 76 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.
14. 16.Perpustakaan Dan Kearsipan Capaian kinerja untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini:
a.Persentase Pengunjung Perpustakaan daerah pada tahun 2022 target 25.5 % dengan realisasi 21 % atau persentase capaian sebesar 82.6%
b.Persentase Cakupan Instansi yang memiliki pengelolaan arsip yang baik dengan target 100% realisasi 95% atau persentase capaian sebesar 95%. 2.3.3. Urusan Pilihan
1. 1.Kelautan Perikanan Capaian kinerja Dinas Perikanan dapat diuraikan seperti di bawah ini yakni:
2. 1.Persentase Produksi perikanan Kelompok Nelayan Jumlah produksi Kelompok Nelayan sebesar 6.927 Ton dari total produksi daerah Sebesar 27.551 Ton atau sekitar 25% kontribusi produksi dari kelompok. Dimana target yang di tetapkan sebagai kontribusi produksi kelompok dari usaha perikanan tangkap sebesar 25%.
3. 2.Persentase kelompok pengelola hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan Meningkatnya produk Olahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Indikator Kinerja Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan pada tahun 2022 hanya mencapai 10 % dari target 24 %, sehingga capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator tersebut yakni 41,67% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 76,47%.
4. 15.Kebudayaan Untuk kinerja urusan Kebudayaan, ditangani oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada realisasi indeks kebudayaan yang dicapai antara Tahun 2021 dan 2022. Indikator sasaran Indeks Kebudayaan Daerah pada tahun 2022 adalah 100Yo. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 34Y6, dari segi realisasi Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Meningkat di bandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 76 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.
5. 16.Perpustakaan Dan Kearsipan Capaian kinerja untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini:
a.Persentase Pengunjung Perpustakaan daerah pada tahun 2022 target 25.5 Yo dengan realisasi 21 Y9 atau persentase capaian sebesar 82.6Y6
b.Persentase Cakupan Instansi yang memiliki pengelolaan arsip yang baik dengan target 100Y4 realisasi 959 atau persentase capaian sebesar 95Y4. 2.3.3. Urusan Pilihan
1. 1.Kelautan Perikanan Capaian kinerja Dinas Perikanan dapat diuraikan seperti di bawah ini yakni:
2. 1.Persentase Produksi perikanan Kelompok Nelayan Jumlah produksi Kelompok Nelayan sebesar 6.927 Ton dari total produksi daerah Sebesar 27.551 Ton atau sekitar 25Y9 kontribusi produksi dari kelompok. Dimana target yang di tetapkan sebagai kontribusi produksi kelompok dari usaha perikanan tangkap sebesar 256.
3. 2.Persentase kelompok pengelola hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan Meningkatnya produk Olahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Indikator Kinerja Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan pada tahun 2022 hanya mencapai 10 Yo dari target 24 Yo, sehingga capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator tersebut yakni 41,67”o dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 76,476. 37 38
4. 2.Pariwisata Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada kunjungan wisata nusantara dan mancanegara tahun 2022 yang dapat di uraikan sebagai berikut:
a.Kunjungan Wisata Nusantara ditargetkan pada Tahun 2022 sejumlah 30.000 kunjungan dengan realisasi 44.559 kunjungan atau sebesar 148.53 %.
b.Kunjungan Wisatawan Mancanegara ditargetkan pada Tahun 2022 sejumlah 200 kunjungan dengan realisasi tanpa kunjungan atau tidak tercapai.
1. 3.Pertanian Untuk capaian kinerja sektor Pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yakni:
a.Untuk capaian Produksi Padi ditargetkan sebesar 36.844 Ton, dengan realisasi 27.038,16 atau 73,39%. Capaian Produksi Padi pada Tahun 2022 menurun dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 37.249 Ton.
b.Untuk capaian Produksi Jagung ditargetkan sebesar 413.633 Ton dengan realisasi 346.872 atau 83,86%. Capaian Produksi Jagung pada Tahun 2022 menurun jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 436.873 Ton.
c.Untuk Produksi Populasi Ternak Sapi ditargetkan sebesar 35.097 ekor, dengan realisasi 34.735 ekor atau 99,87%. Capaian Produksi Populasi Ternak meningkat dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 33.380 ekor.
1. 4.Energi Dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Olehnya Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan baik usaha pertambangan maupun pertambangan skala kecil. Namun demikian Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui usulan penetapan Wilayah Pertambangan dimana didalamnya terdapat wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
2. 2.Pariwisata Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada kunjungan wisata nusantara dan mancanegara tahun 2022 yang dapat di uraikan sebagai berikut:
a.Kunjungan Wisata Nusantara ditargetkan pada Tahun 2022 sejumlah 30.000 kunjungan dengan realisasi 44.559 kunjungan atau sebesar 148.53 Yo.
b.Kunjungan Wisatawan Mancanegara ditargetkan pada Tahun 2022 sejumlah 200 kunjungan dengan realisasi tanpa kunjungan atau tidak tercapai.
1. 3.Pertanian Untuk capaian kinerja sektor Pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yakni:
a.Untuk capaian Produksi Padi ditargetkan sebesar 36.844 Ton, dengan realisasi 27.038,16 atau 73,39Y9. Capaian Produksi Padi pada Tahun 2022 menurun dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 37.249 Ton.
b.Untuk capaian Produksi Jagung ditargetkan sebesar 413.633 Ton dengan realisasi 346.872 atau 83,86Yo. Capaian Produksi Jagung pada Tahun 2022 menurun jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 436.873 Ton.
c.Untuk Produksi Populasi Ternak Sapi ditargetkan sebesar 35.097 ekor, dengan realisasi 34.735 ekor atau 99,87”9. Capaian Produksi Populasi Ternak meningkat dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 33.380 ekor.
1. 4.Energi Dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Olehnya Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan baik usaha pertambangan maupun pertambangan skala kecil. Namun demikian Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui usulan penetapan Wilayah Pertambangan dimana didalamnya terdapat wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). 38 39 Sebelum berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan perencanaan terhadap penyediaan wilayah pertambangan melalui penelitian data potensi lokasi yang dimungkinkan adanya cadangan mineral. Penyediaan lokasi berdasarkan persyaratan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2012 tentang wilayah Pertambangan. Pelaksanaan penelitian tersebut diantaranya
a.Penyelidikan I berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 49,77 Ha.
b.Penyelidikan II berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 48,06 Ha
c.Penyelidikan III berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 299 Ha.
d.Penyelidikan IV berlokasi di Kecamatan Patilanggia seluas 14,76 Ha dan Kecamatan Popayato Barat seluas 24,20 Ha. Selanjutnya dalam pengusulan Wilayah Pertambangan dimana telah dilaksanakan langkah-langkah konkrit diantaranya pembentukan Tim Kerja Percepatan Pengusulan Wilayah Pertambangan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Asisten Ekonomi Pembangunan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Pohuwato, Tokoh Masyarakat dan Tim Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
1. 5.Perdagangan dan Perindustrian Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yakni: - Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70 % dengan realisasi sebesar 6,86 % dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62 % dengan capaian 4,87 % (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 145,95 % dan 105,41%. Sebelum berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah telah berupaya melaksanakan perencanaan terhadap penyediaan wilayah pertambangan melalui penelitian data potensi lokasi yang dimungkinkan adanya cadangan mineral. Penyediaan lokasi berdasarkan persyaratan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2012 tentang wilayah Pertambangan. Pelaksanaan penelitian tersebut diantaranya
a.Penyelidikan I berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 49,77 Ha.
b.Penyelidikan II berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 48,06 Ha Cc. Penyelidikan III berlokasi di Kecamatan Buntulia seluas 299 Ha.
d.Penyelidikan IV berlokasi di Kecamatan Patilanggia seluas 14,76 Ha dan Kecamatan Popayato Barat seluas 24,20 Ha. Selanjutnya dalam pengusulan Wilayah Pertambangan dimana telah dilaksanakan langkah-langkah konkrit diantaranya pembentukan Tim Kerja Percepatan Pengusulan Wilayah Pertambangan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Asisten Ekonomi Pembangunan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Pohuwato, Tokoh Masyarakat dan Tim Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
1. 5.Perdagangan dan Perindustrian Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yakni: - Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70 Yo dengan realisasi sebesar 6,86 Yo dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62 Yo dengan capaian 4,87 Yo (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing — masing 145,95 Yo dan 105,414. 39 40 - Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76 % dengan realisasi 9,14 dan harga berlaku 10,67% realisasi dengan capaian 11,66 % (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 135,20 % dan 109,27 %.
2. 6.Transmigrasi Capaian untuk urusan Transmigrasi adalah ketersediaan Infrastruktur ekonomi dan sosial menuju transmigrasi mandiri. Di tahun 2022 Kabupaten Pohuwato tidak mendapatkan penempatan namun saat ini UPT Sandalan masih dalam status “Binaan”. Meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Dengan terdapatnya penempatan sejumlah 165 KK dengan target rensta 200 KK di UPT Sandalan yang menjadi salah satu fokus utama pengembangan wilayah transmigrasi di Kabupaten Pohuwato serta dengan adanya program unggulan daerah Kabupaten Pohuwato dapat diintegrasikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Transmigran. untuk mensukseskannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato mengupayakan tekad dan kemauan kuat dari masyarakat tersebut. Sesuai IKU Bupati Indeks Pembangunan Transmigrasi yakni: - Ketersediaan air bersih capaian ketersediaan air bersih sekitar 85 % yaitu Jumlah KK yang memperoleh akses air bersih 140 kk dari seluruh jumlah warga berjumlah 165 KK. - Persentase Akses jalan dalam kondisi mantap Kondisi jalan menuju UPT sandalan hingga akhir tahun 2022 masih sekitar 75 %. Panjang Jalan menuju sandalan sekitar 4,2 km dan kondisi jalan yang bisa dilalui oleh warga dengan nyaman sekitar 1 km sehingga persentase jalan menuju sandalan yang nyaman dilalui warga baru sekitar 25 % - Persentase ketersediaan tenaga Guru dan Sarana dan Prasarana pendidikan bahwa Jumlah guru kelas yang ada saat ini berjumlah 4 orang sedangkan kebutuhan guru sejumlah 6 orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Jumlah ruang kelas yang tersedia ada 3 ruang kelas, sedangkan yang - Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76 Yo dengan realisasi 9,14 dan harga berlaku 10,67Yo realisasi dengan capaian 11,66 Yo (sumber data Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing — masing 135,20 Yo dan 109,27 Yo.
3. 6.Transmigrasi Capaian untuk urusan Transmigrasi adalah ketersediaan Infrastruktur ekonomi dan sosial menuju transmigrasi mandiri. Di tahun 2022 Kabupaten Pohuwato tidak mendapatkan penempatan namun saat ini UPT Sandalan masih dalam status “Binaan”. Meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Dengan terdapatnya penempatan sejumlah 165 KK dengan target rensta 200 KK di UPT Sandalan yang menjadi salah satu fokus utama pengembangan wilayah transmigrasi di Kabupaten Pohuwato serta dengan adanya program unggulan daerah Kabupaten Pohuwato dapat diintegrasikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Transmigran. untuk mensukseskannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato mengupayakan tekad dan kemauan kuat dari masyarakat tersebut. Sesuai IKU Bupati Indeks Pembangunan Transmigrasi yakni: - Ketersediaan air bersih capaian ketersediaan air bersih sekitar 85 Y9 yaitu Jumlah KK yang memperoleh akses air bersih 140 kk dari seluruh jumlah warga berjumlah 165 KK. - Persentase Akses jalan dalam kondisi mantap Kondisi jalan menuju UPT sandalan hingga akhir tahun 2022 masih sekitar 75 Yo. Panjang Jalan menuju sandalan sekitar 4,2 km dan kondisi jalan yang bisa dilalui oleh warga dengan nyaman sekitar 1 km sehingga persentase jalan menuju sandalan yang nyaman dilalui warga baru sekitar 25 Yo - Persentase ketersediaan tenaga Guru dan Sarana dan Prasarana pendidikan bahwa Jumlah guru kelas yang ada saat ini berjumlah 4 orang sedangkan kebutuhan guru sejumlah 6 orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Jumlah ruang kelas yang tersedia ada 3 ruang kelas, sedangkan yang 40 41 dibutuhkan 6 ruang kelas maka persentase Jumlah Guru yang ada 67 % sedangkan kebutuhan ruang belajar 50 % jadi capaiannya sekitar 58,5 % - Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Belum tersedia jika masyarakat membutuhkan Tim medis terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang paramedis dari Puskesmas pancakarsa 1 yang memberikan pelayanan secara berkala ke Lokasi UPT Sandalan. 2.3.4. Pemerintahan Umum
4. 1.Sekretariat Daerah Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah jumlah serapan anggaran dan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:
a.Nilai SAKIP Kabupaten Sesuai hasil Evaluasi Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai B.
b.Nilai LPPD Kabupaten LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dimana setiap tahunnya Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib melaporkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk Kabupaten Pohuwato nilai LPPD tahun 2022 mendapat skor 3.528 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
c.Persentase Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan. Pada tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah menargetkan 650 produk hukum yang dihasilkan dengan realisasi sejumlah 726 dokumen produk hukum atau 111,67% dari target yang ditetapkan. Dari angka tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah produk hukum yang dihasilkan.
d.Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan Pada tahun 2022 Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato menargetkan lelang sebanyak 83 paket pekerjaan dengan realisasi 42 paket pekerjaan atau dengan capaian kinerja sebesar 50,60%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan 36 paket pekerjaan. dibutuhkan 6 ruang kelas maka persentase Jumlah Guru yang ada 67 Y6 sedangkan kebutuhan ruang belajar 50 Yo jadi capaiannya sekitar 58,5 Yo - Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Belum tersedia jika masyarakat membutuhkan Tim medis terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang paramedis dari Puskesmas pancakarsa 1 yang memberikan pelayanan secara berkala ke Lokasi UPT Sandalan. 2.3.4. Pemerintahan Umum
1. 1.Sekretariat Daerah Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah jumlah serapan anggaran dan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:
a.Nilai SAKIP Kabupaten Sesuai hasil Evaluasi Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai B.
b.Nilai LPPD Kabupaten LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dimana setiap tahunnya Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib melaporkan — jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk Kabupaten Pohuwato nilai LPPD tahun 2022 mendapat skor 3.528 dengan status kinerja Sangat Tinggi. &. Persentase Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan. Pada tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah menargetkan 650 produk hukum yang dihasilkan dengan realisasi sejumlah 726 dokumen produk hukum atau 111,676 dari target yang ditetapkan. Dari angka tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah produk hukum yang dihasilkan.
d.Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan Pada tahun 2022 Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato menargetkan lelang sebanyak 83 paket pekerjaan dengan realisasi 42 paket pekerjaan atau dengan capaian kinerja sebesar 50,60”o. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan 36 paket pekerjaan. 41 42
1. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Capaian kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat dari kesiapsiagaan untuk menanggulangi Bencana serta penyelamatan evakuasi bencana. Persentase jumlah warga/penduduk memperoleh layanan informasi bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan penyelamatan evakuasi bencana dengan target 100% realisasi 98,63%. hal ini menunjukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato mampu dalam penanganan bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 3 Sekretariat DPRD Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 di ukur melalui 2 indikator kinerja utama yakni:
a.Indeks Reformasi Birokrasi Sekrertariat DPRD dengan capaian 102,13
b.Nilai evaluasi SAKIP dengan capaian kinerja 103,88
c.Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan capain kinerja 100 4 Keuangan Daerah Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :
a.Indikator Persentase SKPD yang menyusun Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat waktu sebagaimana target untuk tahun 2022 sebesar capaian realisasi atas target sebesar 100%.
b.Indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana target untuk tahun 2022 sebesar Rp70.965.018.697,00, terealisasi Rp65.040.941.408,43 atau sebesar 91,65%. 5 Kepegawaian Dan Diklat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasnya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama seperti berikut:
a.Persentase ASN berpendidikan S1, S2, Dokter Spesialis, S3 dibanding total ASN. Tahun 2022 Target 65,07%, realisasi 69,18% atau 105,62%.
1. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Capaian kinerja untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat dari kesiapsiagaan untuk menanggulangi Bencana serta penyelamatan evakuasi bencana. Persentase jumlah warga/penduduk memperoleh layanan informasi bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta layanan penyelamatan evakuasi bencana dengan target 100Y4 realisasi 98,63Y6. hal ini menunjukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato mampu dalam penanganan bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 3 Sekretariat DPRD Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 di ukur melalui 2 indikator kinerja utama yakni:
a.Indeks Reformasi Birokrasi Sekrertariat DPRD dengan capaian 102,13
b.Nilai evaluasi SAKIP dengan capaian kinerja 103,88
c.Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan capain kinerja 100 4 Keuangan Daerah Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :
a.Indikator Persentase SKPD yang menyusun Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat waktu sebagaimana target untuk tahun 2022 sebesar capaian realisasi atas target sebesar 10055.
b.Indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana target untuk tahun 2022 sebesar Rp70.965.018.697,00, terealisasi Rp65.040.941.408,43 atau sebesar 91,65Y4. 5 Kepegawaian Dan Diklat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasnya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama seperti berikut:
a.Persentase ASN berpendidikan S1, S2, Dokter Spesialis, S3 dibanding total ASN. Tahun 2022 Target 65,07”6, realisasi 69,18Y”9 atau 105,62Y4. 42 43
b.Persentase ASN yang disiplin dan berkinerja baik. Tahun 2022 ditargetkan 85% realisasi 92,08% atau 108,33%. 6 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Cakupan Tahapan Perencanaan yang tepat waktu. Ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian 100%.
b.Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah pada Tahun 2022 adalah 79,16% mengalami kenaikan sebesar 52,9% dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 24%. 7 Inspektorat Daerah Pencapaian sasaran ini diukur melalui Nilai Kapabilitas APIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai Nilai 3,00 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian, Tingkat Penyelenggaraan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato Tahun 2022 telah mencapai Level 3 (Terdefinisi), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 3 (Terdefinisi) dengan Skor 3,00
a.Hasil QA Menunjukan Bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai 2,911 atau turun sebesar 0,1 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian,Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato dalam Tahun 2022 telah mencapai Level 2 (Berkembang), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 2 (Berkembang)
b.Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Eksternal. Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas eksternal pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 956 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 812 Rekomendasi atau 84,94 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 806 dari 887 rekomendasi atau 90,86 %,
b.Persentase ASN yang disiplin dan berkinerja baik. Tahun 2022 ditargetkan 8544 realisasi 92,08Y9 atau 108,33Yo. 6 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Cakupan Tahapan Perencanaan yang tepat waktu. Ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 100Yo dengan capaian 10054.
b.Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah pada Tahun 2022 adalah 79,16Yo mengalami kenaikan sebesar 52,9Yo dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 24Y0. 7 Inspektorat Daerah Pencapaian sasaran ini diukur melalui Nilai Kapabilitas APIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai Nilai 3,00 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian, Tingkat Penyelenggaraan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato Tahun 2022 telah mencapai Level 3 (Terdefinisi), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 3 (Terdefinisi) dengan Skor 3,00
a.Hasil OA Menunjukan Bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai 2,911 atau turun sebesar 0,1 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dengan Demikian,Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato dalam Tahun 2022 telah mencapai Level 2 (Berkembang), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 2 (Berkembang)
b.Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Eksternal. Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas eksternal pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 956 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 812 Rekomendasi atau 84,94 Yo, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 806 dari 887 rekomendasi atau 90,86 Yo, 43 44
c.Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Internal. Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas Internal pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3104 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 2490 Rekomendasi atau 80,21 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 470 dari 560 rekomendasi atau 83,93 % 8 Kecamatan Dengan luas wilayah seluas 4.244,31 km 2 atau 36,77% dari luas Provinsi Gorontalo, Pohuwato memiliki wilayah administrasi pemerintah mencakup 13 kecamatan yaitu Paguat, Dengilo, Marisa, Patilanggio, Buntulia, Duhiadaa, Randangan, Wanggarasi, Lemito, Popayato Timur, Popayato Barat, Popayato dan Kecamatan Taluditi dengan wilayah desa mencakup 101 desa, dan 3 kelurahan. Untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, kantor camat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan. 2) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa. 3) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat. 4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 5) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan. 6) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintah desa. 7) Pembinaan kelurahan. 8) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. 9) Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota. 10) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat. 11) Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan partisipasi masyarakat. Secara umum Capaian Indikator Kinerja kecamatan dapat dikategorikan baik dengan angka capaian realisasi diatas 95% dengan indikator yakni: - Indeks Kepuasan Masyarakat Cc. Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Internal. Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas Internal pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3104 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 2490 Rekomendasi atau 80,21 Yo, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 470 dari 560 rekomendasi atau 83,93 Yo 8 Kecamatan Dengan luas wilayah seluas 4.244,31 km? atau 36,77”o dari luas Provinsi Gorontalo, Pohuwato memiliki wilayah administrasi pemerintah mencakup 13 kecamatan yaitu Paguat, Dengilo, Marisa, Patilanggio, Buntulia, Duhiadaa, Randangan, Wanggarasi, Lemito, Popayato Timur, Popayato Barat, Popayato dan Kecamatan Taluditi dengan wilayah desa mencakup 101 desa, dan 3 kelurahan. Untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, kantor camat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan. 2) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa. 3) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat. 4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 5) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan. 6) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintah desa. 7) Pembinaan kelurahan. 8) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. 9) Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota. 10) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat. 11) Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan partisipasi masyarakat. Secara umum Capaian Indikator Kinerja kecamatan dapat dikategorikan baik dengan angka capaian realisasi diatas 95”9 dengan indikator yakni: - Indeks Kepuasan Masyarakat 44 45 - Penurunan Kasus Kriminal Disamping indikator kinerja diatas, juga ditampilkan indikator kinerja program / kegiatan lingkup Kecamatan. - Persentase Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu dan Akuntabel - Persentase Desa /kelurahan yang Menindak Lanjuti Rekomendasi dan Hasil Pembinaandari Pemerintah Kecamatan - Persentase desa yang memasukan dan menginput hasil musrenbang pada aplikasiPerencanaan - persentase jumlah Kasus Kriminal Per Jumlah Desa /Kelurahan - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu Berdasarkan uraian capaian kinerja utama dari masing – masing SKPD diatas, maka capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, rata – rata mencapai target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. Penurunan Kasus Kriminal Disamping indikator kinerja diatas, juga ditampilkan indikator kinerja program / kegiatan lingkup Kecamatan. Persentase Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase Desa /kelurahan yang Menindak Lanjuti Rekomendasi dan Hasil Pembinaandari Pemerintah Kecamatan Persentase desa yang memasukan dan menginput hasil musrenbang pada aplikasiPerencanaan persentase jumlah Kasus Kriminal Per Jumlah Desa /Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu Berdasarkan uraian capaian kinerja utama dari masing — masing SKPD diatas, maka capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, rata — rata mencapai target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. 45 46 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang mengelola pendapatan adalah sejumlah 12 dari 43 SKPD. Pendapatan - LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pohuwato terealisasi dengan nilai total sebesar Rp902.175.682.605,43 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp914.253.556.941,00. Selain itu, Kabupaten Pohuwato menganggarkan Belanja Daerah dengan nilai total sebesar Rp897.851.056.985,00 dan terealisasi sebesar Rp852.373.208.844,00 atau 94,93%. 3.2. Program Pembangunan Prioritas Daerah Adapun Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2022 disajikan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut: 3.2.1. Terciptanya Masyarakat Sehat, Bebas Stunting Dan Terjamin Dari Bahaya Penyakit Menular
1. 1.Kesehatan Capaian kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan diukur melalui indeks kesehatan yang merupakan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan. Adapun capaian indeks kesehatan tahun 2022, dimana target RPJMD sebesar sebesar 65,17% dengan realisasi 76,38% dengan capaian kinerja sebesar 117% dengan predikat sangat baik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang mengelola pendapatan adalah sejumlah 12 dari 43 SKPD. Pendapatan - LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pohuwato terealisasi dengan nilai total sebesar Rp902.175.682.605,43 atau 98,68Y6 dari anggaran sebesar Rp914.253.556.941,00. Selain itu, Kabupaten Pohuwato menganggarkan Belanja Daerah dengan nilai total sebesar Rp897.851.056.985,00 dan terealisasi sebesar Rp852.373.208.844,00 atau 94,93Y0. 3.2. Program Pembangunan Prioritas Daerah Adapun Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2022 disajikan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut: 3.2.1. Terciptanya Masyarakat Sehat, Bebas Stunting Dan Terjamin Dari Bahaya Penyakit Menular
2. 1.Kesehatan Capaian kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan diukur melalui indeks kesehatan yang merupakan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan. Adapun capaian indeks kesehatan tahun 2022, dimana target RPJMD sebesar sebesar 65,17Yo dengan realisasi 76,38”o dengan capaian kinerja sebesar 117” dengan predikat sangat baik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 46 47 Tabel 11. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kriteria Penilaian Indeks Kesehatan 65,17% 76,34 % 117,13% Sangat baik Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 dari segi angka memang sudah berhasil namun pada Indikator Indeks Kesehatan bila dirinci dari 5 (lima) indikator yang menentukan keberhasilannya ternyata ada 3 (tiga) indikator yang sangat rendah capaiannya yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, serta Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 12. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Kinerja 1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (125/100.000 KH) 324/100.000 KH 38,58% 2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (1,87/1.000 KH) 2,95/1.000 KH 63,38% 3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100% 100% 4 Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup (5,29/1.000 KH) 6,63/1.000 KH 79,78% 5 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% Jumlah 381,74% Rata-Rata Capaian Kinerja 76,34% Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa pada tahun 2022 untuk sasaran Indikator Indeks Kesehatan berjumlah 381,74% dengan rata-rata capaiannya sebesar 76,34%. • Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan dalam mencapai target kinerja Angka Kematian Ibu dan Bayi, antara lain adalah:

(1)Faktor Ibu a) Umur ibu yg >20 thn b) Pekerjaan ibu c) Status gizi ibu yg buruk/rendah d) Anemia Tabel 11. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 Indikator PA . Kriteria Kinerja Target Realisasi Capaian Penilaian Indeks Kesehatan 65,17Y0 16,34 Yo 117,13Y60 Sangat baik Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 dari segi angka memang sudah berhasil namun pada Indikator Indeks Kesehatan bila dirinci dari 5 (lima) indikator yang menentukan keberhasilannya ternyata ada 3 (tiga) indikator yang sangat rendah capaiannya yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, serta Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 12. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Kinerja 1 Angka Kematian Ibu per (125/100.000 KH) 324/100.000 KH 38,58Yo 100.000 kelahiran hidup 2 Angka Kematian Bayi (AKB) (1,87/1.000 KH) 2,95/1.000 KH 63,38Yo per 1.000 kelahiran hidup 3 Cakupan pelayanan kesehatan 100Yo 10040 10040 rujukan pasien masyarakat miskin 4 Angka Kematian Neonatal per (5,29/1.000 KH) 6,63/1.000 KH 79,18Yo 1.000 kelahiran hidup 5 Cakupan Balita Gizi Buruk 100Yo 10040 10040 mendapat perawatan Jumlah 381,74Yo Rata-Rata Capaian Kinerja 76,34Yo Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa pada tahun 2022 untuk sasaran Indikator Indeks Kesehatan berjumlah 381,749o dengan rata-rata capaiannya sebesar 76,34Y0. Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan dalam mencapai target kinerja Angka Kematian Ibu dan Bayi, antara lain adalah: (l) Faktor Ibu a) Umur ibu yg 520 thn b) Pekerjaan ibu c) Status gizi ibu yg buruk/rendah d) Anemia 47 48 e) Kunjungan ANC yg tdk dilakukan secara teratur dengan ANC 10 T f) Jenis persalinan karena komplikasi kehamilan g) Jarak kehamilan dekat h) Paritas lebih tinggi (>4) i) Umur kehamilan yg lahir sebelum 37 minggu
(2)Faktor risiko bayi a) Ikterus (akumulasi bilirubin dalam darah) b) Kelainan congenital (cacat bawaan) c) Sepsis d) BBLR e) Asfiksia 3.2.2. Mewujudkan daya saing Ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, dan investasi serta infrastruktur penunjangnya.

1.Pertanian Untuk kinerja sektor pertanian diukur atas Indeks Pertanian dan Indeks Peternakan dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja yakni: - Indeks Pertanian capaiannya sebesar 79,28 % - Indeks Peternakan capaiannya sebesar 84,10 % Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target Realisasi Indeks Pertanian 79,28 Persentase produksi padi ton 36.844 27.038,16 73,39 Persentase produksi jagung ton 413.633 346.872 83,86 Persentase produksi cabe rawit ton 3.487 4.740 135,92 Persentase produksi kakao ton 3.391 1.061 31,28 Persentase produksi kelapa ton 30.036 21.610 71,95 Indeks Peternakan 84,10 Persentase populasi ternak ekor 35.097 34.735 99,87 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan 13 9 69,23 e) Kunjungan ANC yg tdk dilakukan secara teratur dengan ANC 10 T f) Jenis persalinan karena komplikasi kehamilan g) Jarak kehamilan dekat h) Paritas lebih tinggi (24) i) Umur kehamilan yg lahir sebelum 37 minggu

(2)Faktor risiko bayi a) Ikterus (akumulasi bilirubin dalam darah) b) Kelainan congenital (cacat bawaan) c) Sepsis d) BBLR e) Asfiksia 3.2.2. Mewujudkan daya saing Ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, dan investasi serta infrastruktur penunjangnya.

1.Pertanian Untuk kinerja sektor pertanian diukur atas Indeks Pertanian dan Indeks Peternakan dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja yakni: - Indeks Pertanian capaiannya sebesar 79,28 Yo - Indeks Peternakan capaiannya sebesar 84,10 Yo Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2022 Capaian g aa Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi en (Yo) Indeks Pertanian 70,28 Persentase produksi padi ton 36.844 27.038,16 73,39 Persentase produksi jagung ton 413.633 346.872 83,86 Persentase produksi cabe rawit ton 3.487 4.740 135,92 Persentase produksi kakao ton 3.391 1.061 31,28 Persentase produksi kelapa ton 30.036 21.610 71,95 Indeks Peternakan 84,10 Persentase populasi ternak ekor 35.097 34.735 99,87 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan 13 9 69,23 48 49 • Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pertanian dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah sebagai berikut: Ø Menurunnya produksi padi disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi Tahun 2022 seluas 1.390,67 Ha yang berdampak pada penurunan produksi padi. Selain itu Menurunnya produksi padi juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1.Terjadinya penurunan luas fungsi lahan sawah akibat adanya alih fungsi komoditi dari padi ke tanaman palawija dan sayur-sayuran ataupun dibiarkan bero terutama pada daerah sawah tadah hujan dan akibat rusaknya pintu klep dimana pada tahun sebelumnya luas fungsi sawah 3.901 Ha menjadi 3.181,25 Ha;
2.Adanya bantuan benih padi ladang pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menambah luas tanam dan produksi padi;
3.Minimnya alokasi anggaran bantuan benih padi unggul dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya;
4.Terjadinya peningkatan serangan hama dan penyakit akibat perilaku petani yang tidak melakukan tanam serentak yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas padi.
5.Terjadinya banjir yang juga berdampak pada kerusakan tanaman padi meskipun tidak mengakibatkan puso, namun mengalami penurunan produksi. Ø Berkurangnya luas tanam jagung pada tahun 2022 berdampak pada menurunnya produksi jagung. Jika dibandingkan Luas tanam jagung tahun 2022 sebesar 79.129 Ha sedangkan luas tanam jagung tahun 2021 seluas 98.130 Ha, terjadi penurunan sebesar 19.001 Ha (-19,36%). Menurunnya produksi jagung disebabkan beberapa faktor yaitu:
1.petani sulit mendapatkan benih jagung hibrida pada penjual seperti pada tahun-tahun sebelumnya akibat kelangkaan sehingga banyak petani yang tertunda penanamannya;
2.turunnya harga jual jagung terutama ditingkat lapangan;
3.harga sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida yang semakin mahal mengakibatkan daya beli petani menurun. Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pertanian dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah sebagai berikut: » Menurunnya produksi padi disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi Tahun 2022 seluas 1.390,67 Ha yang berdampak pada penurunan produksi padi. Selain itu Menurunnya produksi padi juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1.Terjadinya penurunan luas fungsi lahan sawah akibat adanya alih fungsi komoditi dari padi ke tanaman palawija dan sayur-sayuran ataupun dibiarkan bero terutama pada daerah sawah tadah hujan dan akibat rusaknya pintu klep dimana pada tahun sebelumnya luas fungsi sawah 3.901 Ha menjadi 3.181,25 Ha, . Adanya bantuan benih padi ladang pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menambah luas tanam dan produksi padi, . Minimnya alokasi anggaran bantuan benih padi unggul dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, . Terjadinya peningkatan serangan hama dan penyakit akibat perilaku petani yang tidak melakukan tanam serentak yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas padi. . Terjadinya banjir yang juga berdampak pada kerusakan tanaman padi meskipun tidak mengakibatkan puso, namun mengalami penurunan produksi. Berkurangnya luas tanam jagung pada tahun 2022 berdampak pada menurunnya produksi jagung. Jika dibandingkan Luas tanam jagung tahun 2022 sebesar 79.129 Ha sedangkan luas tanam jagung tahun 2021 seluas 98.130 Ha, terjadi penurunan sebesar 19.001 Ha (-19,36”o). Menurunnya produksi jagung disebabkan beberapa faktor yaitu:
1.petani sulit mendapatkan benih jagung hibrida pada penjual seperti pada tahun-tahun sebelumnya akibat kelangkaan sehingga banyak petani yang tertunda penanamannya, . turunnya harga jual jagung terutama ditingkat lapangan, . harga sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida yang semakin mahal mengakibatkan daya beli petani menurun. 49 50
4.berkurangnya alokasi bantuan benih jagung yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target luas tanam dan luas panen. Ø Penurunan Produksi Kakao dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: penebangan pohon kakao secara besar-besaran oleh petani karena umur tanaman sudah tua dan kurang produktif lagi sejak tahun 2020, pemeliharaan kakao yang kurang maksimal, hama dan penyakit kakao yang sering menyerang tanaman dan buah kakao serta harga kakao yang relatif menurun pada tiga tahun terakhir membuat petani banyak beralih ke komoditi tanaman pangan. Ø Penurunan Produksi Kelapa dipengaruhi oleh berkurangnya luas panen sebanyak 120 pohon (-0,55%), karena terjadi penebangan pohon kelapa yang sudah kurang produktif/tua sehingga kayu dari pohon kelapa tersebut dapat dijadikan sebagai material untuk membuat rumah. Selain itu juga disebabkan oleh produktivitas yang masih rendah. Ø Persentase Populasi Ternak Sapi pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 35.097 Ekor dan terealisasi 34.375 Ekor (97,94%). Meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan namun terjadi peningkatan populasi dari tahun 2021 yakni sebanyak 995 ekor yaitu sebanyak 33.380 ekor dan tahun 2022 sebanyak 34.735 ekor Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo dengan Jumlah Kasus gigitan anjing gila cukup tinggi. Pada Tahun 2021 terjadi 8 (delapan) kasus yang terjadi di 3 kecamatan dan pada tahun 2022 terjadi penurunan 1 (satu) kasus namun menambah wilayah yang terkena yaitu di 4 kecamatan. Angka ini merupakan rekapitulasi dari laporan hasil penanganan kasus gigitan anjing gila yang dilakukan oleh petugas Kesehatan hewan. Faktor utama pencapaian ini ditentukan oleh kekebalan efektif yang dihasilkan dari kegiatan vaksinasi. Vaksin yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 adalah Rabisin, yang menurut keterangan dari produsen (brosur) mampu menimbulkan kekebalan selama 3 tahun. Disamping itu terdapat kemungkinan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan gigitan HPR dan memeriksakan spesimen otak setiap HPR yang menggigit, sehingga tidak terdata.
2.Perikanan Capaian kinerja Dinas Perikanan diukur melalui indeks perikanan dengan realisasi yang mencapai target, di mana ditargetkan 70% dan realisasi 74,62%,
4.berkurangnya alokasi bantuan benih jagung yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target luas tanam dan luas panen. » Penurunan Produksi Kakao dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: penebangan pohon kakao secara besar-besaran oleh petani karena umur tanaman sudah tua dan kurang produktif lagi sejak tahun 2020, pemeliharaan kakao yang kurang maksimal, hama dan penyakit kakao yang sering menyerang tanaman dan buah kakao serta harga kakao yang relatif menurun pada tiga tahun terakhir membuat petani banyak beralih ke komoditi tanaman pangan. » Penurunan Produksi Kelapa dipengaruhi oleh berkurangnya luas panen sebanyak 120 pohon (-0,556), karena terjadi penebangan pohon kelapa yang sudah kurang produktif/tua sehingga kayu dari pohon kelapa tersebut dapat dijadikan sebagai material untuk membuat rumah. Selain itu juga disebabkan oleh produktivitas yang masih rendah. » Persentase Populasi Ternak Sapi pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 35.097 Ekor dan terealisasi 34.375 Ekor (97,94”0). Meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan namun terjadi peningkatan populasi dari tahun 2021 yakni sebanyak 995 ekor yaitu sebanyak 33.380 ekor dan tahun 2022 sebanyak 34.735 ekor Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo dengan Jumlah Kasus gigitan anjing gila cukup tinggi. Pada Tahun 2021 terjadi 8 (delapan) kasus yang terjadi di 3 kecamatan dan pada tahun 2022 terjadi penurunan 1 (satu) kasus namun menambah wilayah yang terkena yaitu di 4 kecamatan. Angka ini merupakan rekapitulasi dari laporan hasil penanganan kasus gigitan anjing gila yang dilakukan oleh petugas Kesehatan hewan. Faktor utama pencapaian ini ditentukan oleh kekebalan efektif yang dihasilkan dari kegiatan vaksinasi. Vaksin yang digunakan pada tahun 2021 dan 2022 adalah Rabisin, yang menurut keterangan dari produsen (brosur) mampu menimbulkan kekebalan selama 3 tahun. Disamping itu terdapat kemungkinan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan gigitan HPR dan memeriksakan spesimen otak setiap HPR yang menggigit, sehingga tidak terdata.
2.Perikanan Capaian kinerja Dinas Perikanan diukur melalui indeks perikanan dengan realisasi yang mencapai target, di mana ditargetkan 70”6 dan realisasi 74,62Y40, 50 51 untuk indeks pengelolaan hasil perikanan ditargetkan 50% capaiannya 41,67%, belum mencapai target RPJMD dengan uraian sebagai berikut: Tabel 14. Capaian Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022Target Realisasi Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap Persentase produksi perikanan kelompok nelayan % 25 25 100 Jumlah Anggaran 3.017.314.000 2.702.264.060 100

a.Persentase Produksi Perikanan Budi Daya Jumlah Produksi dibagi hasil produksi dikali 100% di mana dari target 23.859 ton hanya tercapai 11.748 ton atau sekitar 24,23%, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Produksi Perikanan Budi Daya
b.Persentase kelompok pengelolaan hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan Berdasarkan tabel di bawah ini diketahui bahwa sasaran meningkatnya produk Olahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Indikator Kinerja Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan pada tahun 2022 hanya mencapai 10 % dari target 24 %, sehingga capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator tersebut yakni 41,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 76,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 Target Realisasi Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budi daya Persentase produksi perikanan budi daya % 100 49,24 49,24 Jumlah Anggaran 2.967.982.008 2.534.549.966 49,24 untuk indeks pengelolaan hasil perikanan ditargetkan 5099 capaiannya 41,67Y46, belum mencapai target RPJMD dengan uraian sebagai berikut: Tabel 14. Capaian Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan IndikatorTahun2022Capaian SasaranKinerjaSatuanKinerjaTahun TargetRealisasi2022 MeningkatnyaPe produksidanperikanan 0,25 25100 produktivitas usahakelompok perikanantangkapnelayan JumlahAnggaran3.017.314.000 2.702.264.060100
a.Persentase Produksi Perikanan Budi Daya Jumlah Produksi dibagi hasil produksi dikali 1006 di mana dari target 23.859 ton hanya tercapai 11.748 ton atau sekitar 24,23”o, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Produksi Perikanan Budi Daya Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 Target Realisasi Meningkatnya Persentase produksi Yo 100 49,24 49,24 produksi dan perikanan budi daya produktivitas usaha perikanan budi daya Jumlah Anggaran 2.967.982.008 2.534.549.966 49,24
b.Persentase kelompok pengelolaan hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan Berdasarkan tabel di bawah ini diketahui bahwa sasaran meningkatnya produk Olahan dan pemasaran hasil perikanan dengan Indikator Kinerja Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan pada tahun 2022 hanya mencapai 10 Yo dari target 24 Yo, sehingga capaian kinerja tahun 2022 untuk indikator tersebut yakni 41,67Y6 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 76,47”9. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 51 52 Tabel 16. Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang Telah Memenuhi Standar Persyaratan • Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Belum tercapainya target Pengolahan hasil perikanan antara lain disebabkan oleh:
1. 1.Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha unit pengolahan ikan (UPI) memiliki perizinan usaha perikanan berupa Tanda daftar unit usaha perikanan bidang pengolahan hasil perikanan/ NIB terdaftar di OSS (online single submision) system oleh BKPM/ PTSP
2. 2.UPI yang ada belum memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikat kelayakan pengolahan Pengolahan (SKP) antara lain disebabkan rumah produksi yang belum layak sesuai ketentuan permen KP No 5 tahun 2021 dan belum memiliki sertifikat pengolah ikan bagi pelaku usaha tsb.
3. 3.Pelaku usaha UPI belum memiliki sertifikat pelatihan pengolahan ikan (SPI) Sertifikat pengolah ikan
4. 4.Sarana prasarana pelaku usaha pengolahan ikan belum memenuhi standar baik rumah produksi dan peralatan pengolahan yang dimiliki karena kurangnya ketersediaan anggaran dan permodalan pelaku usaha
5. 5.Standar kelayakan pengolahan (SKP) sesuai peraturan Permen KP no.5 tahun 2021 tentang usaha pengolahan ikan
6. 6.Ketersediaan anggaran APBD kabupaten Pohuwato untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan ikan masih sangat terbatas.
7. 3.Pariwisata Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yakni persentase kunjungan wisata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022Target Realisasi Meningkatnya produk olahan dan pemasaran hasil perikanan Persentase kelompok pengelola hasil perikanan yang telah memenuhi standar persyaratan % 24% 10% 41,67% Jumlah Anggaran 1.115.567.185 1.109.139.594 99% Tabel 16. Persentase Kelompok Pengelola Hasil Perikanan yang Telah Memenuhi Standar Persyaratan Tahun 2022 Capaian Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kinerja Target Realisasi Tahun 2022 Persentase kelompok Meningkatnya produk | pengelola hasil olahan dan pemasaran | perikanan yang telah Yo 24Yo 100 41,67Y0 hasil perikanan memenuhi standar persyaratan Jumlah Anggaran 1.115.567.185 1.109.139.594 99 Yo Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Belum tercapainya target Pengolahan hasil perikanan antara lain disebabkan oleh:
8. 1.Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha unit pengolahan ikan (UPI) memiliki perizinan usaha perikanan berupa Tanda daftar unit usaha perikanan bidang pengolahan hasil perikanan/ NIB terdaftar di OSS (online single submision) system oleh BKPM/ PTSP UPI yang ada belum memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikat kelayakan pengolahan Pengolahan (SKP) antara lain disebabkan rumah produksi yang belum layak sesuai ketentuan permen KP No 5 tahun 2021 dan belum memiliki sertifikat pengolah ikan bagi pelaku usaha tsb. Pelaku usaha UPI belum memiliki sertifikat pelatihan pengolahan ikan (SPI) Sertifikat pengolah ikan Sarana prasarana pelaku usaha pengolahan ikan belum memenuhi standar baik rumah produksi dan peralatan pengolahan yang dimiliki karena kurangnya ketersediaan anggaran dan permodalan pelaku usaha Standar kelayakan pengolahan (SKP) sesuai peraturan Permen KP no.5 tahun 2021 tentang usaha pengolahan ikan Ketersediaan anggaran APBD kabupaten Pohuwato untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha pengolahan ikan masih sangat terbatas.
9. 3.Pariwisata Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yakni persentase kunjungan wisata yang dapat diuraikan sebagai berikut: 52 53 Tabel 17. Realisasi Indikator Persentase Kunjungan Wisata Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target Realisasi Persentase Kunjungan Wisata Wisata Nusantara Wisata Mancanegara Persen 30.000 200 44.559 0 148,53 0,00 Rata-Rata Capaian Kinerja 148,53 Jumlah Anggaran 283.283.525.894 283.283.424.819 99,96 Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Persentase Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara tahun 2022 adalah sebesar 148,53%. • Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Belum tercapainya target Wisatawan Mancanegara antara lain disebabkan oleh:
10. 1.Destinasi wisata Kabupaten Pohuwato belum menjadi sasaran utama wisatawan mancanegara melainkan masih sebagai daerah transit saja
11. 2.Standarisasi Pengelolaan Destinasi wisata belum terpenuhi secara optimal
12. 3.Aksesibilitas pariwisata ke dan dari Pohuwato belum memadai secara internasional
13. 4.Atraksi wisata belum secara konsisten, berkala dan berkelanjutan dilaksanakan didestinasi wisata sebagai daya Tarik
14. 5.Amenitas pariwisata di Kabupaten Pohuwato belum terstandarisasi secara internasional
15. 6.Dampak pandemic Covid-19 masih mempengaruhi rencana kunjungan wisata mancanegara di seluruh dunia
16. 7.Konflik politik internasional (perang Rusia – Ukraina) mempengaruhi kunjungan wisata secara global termasuk Indonesia
17. 4.Perdagangan dan Perindustrian Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dicapai melalui beberapa indikator, yaitu sebagai berikut: - Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi PDRB atas dasar Tabel 17. Realisasi Indikator Persentase Kunjungan Wisata Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Pa oa Target Realisasi u Le Persentase Kunjungan Wisata 30.000 44.559 148,53 Persen Wisata Nusantara Wisata Mancanegara 200 0 0,00 Rata-Rata Capaian Kinerja 148,53 Jumlah Anggaran 283.283.525.894 283.283.424.819 99,96 Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Persentase Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara tahun 2022 adalah sebesar 148,53Y0. Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Belum tercapainya target Wisatawan Mancanegara antara lain disebabkan oleh:
18. 1.Destinasi wisata Kabupaten Pohuwato belum menjadi sasaran utama wisatawan mancanegara melainkan masih sebagai daerah transit saja Standarisasi Pengelolaan Destinasi wisata belum terpenuhi secara optimal Aksesibilitas pariwisata ke dan dari Pohuwato belum memadai secara internasional Atraksi wisata belum secara konsisten, berkala dan berkelanjutan dilaksanakan didestinasi wisata sebagai daya Tarik Amenitas pariwisata di Kabupaten Pohuwato belum terstandarisasi secara internasional Dampak pandemic Covid-19 masih mempengaruhi rencana kunjungan wisata mancanegara di seluruh dunia Konflik politik internasional (perang Rusia — Ukraina) mempengaruhi kunjungan wisata secara global termasuk Indonesia
19. 4.Perdagangan dan Perindustrian Capaian Kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian, yang ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dicapai melalui beberapa indikator, yaitu sebagai berikut: Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi PDRB atas dasar 53 54 konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70% dengan realisasi sebesar 6,86% dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,62% dengan capaian 4,87% (sumber data: Kabupaten Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing adalah sebesar 145,95% dan 105,41%. - Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,76% dengan realisasi 9,14% dan harga berlaku 10,67% realisasi dengan capaian 11,66% (sumber data: Kabupaten Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing – masing 135,20 % dan 109,27 %.
20. 5.Investasi Capaian Indikator Nilai Investasi dikabupaten Pohuwato Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 18. Capaian Nilai Investasi Tahun 2021 s.d. 2022 No. Indikator Satuan Tahun 2021 (dalam jutaan Rupiah) Capaian (%) Tahun 2022 (dalam jutaan Rupiah) Capaian (%) Target Realisasi Target Realisasi 1 Nilai Realisasi Investasi Rp 209.673 494.288 235,74 293.542 585.923 199,60 Capaian nilai investasi juga terus mengalami peningkatan di mana nilai investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp.494.288.973.184,00 mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.585.923.145.640,00. Peningkatan ini dikarenakan pemerintah berkomitmen untuk menarik minat investasi ke daerah dan terus menjaga stabilitas keamanan berinvestasi sehingga investasi di Kabupaten Pohuwato setiap tahun mengalami peningkatan konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 4,70Y6 dengan realisasi sebesar 6,86Y9 dan harga berlaku ditargetkan sebesar 4,629 dengan capaian 4,87Y6 (sumber data: Kabupaten Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing — masing adalah sebesar 145,95”6 dan 105,41Y0. - Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Capaian indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan kontribusi PDRB atas dasar konstan dan harga berlaku pada tahun 2022, untuk nilai konstan ditargetkan sebesar 6,766 dengan realisasi 9,1496 dan harga berlaku 10,67”6 realisasi dengan capaian 11,66Y6 (sumber data: Kabupaten Pohuwato dalam angka 2022). Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja masing — masing 135,20 Yo dan 109,27 Yo.
21. 5.Investasi Capaian Indikator Nilai Investasi dikabupaten Pohuwato Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 18. Capaian Nilai Investasi Tahun 2021 s.d. 2022 Tahun 2021 . Tahun 2022 . Capaian Capaian Indikator Satuan (dalam jutaan Rupiah) (dalam jutaan Rupiah) ng (Yo) (“o) Target Realisasi Target Realisasi Nilai Realisasi Rp 209.673 494.288 235,74 293.542 585.923 199,60 Investasi Capaian nilai investasi juga terus mengalami peningkatan di mana nilai investasi tahun 2021 adalah sebesar Rp.494.288.973.184,00 mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.585.923.145.640,00. Peningkatan ini dikarenakan pemerintah berkomitmen untuk menarik minat investasi ke daerah dan terus menjaga stabilitas keamanan berinvestasi sehingga investasi di Kabupaten Pohuwato setiap tahun mengalami peningkatan 54 55 3.2.3. Menghadirkan Pola Pendidikan yang murah, terjangkau, berkualitas dan berkarakter
22. 1.Pendidikan Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pendidikan, dimana capaian indeks pendidikan tahun 2022 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 92,89% dengan predikat baik dan dinyatakan berhasil. Adapun pencapaian indeks pendidikan sebagai berikut: Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2022 Kriteria Penilaian Target (%) Realisasi (%) Capaian (%) 1 Meningkatnya penduduk usia 7 s.d. 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,85 96,09 94,20 Sangat Baik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 70,83 70,68 76,82 Baik 2 Meningkatnya Jumlah penduduk usia 2 s.d. 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 62.44 62,79 100,56 Sangat Baik 3 Meningkatnya Jumlah penduduk usia 7 s.d. 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Angka melek huruf penduduk usia 7 ‐ 18 tahun, perempuan dan laki‐laki 100 100 100 Sangat Baik Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS 2022 Dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato dengan rincian sebanyak 3 Indikator Kinerja (92,89%) capaian kinerjanya sangat Baik. Untuk indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lainnya adalah jumlah persentase kualitas dan rasio guru, dimana indikator ini dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai dan (iv) Kuota sertifikasi Guru dari kemdikbud. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut: 3.2.3. Menghadirkan Pola Pendidikan yang murah, terjangkau, berkualitas dan berkarakter
23. 1.Pendidikan Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pendidikan, dimana capaian indeks pendidikan tahun 2022 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 92,89”5 dengan predikat baik dan dinyatakan berhasil. Adapun pencapaian indeks pendidikan sebagai berikut: Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 No.| Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kriteria Penilaian Target Realisasi Capaian (Vo) (Yo) (0) 1 Meningkatnya penduduk usia | Angka Partisipasi 98,85 96,09 94,20 Sangat Baik 7 s.d. 15 tahun yang | Murni (APM) berpartisipasi dalam | SD/MI/Paket A pendidikan dasar Angka Partisipasi 70,83 70,68 76,82 Baik Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 2 Meningkatnya Jumlah | APS Pendidikan 62.44 62,79 100,56 Sangat Baik penduduk usia 2 s.d. 6 tahun | Anak Usia Dini yang berpartisipasi dalam | (PAUD) pendidikan PAUD 3 Meningkatnya Jumlah | Angka melek huruf 100 100 100 Sangat Baik penduduk usia 7 s.d. 18 tahun | penduduk usia 7 - yang berpartisipasi dalam | 18 tahun, pendidikan kesetaraan perempuan dan laki-laki Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS 2022 Dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato dengan rincian sebanyak 3 Indikator Kinerja (92,89Y”6) capaian kinerjanya sangat Baik. Untuk indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lainnya adalah jumlah persentase kualitas dan rasio guru, dimana indikator ini dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yakni: (1) usia pensiun pegawai, (1) perpindahan pegawai, dan (iii) kematian pegawai dan (iv) Kuota sertifikasi Guru dari kemdikbud. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut: 55 56 Tabel 20. Daftar Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 Dalam pelaksanaan kinerja, beberapa masalah dan penyelesaian di antaranya, yakni: - Belum meratanya akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pohuwato - Fasilitas pendidikan (Sarana dan prasarana) yang belum memadai (Jumlah, daya tampung kondisi) - Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah (Rata-rata lama sekolah masih 6 – 7 tahun) - Jumlah, kualitas dan kualifikasi guru serta sistem penempatan belum memadai (merata) Dengan langka penyelesaian yang dapat ditempuh yakni: - Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, pembangunan Sekolah satu atap atau Sekolah terpadu untuk mengatasi kendala geografis yang menghambat masyarakat terhadap pendidikan. - Dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana telah dilakukan berbagai langka yakni pengajuan usulan pembangunan dan pengadaan sarana lainnya kepusat dan daerah - Mendorong masyarakat melalui program pendidikan berupa pengadaan perlengkapan dan bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu. - Penempatan dan pemetaan guru sudah berdsarkan analisis kebutuhan guru di masing – masing Sekolah.
24. 2.Kepemudaan dan Olahraga Untuk kinerja urusan pemuda dan olahraga, ditangani oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat diukur melalui indikator, yaitu: Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diseluruh wilayah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Orang 1.863 1.825 97,96 Tabel 20. Daftar Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 Indikator NN Capaian Sasaran Kinerja Satuan Target Realisasi Kinerja (24) Terpenuhinya Guru yang Orang 1.863 1.825 97,96 Pendidik dan Tenaga memenuhi Kependidikan Diseluruh wilayah kualifikasi S1/D- IV Dalam pelaksanaan kinerja, beberapa masalah dan penyelesaian di antaranya, yakni: 2. Belum meratanya akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pohuwato Fasilitas pendidikan (Sarana dan prasarana) yang belum memadai (Jumlah, daya tampung kondisi) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah (Rata-rata lama sekolah masih 6 — 7 tahun) Jumlah, kualitas dan kualifikasi guru serta sistem penempatan belum memadai (merata) Dengan langka penyelesaian yang dapat ditempuh yakni: Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, pembangunan Sekolah satu atap atau Sekolah terpadu untuk mengatasi kendala geografis yang menghambat masyarakat terhadap pendidikan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana telah dilakukan berbagai langka yakni pengajuan usulan pembangunan dan pengadaan sarana lainnya kepusat dan daerah Mendorong masyarakat melalui program pendidikan berupa pengadaan perlengkapan dan bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Penempatan dan pemetaan guru sudah berdsarkan analisis kebutuhan guru di masing — masing Sekolah. Kepemudaan dan Olahraga Untuk kinerja urusan pemuda dan olahraga, ditangani oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dapat diukur melalui indikator, yaitu: 56 57
25. 1.Indeks Kepemudaan Capaian indikator untuk Indeks kepemudaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 21. Capaian Indikator Indeks Kepemudaan Tahun 2021 s.d. 2022 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2021 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) Tahun 2022 Target Realisasi Target Realisasi Indeks Kepemudaan % 70 60 85,71 100 100 Rata-Rata Capaian Kinerja 85,71 Jumlah Anggaran 4.339.854.039 4.221.451.963 97,72 3.298.800.712 3.294.147.451 Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Indeks Kepemudaan tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 15%, namun dari segi realisasi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan meningkat dibandingkan pada tahun 2021, yaitu sejumlah 60 orang dan di tahun 2022 meningkat sejumlah 100 orang.
26. 2.Indek Pengelolaan Olahraga Realisasi Indek Pengelolaan Olah Raga Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 22. Capaian Indeks Pengelolaan Olah Raga Indikator Kinerja Satuan Tahun 2021 Tahun 2022 Target Realisasi Target Realisasi Indeks Pengelolaan Olahraga Persen Siswa 55 - 50 - 100 100 Rata-Rata Capaian Kinerja Jumlah Anggaran 856.529.325 855.067.044 1.081.628.600 1.080.722.750 Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Indeks Pengelolaan Olahraga tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 1%, dari segi realisasi Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota. Meningkat dibandingkan pada tahun
27. 1.Indeks Kepemudaan Capaian indikator untuk Indeks kepemudaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 21. Capaian Indikator Indeks Kepemudaan Tahun 2021 s.d. 2022 Capaian s Tahun 2021 Kinerja Tahun 2022 Indikator Kinerja atuan Tahun Target Realisasi 2021 (Yo) Target Realisasi Indeks Kepemudaan Yo 70 60 85,71 100 Rata-Rata Capaian Kinerja 85,71 Jumlah Anggaran | 4.339.854.039 | 4.221.451.963 97,72 3.298.800.712 | 3.294.147.451 Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Indeks Kepemudaan tahun 2022 adalah 1006. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 15Yo, namun dari segi realisasi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan meningkat dibandingkan pada tahun 2021, yaitu sejumlah 60 orang dan di tahun 2022 meningkat sejumlah 100 orang.
28. 2.Indek Pengelolaan Olahraga Realisasi Indek Pengelolaan Olah Raga Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: Tabel 22. Capaian Indeks Pengelolaan Olah Raga Satuan Tahun 2021 Tahun 2022 Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Persen Indeks Pengelolaan . 55 50 100 100 Siswa Olahraga - - Rata-Rata Capaian Kinerja Jumlah Anggaran 856.529.325 855.067.044 1.081.628.600 1.080.722.750 Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pada indikator sasaran Indeks Pengelolaan Olahraga tahun 2022 adalah 100Yo. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 naik 1Yo, dari segi realisasi Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota. Meningkat dibandingkan pada tahun 57 58 2021 yaitu sebanyak 50 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.
29. 3.Perpustakaan Dan Kearsipan Capaian kinerja untuk kedua urusan ini yakni Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat dilihat pada indikator sebagaimana dibawah ini:
30. 1.Persentase Pengunjung Perpustakaan Tabel 23. Persentase Pengunjung Perpustakaan INDIKATOR SASARAN SATU AN TAHUN 2021 CAPAIA N KINERJ A TAHUN 2021 (%) TAHUN 2022 CAPAIA N KINERJ A TAHUN 2022 (%) TARGET REALISASI TARGET REALISASI Persentase pengunjung perpustakaan % 21.009 15.276 72,72 25.482 21.059 82,65% Rata-rata Kinerja 72,72 82,65% JUMLAH ANGGRAN 217.190.000 215.614.300 100 368.218.647 367.578.277 100% Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk sasaran pertama indikator ini rata- rata 2021 sebesar 72,72% Dengan dukungan anggaran sebesar Rp.145.018.067,00 terealisasi Rp.143.500.153,00 atau 100%. Capaian ini sama dengan capaian rata-rata tahun 2022 sebesar 2,65 %. Dengan persentase dengan input anggaran sebesar Rp.368.218.647,00 realisasi sebesar Rp.367.578.277 atau 100%. Adapun tabel di bawah ini yang menjelaskan tentang literasi di setiap sekolah di 13 kecamatan yang mendukung jumlah pengunjung perpustakaan. dalam 1 Tahun ada 183 sekolah yang dikunjungi terdiri dari SD dan SMP. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang tersebar dibeberapa sekolah sekabupaten pohuwato. 2021 yaitu sebanyak 50 orang dan di tahun 2022 meningkat sebanyak 100 orang.
31. 3.Perpustakaan Dan Kearsipan Capaian kinerja untuk kedua urusan ini yakni Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat dilihat pada indikator sebagaimana dibawah ini:
32. 1.Persentase Pengunjung Perpustakaan Tabel 23. Persentase Pengunjung Perpustakaan CAPAIA CAPATA N KINERJ TAHUN 2021 BaBe TAHUN 2022 A INDIKATOR | SATU A TAHUN SASARAN AN TAHUN 2022 2021 (Yo) (05) TARGET | REALISASI TARGET | REALISASI Persentase pengunjung V6 21.009 15.276 72,72 25.482 21.059 82,65 perpustakaan Rata-rata Kinerja 72,72 82,65Y9 JUMLAH ANGGRAN (217.190.000 | 215.614.300 100 368.218.647! 367.578.277 10046 Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk sasaran pertama indikator ini rata- 2021 72, 12Y6 sebesar Rp.145.018.067,00 terealisasi Rp.143.500.153,00 atau 100”6. Capaian ini sama dengan capaian rata-rata tahun 2022 sebesar 2,65 Yo. Dengan persentase dengan rata sebesar Dengan dukungan anggaran input anggaran sebesar Rp.368.218.647,00 realisasi sebesar Rp.367.578.277 atau 1000. Adapun tabel di bawah ini yang menjelaskan tentang literasi di setiap sekolah di 13 kecamatan yang mendukung jumlah pengunjung perpustakaan. dalam 1 Tahun ada 183 sekolah yang dikunjungi terdiri dari SD dan SMP. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang tersebar dibeberapa sekolah sekabupaten pohuwato. 58 59
33. 2.Persentase Cakupan Instasi yang memiliki Pengelolaan Arsip dengan Baik Tabel 24. Cakupan Instansi yang memiliki pengelolaan arsip baik INDIKATOR KINERJA SA TU AN TAHUN 2021 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%) TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)TARGET REALISASI TARGET REALISASI Persentase Cakupan Instansi yang Memiliki pengelolaan arsip yang baik % 100 90 90,00 100 95 95% Jumlah Anggaran 27.436.000 27.424.200 99,96 % 42.093.978 41.784.096 99,27% Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk sasaran kedua indikator ini rata- rata 2021 sebesar 100%. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 27.436.000.00 terealisasi Rp. 27.424.200,00 atau 99,96%. Capaian ini tidak sama dengan capaian rata-rata tahun 2022 sebesar 99,96% dengan inputan anggaran sebesar Rp. 42.093.978,00 realisasi sebesar Rp. 41.784.096,00 3.2.4. Tata Kelola lingkungan hidup yang semakin baik
34. 1.Lingkungan Hidup Capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk urusan Lingkungan Hidup. Untuk lingkungan diukur melalui indeks Kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 72,80 Persen dan realisasi sebesar 83,27 persen sesuai target. Untuk capaian indikator kinerja program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021-2026 dapat ditampilkan sebagaimana berikut: - Persentase Penanganan Sampah - Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk Untuk capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel 3.30 sebagai berikut: Tabel 25. Indikator Kinerja Utama Sasaran Pertama Tahun 2022 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) Target Target Realisasi Persentase Penanganan Sampah Persen 71,49 98,5 134
35. 2.Persentase Cakupan Instasi yang memiliki Pengelolaan Arsip dengan Baik Tabel 24. Cakupan Instansi yang memiliki pengelolaan arsip baik CAPAIAN CAPAIAN EN Oon SA TAHUN 2021 KINERJA TAHUN 2022 KINERJA KINERJA AN TAHUN TAHUN AN 2021 2022 TARGET | REALISASI (Yo) TARGET | REALISASI (Yo) Persentase Cakupan Instansi yang Memiliki pengelolaan | oy, 100 90 90,00 100 95 95Y6 arsip yang baik Jumlah Anggaran 27.436.000 27.424.200 99,96 Yo 42.093.978 | 41.784.096 99,27Y6 3.2.4. Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa untuk sasaran kedua indikator ini rata- rata 2021 sebesar 100”. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 27.436.000.00 terealisasi Rp. 27.424.200,00 atau 99,96Yo. Capaian ini tidak sama dengan capaian rata-rata tahun 2022 sebesar 99,96”6 dengan inputan anggaran sebesar Rp. 42.093.978,00 realisasi sebesar Rp. 41.784.096,00 Tata Kelola lingkungan hidup yang semakin baik
36. 1.Lingkungan Hidup Capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk urusan Lingkungan Hidup. Untuk lingkungan diukur melalui indeks Kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 72,80 Persen dan realisasi sebesar 83,27 persen sesuai target. Untuk capaian indikator kinerja program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021-2026 dapat ditampilkan sebagaimana berikut: - Persentase Penanganan Sampah - Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk Untuk capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel 3.30 sebagai berikut: Tabel 25. Indikator Kinerja Utama Sasaran Pertama Tahun 2022 Satuan Tahun 2022 Capaian Indikator Kinerja Kinerja Tahun 2021 (“o) Target Target Realisasi Persentase Penanganan Persen 71,49 98,5 134 Sampah 59 60 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) Target Target Realisasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk Persen 15,89 76,9 295,76 Rata-rata Capaian kinerja 111,50 87,7 214,88 Jumlah Anggaran 3.619.000.000 3.515.494.701 97,13 Dari Tabel 3.30 tersebut diatas rata – rata capaian kinerja untuk indikator persentase penanganan sampah dan tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk melampaui target. - Cakupan Pengawasan Terhadap AMDAL, UKL/UPL, SPPL Tabel 26. Indikator Kinerja Utama Sasaran Kedua 3.2.5. Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat serta pemberdayaan sosial
37. 1.Sosial Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: - Persentase PMKS yang meningkat kualitas hidupnya, dari yang ditargetkan dalam RPJM pada tahun 2022 sebesar 51,44 % persen realisasi 51,44 % capaian kinerja 100 % Indikator Kinerja Sat uan Tahun 2022 Capaian kinerja tahun 2022 Target Target Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (UKL/UPL, SPPL) 42,48 43,55 117 Rata-Rata Capaian Kinerja 117 43,55 117 Jumlah Anggaran 680.794.500 679.099.480 99.75 Satuan Tahun 2022 Capaian Indikator Kinerja Kinerja Tahun 2021 (Yo) Target Target Realisasi Tempat Pembuangan Persen 15,89 76,9 295,76 Sampah (TPS) per satuan Penduduk Rata-rata Capaian kinerja 111,50 87,7 214,88 Jumlah Anggaran 3.619.000.000 3.515.494.701 97,13 Dari Tabel 3.30 tersebut diatas rata — rata capaian kinerja untuk indikator persentase penanganan sampah dan tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk melampaui target. - Cakupan Pengawasan Terhadap AMDAL, UKL/UPL, SPPL Tabel 26. Indikator Kinerja Utama Sasaran Kedua Sat Tahun 2022 Capaian kinerja Indikator Kinerja uan tahun 2022 Target Target Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (UKL/UPL, 42,48 43,55 117 SPPL) Rata-Rata Capaian Kinerja 117 43,55 117 Jumlah Anggaran 680.794.500 679.099.480 99.75 3.2.5. Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat serta pemberdayaan sosial
38. 1.Sosial Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial. Capaian pada tahun 2022 tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: - Persentase PMKS yang meningkat kualitas hidupnya, dari yang ditargetkan dalam RPJM pada tahun 2022 sebesar 51,44 Yo persen realisasi 51,44 Yo capaian kinerja 100 Yo 60 61 - Persentase masyarakat yang rentan khusus yang memperoleh bantuan sosial. Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMD sebesar 100 % dan relisasi 100 mencapai target yaitu 100 persen. Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Sasaran Strategi Indikator Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 Target Realisasi Meningkatnya Kualitas Hidup PPKS Persentase PPKS Yang Meningkat Kualitas Hidupnya 51.44 % 51.44 100 % Jumlah Anggaran 1.493.100.700.- 1.487.924.357.- 99.65% Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Yang Rentan Khusus Persentase Masyarakat Yang Rentan Khusus yang Memperoleh Bantuan Sosial 100% 100% 100% Jumlah Anggaran 2.447.051.330.- 2.411.230.922.- 98.53% Total Anggaran 3.940.152.030.- 3.899.155.279.- 98.95% Program pemberdayaan sosial ini didukung oleh dua kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten /kota. Program rehabilitasi sosial didukung oleh 2 kegiatan, yakni Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Program perlindungan dan jaminan sosial yang mempunyai 2 kegiatan, yaitu Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota. Keberhasilan program dan kegiatan ini didukung pula oleh program dan kegiatan dari Kementerian Sosial RI maupun Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terutama dalam program penanggulangan kemiskinan Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berupaya agar jumlah bantuan pemerintah pusat maupun - Persentase masyarakat yang rentan khusus yang memperoleh bantuan sosial. Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMD sebesar 100 Yo dan relisasi 100 mencapai target yaitu 100 persen. Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Tahun 2022 ag Sasaran Strategi Indikator Tab T Realisasiarget ealisasi 2022 Meningkatnya Persentase PPKS 51.44 Yo 51.44 100 Yo Kualitas Hidup PPKS | Yang Meningkat Kualitas Hidupnya Jumlah Anggaran 1.493.100.700.- | 1.487.924.357.- | 99.65Yo Meningkatnya Persentase 10040 10040 100Yo0 Kualitas Pelayanan Masyarakat Yang Masyarakat Yang Rentan Khusus yang Rentan Khusus Memperoleh Bantuan Sosial Jumlah Anggaran 2.447.051.330.- | 2.411.230.922.- | 98.53Yo Total Anggaran 3.940.152.030.- | 3.899.155.279.- | 98.95Y9 Program pemberdayaan sosial ini didukung oleh dua kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten /kota. Sumber Program rehabilitasi sosial didukung oleh 2 kegiatan, yakni Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Program perlindungan dan jaminan sosial yang mempunyai 2 kegiatan, yaitu Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota. Keberhasilan program dan kegiatan ini didukung pula oleh program dan kegiatan dari Kementerian Sosial RI maupun Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terutama dalam program penanggulangan kemiskinan Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berupaya agar jumlah bantuan pemerintah pusat maupun 61 62 provinsi yang diluncurkan di Kabupaten Pohuwato benar-benar tepat sasaran dan berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tahun 2022. Untuk bantuan PPKS 2022 dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 28. Bantuan PPKS tahun 2022 NO Jenis Bantuan Jumlah PPKS yang diberikan bantuan Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan 1 2 3 4 1 Pemberian alat bantu 27 orang 27 orang 2 Bantuan dana motivasi bagi penyandang disabilitas 2 orang 2 orang 3 Bantuan dana motivasi eks penyandang penyakit sosial 2 orang 2 orang Jumlah 31 31 Persentase 100 % Untuk bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada Tabel masing - masing sebagai berikut: Tabel 29. Bantuan Sosial Produka NO. Jenis Bantuan Jumlah Masyarakat rentan khusus yang tertangani Jumlah Masyarakat rentan khusus yang ada 1 Produka 550 orang 550 orang Jumlah 550 550 Persentase 100% Sumber: Dinsos,2022 Data pendukung untuk program penanganan bencana antara lain: Tabel 30. Data korban bencana sosial (kebakaran) Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 KECAMATAN DATA KORBAN (JIWA) JUMLAH YANG DIBANTU(JIWA) Persentase (%) PATILANGGIO 5 1 MARISA 18 5 RANDANGAN 14 3 PAGUAT 5 2 provinsi yang diluncurkan di Kabupaten Pohuwato benar-benar tepat sasaran dan berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tahun 2022. Untuk bantuan PPKS 2022 dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 28. Bantuan PPKS tahun 2022 : Jumlah PPKS yang BaNee jane NO Jenis Bantuan gagap seharusnya diberikan bantuan . menerima bantuan l 2 3 4 1 Pemberian alat bantu 27 orang 27 orang 2 Bantuan dana motivasi bagi penyandang disabilitas 2 orang 2 orang 3 Bantuan dana motivasi eks 2 orang 2 orang penyandang penyakit sosial Jumlah 31 31 Persentase 100 Yo Untuk bantuan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada Tabel masing - masing sebagai berikut: Tabel 29. Bantuan Sosial Produka NO. Jenis Bantuan Jumlah Masyarakat rentan khusus yang tertangani Jumlah Masyarakat rentan khusus yang ada 1 Produka 550 orang 550 orang Jumlah 550 550 Persentase 1000 Sumber: Dinsos,2022 Data pendukung untuk program penanganan bencana antara lain: Tabel 30. Data korban bencana sosial (kebakaran) Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 KECAMATAN DATA JUMLAH YANG Persentase KORBAN | DIBANTU(JIWA) (“0) (JIWA) PATILANGGIO 5 1 MARISA 18 5 RANDANGAN 14 3 PAGUAT 5 2 62 63 KECAMATAN DATA KORBAN (JIWA) JUMLAH YANG DIBANTU(JIWA) Persentase (%) LEMITO 3 1 TALUDITI 5 1 BUNTULIA 2 1 JUMLAH 52 14 26.92 Sumber: Dinsos,2022 Tabel 31. Data Korban Bencana Alam (Banjir) Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 No. KECAMATAN DATA KORBAN (JIWA) JUMLAH YANG DIBANTU (JIWA) Persentase (%)
39. 1.BUNTULIA 1610 426
40. 2.MARISA 1835 599
41. 3.PATILANGGIO 564 236
42. 4.PAGUAT 545 182
43. 5.LEMITO 123 30
44. 6.RANDANGAN 57 19
45. 7.POPAYATO 53 14
46. 8.DUHIADAA 1335 377
47. 9.DENGILO 5 1
48. 10.TALUDITI 1434 453 JUMLAH 7561 2337 30.91 Sumber: Dinsos,2022 Tabel 32. Data korban bencana sosial (tertimpa pohon) No Kecamatan Data korban (jiwa) Jumlah yang dibantu(jiwa) Persentase (%) 1 POPAYATO TIMUR 4 1 2 PATILANGGIO 4 1 Jumlah 8 2 25 Sumber: Dinsos,2022 KECAMATAN DATA JUMLAH YANG | Persentase KORBAN | DIBANTU(JIWA) (09) (JIWA) LEMITO 3 1 TALUDITI 5 1 BUNTULIA 2 1 JUMLAH 52 14 26.92 Sumber: Dinsos,2022 Tabel 31. Data Korban Bencana Alam (Banjir) Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 No. | Kecamatan | PATAKORBAN | JUMLAn YANG | teratas
49. 1.BUNTULIA 1610 426
50. 2.MARISA 1835 599
51. 3.PATILANGGIO 564 236
52. 4.PAGUAT 545 182
53. 5.LEMITO 123 30
54. 6.RANDANGAN 57 19
55. 7.POPAYATO 53 14
56. 8.DUHIADAA 1335 377
57. 9.DENGILO 5 1
58. 10.TALUDITI 1434 453 JUMLAH 7561 2337 30.91 Sumber: Dinsos,2022 Tabel 32. Data korban bencana sosial (tertimpa pohon) Data korban | Jumlah yang No Kecamatan (jiwa) dibantu(jiwa) Pee 1 POPAYATO 4 1 TIMUR 2 PATILANGGIO 4 1 Jumlah 8 2 25 Sumber: Dinsos,2022 63 64 Tabel 33. Data korban bencana yang menerima paket permakanan No Kecamatan Data Korban (Jiwa) Jumlah korban menerima paket permakanan Persentase (%) Jumlah 7561 2337 30,91 Sumber: Dinsos,2022 Hambatan dan kendala:
59. 1.Korban bencana kebakaran, jumlah korban kebakaran tidak dapat dipastikan, di prediksi maupun diproyeksi sehingga dalam penetapan target penanganan dan realisasi selalu tidak sesuai target, sehingga diasumsikan tidak memenuhi target
60. 2.Bantuan permakanan bagi korban bencana alam, terutama cadangan beras pemerintah (selalu terkendala dalam proses penetapan status darurat),
61. 3.Kurangnya tenaga armada dan tenaga distribusi yang hanya mengandalkan tenaga relawan TAGANA
62. 2.Tenaga Kerja Capaian kinerja pemerintah daerah untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah angka pengaguran. Adapun angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari BPS Pohuwato Tahun 2022 berjumlah sebanyak 2.960 orang yang terdiri atas laki – laki 2.013 orang dan perempuan 947 orang. Jika dihitung persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato sebanyak 149.297 Jiwa, maka angka penganguran sebsar 1,98 %. Angka pengaguran di kabupaten pohuwato menurun dibandingkan tahun 2021 sebsar 2,45 % dengan demikian capaian kinerja indikator ini 143,39 %. Sementara capaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama serta program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021-2026. Capaian kinerja tersebut yakni: 1) Pelatihan Kerja Indikator sasaran Terselenggaranya Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2022 adalah 93%. dari segi realisasi penyelenggaraan pelatihan jumlah peserta yang dilatih meningkat di tahun 2022 sebanyak 192 Tabel 33. Data korban bencana yang menerima paket permakanan Jumlah korban No Kecamatan Data Korban menerima Persentase (Yo) (Jiwa) paket permakanan Jumlah 7561 2337 30,91 Sumber: Dinsos,2022 Hambatan dan kendala:
63. 1.Korban bencana kebakaran, jumlah korban kebakaran tidak dapat dipastikan, di prediksi maupun diproyeksi sehingga dalam penetapan target penanganan dan realisasi selalu tidak sesuai target, sehingga diasumsikan tidak memenuhi target
64. 2.Bantuan permakanan bagi korban bencana alam, terutama cadangan beras pemerintah (selalu terkendala dalam proses penetapan status darurat),
65. 3.Kurangnya tenaga armada dan tenaga distribusi yang hanya mengandalkan tenaga relawan TAGANA
66. 2.Tenaga Kerja Capaian kinerja pemerintah daerah untuk urusan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah angka pengaguran. Adapun angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari BPS Pohuwato Tahun 2022 berjumlah sebanyak 2.960 orang yang terdiri atas laki — laki 2.013 orang dan perempuan 947 orang. Jika dihitung persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato sebanyak 149.297 Jiwa, maka angka penganguran sebsar 1,98 Yo. Angka pengaguran di kabupaten pohuwato menurun dibandingkan tahun 2021 sebsar 2,45 Yo dengan demikian capaian kinerja indikator ini 143,39 Yo. Sementara capaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama serta program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021-2026. Capaian kinerja tersebut yakni: ID) Pelatihan Kerja Indikator sasaran Terselenggaranya Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2022 adalah 93”o. dari segi realisasi penyelenggaraan pelatihan jumlah peserta yang dilatih meningkat di tahun 2022 sebanyak 192 64 65 orang untuk lebih jelasnya realisasi pelatihan kerja yang dilaksanakan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 34. Target dan Realisasi Sasaran Pertama tahun 2022 INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%) TARGET REALISASI Terselenggaranya Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 85 % 79 % 92,94 % Jumlah Anggaran 161.658.000 161.658.000 100 2) Besaran Tenaga Kerja Yang di Tempatkan Keberhasilan indikator ini didukung oleh adanya meningkatnya jumlah tenaga kerja terdaftar dan telah ditempatkan baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato dan tersebar di perusahaan, perbankan dan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dengan lembaga pelayanan tenaga kerja yang didukung dengan penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja (IPK). Adapun capaian penempatan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 35. Capaian Penempatan Kerja Tahun 2021 - 2022 No. Jenis Kegiatan Utama Tahun 2021 2022 I. Data Pencari Kerja 184 2.179 Pencari kerja yang ditempatkan 54 232 Capaiannya 29,35 % 10,65 II. Angkatan Kerja 84.100 Orang 84.369 Penganggur 2.603 Orang 2.070 Tingkat Pengangguran 3,10 % 2,45 % III. Bukan Angkatan Kerja 34.558 Orang 34.558 - Sekolah - Mengurus Rumah Tangga - Lainnya 7.028 Orang 24.529 Orang 3.001 Orang 6.588 26.721 2.699 3) Persentase Jumlah Peraturan Perusahaan Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja dicerminkan dengan berkurangnya permasalahan tenaga kerja. Adapun data ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel ini: orang untuk lebih jelasnya realisasi pelatihan kerja yang dilaksanakan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 34. Target dan Realisasi Sasaran Pertama tahun 2022 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2 TAHUN 2022 (“o) TARGET REALISASI Terselenggaranya Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 85 Yo 79 Yo 92,94 Yo Jumlah Anggaran 161.658.000 161.658.000 100 2) Besaran Tenaga Kerja Yang di Tempatkan Keberhasilan indikator ini didukung oleh adanya meningkatnya jumlah tenaga kerja terdaftar dan telah ditempatkan baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintah dan perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Pohuwato dan tersebar di perusahaan, perbankan dan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dengan lembaga pelayanan tenaga kerja yang didukung dengan penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja (IPK). Adapun capaian penempatan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 35. Capaian Penempatan Kerja Tahun 2021 - 2022 $ $ Tahun No. Jenis Kegiatan Utama 2021 2022
67. 1.Data Pencari Kerja 184 2.179 Pencari kerja yang ditempatkan 54 232 Capaiannya 29,35 Yo 10,65 II. | Angkatan Kerja 84.100 Orang 84.369 Penganggur 2.603 Orang 2.070 Tingkat Pengangguran 3,10 Yo 2,45 Yo IN. | Bukan Angkatan Kerja 34.558 Orang 34.558 - Sekolah 7.028 Orang 6.588 - Mengurus Rumah Tangga 24.529 Orang 26.721 - Lainnya 3.001 Orang 2.699 3) Persentase Jumlah Peraturan Perusahaan Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan Penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja dicerminkan dengan berkurangnya permasalahan tenaga kerja. Adapun data ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel ini: 65 66 Tabel 36. Capaian Penyelesaian Kasus tenaga kerja No Tahun Kasus Perselisihan Terselesaikan 1 2021 11 Kasus 11 Sepakat 2 2022 80 Kasus 80 Kasus Untuk jumlah kasus di tahun 2021 sebesar 80 kasus terealisasi sebesar 80 kasus atau 100 %. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 11 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan di tahun 2021 sejumlah 11 kasus. Menurun dan meningkatnya penyelesaian kasus yang masuk tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan dalam hal ini adalah mediator. Di tahun 2022 ini ada 80 kasus yakni 62 (enam puluh dua) kasus HAK dari 7 perusahaan dan 18 (delapan belas) kasus PHK dari 9 Perusahaan terdiri dari: - PHK 18 orang dari 9 Perusahaan - HAK terdiri dari: 62 orang dari 7 Perusahaan
68. 3.Transmigrasi Di tahun 2022 Kabupaten Pohuwato tidak mendapatkan penempatan namun saat ini UPT Sandalan masih dalam status “Binaan”. Meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Dengan terdapatnya penempatan sejumlah 165 KK dengan target rensta 200 KK di UPT Sandalan yang menjadi salah satu fokus utama pengembangan wilayah transmigrasi di Kabupaten Pohuwato serta dengan adanya program unggulan daerah Kabupaten Pohuwato dapat diintegrasikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Transmigran untuk mensukseskannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dalam hal ini mengupayakan dengan adanya tekad dan kemauan kuat dari masyarakat tersebut. Sesuai IKU Bupati Indeks Pembangunan Transmigrasi yakni: - Ketersediaan air bersih capaian ketersediaan air bersih sekitar 85 % yaitu Jumlah KK yang memperoleh akses air bersih 140 kk dari seluruh jumlah warga berjumlah 165 KK. - Persentase Akses jalan dalam kondisi mantap Kondisi jalan menuju UPT sandalan hingga akhir tahun 2022 masih sekitar 75 %. Panjang Jalan menuju Tabel 36. Capaian Penyelesaian Kasus tenaga kerja No Tahun Kasus Perselisihan Terselesaikan 1 2021 11 Kasus 11 Sepakat 2 2022 80 Kasus 80 Kasus Untuk jumlah kasus di tahun 2021 sebesar 80 kasus terealisasi sebesar 80 kasus atau 100 6. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 11 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan di tahun 2021 sejumlah 11 kasus. Menurun dan meningkatnya penyelesaian kasus yang masuk tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh bidang yang menangani perlindungan ketenagakerjaan dalam hal ini adalah mediator. Di tahun 2022 ini ada 80 kasus yakni 62 (enam puluh dua) kasus HAK dari 7 perusahaan dan 18 (delapan belas) kasus PHK dari 9 Perusahaan terdiri dari: - PHK 18 orang dari 9 Perusahaan - HAK terdiri dari: 62 orang dari 7 Perusahaan
69. 3.Transmigrasi Di tahun 2022 Kabupaten Pohuwato tidak mendapatkan penempatan namun saat ini UPT Sandalan masih dalam status “Binaan”. Meningkatkan ekonomi masyarakat transmigran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Dengan terdapatnya penempatan sejumlah 165 KK dengan target rensta 200 KK di UPT Sandalan yang menjadi salah satu fokus utama pengembangan wilayah transmigrasi di Kabupaten Pohuwato serta dengan adanya program unggulan daerah Kabupaten Pohuwato dapat diintegrasikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Transmigran untuk mensukseskannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato dalam hal ini mengupayakan dengan adanya tekad dan kemauan kuat dari masyarakat tersebut. Sesuai IKU Bupati Indeks Pembangunan Transmigrasi yakni: - Ketersediaan air bersih capaian ketersediaan air bersih sekitar 85 Y9 yaitu Jumlah KK yang memperoleh akses air bersih 140 kk dari seluruh jumlah warga berjumlah 165 KK. - Persentase Akses jalan dalam kondisi mantap Kondisi jalan menuju UPT sandalan hingga akhir tahun 2022 masih sekitar 75 Yo. Panjang Jalan menuju 66 67 sandalan sekitar 4,2 km dan kondisi jalan yang bisa dilalui oleh warga dengan nyaman sekitar 1 km sehingga persentase jalan menuju sandalan yang nyaman dilalui warga baru sekitar 25 % - Persentase ketersediaan tenaga Guru dan Sarana dan Prasarana pendidikanBahwa Jumlah guru kelas yang ada saat ini berjumlah 4 orang sedangkan kebutuhan guru sejumlah 6 orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Jumlah ruang kelas yang tersedia ada 3 ruang kelas, sedangkan yang dibutuhkan 6 ruang kelas maka persentase Jumlah Guru yang ada 67 % sedangkan kebutuhan ruang belajar 50 % jadi capaiannya sekitar 58,5 % - Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Belum tersedia jika masyarakat membutuhkan Tim medis terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang paramedis dari Puskesmas pancakarsa 1 yang memberikan pelayanan secara berkala ke Lokasi UPT Sandalan.
70. 4.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja untuk urusan ini terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dimana tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama dan indikator program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021 – 2026. capaian Indikator Utama Kinerja (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato Tahun 2022, bisa dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Tahun 2022 NO Indikator Kinerja Satuan 2022 TARGET REALISASI CAPAIAN K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 IPG (Indeks Pembangunan Gender) Persen 91,38 1.277.944.672 91,40 1.230.664.772 100,02 96.30 2 Ratio KDRT Persen 0.11 155.500.000 0.11 144.129.867 100 92.69 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Rata-rata jumlah anak perkeluarga Angka 2 1.609.362.000 1.03 1.569.910.330 148.5 97.55 4 Rasio Akseptor KB Persen 74 3.418.545.000 67.32 2.778.504.874 90.98 81.28 TOTAL ANGGARAN 6.461.351.672 5.723.209.843 54.94 88.58 Sumber : Laporan Tahunan tahun 2022 sandalan sekitar 4,2 km dan kondisi jalan yang bisa dilalui oleh warga dengan nyaman sekitar 1 km sehingga persentase jalan menuju sandalan yang nyaman dilalui warga baru sekitar 25 Yo Persentase ketersediaan tenaga Guru dan Sarana dan Prasarana pendidikanBahwa Jumlah guru kelas yang ada saat ini berjumlah 4 orang sedangkan kebutuhan guru sejumlah 6 orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Jumlah ruang kelas yang tersedia ada 3 ruang kelas, sedangkan yang dibutuhkan 6 ruang kelas maka persentase Jumlah Guru yang ada 67 Yo sedangkan kebutuhan ruang belajar 50 Yo jadi capaiannya sekitar 58,5 Yo Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan obat-obatan. Belum tersedia jika masyarakat membutuhkan Tim medis terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang paramedis dari Puskesmas pancakarsa 1 yang memberikan pelayanan secara berkala ke Lokasi UPT Sandalan.
71. 4.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja untuk urusan ini terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dimana tahun 2022 dapat dilihat pada indikator kinerja utama dan indikator program / kegiatan yang telah ditetapkan targetnya per tahun pada RPJMD 2021 — 2026. capaian Indikator Utama Kinerja (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato Tahun 2022, bisa dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Tahun 2022 , 2022 No | Tudikator | Satuan TARGET REALISASI CAPAIAN k K | Rp K | Rp K | Rp URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 IPG (Indeks Persen | 91,38 1.277.944.672 91,40 1.230.664.772 100,02 | 96.30 Pembangunan Gender) 2 Ratio KDRT Persen | 0.11 155.500.000 0.11 144.129.867 100 92.69 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Rata-rata Angka | 2 1.609.362.000 1.03 1.569.910.330 148.5 | 97.55 jumlah anak perkeluarga 4 Rasio Persen | 74 3.418.545.000 67.32 | 2.718.504.874 90.98 81.28 Akseptor KB TOTAL ANGGARAN 6.461.351.672 5.723.209.843 54.94 | 88.58 Sumber : Laporan Tahunan tahun 2022 67 68 Indikator kinerja akan tetapi secara umum kinerja DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato dapat diukur melalui 4 Indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran, yaitu: - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jumlah IPM perempuan pada tahun 2022 sebesar 61.99. Dan Jumlah IPM Laki-laki sebesar 67.82 sehingga Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pohuwato adalah 91,40 %. Hasil perolehan 91.40% dengan capaian tersebut melebihi target capaian yaitu 91.38% dengan persentase keberhasilan 100,02% dengan predikat Tercapai melebihi target - Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 adalah 52 kasus dan jumlah seluruh rumah tangga Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pohuwato sejumlah 49.315 KK, sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KDRT adalah 0.11% dengan persentase 100% sesuai dengan yang di targetkan pada RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,11 %, dengan predikat Tercapai sesuai target. - Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah anak sebanyak 50.708 orang dan jumlah kepala Keluarga (KK) tahun 2022 di kabupaten Pohuwato sebanyak 49.315 Kepala Keluarga (KK), jadi perbandingannya adalah 1.03 % dengan arti jumlah rata-rata anak yang dimiliki kepala keluarga di kabupaten Pohuwato tahun 2022 yaitu 1 sampai 2 anak, jumlah tersebut melebihi target capaian dengan persentase keberhasilan 148,50% dengan predikat Tercapai melebihi target - Rasio Akseptor KB Jumlah Peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 16.621 orang dan jumlah jumlah PUS di Kabupaten Pohuwato sejumlah 24.688, orang sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KB Aktif adalah 67.32% dengan persentase 90,98% belum mencapai target, karena target tahun 2022 sebesar 74%. Namun secara Nasional hasil tersebut sangat tinggi.
72. 5.Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: Indikator kinerja akan tetapi secara umum kinerja DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato dapat diukur melalui 4 Indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada masing-masing sasaran, yaitu: - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jumlah IPM perempuan pada tahun 2022 sebesar 61.99. Dan Jumlah IPM Laki-laki sebesar 67.82 sehingga Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pohuwato adalah 91,40 "6. Hasil perolehan 91.406 dengan capaian tersebut melebihi target capaian yaitu 91.38”6 dengan persentase keberhasilan 100,02”o dengan predikat Tercapai melebihi target - Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jumlah kekerasan terhadap perempuan, anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 adalah 52 kasus dan jumlah seluruh rumah tangga Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Pohuwato sejumlah 49.315 KK, sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KDRT adalah 0.110 dengan persentase 100”6 sesuai dengan yang di targetkan pada RPJMD Tahun 2022 sebesar 0,11 Yo, dengan predikat Tercapai sesuai target. - Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah anak sebanyak 50.708 orang dan jumlah kepala Keluarga (KK) tahun 2022 di kabupaten Pohuwato sebanyak 49.315 Kepala Keluarga (KK), jadi perbandingannya adalah 1.03 Yo dengan arti jumlah rata-rata anak yang dimiliki kepala keluarga di kabupaten Pohuwato tahun 2022 yaitu 1 sampai 2 anak, jumlah tersebut melebihi target capaian dengan persentase keberhasilan 148,500 dengan predikat Tercapai melebihi target - Rasio Akseptor KB Jumlah Peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah 16.621 orang dan jumlah jumlah PUS di Kabupaten Pohuwato sejumlah 24.688, orang sehingga dapat diketahui Indikator Rasio KB Aktif adalah 67.32”6 dengan persentase 90,985 belum mencapai target, karena target tahun 2022 sebesar 74Y9. Namun secara Nasional hasil tersebut sangat tinggi.
73. 5.Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: 68 69 Pencapaian tujuan ini diukur melalui empat indikator kinerja utama sebagaimana disajikan pada tabel 38. Tabel 38. Indikator Kinerja Utama Dukcapil Tahun 2022 Indikator Sasaran Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target Realisasi Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,027 0.028 103,70 Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang diselesaikan dengan lembaga terkait lainnya 0,60 0,65 % 108,33 Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan 0,80 0,85 % 106,25 Persentase SKPD yang memanfaatkan data profil kependudukan 100 97 % 97 Rata-rata Capaian Kinerja 128,07 Jumlah Anggaran 2.053.484.000.00. 2.018.788.590.00 98,31% Berdasarkan tabel 38 tersebut nampak bahwa untuk sasaran kedua indikator ini rata- rata untuk tahun 2022 sebesar 104,34 % bahkan melebihi target yang ditentukan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.053.484.000.00,00 terealisasi Rp. 2.018.788.590.00,00 atau 98,31%. Capaian ini sama dengan capaian rata-rata tahun sebelumnya Persentase adminduk yang dilaksanan secara online, tercapai sesuai target yakni 95 persen. 3.2.6. Terus mendorong seluruh desa di Pohuwato menuju desa maju dan mandiri
74. 1.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator utama pemberdayaan masyarakat desa tahun 2022 adalah persentase desa yang memiliki BUMDes dengan target 75% dan Realisasi realisasi capaian 97,88% serta indikator persentase desa/kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa. Untuk lebih jelasnya capaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dapat dilihat pada tabel berikut: 3.2.6. Pencapaian tujuan ini diukur melalui empat indikator kinerja utama sebagaimana disajikan pada tabel 38. Tabel 38. Indikator Kinerja Utama Dukcapil Tahun 2022 Tahun 2022 Capaian Indikator Sasaran Banana Target Realisasi Tahun 2022 (Yo) Rasio penduduk berKTP per 0.027 0.028 103,70 satuan penduduk Persentase pasangan yang bermasalah akta nikah yang 0.60 0,65 Y6 108,33 diselesaikan dengan lembaga terkait lainnya Persentase lembaga yang telah bekerjasama dalam pemanfaatan 0,80 0,85 Yo 106,25 data kependudukan Persentase SKPD yang memanfaatkan data profil 100 97 Yo 97 kependudukan Rata-rata Capaian Kinerja 128,07 Jumlah Anggaran 2.053.484.000.00. | 2.018.788.590.00 98,31Yo Berdasarkan tabel 38 tersebut nampak bahwa untuk sasaran kedua indikator ini rata- rata untuk tahun 2022 sebesar 104,34 Yo bahkan melebihi target yang ditentukan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.053.484.000.00,00 tercalisasi Rp. 2.018.788.590.00,00 atau 98,31”6. Capaian ini sama dengan capaian rata-rata tahun sebelumnya Persentase adminduk yang dilaksanan secara online, tercapai sesuai target yakni 95 persen. Terus mendorong seluruh desa di Pohuwato menuju desa maju dan mandiri
75. 1.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indikator utama pemberdayaan masyarakat desa tahun 2022 adalah persentase desa yang memiliki BUMDes dengan target 7546 dan Realisasi realisasi capaian 97,88Y9 serta indikator persentase desa/kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa. Untuk lebih jelasnya capaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dapat dilihat pada tabel berikut: 69 70 Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Sasaran Strategi Indikator Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 Target Realisasi Meningkatnya Kelembagaan Ekonomi Pedesaan yang berkualitas Desa yang memiliki BUMDes 75 % 83.16 % 100 % Jumlah Anggaran 698.326.073.- 694.934.312.- 99.51% Meningkatnya dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk peningkatan keberdayaan dan kualitas masyarakat. Persentase Desa/kelurahan yang menjadi Juara Lomba Desa 100 100 100% Jumlah Anggaran 2.810.821.328 2.754.151.064 97.98% Total Anggaran 3.509.147.401 3.449.085.376 98.29% Dengan adanya percepatan pengembangan ekonomi perdesaan khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus BUMDes serta memberikan Permodalan Usaha bagi BUMDes dan ada sekitar 34 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah bergerak dibidang pertanian/perkebunan dalam rangka membantu masyarakat dan kelompok masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan target petani berkembang dan sejahtera 3.2.7. Membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah
76. 1.Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Pencapaian kinerja Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui capaian Indeks Kepuasan Infrastruktur. Indeks Kepuasan Infrastruktur. Nilai indeks ini diukur dari pemanfaatan beberapa infrastruktur strategis yakni jalan, air bersih, akses telekomunikasi, drainase, pariwisata dan pasar. Nilai Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Tahun 2022 Capaian Sasaran Strategi Indikator Kinerja 0 Tahun Target Realisasi 2022 Meningkatnya Desa yang memiliki 75 Yo 83.16 Yo 100 Yo Kelembagaan BUMDes Ekonomi Pedesaan yang berkualitas Jumlah Anggaran 698.326.073.- 694.934.312.- | 99.5196 Meningkatnya Persentase 100 100 10040 dukungan dan Desa/kelurahan yang keterlibatan para menjadi Juara Lomba pemangku Desa kepentingan untuk peningkatan keberdayaan dan kualitas masyarakat. Jumlah Anggaran 2.810.821.328 2.154.151.064 97.98Yo Total Anggaran 3.509.147.401 3.449.085.376 98.29Yo Dengan adanya percepatan pengembangan ekonomi perdesaan khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus BUMDes serta memberikan Permodalan Usaha bagi BUMDes dan ada sekitar 34 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah bergerak dibidang pertanian/perkebunan dalam rangka membantu masyarakat dan kelompok masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan target petani berkembang dan sejahtera 3.2.7.
77. 1.Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Membangun dan meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah Pencapaian kinerja Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui capaian Indeks Kepuasan Infrastruktur. Indeks Kepuasan Infrastruktur. Nilai indeks ini diukur dari pemanfaatan beberapa infrastruktur strategis yakni jalan, air bersih, akses telekomunikasi, drainase, pariwisata dan pasar. Nilai 70 71 kepuasan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 65,77 persen, berdasarkan survei kepuasan yang dilaksanakan oleh Tim Universitas Negeri Gorontalo, realisasi indeks ini sebesar 87,23 persen. Dengan capaian kinerja Indeks Infrastruktur sebesar 132,62 % atau melampaui target RPJMD. Untuk capain indikator kenerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui: 1) Indeks pembangunan Infrastruktur Capaian indeks pembangunan infrastruktur tahun 2022 sebesar 85,25 %. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dan 2022 dengan anggaran PEN yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cukup berkontribusi dalam menaikkan nilai tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 40. Data Kondisi Jalan Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Kriteria Panjang (Km) % Ket 2021 2022 2021 2022 Jalan Kondisi Baik 327,755 368,031 35,91% 40,33% Naik Jalan Kondisi Sedang 415,577 375,32 45,54% 41,33% Turun Jalan Kondisi RusakRingan 111,378 111,378 12,20% 12,20% Tetap Jalan Kondisi Rusak Berat 57,92 57,92 6,35% 6,35% Tetap Panjang jalan kondisi mantap 743,351 743,351 81,45% 81,45% Tetap Total 1.655,98 1.656 Tetap Sumber data Dinas PUPR Berdasarkan data tersebut kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 dengan total panjang jalan 1.655,98 Km dengan prosentase kondisi jalan mantap mencapai 743,351 km atau 81,45%. Apabila dibandingkan dengan kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2021 prosentase panjang jalan kondisi baik mengalami kenaikan 40,26 km atau sebesar 4,41%. Untuk pembangunan ifrastruktur jembatan dapat dilihat pada tabel berikut: kepuasan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 65,77 persen, berdasarkan survei kepuasan yang dilaksanakan oleh Tim Universitas Negeri Gorontalo, Dengan capaian kinerja Indeksrealisasi indeks ini sebesar 87,23 persen. Infrastruktur sebesar 132,62 Yo atau melampaui target RPJMD. Untuk capain indikator kenerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui: ID) Indeks pembangunan Infrastruktur Capaian indeks pembangunan infrastruktur tahun 2022 sebesar 85,25 Yo. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakanpada akhir tahun 2021 dan 2022 dengan anggaran PEN yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cukup berkontribusi dalam menaikkan nilai tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 40. Data Kondisi Jalan Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Kriteria Panjang (Km) “Yo Ket 2021 2022 2021 2022 Jalan Kondisi Baik 327,755 368,031 35,91Yo 40,33Yo Naik Jalan Kondisi Sedang 415,577 375,32 45,54Y9 41,339 Turun Jalan Kondisi 111,378 111,378 12,20Yo 12,20Yo Tetap RusakRingan Jalan Kondisi 57,92 57,92 6,35Y0 6,35Y0 Tetap Rusak Berat Panjang jalan 743,351 743,351 81,45Y9 81,45Y9 Tetap kondisi mantap Total | 1.655,98 1.656 Tetap Sumber data Dinas PUPR Berdasarkan data tersebut kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 dengan total panjang jalan 1.655,98 Km dengan prosentase kondisi jalan mantap mencapai 743,351 km atau 81,45”9. Apabila dibandingkan dengan kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2021 prosentase panjang jalan kondisi baik mengalami kenaikan 40,26 km atau sebesar 4,41”o. Untuk pembangunan ifrastruktur jembatan dapat dilihat pada tabel berikut: 71 72 Tabel 41. Kondisi Jembatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 No Indikator Tahun (Unit) Ket 2021 2022 1 Jumlah Jembatan 201 201 Tetap 2 Jembatan dalam kondisi baik 178 179 Naik 3 Jembatan dalam kondisi sedang / rusak 23 22 Turun Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan agar dapat melayani lalu lintas secara teratur, serta mengganti sejumlah jembatan yang dalam keadaan rusak yang merupakan penyebab kurang berfungsinya ruas jalan dan membuka daerah-daerah terpencil, mengembangkan wilayah pedesaan dan sentra-sentra produksi, maupun usaha menunjang pembangunan lokasi sektor strategis. Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah jembatan kondisi baik tahun 2022 sebesar 89,05% atau sebanyak 179 unit dari jumlah jembatan yang ada sebanyak 201 unit pada tahun 2022. 2) Indeks Kinerja Sistem Irigasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air persawahan dan prosentase peningkatan jaringan irigasi. Target persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 76,17 persen realisasi 75,29% dengan capaian kinerja sebesar 98,84 persen dengan kata lain bahwa capaian sasaran dapat dicapai dengan baik. Capaian kondisi jaraingan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 42. Data Kondisi Jaringan irigasi Tahun 2022 No Indikator Satuan Tahun 2022 Keterangan 1 Panjang Total Jaringan Irigasi Primer m 4.433,28 - Dalam kondisi baik m 4.049,52 - Dalam kondisi rusak m 383,76 2 Panjang Total Jaringan Irigasi Sekunder (m) m 32.788 Tabel 41. Kondisi Jembatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Tahun (Unit) Ket No Indikator 2021 2022 1 | Jumlah Jembatan 201 201 Tetap 2 | Jembatan dalam kondisi baik 178 179 Naik 3 Jembatan dalam kondisi sedang / rusak 23 » Turun Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan agar dapat melayani lalu lintas secara teratur, serta mengganti sejumlah jembatan yang dalam keadaan rusak yang merupakan penyebab kurang berfungsinya ruas jalan dan membuka daerah-daerah terpencil, mengembangkan wilayah pedesaan dan sentra-sentra produksi, maupun usaha menunjang pembangunan lokasi sektor strategis. Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah jembatan kondisi baik tahun 2022 sebesar 89,059 atau sebanyak 179 unit dari jumlah jembatan yang ada sebanyak 201 unit pada tahun 2022. 2) Indeks Kinerja Sistem Irigasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air persawahan dan prosentase peningkatan jaringan irigasi. Target persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 76,17 persen realisasi 75,299 dengan capaian kinerja sebesar 98,84 persen dengan kata lain bahwa capaian sasaran dapat dicapai dengan baik. Capaian kondisi jaraingan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 42. Data Kondisi Jaringan irigasi Tahun 2022 No Indikator Satuan (Tahun 2022| Keterangan Panjang Total Jaringan 1 NN m 4.433,28 Irigasi Primer - Dalam kondisi baik m 4.049,52 - Dalam kondisi rusak m 383,76 Panjang Total Jaringan 2 aa m 32.788 Irigasi Sekunder (m) 72 73 No Indikator Satuan Tahun 2022 Keterangan - Dalam kondisi baik m 20.709 - Dalam kondisi rusak m 12.079 Sumber: Disputra,2022
78. 2.Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2022, diukur melalui indeks infrasuktur pemukiman, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 59,55% dimana target dalam RPJMD tahun 2022 sebesar 60,62%, dengan demikian Capain Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 97,87%. Untuk indikator Indeks Infrastruktur Permukiman diukur melalui beberapa indikator program yaitu: - Persentase Capaian Pembangunan Pemukiman sebagaimana tabel berikut: Tabel 43. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni 2022 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target Realisasi - Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPS (APBN) Unit 1000 844 84,40% - Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni (DAK) Unit 241 191 79,25% - Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni (APBD) Unit 100 15 15% Rata-rata capaian kinerja Unit 1.341 1.050 78,30 % Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa beberapa indikator belum mencapai target, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 sebagian besar anggaran APBD Kabupaten Pohuwato lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sementara pembangunan fisik termasuk pembangunan rumah layak huni lebih didorong melalui anggaran pusat baik APBN dan DAK. - Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan sebesar 61,90% - Persentase Capaian PSU Kawasan Perumahan sebesar 53% - Persentase Sanitasi Kawasan Perumahan 45% No Indikator Satuan (Tahun 2022| Keterangan - Dalam kondisi baik m 20.709 - Dalam kondisi rusak m 12.079 Sumber: Disputra,2022 Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2022, diukur melalui indeks infrasuktur pemukiman, dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 59,55”o dimana target dalam RPJMD tahun 2022 sebesar 60,62”o, dengan demikian Capain Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 97,87Yo. Untuk indikator Indeks Infrastruktur Permukiman diukur melalui beberapa indikator program yaitu: - Persentase Capaian Pembangunan Pemukiman sebagaimana tabel berikut: Tabel 43. Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni 2022 Tahun 2022 Capaian : NN: Kinerja Indikator Kinerja SEMEN Target Realisasi Tahun 2022 (“o) - Jumlah Pembangunan Rumah Unit 1000 844 84,40Y0 Layak Huni BSPS (APBN) - Jumlah Pembangunan Rumah Unit 241 191 79,25Yo Layak Huni (DAK) - Jumlah Pembangunan Rumah Unit 100 15 Layak Huni (APBD) Rata-rata capaian kinerja Unit 1.341 1.050 78,30 Yo Berdasarkan tabel tersebut diatas nampak bahwa beberapa indikator belum mencapai target, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 sebagian besar anggaran APBD Kabupaten Pohuwato lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sementara pembangunan fisik termasuk pembangunan rumah layak huni lebih didorong melalui anggaran pusat baik APBN dan DAK. - Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan sebesar 61,900 - Persentase Capaian PSU Kawasan Perumahan sebesar 53Yo - Persentase Sanitasi Kawasan Perumahan 456 73 74 - Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Tidak tercapainya pembangunan Rumah Layak Huni disebabkan oleh berkurangnya dukungan anggaran serta terdapat rumah tangga yang tidak memiliki lahan sendiri sebagai lokasi pembangunan Rumah Layak Huni.
79. 3.Perhubungan Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yakni:
80. 1.Indeks Pengelolaan Lalu Lintas
81. 2.Indeks Infrastruktur Lalu Lintas 1) Indeks Pengelolaan Lalu Lintas - Kepemilikan KIR Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pohuwato dari 2.975 unit kendaraan yang wajib uji kelayakan, terdapat 1.721 unit kendaraan telah melakukan uji kelayakan atau mencapai 57,85% persen dari total kendaraan yang wajib uji. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengujian kendaraan bermotor menurun yang diakibatkan kekosongan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sejak tanggal 20 Juli sampai 1 November 2022. Dengan adanya kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) tersebut, pemilik kendaraan bermotor tidak mau melaksanakan pengujian kendaraan bermotornya dan lebih memilih menunggu sampai diterbitkannya Bukti Lulus Kendaraan Bermotor (KIR) yang baru. - Penyediaan Fasilitas Keselamatan Panjang Jalan yang tersedia saat ini mencapai 915,15 km tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 101 (seratus satu) desa 3 (tiga) kelurahan dengan status kewenangan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Dari total Panjang Jalan tersebut tersebar 278 set perlengkapan keselamatan Jalan terdiri atas Guadrial, Delineator, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Warning Light, LPJU, RPPD dan Marka Jalan. Tolok ukur atas pemasangan fasilitas keselamatan Jalan tersebut baru mencapai 30,38%. - Penyediaan Trayek Saat ini kebutuhan akan Trip atas trayek kendaraan roda empat yang melayani masyarakat sebanyak 5 (lima) trip dengan tingkat kebutuhan Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Tidak tercapainya pembangunan Rumah Layak Huni disebabkan oleh berkurangnya dukungan anggaran serta terdapat rumah tangga yang tidak memiliki lahan sendiri sebagai lokasi pembangunan Rumah Layak Huni. Perhubungan Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yakni:
82. 1.Indeks Pengelolaan Lalu Lintas
83. 2.Indeks Infrastruktur Lalu Lintas 1) Indeks Pengelolaan Lalu Lintas - Kepemilikan KIR Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pohuwato dari 2.975 unit kendaraan yang wajib uji kelayakan, terdapat 1.721 unit kendaraan telah melakukan uji kelayakan atau mencapai 57,85Y9 persen dari total kendaraan yang wajib uji. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengujian kendaraan bermotor menurun yang diakibatkan kekosongan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sejak tanggal 20 Juli sampai 1 November 2022. Dengan adanya kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor (KIR) tersebut, pemilik kendaraan bermotor tidak mau melaksanakan pengujian kendaraan bermotornya dan lebih memilih menunggu sampai diterbitkannya Bukti Lulus Kendaraan Bermotor (KIR) yang baru. - Penyediaan Fasilitas Keselamatan Panjang Jalan yang tersedia saat ini mencapai 915,15 km tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 101 (seratus satu) desa 3 (tiga) kelurahan dengan status kewenangan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Dari total Panjang Jalan tersebut tersebar 278 set perlengkapan keselamatan Jalan terdiri atas Guadrial, Delineator, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Warning Light, LPJU, RPPD dan Marka Jalan. Tolok ukur atas pemasangan fasilitas keselamatan Jalan tersebut baru mencapai 30,3856. - Penyediaan Trayek Saat ini kebutuhan akan Trip atas trayek kendaraan roda empat yang melayani masyarakat sebanyak 5 (lima) trip dengan tingkat kebutuhan 74 75 penambahan trip atas trayek sebanyak 2 (dua) trip. Sehingga saat ini baru dicapai jumlah trip trayek sebesar 40%. 2) Indeks Kinerja Infrastruktur lalu Lintas Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perhubungan saat ini melaksanakan pengelolaan Terminal tipe sebanyak 4 (empat) unit tersebar di 4 (empat) kecamatan, dengan indeks capaian sebesar 100% dimana kondisi semuanya berfungsi dengan baik melayani arus kendaraan dan penumpang. - Indeks retribusi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato saat ini mengelola lokasi perparkiran tersebar di 1 (satu) tempat terdiri atas 3 (tiga) pintu masuk keluar lokasi wisata Pohon Cinta. Pengenaan retribusi tersebut meski masih terbatas pada tahap sosialisasi cenderung memberikan hasil yang positif dengan peningkatan capaian sebesar 43% dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat baik pengunjung maupun pengelola UMKM lokasi dimaksud. - Indeks Desa yang terakses dengan kendaraan roda empat Kabupaten Pohuwato memiliki 104 Desa dengan 3 Kelurahan serta memiliki Panjang Jalan 915,15 km, baru sebanyak 65 Desa yang bisa diakses oleh kendaraan roda empat atau sebesar 62,50%. Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 825.000.000,00 dan realisasi Rp 756.420.500,00 atau 91,69% dengan rincian berikut ini.
84. 1.Retribusi Jasa Umum
85. 1.Target Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2022 adalah senilai 150.000.000,00 dan terealisasi Rp. 85.250.000,00 atau capaian hanya mencapai 56,83%.
86. 2.Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi Rp. 240.962.000,00 atau mencapai 96,38%
87. 2.Retribusi Jasa Usaha
88. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi Rp. 172.500.000,00 penambahan trip atas trayek sebanyak 2 (dua) trip. Sehingga saat ini baru dicapai jumlah trip trayek sebesar 405. 2) Indeks Kinerja Infrastruktur lalu Lintas Kabupaten Pohuwato melalui Dinas Perhubungan saat ini melaksanakan pengelolaan Terminal tipe sebanyak 4 (empat) unit tersebar di 4 (empat) kecamatan, dengan indeks capaian sebesar 10096 dimana kondisi semuanya berfungsi dengan baik melayani arus kendaraan dan penumpang. Indeks retribusi perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato saat ini mengelola lokasi perparkiran tersebar di 1 (satu) tempat terdiri atas 3 (tiga) pintu masuk keluar lokasi wisata Pohon Cinta. Pengenaan retribusi tersebut meski masih terbatas pada tahap sosialisasi cenderung memberikan hasil yang positif dengan peningkatan capaian sebesar 439 dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat baik pengunjung maupun pengelola UMKM lokasi dimaksud. Indeks Desa yang terakses dengan kendaraan roda empat Kabupaten Pohuwato memiliki 104 Desa dengan 3 Kelurahan serta memiliki Panjang Jalan 915,15 km, baru sebanyak 65 Desa yang bisa diakses oleh kendaraan roda empat atau sebesar 62,50Y4. Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 825.000.000,00 dan realisasi Rp 756.420.500,00 atau 91,69” dengan rincian berikut ini.
89. 1.Retribusi Jasa Umum
90. 1.Target Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2022 adalah senilai 150.000.000,00 dan terealisasi Rp. 85.250.000,00 atau capaian hanya mencapai 56,83Y4.
91. 2.Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi Rp. 240.962.000,00 atau mencapai 96,389
92. 2.Retribusi Jasa Usaha
93. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi Rp. 172.500.000,00 75 76
94. 2.Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi Rp. 161.425.000,00 1) Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:
95. 1.Belum tercapainya indikator kinerja pengujian kenderaan bermotor (kir) Ø Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pengujian Kenderaan Bermotor menurun yang di akibatkan kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kenderaan Bermotor (KIR) sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 1 November 2022. Ø Dengan adanya kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kenderaan Bermotor (KIR) tersebut Pemilik Kenderaan bermotor tidak mau melaksanakan pengujian kenderaan bermotornya dan lebih memilih menunggu sampai diterbitkanya Bukti Lulus Uji Kenderaan Bermotor (KIR) yang baru.
96. 2.Belum tercapainya indikator kinerja retribusi parkir di tepi jalan umum Ø Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi atau Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan sarana parkir dengan mempergunakan sebagian badan jalan (bahu jalan) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Ø Yang melaksanakan pemungutan retribusi ini adalah terminal marisa, terminal randangan, terminal popayato dan terminal molosipat, namun sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, terminal malosipat tidak melaksanakan pemungutan yang disebabkan oleh tidak adanya sarana parkir ditepi jalan umum sehingga Sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi ini mengalami penurunan.
97. 4.Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja Komunikasi Dan Informatika dapat diukur melalui indikator kinerja utama yakni indeks Pembangunan Kominfo dan Indeks ketersediaan data dan informasi. Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:
98. 2.Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi Rp. 161.425.000,00 1) Hambatan Kinerja yang belum mencapai target Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:
99. 1.Belum tercapainya indikator kinerja pengujian kenderaan bermotor (kir) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pengujian Kenderaan Bermotor menurun yang di akibatkan kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kenderaan Bermotor (KIR) sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 1 November 2022. Dengan adanya kekosongan stok Bukti Lulus Uji Kenderaan Bermotor (KIR) tersebut Pemilik Kenderaan bermotor tidak mau melaksanakan pengujian kenderaan bermotornya dan lebih memilih menunggu sampai diterbitkanya Bukti Lulus Uji Kenderaan Bermotor (KIR) yang baru. Belum tercapainya indikator kinerja retribusi parkir di tepi jalan umum Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi atau Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan sarana parkir dengan mempergunakan sebagian badan jalan (bahu jalan) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Yang melaksanakan pemungutan retribusi ini adalah terminal marisa, terminal randangan, terminal popayato dan terminal molosipat, namun sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, terminal malosipat tidak melaksanakan pemungutan yang disebabkan oleh tidak adanya sarana parkir ditepi jalan umum sehingga Sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi ini mengalami penurunan.
100. 4.Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja Komunikasi Dan Informatika dapat diukur melalui indikator kinerja utama yakni indeks Pembangunan Kominfo dan Indeks ketersediaan data dan informasi. — Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini: 76 77
101. 1.Indeks Pembangunan Kominfo Tabel 44 Indeks Pembangunan Kominfo Tahun 2022: NO INDIKATOR SASARAN SA TU AN TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%) TARGET AKHIR RENSTR A TARGET REALISASI 1. Indeks Pembangunan Kominfo % 98 98 100 100 Rata-rata Capaian Kinerja 100 100 Jumlah Anggaran 3.189.965.804 3.085.299.504 96,72 Berdasarkan tersebut di atas, Nampak bahwa untuk sasaran indikator ini rata-rata untuk tahun 2022 sebesar 96,72% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.189.965.804,00 terealisasi Rp.3.085.299.504,00 atau sebesar 96 %.
102. 2.Indeks ketersediaan data dan Informasi Tabel 45. Capaian Indeks Ketersediaan Data dan Informasi Tahun 2022 NO INDIKATOR SASARAN SAT UA N TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%) TARGET AKHIR RENSTRA TARGET REALISASI
103. 1.Indeks ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 Rata-rata Capaian Kinerja 100 Jumlah Anggaran 1.452.540.984 1.445.394.780 99,51 Berdasarkan tersebut di atas, terlihat bahwa untuk sasaran indikator ini rata-rata untuk tahun 2022 sebesar 100% dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.452.540.984,00 terealisasi Rp.1.445.394.780,00 atau sebesar 99%.
104. 1.Indeks Pembangunan Kominfo Tabel 44 Indeks Pembangunan Kominfo Tahun 2022: SA TAHUN 2022 CAPAIAN TARGET NO | INDIKATOR TU KINERJA AKHIR SASARAN AN TARGET REALISASI TAHUN 2022 RENSTR (Yo) A 1 | Indeks v6 98 98 100 100 Pembangunan Kominfo Rata-rata Capaian Kinerja 100 100 Jumlah Anggaran 3.189.965.804 | 3.085.299.504 96,72 Berdasarkan tersebut di atas, Nampak bahwa untuk sasaran indikator ini rata-rata untuk tahun 2022 sebesar 96,72”6 dengan dukungan anggaran sebesar Rp.3.189.965.804,00 tercalisasi Rp.3.085.299.504,00 atau sebesar 96 Yo.
105. 2.Indeks ketersediaan data dan Informasi Tabel 45. Capaian Indeks Ketersediaan Data dan Informasi Tahun 2022 CAPAIAN ui KINERJA | TARGET NO INDIKATOR UA TAHUN 2022 TAHUN AKHIR SASARAN N 2022 (Yo) RENSTRA TARGET REALISASI
106. 1.Indeks ketersediaan Y9 100 100 100 100 data dan informasi Rata-rata Capaian Kinerja 100 Jumlah Anggaran 1.452.540.984 1.445.394.780 99,51 Berdasarkan tersebut di atas, terlihat bahwa untuk sasaran indikator ini rata-rata untuk tahun 2022 sebesar 1006 dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.452.540.984,00 terealisasi Rp.1.445.394.780,00 atau sebesar 9945. 71 78 3.2.8. Menghadirkan pelayanan pemerintahan yang bersih, profesional dan ramah
107. 1.Sekretariat Daerah Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah jumlah serapan anggaran dan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.
108. 1.Nilai SAKIP Kabupaten Tabel 46. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 Indikator Kinerja Sat 2021 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target Realisasi Target Realisasi Nilai SAKIP Kabupaten Nilai B B 100 B B Rata-Rata Capaian Kinerja 100 - Jumlah Anggaran 186.315.772 185.185.185 99,39 83.397.000 79.412.196 95.22% Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Pohuwato
109. 2.Nilai LPPD Kabupaten Tabel 47. Analisis Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 Indikator Kinerja Satuan 2021 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)Target Realisasi Target Realisasi Nilai LPPD Kabupaten Nilai 3,5258 100 100 3,5258 3,5258** 100 Rata-Rata Capaian Kinerja 100 - Jumlah Anggaran 186.315.772 185.185.185 99,39 269.136.000 268.139.909 99.63 Ket: ** Data sementara Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pohuwato 3.2.8. Menghadirkan pelayanan pemerintahan yang bersih, profesional dan ramah
110. 1.Sekretariat Daerah Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah jumlah serapan anggaran dan pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.
111. 1.Nilai SAKIP Kabupaten Tabel 46. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 2021 Capaian 2022 Ba : MEN nerja Indikator| Sat Kinerja Tahun Kinerja Target Realisasi Tahun Target Realisasi 2022 (Vo) 2021 (v0) Nilai SAKIP Nilai B B 100 B B Kabupaten Rata-Rata Capaian Kinerja 100 - Jumlah Anggaran| 186.315.772 | 185.185.185 99,39 83.397.000 | 79.412.196 95.22Y0 Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Pohuwato
112. 2.Nilai LPPD Kabupaten Tabel 47. Analisis Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 2021 Capaian 2022 Capaian Indikator Kinerja Kinerja Kinerja | Satuan Tahun 2021 Tahun 2022 Target Realisasi (Yo) Target Realisasi (Yo) Nilai LPPD Nilai 3,5258 100 100 3,5258 3,52581 100 Kabupaten Rata-Rata Capaian Kinerja 100 - Jumlah Anggaran 186.315.772 185.185.185 99,39 269.136.000 | 268.139.909 99.63 Ket: “# Data sementara Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pohuwato 78 79
113. 3.Persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan Tabel 48. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 Indikator Kinerja Satuan 2021 Capaian Kinerja Tahun 2021 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 Target Realisasi Target Realisasi Persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan % 390 495 126,92 650 726 111.69 Perda dok 10 13 130 6 6 100 Perbup dok 25 60 240 43 44 102,33 SK dok 355 422 118,87 650 726 111.69 Rata-Rata Capaian Kinerja Jumlah Anggaran 255.844.938 243.431.535 95.15
114. 4.Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan Tabel 49. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 Indikator Kinerja Satuan 2021 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)Target Realisasi Target Realisasi Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Paket 78 78 100 83 42 50.60 Rata-Rata Capaian Kinerja 100 50,60 Jumlah Anggaran 784.355.615 783.887.000 99,94 250.320.246 246.284.315 98.39
115. 2.Sekretariat DPRD Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 di ukur melalui 2 indikator kinerja utama yakni:
116. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD dengan capaian 102,13 %
117. 2.Nilai evaluasi SAKIP dengan capaian kinerja 103,88 % atau predikat BB
118. 3.Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan capaian kinerja 100 % Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
119. 3.Persentase jumlah produk hukum yang dihasilkan Tabel 48. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 2021 2022 Capaian Capaian Indikator Kinerja | Satuan Kinerja Kinerja'ahun Tahun 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Persentase jumlah | 390 495 126,92 650 726 111.69 produk hukum yang dihasilkan Perda dok 10 3 130 6 6 100 Perbup dok 55 60 240 43 44 102,33 SK dok 355 422 118,87 650 6 111.69 Rata-Rata Capaian Kinerja Jumlah Anggaran 255.844.938 243.431.535 95.15
120. 4.Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan Tabel 49. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2022 2021 Capaian 2022 Capaian TKR Kinerja Indikator Kinerja Satuan J Tahun Tahun o, 2022 Target Realisasi 2021 (“o) Target Realisasi (09) Jumlah pengadaan Paket 78 78 100 83 42 50.60 barang dan jasa yang dilakukan Rata-Rata Capaian Kinerja 100 50,60 Jumlah Anggaran 784.355.615 | 783.887.000 99,94 250.320.246 246.284.315 98.39
121. 2.Sekretariat DPRD Capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 di ukur melalui 2 indikator kinerja utama yakni:
122. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD dengan capaian 102,13 Yo
123. 2.Nilai evaluasi SAKIP dengan capaian kinerja 103,88 Y9 atau predikat BB
124. 3.Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan capaian kinerja 100 Yo Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 79 80 Tabel 50. Capaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2022 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Akhir Renstra Target 2022 Realisasi Capaian (%) 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD angka 69,35 59,00 60,57* 102,13 Nilai evaluasi SAKIP angka 67.00 58,40 60,57* 103,72 Meningkatnya Dukungan Layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD % 100 100 100 100 Dari tabel 3.56 tersebut diatas bahwa capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD rata – rata melampaui target RPJMD. Dalam rangka pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp.71.692.620.728,00 Adapun realisasi/ penyerapan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 71.552.789.106,00 atau sebesar 99,82%.
125. 3.Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasnya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama seperti berikut: Tabel 51. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2022 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Terwujudnya ASN yang professional, kompeten dan kompetitif Persentase ASN berpendidikan S1, S2, Dokter Spesialis, S3 dibanding Total ASN 65,50% 69,18%% 105,62% Terwujudnya ASN yang professional, kompeten dan kompetitif Persentase ASN yang disiplin dan berkinerja baik 85% 92,08% 108,33% Tabel 50. Capaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2022 Target No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Akhir Ta Realisasi Capaian Renstra (“o) 1 Meningkatnya Indeks Reformasi x 102,13 Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Sekretariat angka 69,35 29,00 60,57 dan Keuangan DPRD Sekretariat DPRD angka 67.00 58,40 60,57 103,72 Nilai evaluasi SAKIP Meningkatnya Indeks kepuasan DPRD Yo 100 100 100 100 Dukungan Layanan terhadap layanan dan fasilitasi terhadap Sekretariat DPRD pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan Dari tabel 3.56 tersebut diatas bahwa capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD rata — rata melampaui target RPJMD. Dalam rangka pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp.71.692.620.728,00 Adapun realisasi/ penyerapan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 71.552.789.106,00 atau sebesar 99,82 Yo.
126. 3.Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasnya, sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama seperti berikut: Tabel 51. Capaian Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2022 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Terwujudnya ASN yang Persentase ASN 65,50Y9 69,18 Yo Yo 105,62Yo professional, kompeten dan | berpendidikan S1, S2, Dokter kompetitif Spesialis, S3 dibanding Total ASN Terwujudnya ASN yang Persentase ASN yang disiplin 85Yo 92,08Y9 108,33 Yo professional, kompeten dan kompetitif dan berkinerja baik 80 81
127. 4.Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan DaerahTahun 2022, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut: - Indikator Kinerja Utama Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 52. Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Daerah Tahun 2022 No. Sasaran Strategis Indikator Realisasi Target Renstra 2026 Tingkat Kemajuan2021 2022 1 Terselenggaranya tahapan perencanaan tepat waktu Indeks Perencanaan Daerah 100% 100% 100 % 100 % Sumber: Data pengumpulan LKIP Dari tabel di atas rata-rata sasaran Terselenggaranya tahapan perencanaan tepat waktu dengan indikator Indeks Perencanaan Daerah adalah tercapai 100% dari tahun 2021 dan 2022 hal ini sesuai dengan target Renstra hingga akhir periode Renstra. - Indikator Indeks Inovasi Daerah Tabel 53. Capaian Indeks Invasi Daerah Tahun 2022 No. Sasaran Strategis Indikator Realisasi Target Renstra 2026 Tingkat Kemajuan2021 2022 1 Terlaksananya penelitian dan pengembangan serta inovasi Indeks Inovasi Daerah 24% 76,19% 100% 52,19% Bila dilihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi inovasi daerah dari tahun 2021 hanya 24 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,19 persen dengan tingkat kemajuan sebesar 52,9 persen
128. 5.Keuangan Daerah Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato tercantum dalam tabel di bawah ini.
129. 4.Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan DaerahTahun 2022, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut: - Indikator Kinerja Utama Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tabel 52. Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Daerah Tahun 2022 Realisasi Target Tingkat No. Sasaran Strategis Indikator Renstra 2021 2022 Kemajuan 2026 Terselenggaranya Indeks tahapan perencanaan Perencanaan 100Yo 100Yo 100 Yo 100 Yo tepat waktu Daerah Sumber: Data pengumpulan LKIP Dari tabel di atas rata-rata sasaran Terselenggaranya tahapan perencanaan tepat waktu dengan indikator Indeks Perencanaan Daerah adalah tercapai 100yo dari tahun 2021 dan 2022 hal ini sesuai dengan target Renstra hingga akhir periode Renstra. - Indikator Indeks Inovasi Daerah Tabel 53. Capaian Indeks Invasi Daerah Tahun 2022 Realisasi Target Tingkat No. Sasaran Strategis Indikator Renstra 2021 2022 Kemajuan 2026 1 Terlaksananya penelitian dan Indeks Inovasi 2AYA 76,199 100Y6 52.19Y9 pengembangan serta inovasi Daerah Bila dilihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi inovasi daerah dari tahun 2021 hanya 24 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,19 persen dengan tingkat kemajuan sebesar 52,9 persen
130. 5.Keuangan Daerah Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato tercantum dalam tabel di bawah ini. 81 82 Tabel 54. Pengukuran Capaian Kineja Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2022 Realisasi 2022 Terwujudnya Laporan Keuangan Daerah yang Berkualitas Pendapatan Pajak Daerah meningkat Predikat Laporan Keuangan Persentase PAD terhadap Total Pendapatan WTP 8,28% WTP 7,21% Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dari nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.049.926.012,43 masih berada di bawah nilai target sebesar Rp75.662.553.685,00 dengan nilai capaian sebesar 85,97%. Nilai target didasarkan pada nilai anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022. Adapun rincian capaian realisasi PAD Kabupaten Pohuwato tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 55. Capaian Realisasi PAD Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 No. Pendapatan Asli Daerah Target Realisasi % 1 Pendapatan Pajak Daerah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 91,59 2 Pendapatan Retribusi Daerah 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 61,40 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 57,57 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 90,91 Jumlah 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 85,97 Sumber: Laporan Tahunan BPKPD 2022
131. 6.Inspektorat Daerah Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 54. Pengukuran Capaian Kineja Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2022 Realisasi 2022 Terwujudnya Laporan | Predikat Laporan Keuangan WTP WTP Keuangan Daerah yang Berkualitas Persentase PAD terhadap Total 8,28Y0 7,21Y0 Pendapatan Pajak Pendapatan Daerah meningkat Jumlah Pendapatan Asli Daerah 15.662.553.685,00 65.049.926.012,43 (PAD) Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dari nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.049.926.012,43 masih berada di bawah nilai target sebesar Rp75.662.553.685,00 dengan nilai capaian sebesar 85,97”o. Nilai target didasarkan pada nilai anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022. Adapun rincian capaian realisasi PAD Kabupaten Pohuwato tahun 2022 adalah sebagai berikut. Tabel 55. Capaian Realisasi PAD Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 No. Pendapatan Asli Target Realisasi Yo Daerah 1 Pendapatan Pajak Daerah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 91,59 2 Pendapatan Retribusi 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 61,40 Daerah 3 Hasil Pengelolaan 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 57,57 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 Lain-lain Pendapatan 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 90,91 Asli Daerah yang Sah Jumlah 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 85,97 Sumber: Laporan Tahunan BPKPD 2022
132. 6.Inspektorat Daerah Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini. 82 83 Tabel 56. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022 Berdasarkan tabel di atas, Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022 akan dijelaskan sebagai berikut:
a.Hasil QA Menunjukan Bahwa Nilai Kapabilitas APIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai Nilai 3,00 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.Dengan Demikian,Tingkat Penyelenggaraan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato Tahun 2022 telah mencapai Level 3 (Terdefinisi), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 3 ( Terdefinisi ) dengan Skor 3,00
b.Hasil QA Menunjukan Bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan Kbupaten Pohuwato Mencapai 2,911 atau turun sebesar 0,1 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.Dengan Demikian,Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato dalam Tahun 2022 telah mencapai Level 2 (Berkembang), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 2 (Berkembang) Indikator Kinerja Satuan Tahun 2021 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target Realisasi Target Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah - Nilai Kapabilitas APIP Level 3 3 100 3 3 100 - Nilai Maturitas SPIP Level 3 3 100 2,9 2,9 100 - Nilai MCP KPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 54,15 23,77 43,90 59,80 40,00 66,89 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persen 29,68 35,00 64,68 52,03 26,25 Tabel 56. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2021 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 (Yo) Tahun 2022 Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 (Yo) Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah Nilai Kapabilitas APIP Level 100 100 Nilai Maturitas SPIP Level 100 2,9 2,9 100 Nilai MCP KPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 54,15 23,71 43,90 59,8 0 40,00 66,89 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persen 29,68 35,00 64,68 52,03 26,25 Berdasarkan tabel di atas, Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2022 akan dijelaskan sebagai berikut:
a.Hasil OA Menunjukan Bahwa Nilai Kapabilitas APIP pada Pemerintahan Kabupaten Pohuwato Mencapai Nilai 3,00 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.Dengan Demikian,Tingkat Penyelenggaraan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pohuwato Tahun 2022 telah mencapai Level 3 (Terdefinisi), hasil akhir pada Pemerintahan kabupaten ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 3 ( Terdefinisi ) dengan Skor 3,00 Hasil OA Menunjukan Bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan Kbupaten Pohuwato Mencapai 2,911 atau turun sebesar 0,1 dari hasil assessment Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.Dengan Demikian,Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintahan kabupaten Pohuwato dalam Tahun 2022 telah mencapai Level 2 (Berkembang), hasil akhir ekspos kepala DEPUTI Bidang Pengawasan SPIPPenyelenggaraan Keuangan Daerah Menyatakan Bahwa Maturitas Inspektorat Kabupaten Pohuwato telah Berada pada level 2 (Berkembang) 83 84
c.Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Eksternal Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas eksternal pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 956 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 812 Rekomendasi atau 84,94 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 806 dari 887 rekomendasi atau 90,86 %,
d.Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Internal Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas Internal pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3104 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 2490 Rekomendasi atau 80,21 %, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 470 dari 560 rekomendasi atau 83,93 %
1. 7.Kecamatan Secara umum Capaian Indikator Kinerja kecamatan dapat dikategorikan baik dengan angka capaian realisasi diatas 95 persen dengan indikator yakni: - Indeks Kepuasan Masyarakat - Penurunan Kasus Kriminal Disamping indikator kinerja diatas, juga ditampilkan indikator kinerja program / kegiatan lingkup Kecamatan. - Persentase Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu dan Akuntabel - Persentase Desa /kelurahan yang Menindak Lanjuti Rekomendasi dan Hasil Pembinaandari Pemerintah Kecamatan - Persentase desa yang memasukan dan menginput hasil musrenbang pada aplikasiPerencanaan - persentase jumlah Kasus Kriminal Per Jumlah Desa /Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Eksternal Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas eksternal pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 956 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 812 Rekomendasi atau 84,94 Yo, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 806 dari 887 rekomendasi atau 90,86 Yo, Persentase Penyelesaian tindak lanjut TLHP aparat pengawas Internal Untuk realisasi capaian penyelesaian temuan TLHP oleh Aparat pengawas Internal pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 3104 Rekomendasi yang ditindaklanjuti 2490 Rekomendasi atau 80,21 Yo, capaian penyelesaian temuan pada tahun 2022 ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 470 dari 560 rekomendasi atau 83,93 Yo
2. 7.Kecamatan Secara umum Capaian Indikator Kinerja kecamatan dapat dikategorikan baik dengan angka capaian realisasi diatas 95 persen dengan indikator yakni: Indeks Kepuasan Masyarakat Penurunan Kasus Kriminal Disamping indikator kinerja diatas, juga ditampilkan indikator kinerja program / kegiatan lingkup Kecamatan. Persentase Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase Desa /kelurahan yang Menindak Lanjuti Rekomendasi dan Hasil Pembinaandari Pemerintah Kecamatan Persentase desa yang memasukan dan menginput hasil musrenbang pada aplikasiPerencanaan persentase jumlah Kasus Kriminal Per Jumlah Desa /Kelurahan Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu 84 85 3.2.9. Mewujudkan masyarakat yang aman, religious, tertib dan harmonis
3. 1.Kesatuan bangsa dan politik Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur melalui 2 indikator utama yaitu: - Indeks partisipasi Politik Capaian indeks Partisipasi Politik Tahun 2022 adalah 74,66 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut: Tabel 57. Capaian Indeks Partisipasi Politik Tahun 2022 Indikator Kinerja Satuan Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 Target Realisasi Indeks Partisipasi Politik
a.Persentase partisipasi warga yang memilih pada Pileg dan Pilpres
b.Persentase partisipasi warga yang memilih pada Pilkada
c.Persentase Organisasi Politik yang mendapatkan dana % % % 70 70 70 86,06 87,94 50 122,94 125,63 71,43 Rata-rata capaian kinerja 74,66 77,44 Jumlah Anggaran 897.313.244 897.308.406 100 - Indeks Wawasan Kebangsaan Capaian indeks Wawasan Kebangsaan Tahun 2022 adalah 74,66 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut: Tabel 58. Target dan Realisasi Sasaran Kedua Tahun 2022 Indikator Kinerja Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022Target % Realisasi % Indeks Wawasan kebangsaan
a.Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan
b.Persentase Ormas keagamaan yang mendapatkan pembinaan
c.Persentase paguyuban Etnis yang mendapatkan pembinaan
d.Persentase isu-isu strategis yag dibahas oleh FORKOPIMDA 72 80 80 80 89,8 80 66,7 13,15 124,72 100 83,38 16,44 Rata-Rata Capaian Kinerja 84,86% 93% Jumlah Anggaran (Rp) 3.893.817.457 3.891.829.501 99,95% 3.2.9. Mewujudkan masyarakat yang aman, religious, tertib dan harmonis
1. 1.Kesatuan bangsa dan politik Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur melalui 2 indikator utama yaitu: - Indeks partisipasi Politik Capaian indeks Partisipasi Politik Tahun 2022 adalah 74,66 Yo untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut: Tabel 57. Capaian Indeks Partisipasi Politik Tahun 2022 Tahun 2022 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Satuan ahun Tahun 2022 Target Realisasi Indeks Partisipasi Politik
a.Persentase partisipasi warga yang memilih pada Pileg dan “, 70 86,06 122,94 Pilpres
b.Persentase partisipasi warga “ 70 87,94 125,63 yang memilih pada Pilkada
c.Persentase Organisasi Politik “ 70 50 71,43 yang mendapatkan dana Rata-rata capaian kinerja 74,66 77,44 Jumlah Anggaran 897.313.244 897.308.406 100 - Indeks Wawasan Kebangsaan Capaian indeks Wawasan Kebangsaan Tahun 2022 adalah 74,66 Yo untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut: Tabel 58. Target dan Realisasi Sasaran Kedua Tahun 2022 Tahun 2022 PEN KAN 1 NN apaian Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi bun He Yo Yo Indeks Wawasan kebangsaan
a.Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan
b.Persentase Ormas keagamaan yang 72 39,3 124,72 mendapatkan pembinaan 80 80 100
c.Persentase paguyuban Etnis yang 667 mendapatkan pembinaan 80 83,38
d.Persentase isu-isu strategis yag dibahas 80 13,15 16,44 oleh FORKOPIMDA Rata-Rata Capaian Kinerja 84,86 Yo 93 Yo Jumlah Anggaran (Rp) 3.893.817.457 3.891.829.501 99,95 Yo 85 86
1. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja Polisi Pamong Praja - Indeks Ketertiban Umum. Ditargetkan 84,27%, dengan capaian realisasi 84.5% dengan persentase capaian 100,27% persen. - Cakupan penegakkan Peraturan Daerah Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, dimana target tahun 2022 sebanyak 300 kasus namun yang dapat diselesaikan 253 kasus atau sebesar 84,21 Persen - Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditargetkan sebesar 100 persen, dengan realisasi sebesar 99.48 persen
2. 3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, diuraikan di bawah ini: Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Penanggulangan Bencana Tahun 2022. Tabel 59. Capaian Indeks Penanggulangan Bencana Tahun 2022 Berdasarkan pada tabel diatas dengan Indikator Kinerja Utama (Indeks Penanggulangan Bencana), Nampak bahwa sasaran indikator diatas pada tahun 2021 mencapai 92,16% dan tahun 2022 mencapai 98,63%. dimana capaian kinerja tahun 2022 meningkat 6,47% atau sebesar 98,63 % di bandingkan tahun 2021 sebesar 92,16%. Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2021 Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) Tahun 2022 Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) Target Realisasi Target Realisasi Indeks Penanggu langan Bencana % 100 92,16 92,16 100 98,63 98,63 Rata – Rata Capaian Kinerja 92,16 98,63 Jumlah Anggaran (Rp) 1.722.986.970 1.587.831.200 92,16 230.682.650 227.514.600 98,63
3. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja Polisi Pamong Praja Indeks Ketertiban Umum. Ditargetkan 84,27”o, dengan capaian realisasi 84.5Y0 dengan persentase capaian 100,27Y4 persen. Cakupan penegakkan Peraturan Daerah Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, dimana target tahun 2022 sebanyak 300 kasus namun yang dapat diselesaikan 253 kasus atau sebesar 84,21 Persen Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditargetkan sebesar 100 persen, dengan realisasi sebesar 99.48 persen
4. 3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, diuraikan di bawah ini: Target dan Realisasi Bencana Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama Indeks Penanggulangan Tabel 59. Capaian Indeks Penanggulangan Bencana Tahun 2022 . Tahun 2021 Capaian Tahun 2022 Capaian Indikator Kinerja Kinerja Kinerja Satuan Tahun Tahun Utama Target Realisasi 2021 Target Realisasi 2022 (Yo) (V2) Indeks Penanggu - 100 92,16 92,16 100 98,63 98,63 langan Yo Bencana Rata — Rata Capaian Kinerja 92,16 98,63 Jumlah Anggaran (Rp) 1.722.986.970 1.587.831.200 92,16 230.682.650 | 227.514.600 98,63 Berdasarkan pada tabel diatas dengan Indikator Kinerja Utama (Indeks Penanggulangan Bencana), Nampak bahwa sasaran indikator diatas pada tahun 2021 mencapai 92,16Y9 dan tahun 2022 mencapai 98,630. dimana capaian kinerja tahun 2022 meningkat 6,476 atau sebesar 98,63 Yo di bandingkan tahun 2021 sebesar 92,16Y4. 86 87 3.3. Mandatory Spending Mandatory Spending merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Sesuai peraturan perundang- undangan, diatur pengelolaan keuangan daerah berupa Mandatory Spending yang wajib dialokasikan dengan besaran persentase tertentu. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain:
5. 1.Alokasi Fungsi Pendidikan Alokasi fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Pohuwato TA 2022 dialokasikan sebesar Rp.207.531.414.744,00 atau 20,15 % sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang – Undang No. 20 Tahun 2003. Adapun alokasi Fungsi Pendidikan tersebut terdiri atas sumber dana sebagai berikut: - DAU sebesar Rp.123.870.413.744,00; - DAK Fisik sebesar Rp.13.685.454.000,00; - DAK Non Fisik Sebesar Rp.67.456.547.000,00; dan - DID Sebesar Rp. 2.519.000.000,00. Alokasi Fungsi Pendidikan tersebar dalam beberapa Program sebagai berikut yakni program Pengelolaan Pendidikan serta program pendidik dan tenaga kependidikan, Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dimana target sebesar 102%, realisasi 96.09% dengan tingkat capaian 94.20%;
b.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B realiasi 70.68% dari target sebesar 92% atau 76.82% atas capaian target; dan
c.Angka Partisipasi Sekolah PAUD dengan capaian sebesar 100.56% atau terealisasi sebesar 62.79% dari target sebesar 62.44%.
1. 2.Alokasi Fungsi Kesehatan Alokasi fungsi kesehatan dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 dialokasikan sebesar Rp157.425.622.093,00 Pada Perubahan APBD T.A 2022 atau 19,59% dari total belanja diluar Gaji dan tunjangan ASN pada Perubahan APBD T.A 2022 sebesar Rp803.467.323.448,00 sebagaimana amanat Undang – undang No. 36 Tahun 2009. 3.3. Mandatory Spending Mandatory Spending merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Sesuai peraturan perundang- undangan, diatur pengelolaan keuangan daerah berupa Mandatory Spending yang wajib dialokasikan dengan besaran persentase tertentu. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain:
2. 1.Alokasi Fungsi Pendidikan Alokasi fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Pohuwato TA 2022 dialokasikan sebesar Rp.207.531.414.744,00 atau 20,15 Yo sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang — Undang No. 20 Tahun 2003. Adapun alokasi Fungsi Pendidikan tersebut terdiri atas sumber dana sebagai berikut: - DAU sebesar Rp.123.870.413.744,00, - DAK Fisik sebesar Rp.13.685.454.000,00, - DAK Non Fisik Sebesar Rp.67.456.547.000,00,: dan - DID Sebesar Rp. 2.519.000.000,00. Alokasi Fungsi Pendidikan tersebar dalam beberapa Program sebagai berikut yakni program Pengelolaan Pendidikan serta program pendidik dan tenaga kependidikan, Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pendidikan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, dimana target sebesar 10254, realisasi 96.096 dengan tingkat capaian 94.20Y4,
b.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B realiasi 70.686 dari target sebesar 92”4 atau 76.829 atas capaian target, dan Cc. Angka Partisipasi Sekolah PAUD dengan capaian sebesar 100.56”6 atau terealisasi sebesar 62.79”6 dari target sebesar 62.445.
1. 2.Alokasi Fungsi Kesehatan Alokasi fungsi kesehatan dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 dialokasikan sebesar Rp157.425.622.093,00 Pada Perubahan APBD T.A 2022 atau 19,59”4 dari total belanja diluar Gaji dan tunjangan ASN pada Perubahan APBD T.A 2022 sebesar Rp803.467.323.448,00 sebagaimana amanat Undang — undang No. 36 Tahun 2009. 87 88 Alokasi Fungsi Kesehatan tersebut terdiri atas sumber dana sebagai berikut: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 37.509.620.405,00; - DAU sebesar Rp. 74.166.583.719,00; - DAK Fisik sebesar Rp. 8.845.399.000,00; - DAK Non Fisik Sebesar Rp. 17.902.429.000,00; - Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 8.857.812.756,00; dan - DID Sebesar Rp. 130.000.000,00. Alokasi Fungsi Kesehatan tersebar pada beberapa SKPD dalam beberapa Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sebagai berikut:
a.Dinas Kesehatan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
b.RSUD Bumi Panua Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
c.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan program peningkatan kualitas keluarga program pemenuhan hak anak (pha) program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana (kb) program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) Pencapaian kinerja daerah tahun 2022 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Indeks Kesehatan, sebagaimana ditargetkan terealisasi dengan angka 76.38 dari angka target sebesar 65.17 atau capaian kinerja sebesar 117%;
b.Capaian angka kematian ibu atau AKI Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 per 100.000 kelahiran hidup dengan target sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup atau capaian 117.16 %; Alokasi Fungsi Kesehatan tersebut terdiri atas sumber dana sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 37.509.620.405,00, DAU sebesar Rp. 74.166.583.719,00, DAK Fisik sebesar Rp. 8.845.399.000,00, DAK Non Fisik Sebesar Rp. 17.902.429.000,00, Lain — lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 8.857.812.756,00, dan DID Sebesar Rp. 130.000.000,00. Alokasi Fungsi Kesehatan tersebar pada beberapa SKPD dalam beberapa Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sebagai berikut:
a.Dinas Kesehatan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan RSUD Bumi Panua Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan program peningkatan kualitas keluarga program pemenuhan hak anak (pha) program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana (kb) program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) Pencapaian kinerja daerah tahun 2022 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Indeks Kesehatan, sebagaimana ditargetkan terealisasi dengan angka 76.38 dari angka target sebesar 65.17 atau capaian kinerja sebesar 117Y6, Capaian angka kematian ibu atau AKI Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 per 100.000 kelahiran hidup dengan target sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup atau capaian 117.16 Yo, 88 89
c.Capaian angka kematian bayi atau AKB Angka Kematian Bayi terealisasi sebesar 2.95 per 1000 kelahiran hidup dengan target 1.87 per 1000 kelahiran hidup dengan angka capaian sebesar 63.39 %;
d.Capaian Rasio Akseptor Keluarga Berencana Pada tahun 2022 mencapai angka 67.32 % atau 90.98 % tercapai dari angka yang ditargetkan pada RPJMD sebesar 74%; dan
e.Angka Kematian Neonatal Realisasi tahun 2022 untuk angka ini mencapai 6.63 per 1000 kelahiran hidup sebagimana angka yang ditargetkan sebesar 5,29 per 1000 angka kelahiran hidup atau capaian sebesar 79.79 %.
1. 3.Alokasi Belanja Infrastruktur Alokasi Belanja Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Pohuwato TA 2022 dialokasikan sebesar Rp.283.658.339.606,00 Pada Perubahan APBD T.A 2022 atau 64,04% dari total Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum pada Perubahan APBD T.A 2022 sebesar Rp.442.907.358.000,00. Dana Transfer Umum dimaksud sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 60. Dana Transfer Umum Uraian Jumlah (Rp) Penerimaan:
a.DAU 481.613.630.000,00
b.DBH 11.293.728.000,00 Jumlah penerimaan (1) 492.907.358.000,00 Pengurang:
a.DAU tambahan 0,00
b.DBH yang bersifat earmarked 0,00
c.ADD 50.000.000.000,00 Jumlah pengurang (2) 50.000.000.000,00 Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan (1-2) 442.907.358.000,00 Adapun alokasi belanja infrastruktur dimaksud terdiri dari komponen belanja pada SKPD sebagai berikut: Tabel 61. Komponen Belanja No. Uraian Jumlah (Rp) 1 a. Belanja Modal 1) Tanah 515.000.000,00
c.Capaian angka kematian bayi atau AKB Angka Kematian Bayi terealisasi sebesar 2.95 per 1000 kelahiran hidup dengan target 1.87 per 1000 kelahiran hidup dengan angka capaian sebesar 63.39 Y4,
d.Capaian Rasio Akseptor Keluarga Berencana Pada tahun 2022 mencapai angka 67.32 Yo atau 90.98 Yo tercapai dari angka yang ditargetkan pada RPJMD sebesar 74”6, dan
e.Angka Kematian Neonatal Realisasi tahun 2022 untuk angka ini mencapai 6.63 per 1000 kelahiran hidup sebagimana angka yang ditargetkan sebesar 5,29 per 1000 angka kelahiran hidup atau capaian sebesar 79.79 Y9. . Alokasi Belanja Infrastruktur Alokasi Belanja Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Pohuwato TA 2022 dialokasikan sebesar Rp.283.658.339.606,00 Pada Perubahan APBD T.A 2022 atau 64,04Yo dari total Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum pada Perubahan APBD T.A 2022 sebesar Rp.442.907.358.000,00. Dana Transfer Umum dimaksud sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 60. Dana Transfer Umum Uraian Jumlah (Rp) Penerimaan:
a.DAU 481.613.630.000,00
b.DBH 11.293.728.000,00 Jumlah penerimaan (1) 492.907.358.000,00 Pengurang:
a.DAU tambahan 0,00
b.DBH yang bersifat earmarked 0,00
c.ADD 50.000.000.000,00 Jumlah pengurang (2) 50.000.000.000,00 Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan (1-2) 442.907.358.000,00 Adapun alokasi belanja infrastruktur dimaksud terdiri dari komponen belanja pada SKPD sebagai berikut: Tabel 61. Komponen Belanja No. Uraian Jumlah (Rp) 1 a. Belanja Modal 1) Tanah 515.000.000,00 89 90 No. Uraian Jumlah (Rp) 2) Peralatan dan Mesin 19.565.988.288,00 3) Gedung dan Bangunan 16.183.370.982,00 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi 161.416.565.581,00 5) Aset Tetap Lainnya 2.527.194.476,00 Jumlah Belanja Modal (1) 200.208.119.327,00 2 a. Belanja Hibah (2) 23.826.101.779,00
b.Belanja Bantuan Sosial (3) 3.526.516.000,00
c.Bantuan Keuangan (4) 56.097.602.500,00 3 Jumlah belanja infrastruktur daerah (1+2+3+4) 283.658.339.606,00 Adapun capaian realisasi kinerja infrastruktur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. 1.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, yakni:
a.Capaian indeks pembangunan Infrastruktur terealsasi sebesar 85.25 %. Dari target RPJMD sebesar 83.67%;
b.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, capaian sebesar 90.53% atau realisasi sebesar 81.45% dari target 89,97%;
c.Persentase penduduk berakses air minum. Dengan target 89% dan realisasi 65.56% atau persentase capaian 73,66%;
d.Persentase rumah tinggal bersanitasi ditargetkan tahun 2022 sebesar 65.57 % dengan realsasi sebesar 55.54 % atau capaian sebesar 84.70 %
e.Indeks kinerja sistem irigasi, target 76.17% realisasi 75.29% atau capaian 98.84%;
f.Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran tidak tersumbat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79.72 % dengan realisasi sebesar 79.54 % atau capaian sebesar 99.77 %; dan
g.Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak, ditargetkan tahun 2022 sebesar 80.8 % dengan realisasi sebesar 20 % atau capaian sebesar 24.75 %. No. Uraian Jumlah (Rp) 2) Peralatan dan Mesin 19.565.988.288,00 3) Gedung dan Bangunan 16.183.370.982,00 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi 161.416.565.581,00 5) Aset Tetap Lainnya 2.527.194.476,00 Jumlah Belanja Modal (1) 200.208.119.327,00 2 a. Belanja Hibah (2) 23.826.101.779,00
b.Belanja Bantuan Sosial (3) 3.526.516.000,00
c.Bantuan Keuangan (4) 56.097.602.500,00 3 Jumlah belanja infrastruktur daerah (14-2-43--4) 283.658.339.606,00 Adapun capaian realisasi kinerja infrastruktur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. 1.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, yakni:
a.Capaian indeks pembangunan Infrastruktur terealsasi sebesar 85.25 Yo. Dari target RPJMD sebesar 83.67Y9, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, capaian sebesar 90.536 atau realisasi sebesar 81.45Y6 dari target 89,97Y46, Persentase penduduk berakses air minum. Dengan target 89” dan realisasi 65.564 atau persentase capaian 73,66Yo, Persentase rumah tinggal bersanitasi ditargetkan tahun 2022 sebesar 65.57 Vo dengan realsasi sebesar 55.54 Y4 atau capaian sebesar 84.70 Yo Indeks kinerja sistem irigasi, target 76.17Y6 realisasi 75.296 atau capaian 98.84Yo, Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran tidak tersumbat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79.72 Yo dengan realisasi sebesar 79.54 Y6 atau capaian sebesar 99.77 Y5, dan Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan layak, ditargetkan tahun 2022 sebesar 80.8 Yo dengan realisasi sebesar 20 Yo atau capaian sebesar 24.75 Yo. 90 91
1. 2.Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun 2022, adalah sebagai berikut:
a.Jumlah Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, ditargetkan pada tahun 2022 sejumlah 241 rumah, realisasi 191 rumah atau capaian sebesar 79,25%;
b.Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPS yang bersumber dari APBN ditargetkan sebesar 1.000 unit dengan realisasi sejumlah 844 unit atau capaian sebesar 84,4 %; dan
c.Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari APBD ditargetkan tahun 2022 sejumlah 100 unit dengan realisasi sejumlah 15 unit atau capaian sebesar 15%
1. 4.Alokasi Pengawasan Alokasi anggaran pengawasan dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 sebesar Rp. 8.935.144.835,00 atau 0,87% dari total belanja daerah sebesar Rp. 1.029.571.013.946,00.
2. 5.Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 atau 10,14% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU). 3.4. Angka Stunting Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 mengatur bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 terkait stunting bahwa angka stunting ditargetkan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 8,10% dan 7,99%. Pada tahun 2021, angka stunting Kabupaten Pohuwato berada di angka 34,6%. Capaian angka stunting pada tahun 2021 ini belum memenuhi IKU di mana masih melampaui target sebesar 8,10%. Namun demikian, berkat kolaborasi program kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan, baik tenaga kesehatan, BAPPPEDA, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Perpustakaan, PKK, Kecamatan, Desa, dll, maka angka stunting Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 6,4% pada tahun 2022. Capaian tersebut 3.4.
3. 2.Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Pencapaian kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun 2022, adalah sebagai berikut:
a.Jumlah Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, ditargetkan pada tahun 2022 sejumlah 241 rumah, realisasi 191 rumah atau capaian sebesar 79,25Y4,
b.Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni BSPS yang bersumber dari APBN ditargetkan sebesar 1.000 unit dengan realisasi sejumlah 844 unit atau capaian sebesar 84,4 Yo, dan
c.Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari APBD ditargetkan tahun 2022 sejumlah 100 unit dengan realisasi sejumlah 15 unit atau capaian sebesar 159
1. 4.Alokasi Pengawasan Alokasi anggaran pengawasan dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 sebesar Rp. 8.935.144.835,00 atau '0,87Yo dari total belanja daerah sebesar Rp. 1.029.571.013.946,00.
2. 5.Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kab. Pohuwato T.A 2022 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 atau 10,14946 dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU). Angka Stunting Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 mengatur bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 terkait stunting bahwa angka stunting ditargetkan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 8,10Y9 dan 7,99”. Pada tahun 2021, angka stunting Kabupaten Pohuwato berada di angka 34,640. Capaian angka stunting pada tahun 2021 ini belum memenuhi IKU di mana masih melampaui target sebesar 8,106. Namun demikian, berkat kolaborasi program kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan, baik tenaga kesehatan, BAPPPEDA, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Perpustakaan, PKK, Kecamatan, Desa, dll, maka angka stunting Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 6,4yo pada tahun 2022. Capaian tersebut 91 92 lebih rendah dari target provinsi sebesar 23,8% dan target nasional sebesar 21,6% berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan Tahun 2022. Tabel 62. Program dan Kegiatan Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 No. SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 Realisasi Anggaran Persentase (%) DPA DPA (Perubahan) 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rp96.498.800 Rp141.241.800 Rp141.073.300 99,88 KEGIATAN: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp96.498.800 Rp141.241.800 Rp141.073.300 99,88 SUB KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp96.498.800 Rp141.241.800 Rp141.073.300 99,88 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rp78.080.800 Rp80.780.800 Rp80.710.200 99,91 Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil Rp78.080.800 Rp80.780.800 Rp80.710.200 99,91 Sub Kegiatan: Peningkatan pelayanan Pencatatan sipil Rp78.080.800 Rp80.780.800 Rp80.710.200 99,91 JUMLAH Rp174.579.600 Rp222.022.600 Rp221.783.500 99,89 2 Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp29.150.000 Rp29.150.000 Rp 24.690.000 84,70 Jumlah Pelayanan Persalinan Gratis Rp29.150.000 Rp29.150.000 Rp - - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp234.000.000 Rp234.000.000 Rp 232.764.685 99,47 Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp 10.000.000 100,00 JUMLAH Rp302.300.000 Rp302.300.000 Rp267.454.685 71,04 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,86 lebih rendah dari target provinsi sebesar 23,8”9 dan target nasional sebesar 21,66 berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan Tahun 2022. Tabel 62. Program dan Kegiatan Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 SKPD Anggaran 2022 : Program/Kegiatan/Sub. NG, Persentase No. | Penanggungjawab . , . Realisasi Anggaran ni Stuntin Kegiatan Intervensi Stunting (Yo) sd DPA DPA (Perubahan) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rp96.498.800 Rp141.241.800 Rp141.073.300 99,88 KEGIATAN: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp96.498.800 Rp141.241.800 Rp141.073.300 99,88 SUB KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan Rp96.498.800 Rp141.241.800 Rp141.073.300 99,88 Dinas Pendaftaran Penduduk 1 Kependudukan dan Pencatatan Sipil PROGRAM PENCATATAN Rp78.080.800 Rp80.780.800 Rp80.710.200 99,91 Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil Rp78.080.800 Rp80.780.800 Rp80.710.200 99,91 Sub Kegiatan: Peningkatan Rp78.080.800 Rp80.780.800 Rp80.710.200 99,91 pelayanan Pencatatan sipil JUMLAH Rp174.579.600 Rp222.022.600 Rp221.783.500 99,89 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Rp29.150.000 Rp29.150.000 Rp 24.690.000 84,70 Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Pelayanan Persalinan Rp29.150.000 Rp29.150.000 Rp . . Gratis 2 Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Rp234.000.000 Rp234.000.000 Rp 232.764.685 99,47 Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan promosi Rp10.000.000 Rp10.000.000 | Rp 10.000.000 100,00 kesehatan yang dilakukan PG, PO, P C3 JUMLAH Rp302.300.000 Rp302.300.000 Rp267.454.685 11.04 , Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN 3 dan Kebudayaan PENDIDIKAN Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,86 92 93 No. SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 Realisasi Anggaran Persentase (%) DPA DPA (Perubahan) Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,86 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,87 Bimtek Peningkatan Kapasitas Satuan PAUD pada Implementasi PAUD - HI Rp40.870.180 Rp40.870.180 Rp40.799.980 99,83 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Peserta Didik Pencegahan Stunting Rp- Rp17.904.000 Rp17.896.000 99,96 JUMLAH Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,87 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rp7.447.307.908 Rp7.447.307.908 Rp6.279.596.792 84,32 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp7.447.307.908 Rp7.447.307.908 Rp6.279.596.792 84,32 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp6.381.307.908 Rp6.381.307.908 Rp5.463.033.508 85,61 Aktivitas Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Rp6.381.307.908 Rp6.381.307.908 Rp5.463.033.508 85,61 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp1.066.000.000 Rp1.066.000.000 Rp816.563.284 76,60 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 DPA DPA (Perubahan) Realisasi Anggaran Persentase (Yo) Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,86 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,87 Bimtek Peningkatan Kapasitas Satuan PAUD pada Implementasi PAUD - HI Rp40.870.180 Rp40.870.180 Rp40.799.980 99,83 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Peserta Didik Pencegahan Stunting Rp- Rp17.904.000 Rp17.896.000 99,96 JUMLAH Rp40.870.180 Rp58.774.180 Rp58.695.980 99,87 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rp7.447.307.908 Rp7.447.307.908 Rp6.279.596.792 84,32 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp7.447.307.908 Rp7.447.307.908 Rp6.279.596.792 84,32 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp6.381.307.908 Rp6.381.307.908 Rp5.463.033.508 85,61 Aktivitas Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Rp6.381.307.908 Rp6.381.307.908 Rp5.463.033.508 85,61 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp1.066.000.000 Rp1.066.000.000 Rp816.563.284 16,60 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 93 94 No. SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 Realisasi Anggaran Persentase (%) DPA DPA (Perubahan) Sub KegiatanPenyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 Aktivitas Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 JUMLAH Rp 14.119.492.908 Rp 14.119.492.908 Rp12.762.376.792 90,39 5 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp1.070.820.000 Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal Rp1.070.820.000 Sub Kegiatan Pengelolaan Oprasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Rp1.070.820.000 - Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa Rp21.540.000 Rp21.540.000 Rp2.060.000 9,56 - Operasional Pendampingan Ibu hamil di desa Rp289.360.000 Rp289.360.000 Rp57.980.000 20,04 - Operasional Pendampingan Pasca Salin di desa Rp72.340.000 Rp72.340.000 Rp12.450.000 17,21 - Operasional Survaillance StuntingTingkat Desa Rp442.800.000 Rp442.800.000 Rp188.859.998 42,65 - Mini Lokakarya Kecamatan Rp202.800.000 Rp202.800.000 Rp197.281.500 97,28 SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 DPA DPA (Perubahan) Realisasi Anggaran Persentase (Yo) Sub KegiatanPenyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 Aktivitas Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp6.672.185.000 Rp6.672.185.000 Rp6.482.780.000 97,16 JU MLAH Rp 14.119.492.908 Rp 14.119.492.908 Rp12.762.376.792 90,39 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp1.070.820.000 Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal Rp1.070.820.000 Sub Kegiatan Pengelolaan Oprasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Rp1.070.820.000 - Operasional Pendampingan Calon Pengantin di desa Rp21.540.000 Rp21.540.000 Rp2.060.000 9,56 - Operasional Pendampingan Ibu hamil di desa Rp289.360.000 Rp289.360.000 Rp57.980.000 20,04 - Operasional Pendampingan Pasca Salin di desa Rp72.340.000 Rp72.340.000 Rp12.450.000 17,21 - Operasional Survaillance StuntingTingkat Desa Rp442.800.000 Rp442.800.000 Rp188.859.998 42,65 - Mini Lokakarya Kecamatan Rp202.800.000 Rp202.800.000 Rp197.281.500 97,28 94 95 No. SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 Realisasi Anggaran Persentase (%) DPA DPA (Perubahan) - Audit Kasus Stunting Rp40.000.000 Rp40.000.000 Rp38.675.050 96,69 Biaya Cetak Data Keluarga (Beresiko Stunting) Rp1.980.000 Rp1.980.000 - 0,00 JUMLAH Rp 1.070.820.000 Rp 1.070.820.000 Rp497.306.548 46,44 6 Dinas Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 Kegiatan: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan angka Kecukupan Gizi Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 JUMLAH Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 7 Dinas Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp125.000.000 Rp124.113.000 Rp124.113.000 100 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Rp125.000.000 Rp124.113.000 Rp124.113.000 100 Pelaksanaan Fasilitasi bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp125.000.000 Rp124.113.000 Rp124.113.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rp120.000.000 Rp119.400.000 Rp119.400.000 100 Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Rp120.000.000 Rp119.400.000 Rp119.400.000 100 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Rp120.000.000 Rp119.400.000 Rp119.400.000 100 SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 DPA DPA (Perubahan) Realisasi Anggaran Persentase (Yo) - Audit Kasus Stunting Rp40.000.000 Rp40.000.000 Rp38.675.050 96,69 Biaya Cetak Data Keluarga (Beresiko Stunting) Rp1.980.000 Rp1.980.000 0,00 JUMLAH Rp 1.070.820.000 Rp 1.070.820.000 Rp497.306.548 46,44 Dinas Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 Kegiatan: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai Dengan angka Kecukupan Gizi Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 JUMLAH Rp195.043.215 Rp197.543.215 Rp197.448.215 99,95 Dinas Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp125.000.000 Rp124.113.000 Rp124.113.000 100 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Rp125.000.000 Rp124.113.000 Rp124.113.000 100 Pelaksanaan Fasilitasi bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp125.000.000 Rp124.113.000 Rp124.113.000 100 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rp120.000.000 Rp119.400.000 Rp119.400.000 100 Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Rp120.000.000 Rp119.400.000 Rp119.400.000 100 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Rp120.000.000 Rp119.400.000 Rp119.400.000 100 95 96 No. SKPD Penanggungjawab Stunting Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Intervensi Stunting Anggaran 2022 Realisasi Anggaran Persentase (%) DPA DPA (Perubahan) JUMLAH Rp245.000.000 Rp243.513.000 Rp243.513.000 100 8 Dinas Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Rp198.750.000 Rp198.750.000 Rp198.009.000 99,63 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Rp112.500.000 Rp112.500.194 Rp112.149.000 99,69 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp112.500.000 Rp112.500.194 Rp112.149.000 99,69 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu daerah Kabupaten/Kota Lain Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp85.860.000 99,55 Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp85.860.000 99,55 JUMLAH Rp198.750.000 Rp198.750.000 Rp198.009.000 99,63 JUMLAH KESELURUHAN Rp 17.004.259.538 Rp 17.070.619.538 Rp14.839.465.626 86,93 3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:
3. 1.Adanya kebijakan nasional terhadap pemanfaatan aplikasi SIPD yang belum tuntas hingga ke tata kelola keuangan dan pelaporan sehingga Pemerintah Daerah harus menggunakan lebih dari satu aplikasi;
4. 2.Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan dengan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
5. 3.Belum cermatnya pengelolaan keuangan di SKPD berdasarkan regulasi yang berlaku sehingga menimbulkan implementasi yang belum tepat;
6. 4.Masih kurangnya pemahaman penerima bantuan sosial dan hibah dalam memenuhi kewajibannya sebagai penerima hibah yaitu menyampaikan Laporan Penggunaan SKPD Anggaran 2022 : Program/Kegiatan/Sub. ami Persentase No. | Penanggungjawab . , . Realisasi Anggaran ni Stunting Kegiatan Intervensi Stunting (Yo) DPA DPA (Perubahan) JUMLAH Rp245.000.000 Rp243.513.000 Rp243.513.000 100 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Rp198.750.000 Rp198.750.000 Rp198.009.000 99,63 SARANA PERTANIAN Kegiatan Pengawasan Rp112.500.000 Rp112.500.194 Rp112.149.000 99,69 Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan 99,698 Dinas Pertanian Penggunaan Sarana Pendukung Rp112.500.000 Rp112.500.194 Rp112.149.000 Pertanian Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp85.860.000 99,55 Sumbernya dalam Satu daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp85.860.000 99,55 sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain JUMLAH Rp198.750.000 Rp198.750.000 Rp198.009.000 99,63 JUMLAH KESELURUHAN Rp 17.004.259.538 Rp 17.070.619.538 Rp14.839.465.626 86,93 3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:
7. 1.Adanya kebijakan nasional terhadap pemanfaatan aplikasi SIPD yang belum tuntas hingga ke tata kelola keuangan dan pelaporan sehingga Pemerintah Daerah harus menggunakan lebih dari satu aplikasi,
8. 2.Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan dengan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal,
9. 3.Belum cermatnya pengelolaan keuangan di SKPD berdasarkan regulasi yang berlaku sehingga menimbulkan implementasi yang belum tepat,
10. 4.Masih kurangnya pemahaman penerima bantuan sosial dan hibah dalam memenuhi kewajibannya sebagai penerima hibah yaitu menyampaikan Laporan Penggunaan 96 97 Dana Hibah kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
11. 5.Belum cermatnya bank mitra Pemerintah Daerah dalam penyetoran pajak sehingga menyulitkan pelaporan keuangan di akhir tahun. Dana Hibah kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dan
12. 5.Belum cermatnya bank mitra Pemerintah Daerah dalam penyetoran pajak sehingga menyulitkan pelaporan keuangan di akhir tahun. 97 98 Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyusun kebijakan akuntansi bertujuan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Selain itu, dengan adanya kebijakan akuntansi juga bertujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengerti dan memahami laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31.a Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang- undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
a.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
b.Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD seluruh Kabupaten Pohuwato yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyusun kebijakan akuntansi bertujuan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Selain itu, dengan adanya kebijakan akuntansi juga bertujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengerti dan memahami laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31.a Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang- undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
a.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan
b.Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD seluruh Kabupaten Pohuwato yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD 98 99 sebagai tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, terdapat 43 SKPD sebagai Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato per dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan asumsi bahwa: a) Pemerintah Kabupaten Pohuwato merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan; b) Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan; dan c) Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 adalah basis akrual, di mana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyajikan saldo akun-akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK yang bertujuan untuk memberikan informasi atas keterbandingan pada laporan keuangan. 42. sebagai tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, terdapat 43 SKPD sebagai Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato per dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan asumsi bahwa: a) Pemerintah Kabupaten Pohuwato merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan, b) Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan, dan c) Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 adalah basis akrual, di mana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyajikan saldo akun-akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK yang bertujuan untuk memberikan informasi atas keterbandingan pada laporan keuangan. 99 100 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. 4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan dan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan – LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai pada saat kas diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 4.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.
a.Pendapatan – LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas, dan disebutkan jenis pendapatannya. Contoh: • PAD dengan mekanisme self assessment (retribusi, pajak hotel); 4.3. 4.4. 4.5. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kebijakan Akuntansi Pendapatan — LRA Pendapatan — LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan — LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan dan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan — LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai pada saat kas diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. Kebijakan Akuntansi Pendapatan — LO Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.
a.Pendapatan — LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas, dan disebutkan jenis pendapatannya. Contoh: e PAD dengan mekanisme self assessment (retribusi, pajak hotel), 100 101 • PAD dengan mekanisme official assessment yang karena ketetapannya dibuat bersamaan dengan dilakukannya penerimaan kas (Pajak Kendaraan Bermotor); dan • Dana Perimbangan.
b.Pendapatan – LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas, dan disebutkan jenis pendapatannya. Contoh: • PAD dengan mekanisme official assessment diakui sebelum penerimaan kas (pajak air bawah tanah); dan • PAD dengan mekanisme official assessment yang diakui setelah penerimaan kas (pajak reklame). 4.6. Kebijakan Akuntansi Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Belanja diakui pada saat :
a.Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
b.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
c.Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
d.Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
e.Pengakuan belanja yang bersumber dari penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD atau Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan dan penggunaan dana tersebut sepanjang anggaran pendapatan dan belanjanya tercantum dalam APBD diakui pada saat terbitnya pengesahan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana tersebut sebagai contoh dana kapitasi JKN. Sedangkan penerimaan yang langsung ditransfer ke unit kerja dan digunakan langsung oleh unit kerja namun anggaran dan belanjanya tidak tercamtum dalam APBD 4.6. b. e PAD dengan mekanisme official assessment yang karena ketetapannya dibuat bersamaan dengan dilakukannya penerimaan kas (Pajak Kendaraan Bermotor), dan e Dana Perimbangan. Pendapatan — LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas, dan disebutkan jenis pendapatannya. Contoh: e PAD dengan mekanisme official assessment diakui sebelum penerimaan kas (pajak air bawah tanah), dan e PAD dengan mekanisme official assessment yang diakui setelah penerimaan kas (pajak reklame). Kebijakan Akuntansi Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Belanja diakui pada saat :
a.Terjadinya pengeluaran dari RKUD,
b.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil,
c.Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD,
d.Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD,
e.Pengakuan belanja yang bersumber dari penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD atau Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan dan penggunaan dana tersebut sepanjang anggaran pendapatan dan belanjanya tercantum dalam APBD diakui pada saat terbitnya pengesahan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana tersebut sebagai contoh dana kapitasi JKN. Sedangkan penerimaan yang langsung ditransfer ke unit kerja dan digunakan langsung oleh unit kerja namun anggaran dan belanjanya tidak tercamtum dalam APBD 101 102 diwajibkan menyampaikan laporan kepada BUD;
f.Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
g.Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
h.Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
i.Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
j.Pengukuran belanja modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen SP2D telah disahkan oleh BUD yang digunakan dalam pengukuran Aset Tetap. 4.7. Kebijakan Akuntansi Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Beban diakui pada:
a.Saat timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
b.Saat terjadinya konsumsi aset Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
c.Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 4. diwajibkan menyampaikan laporan kepada BUD, Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah, Belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK, Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, dan Pengukuran belanja modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen SP2D telah disahkan oleh BUD yang digunakan dalam pengukuran Aset Tetap. Kebijakan Akuntansi Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Beban diakui pada:
a.Saat timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Saat terjadinya konsumsi aset Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 102 103
a.Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
b.Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c.Beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diukur sesuai dengan:
a.harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
b.menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK. 4.8. Kebijakan Akuntansi Transfer Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD. Pengakuan transfer sama dengan belanja, namun secara klasifikasi dan tujuan dari transfer berbeda dengan belanja. Transfer hanya dikeluarkan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 4.9. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaranyang perlu dibayar dan/atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 4.8. 4.9.
a.Beban diakui sebelum pengeluaran kas,
b.Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan
c.Beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diukur sesuai dengan:
a.harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, dan
b.menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK. Kebijakan Akuntansi Transfer Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD. Pengakuan transfer sama dengan belanja, namun secara klasifikasi dan tujuan dari transfer berbeda dengan belanja. Transfer hanya dikeluarkan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaranyang perlu dibayar dan/atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 103 104 Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan - LRA dalam pos lain-lain PAD yang sah.
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana pinjaman. Transaksi Pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasakan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun- tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebuh terdiri dari:
a.Surplus/Defisit-LRA;
b.Pembiayaan Neto;
c.SiLPA/SiKPA (tahun berjalan); dan
d.Perubahan SAL. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan - LRA dalam pos lain-lain PAD yang sah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana pinjaman. Transaksi Pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasakan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SIKPA tahun- tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebuh terdiri dari:
a.Surplus/Defisit-LRA,
b.Pembiayaan Neto, Cc. SiLPA/SIKPA (tahun berjalan), dan
d.Perubahan SAL. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 104 105 SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. 4.10. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
a.Definisi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
b.Klasifikasi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi: 1) Seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal dengan sebagai uang persediaan; 2) Saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran; 3) Uang tunai atau simpanan di Bank yang belum disetorkan disetorkan ke kas daerah; dan 4) Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Kas terdiri dari:
a.Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau RKUD. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yamg ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
b.Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun Saldo Anggaran Lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. 4.10. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
a.Definisi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Klasifikasi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi: 1) 2) 3) 4) Seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal dengan sebagai uang persediaan, Saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, Uang tunai atau simpanan di Bank yang belum disetorkan disetorkan ke kas daerah: dan Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Kas terdiri dari: a. b. Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau RKUD. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yamg ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Kas di Bendahara Penerimaan 105 106 Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
c.Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
d.Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
e.Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
f.Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Setara Kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu paling lama tiga bulan dari tanggal perolehannya. Setara kas terdiri dari:
a.Simpanan di Bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan; dan
b.Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan. Pengakuan Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
c.Pengukuran Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
d.Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan dalam LKPD berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain: Cc. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
c.Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
d.Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
e.Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
f.Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Setara Kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu paling lama tiga bulan dari tanggal perolehannya. Setara kas terdiri dari:
a.Simpanan di Bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan, dan
b.Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan. Pengakuan Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Pengukuran Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan dalam LKPD berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain: 106 107
a.Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
b.Kebijakan manajemen setara kas; dan
c.Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan kepihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain. 4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:
a.Deposito lebih dari tiga bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan, dan deposito lebih dari tiga bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposit) sampai 12 (dua belas) bulan;
b.Surat Utang Negara (SUN); dan
c.Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Pemerintah daerah akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup; dan
b.Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
a.Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan,
b.Kebijakan manajemen setara kas, dan
c.Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan kepihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Turan Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain. 4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:
a.Deposito lebih dari tiga bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan, dan deposito lebih dari tiga bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposit) sampai 12 (dua belas) bulan,
b.Surat Utang Negara (SUN), dan
c.Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Pemerintah daerah akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup, dan
b.Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan. 107 108 Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. SUN dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. SBI dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. 4.12. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan (PSAP No.6 Paragraf 6). Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen berupa:
a.Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara; dan
b.Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
b.Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Hasil investasi jangka panjang dapat berupa: 4.12. Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. SUN dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. SBI dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan (PSAP No.6 Paragraf 6). Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen berupa:
a.Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara, dan
b.Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah, dan
b.Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Hasil investasi jangka panjang dapat berupa: 108 109
a.Dividen tunai;
b.Dividen saham; dan
c.Bagian laba Pengakuan hasil investasi untuk dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah); dan
b.Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal berbasis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual). Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah. Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan; dan
b.Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
a.Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
b.Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan dan penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
c.Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk
a.Dividen tunai:
b.Dividen saham, dan
c.Bagian laba Pengakuan hasil investasi untuk dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah), dan
b.Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal berbasis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual). Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah. Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan, dan
b.Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
a.Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya,
b.Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan dan penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan,
c.Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk 109 110 perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
d.Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
e.Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi. Investasi jangka panjang non permanen:
a.Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
b.Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
c.Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
d.Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
a.Metode biaya Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%, dengan menggunakan metode biaya ini investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebagai laba sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b.Metode ekuitas perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
d.Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada, dan
e.Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi. Investasi jangka panjang non permanen:
a.Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya,
b.Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan,
c.Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan
d.Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
a.Metode biaya Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20Yo, dengan menggunakan metode biaya ini investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebagai laba sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b.Metode ekuitas 110 111 Yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.
c.Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat termasuk dana bergulir. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan jika satker pengelola melakukan penatausahaan dengan mempertimbangkan periode jatuh temponya (aging schedule), sebagai contoh penatausahaan dana bergulir. Berdasarkan penatausahaan tersebut akan diketahui jumlah dana bergulir Kualitas Lancar, Kualitas Kurang Lancar, Kualitas Diragukan, dan Kualitas Macet. Pengelompokan berdasarkan jatuh tempo dilaksanakan berdasarkan lamanya menunggak sejak dana tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan: No. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi
1. 1.Jatuh tempo pada periode s.d 1 tahun tergolong kualitas lancar. Besaran penyisihan adalah sebesar 0,5% dari kualitas lancar
2. 2.Jatuh tempo pada periode di atas 1 tahun s.d 3 tahun tergolong kualitas kurang lancar. Besaran penyisihan adalah sebesar 10% dari kualitas kurang lancar
3. 3.Jatuh tempo pada periode di atas 3 tahun s.d 5 tahun tergolong kualitas diragukan. Besaran penyisihan adalah sebesar 50% dari kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) Yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20Yo sampai 506 atau kepemilikan kurang dari 20”o tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50Yo. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap. . Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat termasuk dana bergulir. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan jika satker pengelola melakukan penatausahaan dengan mempertimbangkan periode jatuh temponya (aging schedule), sebagai contoh penatausahaan dana bergulir. Berdasarkan penatausahaan tersebut akan diketahui jumlah dana bergulir Kualitas Lancar, Kualitas Kurang Lancar, Kualitas Diragukan, dan Kualitas Macet. Pengelompokan berdasarkan jatuh tempo dilaksanakan berdasarkan lamanya menunggak sejak dana tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan: No. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi
4. 1.| Jatuh tempo pada periode s.d 1 tahun tergolong kualitas lancar. Besaran penyisihan adalah sebesar 0,546 dari kualitas lancar
5. 2.| Jatuh tempo pada periode di atas 1 tahun s.d 3 tahun tergolong kualitas kurang lancar. Besaran penyisihan adalah sebesar 10Yo dari kualitas kurang lancar
6. 3.| Jatuh tempo pada periode di atas 3 tahun s.d 5 tahun tergolong kualitas diragukan. Besaran penyisihan adalah sebesar 506 dari kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) 111 112 No. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi
7. 4.Jatuh tempo pada periode di atas 5 tahun tergolong kualitas macet. Besaran penyisihan adalah sebesar 100% dari kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) Pengelompokan berdasarkan jatuh tempo dana bergulir (aging schedule) dilaksanakan berdasarkan lama menunggak sejak dana bergulir tersebut jatuh tempo, dengan rincian:
a.Kualitas Lancar apabila menunggak s.d. 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo dan/atau sesuai kondisi usaha yang masih dapat mengembalikan;
b.Kualitas Kurang Lancar apabila menunggak diatas 1 s.d 3 Tahun sejak tanggal jatuh tempo;
c.Kualitas Diragukan apabila menunggak diatas 3 s.d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo; dan
d.Kualitas Macet apabila menunggak diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a.Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b.Jenis-jenis investasi yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen; dan
c.Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut. 4.13. Kebijakan Akuntansi Piutang Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pendapatan berdasarkan peristiwa yang mendasari, dapat dibedakan menjadi:
a.Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah Piutang berdasarkan peraturan perundang–undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang pajak dan retribusi daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
b.Piutang berdasarkan perikatan perjanjian Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak No. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi
1. 4.| Jatuh tempo pada periode di atas 5 tahun tergolong kualitas macet. Besaran penyisihan adalah sebesar 10096 dari kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) Pengelompokan berdasarkan jatuh tempo dana bergulir (aging schedule) dilaksanakan berdasarkan lama menunggak sejak dana bergulir tersebut jatuh tempo, dengan rincian: a. d. Kualitas Lancar apabila menunggak s.d. 1 Tahun sejak tanggal jatuh tempo dan/atau sesuai kondisi usaha yang masih dapat mengembalikan, . Kualitas Kurang Lancar apabila menunggak diatas 1 s.d 3 Tahun sejak tanggal jatuh tempo, Kualitas Diragukan apabila menunggak diatas 3 s.d 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo, dan Kualitas Macet apabila menunggak diatas 5 Tahun sejak tanggal jatuh tempo. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a.Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, b . Jenis-jenis investasi yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen, dan
c.Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut. 4.13. Kebijakan Akuntansi Piutang Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pendapatan berdasarkan peristiwa yang mendasari, dapat dibedakan menjadi:
a.Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang pajak dan retribusi daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak 112 113 lain, atau adanya beban dibayar dimuka.
c.Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi:
a.Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang TGR.
b.Piutang berdasarkan Peristiwa lainnya Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan. Piutang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pendapatan, harus memenuhi kriteria:
a.Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau dokumen lainnya yang disamakan; dan
b.Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
a.Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
b.Jumlah piutang dapat diukur; dan
c.Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pendapatan berdasarkan transfer antar Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
a.Piutang Bagi Hasil, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Gubernur, tetapi masih ada lain, atau adanya beban dibayar dimuka.
c.Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi:
a.Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang TGR.
b.Piutang berdasarkan Peristiwa lainnya Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan. Piutang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pendapatan, harus memenuhi kriteria:
a.Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau dokumen lainnya yang disamakan, dan
b.Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
a.Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas,
b.Jumlah piutang dapat diukur, dan
c.Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pendapatan berdasarkan transfer antar Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
a.Piutang Bagi Hasil, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Gubernur, tetapi masih ada 113 114 hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah; dan
b.Piutang Transfer antar Pemerintah Daerah, apabila jumlah/nilai definitif yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum dibayarkan maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah Daerah. Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
a.Telah ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
b.Adanya Surat Pembebanan. Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:
a.Pengakuan uang muka beban belanja/panjar kegiatan/uang muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas bendahara pengeluaran dan/atau bendahara umum daerah untuk pembayaran uang muka beban belanja/panjar kegiatan /uang muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka.
b.Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya. Piutang secara umum dicatat nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Piutang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai tagihan. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a.Untuk metode official assessment dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
b.Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang ditetapkan; hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah: dan
b.Piutang Transfer antar Pemerintah Daerah, apabila jumlah/nilai definitif yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum dibayarkan maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah Daerah. Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
a.Telah ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), atau
b.Adanya Surat Pembebanan. Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:
a.Pengakuan uang muka beban belanja/panjar kegiatanfuang muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas bendahara pengeluaran dan/atau bendahara umum daerah untuk pembayaran uang muka beban belanja/panjar kegiatan /uang muka yang harus dipertanggungjawabkan dan beban dibayar dimuka.
b.Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya. Piutang secara umum dicatat nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Piutang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai tagihan. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a.Untuk metode official assessment dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
b.Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang ditetapkan, 114 115
c.Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding;
d.Dari setiap tagihan yang proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
e.Untuk metode self assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala; dan
f.Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
a.Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
b.Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila didalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c.Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
d.Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima; dan
e.Piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:
a.Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding, Dari setiap tagihan yang proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Untuk metode self assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala, dan Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
a.Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan, Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila didalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan, Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima, dan Piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:
a.Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, dan 115 116
b.Mencatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
a.Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b.Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
c.Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
d.Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:
a.Metode Penghapusan Langsung Metode Penghapusan Langsung adalah penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.
b.Metode Penyisihan. Metode Penyisihan adalah penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan
b.Mencatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
a.Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang:
b.Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur,
c.Penjelasan atas penyelesaian piutang, dan
d.Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:
a.Metode Penghapusan Langsung Metode Penghapusan Langsung adalah penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.
b.Metode Penyisihan. Metode Penyisihan adalah penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan 116 117 kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:
a.Penilaian Kualitas Piutang; dan
b.Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
a.Jatuh tempo Piutang; dan
b.Upaya Penagihan. Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:
a.Kualitas lancar Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan satu tahun sejak tanggal jatuh tempo.
b.Kualitas kurang lancar Kualitas kurang lancar adalah piutang yang belum dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
c.Kualitas diragukan Kualitas diragukan adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
d.Kualitas macet Kualitas macet adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
a.0,5% dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
b.10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c.50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d.100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang tidak tertagih kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:
a.Penilaian Kualitas Piutang, dan
b.Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
a.Jatuh tempo Piutang, dan
b.Upaya Penagihan. Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:
a.Kualitas lancar Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan satu tahun sejak tanggal jatuh tempo.
b.Kualitas kurang lancar Kualitas kurang lancar adalah piutang yang belum dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
c.Kualitas diragukan Kualitas diragukan adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun sampai dengan lima tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
d.Kualitas macet Kualitas macet adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
a.0,5”9 dari piutang yang memiliki kualitas lancar,
b.10Yo dari piutang dengan kualitas kurang lancar,
c.5049 dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan
d.100”o dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang tidak tertagih 117 118 pada kualitas piutang sebelumnya. Apabila kualitas piutang pada tanggal pelaporan masih sama kondisinya dengan periode pelaporan sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi dan/atau pelunasan sebagian maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap debitur dalam hal:
a.Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
b.Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Kualitas Piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah:
a.Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
b.tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar. Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi. Penyisihan Piutang tidak tertagih jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu: No. Jenis Piutang Umur Piutang <1 Tahun >1 s.d 3 Tahun > 3 s.d 5 Tahun > 5 Tahun 1 Piutang Pendapatan 0,5% 10% 50% 100% Pencatatan perubahan jumlah piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Penghapusan piutang oleh BUD dapat dilakukan terhadap seluruh sisa piutang per debitur yang memiliki kualitas macet. Penghapusan piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. pada kualitas piutang sebelumnya. Apabila kualitas piutang pada tanggal pelaporan masih sama kondisinya dengan periode pelaporan sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi dan/atau pelunasan sebagian maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap debitur dalam hal:
a.Debitur mengalami kesulitan pembayaran, dan/atau
b.Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Kualitas Piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah:
a.Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet, dan
b.tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar. Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi. Penyisihan Piutang tidak tertagih jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu: No. | Jenis Piutang Umur Piutang c1 Tahun »15s.d3 2»3s.d 5 2 5 Tahun Tahun Tahun 1 | Piutang 0,5Yo 1096 5046 100Yo0 Pendapatan Pencatatan perubahan jumlah piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Penghapusan piutang oleh BUD dapat dilakukan terhadap seluruh sisa piutang per debitur yang memiliki kualitas macet. Penghapusan piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 118 119 Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara menambah akun piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah piutang dilakukan apabila:
a.Surat Tagihan/Persetujuan/Keputusan telah terbit; atau
b.Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan. Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi. 4.14. Kebijakan Akuntansi Persediaan Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
a.Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
b.Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi;
c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepadamasyarakat; dan
d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan atau 4.14. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara menambah akun piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah piutang dilakukan apabila:
a.Surat Tagihan/Persetujuan/Keputusan telah terbit, atau
b.Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan. Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi. Kebijakan Akuntansi Persediaan Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
a.Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah,
b.Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
c.Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepadamasyarakat, dan
d.Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan atau 119 120 digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Persediaan meliputi: Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016 adalah:
a.Barang Habis Pakai
1. 1.Bahan;
2. 2.Suku Cadang;
3. 3.Alat/bahan untuk kegiatan kantor;
4. 4.Obat-obatan;
5. 5.Persediaan untuk dijual/diserahkan;
6. 6.Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
7. 7.Natura dan Pakan;
8. 8.Persediaan Penelitian; dan
9. 9.Persedian Dalam Proses Barang Pakai Habis.
b.Barang Tak Habis Pakai
1. 1.Komponen; dan
2. 2.Pipa.
c.Barang Bekas Dipakai Persediaan diakui pada saat:
a.potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
b.diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui sebagai :
a.Aset untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinu dan membutuhkan kontrol yangbesar, seperti obat-obatan; dan
b.Beban untuk persediaan yang penggunaanya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Persediaan meliputi: Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2016 adalah:
a.Barang Habis Pakai . Bahan, . Suku Cadang, . Alat/bahan untuk kegiatan kantor, . Obat-obatan: . Persediaan untuk dijual/diserahkan, . Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, . Natura dan Pakan, . Persediaan Penelitian, dan S0 aa Au H& &»& (kk — . Persedian Dalam Proses Barang Pakai Habis.
b.Barang Tak Habis Pakai
1. 1.Komponen, dan
2. 2.Pipa.
c.Barang Bekas Dipakai Persediaan diakui pada saat:
a.potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan
b.diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui sebagai :
a.Aset untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinu dan membutuhkan kontrol yangbesar, seperti obat-obatan, dan
b.Beban untuk persediaan yang penggunaanya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil 120 121 inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Selain persediaan yang nilainya cukup material seperti obat-obatan, peralatan kesehatan atau Barang Habis pakai (BHP) kesehatan menggunakan metode perpetual FIFO (First In First Out). Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika berdasarkan hasil inventarisasi. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali. Metode sistematis FIFO adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Metode ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan disajikan sebagai bagian dari AsetLancar.Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan adalah Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun Aset Tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan pengerjaan apabila sampai dengan batas tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan. Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun- akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Selain persediaan yang nilainya cukup material seperti obat-obatan, peralatan kesehatan atau Barang Habis pakai (BHP) kesehatan menggunakan metode perpetual FIFO (First In First Out). Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika berdasarkan hasil inventarisasi. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali. Metode sistematis FIFO adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan. Metode ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan disajikan sebagai bagian dari AsetLancar.Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan adalah Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun Aset Tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan pengerjaan apabila sampai dengan batas tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan. Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun- akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada 121 122 Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi. 4.15. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Untuk LKPD TA 2022 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan, dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah Kas atau Setara Kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asetpada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :
a.Tanah;
b.Peralatan dan Mesin;
c.Gedung dan Bangunan;
d.Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e.Aset Tetap Lainnya; dan
f.Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktutertentu dan belum selesai. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 4.15. Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Untuk LKPD TA 2022 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan, dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah Kas atau Setara Kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asetpada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :
a.Tanah,
b.Peralatan dan Mesin:
c.Gedung dan Bangunan,
d.Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
e.Aset Tetap Lainnya, dan
f.Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktutertentu dan belum selesai. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 122 123 Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut;
a.Berwujud;
b.Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c.Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d.Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e.Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Pengakuan Aset Tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca awal. Atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut: Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan
1. 1.Tanah Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
2. 2.Peralatan dan Mesin Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. 3.Gedung dan Bangunan Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
4. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan Instalasi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut,
a.Berwujud,
b.Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Cc. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
d.Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
e.Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, Pengakuan Aset Tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca awal. Atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut: Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan
1. 1.Tanah Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
2. 2.Peralatan dan Mesin Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. 3.Gedung dan Bangunan Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
4. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan Instalasi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang 123 124 dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
5. 5.Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan biaya konsultan. Biaya perolehan, diluar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan (capitalization threshold). Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan Aset Tetap adalah sebagai berikut:
a.Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
b.Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai;
c.Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;
d.Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK;
e.Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya;
f.Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
1. 5.Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan biaya konsultan. Biaya perolehan, diluar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan (capitalization threshold). Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan Aset Tetap adalah sebagai berikut:
a.Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya,
b.Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai,
c.Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan,
d.Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK,
e.Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya,
f.Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari 124 125 Neraca dan diungkapkan dalam CaLK;
g.Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi Aset Tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung;
h.Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount); dan
i.Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas. Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
1. 1.Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4)
2. 2.Akumulasi Penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut di peroleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
3. 3.Masa Manfaat adalah:
a.Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
b.Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
1. 4.Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
2. 1.Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam LO;
3. 2.Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati; dan Neraca dan diungkapkan dalam CaLK, Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi Aset Tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung, . Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount), dan Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas. Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
4. 1.Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4) . Akumulasi Penyusutan (accumulated depreciatony adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut di peroleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan. . Masa Manfaat adalah:
a.Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau
b.Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. . Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
1. 1.Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam LO, Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati, dan 125 126
2. 3.Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (whichever period is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap
3. 1.Pengukuran Penyusutan Aset Tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang mengalir ke pemerintah;
b.Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak perolehan Aset Tetap dimaksud;
c.Masa manfaat Aset Tetap ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran kebijakan ini;
d.Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan dan pencatatannya semesteran;
e.Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama;
f.Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana; dan
g.Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
1. 2.Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi. 4.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
2. 3.Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (whichever period is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap
3. 1.Pengukuran Penyusutan Aset Tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang mengalir ke pemerintah, Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak perolehan Aset Tetap dimaksud, Masa manfaat Aset Tetap ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran kebijakan ini, Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan dan pencatatannya semesteran, Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama, Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana, dan Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
1. 2.Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi. 4.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 126 127 Kewajiban muncul antara lain karena:
a.Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lainnya, atau lembaga internasional;
b.Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
c.Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak, dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
d.Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah:
a.Utang kepada Pihak Ketiga;
b.Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
c.Utang Bunga (Accrued Interest);
d.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
e.Pendapatan diterima dimuka;
f.Utang Beban; dan
g.Utang Jangka pendek lainnya. Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas :
a.Utang Perhitungan Fihak Ketiga;
b.Utang Bunga (Accrued Interest);
c.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
d.Utang Beban; dan
e.Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Pendek di SKPD terdiri atas :
a.Utang Kepada Pihak Ketiga;
b.Pendapatan diterima Di muka;
c.Utang Beban; dan
d.Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Kepada Pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang dan jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang diakui pada saat barang sudah diserahkan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai dengan perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Kewajiban muncul antara lain karena:
a.Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lainnya, atau lembaga internasional,
b.Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah,
c.Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak, dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, dan
d.Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),g » Utang Bunga (Accrued Interest), &
e.Pendapatan diterima dimuka,
f.Utang Beban, dan
g.Utang Jangka pendek lainnya. Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas :
a.Utang Perhitungan Fihak Ketiga,
b.Utang Bunga (Accrued Interest),
c.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:
d.Utang Beban, dan
e.Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Pendek di SKPD terdiri atas :
a.Utang Kepada Pihak Ketiga,
b.Pendapatan diterima Di muka,
c.Utang Beban, dan
d.Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Kepada Pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang dan jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang diakui pada saat barang sudah diserahkan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai dengan perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. 127 128 Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian fasilitas/seluruh peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas terhadap barang dan jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal pihak ketiga membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar. Utang Kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan dalam CaLK. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Jaminan Kesehatan, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal atau pada saat terbitnya SP2D. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian fasilitas/seluruh peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas terhadap barang dan jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal pihak ketiga membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar. Utang Kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan dalam CaLK. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Jaminan Kesehatan, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal atau pada saat terbitnya SP2D. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya 128 129 hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang di pimpin oleh PPKD. Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan. Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD. Pengukuran Kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya di SKPD. Pada laporan konsolidasi, akun ini tereliminasi. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal Neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK. Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi Utang Beban ini termasuk didalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable). Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
a.Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang di pimpin oleh PPKD. Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan. Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD. Pengukuran Kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya di SKPD. Pada laporan konsolidasi, akun ini tereliminasi. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal Neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK. Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi Utang Beban ini termasuk didalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable). Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
a.Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan 129 130 perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
b.Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon untuk satu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya;
c.Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; dan
d.Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban diakui pada saat:
a.Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
b.Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah; dan
c.Barang yang sudah dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca. Utang Beban disajikan dalam Neraca klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:
a.Utang Dalam Negeri;
b.Utang Luar Negeri; dan
c.Utang Jangka Panjang Lainnya. Kewajiban Jangka Panjang hanya terdapat di PPKD. Sepanjang tidak diatur secara perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran,
b.Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon untuk satu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya,
c.Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar, dan
d.Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban diakui pada saat:
a.Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar,
b.Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah, dan
c.Barang yang sudah dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca. Utang Beban disajikan dalam Neraca klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:
a.Utang Dalam Negeri,
b.Utang Luar Negeri, dan
c.Utang Jangka Panjang Lainnya. Kewajiban Jangka Panjang hanya terdapat di PPKD. Sepanjang tidak diatur secara 130 131 khusus dalam perjanjian, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah atau saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut atau sejak tanggal pembayaran bunga berakhir sampai saat terjadinya transaksi. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan dalam CaLK berdasarkan pemberi pinjaman. 4.17. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada LPE. Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas. Pada penyajian LKPD, pos Ekuitas untuk dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi. Ekuitas disajikan pada Neraca, LPE dan CaLK. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu 4.17. khusus dalam perjanjian, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah atau saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut atau sejak tanggal pembayaran bunga berakhir sampai saat terjadinya transaksi. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan dalam CaLK berdasarkan pemberi pinjaman. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada LPE. Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas. Pada penyajian LKPD, pos Ekuitas untuk dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi. Ekuitas disajikan pada Neraca, LPE dan CaLK. SiLPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu 131 132 periode pelaporan. SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan SAL. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan oleh Entitas Pelaporan (PPKD). Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:
a.Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat non-recurring;
b.Selisih kurs terealisasi atas Kas Di BUD; dan
c.Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran atau kas di Bendahara Penerimaan. Sistem akuntansi Ekuitas/SiLPA-SiKPA terdapat pada jurnal penutup LO dan LRA pada akhir tahun untuk menambah/mengurangi ekuitas/SiLPA-SiKPA pada tahun berjalan. Selain itu, Ekuitas/SiLPA-SiKPA juga akan dijurnal ketika terdapat koreksi kesalahan atas periode yang telah lalu yang laporan keuangannya sudah diterbitkan, yang mengakibatkan kas keluar/masuk atas kesalahan Pendapatan-LO/Pendapatan- LRA atau kas keluar atas kesalahan Beban/Belanja. Sistem dan prosedur akuntansi ekuitas biasanya terkait dengan jurnal penutup pada akhir tahun, baik untuk menutup akun-akun Pendapatan-LO dan Beban, maupun untuk menutup akun-akun Pendapatan-LRA dan Belanja. Selain itu, nilai ekuitas juga bisa berubah apabila terdapat koreksi kesalahan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang laporan keuangannya sudah diterbitkan. Dokumen yang dipakai untuk membuat jurnal penutup maupun untuk melakukan koreksi adalah Bukti Memorial. Jurnal Penutup merupakan jurnal pada akhir tahun untuk menihilkan saldo buku besar akun-akun nominal (akun LRA dan akun LO, termasuk akun Perubahan SAL) agar diawal tahun berikutnya mempunyai saldo awal nol. Setelah akun-akunnominal tersebut ditutup, kita bisa mendapatkan saldo/nilai ekuitas akhir yang akan terbawa ke LPE dan Neraca, serta saldo/nilai SiLPA/SiKPA pada LRA dan SAL akhir pada LP SAL. periode pelaporan. SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SiLPA/SIKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan SAL. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SIKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan oleh Entitas Pelaporan (PPKD). Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SIKPA antara lain:
a.Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat non-recurring,
b.Selisih kurs terealisasi atas Kas Di BUD: dan
c.Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran atau kas di Bendahara Penerimaan. Sistem akuntansi Ekuitas/SiLPA-SIKPA terdapat pada jurnal penutup LO dan LRA pada akhir tahun untuk menambah/mengurangi ekuitas/SILPA-SIKPA pada tahun berjalan. Selain itu, Ekuitas/SILPA-SIKPA juga akan dijurnal ketika terdapat koreksi kesalahan atas periode yang telah lalu yang laporan keuangannya sudah diterbitkan, yang mengakibatkan kas keluar/masuk atas kesalahan Pendapatan-LO/Pendapatan- LRA atau kas keluar atas kesalahan Beban/Belanja. Sistem dan prosedur akuntansi ekuitas biasanya terkait dengan jurnal penutup pada akhir tahun, baik untuk menutup akun-akun Pendapatan-LO dan Beban, maupun untuk menutup akun-akun Pendapatan-LRA dan Belanja. Selain itu, nilai ekuitas juga bisa berubah apabila terdapat koreksi kesalahan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang laporan keuangannya sudah diterbitkan. Dokumen yang dipakai untuk membuat jurnal penutup maupun untuk melakukan koreksi adalah Bukti Memorial. Jurnal Penutup merupakan jurnal pada akhir tahun untuk menihilkan saldo buku besar akun-akun nominal (akun LRA dan akun LO, termasuk akun Perubahan SAL) agar diawal tahun berikutnya mempunyai saldo awal nol. Setelah akun-akunnominal tersebut ditutup, kita bisa mendapatkan saldo/nilai ekuitas akhir yang akan terbawa ke LPE dan Neraca, serta saldo/nilai SILPA/SIKPA pada LRA dan SAL akhir pada LP SAL. 132 133 5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 (10.612.627.672,57) 85,97 71.987.067.694,19 2 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 1.563.920.181,00 100,19 804.350.112.053,00 3 17.030.583.256,00 14.001.416.412,00 (3.029.166.844,00) 82,21 22.153.080.930,60 914.253.556.941,00 902.175.682.605,43 (12.077.874.335,57) 98,68 898.490.260.677,79 No. Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 Pendapatan Pajak Daerah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 (1.227.628.045,00) 91,59 11.488.765.524,00 2 Pendapatan Retribusi Daerah 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 (3.358.986.240,00) 61,40 4.908.487.715,00 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 2.533.990.978,00 4 Lain-lain PAD Yang Sah 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 (4.413.729.480,57) 90,91 53.055.823.477,19 Jumlah 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 (10.612.627.672,57) 85,97 71.987.067.694,19 Tahun Anggaran 2022 Pendapatan % Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah No. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp914.253.556.941,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan tersebut merupakan perubahan dan Penjabaran dari Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan yang dicapai pada TA 2022 sebesar Rp902.175.682.605,43 atau 98,68% dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini: Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Realisasi Pendapatan - LRA mengalami peningkatan sebesar Rp3.685.421.927,64 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp898.490.260.677,79 Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.6.937.141.681,76, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.8.151.664.518,60, sedangkan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp18.774.228.128,00. Dampak pandemi Covid-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada perekonomian. Adanya potensi penurunan penerimaan/pendapatan Daerah karena menurunnya tingkat produksi dan konsumsi masyarakat. 5.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pemungutan dan pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 54/24/I/2021 tentang Penetapan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang mengatur di antaranya tentang mekanisme pemungutan dan pengelolaan PAD pada 12 (dua belas) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Realisasi PAD - LRA untuk periode TA 2022 sebagai berikut : Penjelasan dari masing-masing pos sub kelompok PAD sebagai berikut: 5.1.4 Pendapatan - LRA Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp914.253.556.941,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan tersebut merupakan perubahan dan Penjabaran dari Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan yang dicapai pada TA 2022 sebesar Rp902.175.682.605,43 atau 98,68” dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini: Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Tahun Anggaran 2022 Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021No. Pendapatan Vo P Rp) Rp) Rp . Rp) 1 (Pendapatan Asli Daerah (PAD) 715.662.553.685,00 65.049.926.012,43 (10.612.627.672,57) 85,97 71.987.067.694,19 2 Pendapatan Transfer 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 1.563.920.181,00 100,19 804.350.112.053,00 3 JLain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 17.030.583.256,00 14.001.416.412,00 (3.029.166.844,00) 82,21 22.153.080.930,60 Jumlah 914.253.556.941,00 902.175.682.605,43 (12.077.874.335,57) 98,68 898.490.260.677,79 Realisasi Pendapatan - LRA mengalami peningkatan sebesar Rp3.685.421.927,64 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp898.490.260.677,79 Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.6.937.141.681,76, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.8.151.664.518,60, sedangkan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp18.774.228.128,00. Dampak pandemi Covid-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada perekonomian. Adanya potensi penurunan penerimaan/pendapatan Daerah karena menurunnya tingkat produksi dan konsumsi masyarakat. 5.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pemungutan dan pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 54/24/1/2021 tentang Penetapan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang mengatur di antaranya tentang mekanisme pemungutan dan pengelolaan PAD pada 12 (dua belas) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Realisasi PAD - LRA untuk periode TA 2022 sebagai berikut : . Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021 No. Pendapatan Asli Daerah Vo p Rp) Rp) Rp) " Rp) 1 (Pendapatan Pajak Daerah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 (1.227.628.045,00) 91,59 11.488.765.524,00 2 Pendapatan Retribusi Daerah 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 (3.358.986.240,00) 61,40 4.908.487.715,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan 3 (Kekayaan Daerah yang 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 2.533.990.978,00 Dipisahkan 4 |Lain-lain PAD Yang Sah 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 (4.413.729.480,57) 90,91 53.055.823.477,19 Jumlah 75.662.553.685,00 65.049.926.012,43 (10.612.627.672,57) 85,97 71.987.067.694,19 Penjelasan dari masing-masing pos sub kelompok PAD sebagai berikut: 133 134 No. Pajak Daerah Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 Pajak Hotel 275.000.000,00 189.109.125,00 (85.890.875,00) 68,77 141.033.060,00 2 Pajak Restoran 2.405.000.000,00 2.466.057.571,00 61.057.571,00 102,54 2.308.728.583,00 3 Pajak Hiburan 20.000.000,00 10.392.000,00 (9.608.000,00) 51,96 0,00 4 Pajak Reklame 315.000.000,00 373.800.346,00 58.800.346,00 118,67 337.191.526,00 5 Pajak Penerangan Jalan 6.684.913.531,00 6.532.335.839,00 (152.577.692,00) 97,72 4.684.913.531,00 6 Pajak Air Tanah 25.000.000,00 17.778.284,00 (7.221.716,00) 71,11 26.327.718,00 7 Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000,00 7.556.292,00 (142.443.708,00) 5,04 0,00 8 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 2.525.000.000,00 1.830.222.046,00 (694.777.954,00) 72,48 1.775.885.095,00 9 Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.000.000.000,00 1.020.823.838,00 20.823.838,00 102,08 1.017.862.050,00 10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 1.196.823.961,00 921.034.106,00 (275.789.855,00) 76,96 1.196.823.961,00 Jumlah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 (1.227.628.045,00) 91,59 11.488.765.524,00 No. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 5.1.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat sepuluh jenis pajak yang pemungutan, penerimaan, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku SKPD. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2022 adalah sebagai berikut : Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp13.369.109.447,00 atau 91,59% dari anggaran sebesar Rp14.596.737.492,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.880.343.923,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp11.488.765.524,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp48.076.065,00, Pajak Restoran Rp157.328.988,00, Pajak Hiburan sebesar Rp.10.392.000, Pajak Reklame Rp36.608.820, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.847.422.308, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp54.336.951,00, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp2.961.788,00, dan terdapat penambahan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.7.556.292,00. Sedangkan untuk Penerimaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan sebesar Rp.8.549.434,00 dan Rp.275.789.855 Pada TA 2014 terdapat pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengadministrasian PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Pada saat pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima Saldo Piutang PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Piutang PBB-P2 Nomor BA 10/WPJ.16/KP.02/2014 tanggal 03 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala KPP Pratama Gorontalo selaku pihak pertama dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato selaku pihak kedua. Besarnya nilai piutang PBB-P2 sesuai data serah terima tersebut sebesar Rp817.438.931,00. Pemungutan Pajak Daerah menggunakan sistem Self Assesment dan Official Assesment . Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Pajak daerah yang menggunakan sistem Self Assesment terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Official Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah. Pajak daerah yang menggunakan sistem Official Assesment terdiri dari PBB-P2, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. 5.1.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi daerah dilakukan oleh beberapa SKPD sebagai berikut : Retribusi Daerah SKPD Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 7 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perhubungan Dinas Perikanan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Retribusi Tempat Pelelangan Dinas Perikanan Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Retribusi Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dinas Pertanian Retribusi Izin mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Retribusi Izin Perikanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.14.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat sepuluh jenis pajak yang pemungutan, penerimaan, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku SKPD. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2022 adalah sebagai berikut : . Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021 No. Pajak Daerah Yo 3 Rp) Rp) (Rp) . Rp) 1 (pajak Hotel 275.000.000,00 189.109.125,00 (85.890.875.00)| — 68.77 141.033.060,00 2 pajak Restoran 2.405.000-000,00 2.466.057.571,00 61.057.571,00 | 102,54 2.308.728.583,00 3 (Pajak Hiburan 20.000.000,00 10.392.000,00 (9.608.000,00)| 51,96 0,00 4 (Pajak Reklame 315.000.000.00 373.800.346.00 58.800.346,00 | — 118,67 337.191.526.00 5 (pajak Penerangan Jalan 6.684.913.531,00 6.532.335.839,00 (152.577.692,00)| 97,72 4.684.913.531,00 6 Pajak Air Tanah 25.000.000,00 17.778.284,00 (7.221716,00)| 71,11 26.327.718,00 7 (Pajak Sarang Burung Walet 150.000.000,00 7.556.292,00 (142.443.708,00)| 5,04 0,00 8 (Pajak Mineral Bukan Logam 2.525.000.000,00 1.830.222.046,00 (694777.954,00)| 72,48 1.775.885.095,00 Dan Batuan 9 Pajak Bumi Dan Bangunan 1.000.000.000,00 1.020.823.838,00 20.823.838,00| 102,08 1.017.862.050,00 Pedesaan Dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas 10 (Tanah — Dan Bangunan 1.196.823.961,00 921.034.106,00 (275.189.855,00)1 76,96 1.196.823.961,00 (BPHTB) Jumlah 14.596.737.492,00 13.369.109.447,00 (1.227.628.045,00)| — 91,59 11.488.765.524,00 Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp13.369.109.447,00 atau 91,59” dari anggaran sebesar Rp14.596.737.492,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.880.343.923,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp11.488.765.524,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp48.076.065,00, Pajak Restoran Rp157.328.988,00, Pajak Hiburan sebesar Rp.10.392.000, Pajak Reklame Rp36.608.820, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.847.422.308, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp54.336.951,00, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp2.961.788,00, dan terdapat penambahan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.7.556.292,00. Sedangkan untuk Penerimaan Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan sebesar Rp.8.549.434,00 dan Rp.275.789.855 Pada TA 2014 terdapat pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengadministrasian PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Pada saat pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima Saldo Piutang PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Piutang PBB-P2 Nomor BA 10/WPJ.16/KP.02/2014 tanggal 03 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala KPP Pratama Gorontalo selaku pihak pertama dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato selaku pihak kedua. Besarnya nilai piutang PBB-P2 sesuai data serah terima tersebut sebesar Rp817.438.931,00. Pemungutan Pajak Daerah menggunakan sistem Self Assesment dan Official Assesment. Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Pajak daerah yang menggunakan sistem Self Assesment terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Official Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah. Pajak daerah yang menggunakan sistem Official Assesment terdiri dari PBB-P2, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. 5.1.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi daerah dilakukan oleh beberapa SKPD sebagai berikut : No. Retribusi Daerah SKPD 1 (Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 3 (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan 4 Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 5 Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan 6 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perhubungan Dinas Perikanan 8 (Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9 Retribusi Tempat Pelelangan Dinas Perikanan 10 Retribusi Terminal Dinas Perhubungan 11 (Retribusi Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian 12 (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 13 (Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dinas Pertanian 14 IRetribusi Izin mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15 (Retribusi Izin Perikanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 134 135 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 1.500.000.000,00 1.899.274.700,00 399.274.700,00 126,62 1.561.862.700,00 2 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 105,00 48.615.000,00 3 150.000.000,00 86.150.000,00 (63.850.000,00) 57,43 95.316.000,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 277.246.000,00 5 250.000.000,00 250.390.500,00 390.500,00 100,16 0,00 6 82.000.000,00 79.902.783,00 (2.097.217,00) 97,44 77.426.500,00 7 1.100.000.000,00 814.000.000,00 (286.000.000,00) 74,00 467.600.000,00 8 741.760.000,00 726.049.215,00 (15.710.785,00) 97,88 103.515.000,00 9 2.000.000.000,00 702.271.500,00 (1.297.728.500,00) 35,11 572.388.500,00 10 275.000.000,00 246.380.000,00 (28.620.000,00) 89,59 146.320.000,00 11 50.000.000,00 13.910.000,00 (36.090.000,00) 27,82 18.100.000,00 12 150.000.000,00 132.197.000,00 (17.803.000,00) 88,13 41.150.000,00 13 1.202.959.400,00 204.080.000,00 (998.879.400,00) 16,96 537.760.000,00 14 600.000.000,00 128.192.462,00 (471.807.538,00) 21,37 670.231.615,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 232.637.600,00 16 550.000.000,00 7.435.000,00 (542.565.000,00) 1,35 58.318.800,00 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 (3.358.986.240,00) 61,40 4.908.487.715,00 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 2.533.990.978,00 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 2.533.990.978,00 Pemungutan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato didasarkan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur secara teknis melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebagai berikut: Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Izin mendirikan Bangunan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Retribusi Izin Perikanan Jumlah Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp433.245.445,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.908.487.715,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada realisasi Retribusi Pelayananan Kesehatan sebesar Rp.337.412.000, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp3.885.000,00, Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor sebesar Rp250.390.500,00, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.2.476.283,00, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp346.400.000,00, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp.622.534.215,00, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp.129.883.000,00, Retribusi Terminal sebesar Rp100.060.000,00, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp3.191.845,00, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp91.047.000,00. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan sebesar Rp.9.166.000,00, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.4.190.000,00, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.333.680.000,00, Atas kondisi tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah pada tahun berikutnya. 5.1.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD berupa pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada PT. Bank SulutGo. PT. Bank SulutGo merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki saham sebanyak 1,68%. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima dividen tunai yang telah dibayarkan oleh PT. Bank SulutGo ke rekening Kas Daerah sebesar Rp2.187.716.093,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Jumlah Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.187.716.093,00 atau 57,57% dari anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp346.274.885,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.533.990.978,00 Pemungutan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato didasarkan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur secara teknis melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebagai berikut: PN Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021 No. Retribusi Daerah Yo Rp) Rp) (Rp) : (Rp) 1 (Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.500.000.000.00 1.899.274.700,00 399.274700,00 | 126,62 1.561.862.700,00 2 |Retribusi Pelayanan Persampahan/ 50.000.000,00 52.500.000,00 2.500.000,00 | 105,00 48.615.000,00 Kebersihan 3 (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 150.000.000,00 86.150.000,00 (63.850.000,00)| 57,43 95.316.000,00 Jalan Umum 4 (Retribusi Pelayanan Pasar 0,00 0,00 0,00 0,00 277.246.000,00 g (Retribusi Pengujian Kenderaan 250.000.000,00 250.390.500,00 390.500,00 | 100,16 0,00 Bermotor 6 (Retribusi Pengawasan Dan | 82.000.000,00 79.902.783,00 (2.097.217,00)| 97,44 77.426.500,00 Pengendalian Menara Telekomunikasi 7 |Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.100.000.000,00 814.000.000,00 (286.000.000,00)| 74,00 467.600.000,00 g | Retribusi Pasar Grosir dan/ atau 741.760.000,00 726.049.215,00 (15.710.785,00)| 97,88 103.515.000,00 Pertokoan 9 (Retribusi Tempat Pelelangan 2.000.000.000,00 702.271.500,00 (1297728500,00)| — 35,11 572.388.500,00 10 (Retribusi Terminal 275.000.000,00 246.380.000,00 (28.620.000,00)1 — 89,59 146.320.000,00 11 (Retribusi Rumah Potong Hewan 50.000.000,00 13.910.000,00 (36.090.000,00)| 27,82 18.100.000,00 12 Keribusi Tempat Rekreasi dan Olah 150.000.000,00 132.197.000,00 (17.803.000,007| 88,13 41.150.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usah: 13 Dana enjuaran FToduKsi Vsaha 1.202.959.400,00 204.080.000,00 (998.879.400,00)1 16,96 537.760.000,00 14 (Retribusi Izin mendirikan Bangunan 600.000.000,00 128.192.462,00 (471.807.538.00)| 21,37 670.231.615,00 Retribusi Izin Trayek untuk 15 |Menyediakan Pelayanan Angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00 232.637.600,00 Umum 16 (Retribusi Izin Perikanan 550.000.000,00 7.435.000,00 (542.565.000,00)| — 1,35 58.318.800,00 Jumlah 8.701.719.400,00 5.342.733.160,00 G.358.986.240,00)| — 61,40 4.908.487.715,00 Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp433.245.445,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.908.487.715,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada realisasi Retribusi Pelayananan Kesehatan sebesar Rp.337.412.000, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp3.885.000,00, Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor sebesar Rp250.390.500,00, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.2.476.283,00, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp346.400.000,00, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp.622.534.215,00, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp.129.883.000,00, Retribusi Terminal sebesar Rp100.060.000,00, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp3.191.845,00, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp91.047.000,00. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan sebesar Rp.9.166.000,00, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.4.190.000,00, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.333.680.000,00, Atas kondisi tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah pada tahun berikutnya. 5.1.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD berupa pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada PT. Bank SulutGo. PT. Bank SulutGo merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah dimana Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki saham sebanyak 1,68”9. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima dividen tunai yang telah dibayarkan oleh PT. Bank SulutGo ke rekening Kas Daerah sebesar Rp2.187.716.093,00. No. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) Yo Realisasi 2021 Rp) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 2.533.990.978,00 Jumlah 3.800.000.000,00 2.187.716.093,00 (1.612.283.907,00) 57,57 2.533.990.978,00 Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.187.716.093,00 atau 57,57”6 dari anggaran sebesar Rp3.800.000.000,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp346.274.885,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.533.990.978,00 135 136 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 264.960.000,00 278.110.100,00 13.150.100,00 104,96 189.116.000,00 2 0,00 272.959.100,00 (272.959.100,00) 0,00 0,00 3 2.500.000.000,00 929.177.559,80 (1.570.822.440,20) 37,17 764.324.393,26 4 3.991.981.400,00 180.634.377,23 (3.811.347.022,77) 4,52 411.537.677,43 5 600.000.000,00 2.896.604.048,40 2.296.604.048,40 482,77 1.879.716.414,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 32.764.255,00 7 500.000.000,00 383.563.344,00 (116.436.656,00) 76,71 238.120.808,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9.349.102,50 9 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 58.765.469,00 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 40.707.155.393,00 39.209.318.783,00 (1.497.836.610,00) 96,32 43.944.284.248,00 13 0,00 0,00 0,00 0,00 523.910,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 5.527.318.500,00 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 (4.959.647.680,57) 90,91 53.055.823.477,19 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 688.189.961.000,00 674.354.965.234,00 (13.834.995.766,00) 97,99 641.578.017.274,00 2 98.370.459.000,00 121.098.269.368,00 22.727.810.368,00 123,10 132.407.777.000,00 3 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 (7.328.894.421,00) 79,06 30.364.317.779,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 1.563.920.181,00 100,19 804.350.112.053,00 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 8.797.309.000,00 10.839.676.800,00 2.042.367.800,00 123,22 11.930.995.048,00 2 2.496.419.000,00 3.056.208.249,00 559.789.249,00 122,42 1.997.106.047,00 3 481.613.630.000,00 481.613.630.000,00 0,00 100,00 480.667.451.199,00 4 195.282.603.000,00 178.845.450.185,00 (16.437.152.815,00) 91,58 146.982.464.980,00 688.189.961.000,00 674.354.965.234,00 (13.834.995.766,00) 97,99 641.578.017.274,00 5.1.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LRA Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-Lain PAD yang Sah - LRA untuk TA 2022 dirinci sebagai berikut: Lain-lain PAD Yang Sah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Daerah Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Pendapatan BLUD Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Pendapatan Dana Kapitasi JKN Jumlah Pada TA 2022 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp44.150.334.575,43 atau 90,91% dari anggaran sebesar Rp48.564.096.793,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.905.456.164,76 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp53.055.823.477,19. Pos-pos Lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan adalah Pendapatan Bunga sebesar Rp.230.903.300,20, dan Pendapatan BLUD sebesar Rp.1.497.836.610,00. Pos-pos Lain-lain PAD yang Sah yang mengalami kenaikan adalah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp88.994.100,00, Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.272.959.100,00, Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp164.820.429,54, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.016.887.634,40, dan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp145.442.536,00. 5.1.4.2 Pendapatan Transfer - LRA Pendapatan Transfer - LRA merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Rincian Pendapatan Transfer - LRA TA 2022 disajikan pada tabel berikut: Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Jumlah Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp815.825.278.292,00 atau 100,19% dari anggaran sebesar Rp821.560.420,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.475.166.239,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp804.350.112.053,00. 5.1.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut: Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak - LRA Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Jumlah Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA adalah sebesar Rp674.354.965.234,00 atau 97,99% dari anggaran sebesar Rp688.189.961,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.776.947.960,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp641.578.017.274,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA sebesar Rp.1.059.102.202,00, Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA sebesar Rp946.178.801,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA sebesar Rp31.862.985.205,00. Sedangkan penerimaan yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil Pajak - LRA sebesar Rp1.091.318.248,00 atau 10,07% dari Dana Bagi Hasil Pajak - LRA TA 2021. 5.1.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LRA Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-Lain PAD yang Sah - LRA untuk TA 2022 dirinci sebagai berikut: NN Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021No. Lain-lain PAD Yang Sah 0/6 $ Rp) Rp) (Rp) . Rp) 1 |Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 264.960.000,00 278.110.100,00 13.150.100,00 104,96 189.116.000,00 Dipisahkan Hasil Penjualan BMD Tidak » eks 1 enjuaran yang A 0,00 272.959.100,00 (272.959.100,00)1 0,00 0,00 dipisahkan 3 (Penerimaan Jasa Giro 2.500.000.000,00 929.177.559,80 (1.570.822.440,20)| — 37,17 764.324.393,26 4 (Pendapatan Bunga 3.991.981.400,00 180.634.377,23 (3.811347.022,7| 4,52 M11.537.077,43 s (Penerimaan atas Tuntutan Ganti 600.000.000,00 2.896.604.048,40 2.296.604.048,40 | 482,77 1.879.716.414,00 Kerugian Daerah & (Penerimaan Komisi, Potongan, atau 0,00 0,00 o,ool 0,00 32.764.255,00 Bentuk Lain 7 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan 500.000.000,00 383.563.344,00 (116.436.656,00)| 76,71 238.120.808,00 Pelaksanaan Pekerjaan 8 |IPendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 9.349.102,50 9 Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 10 (Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 0,00 0,00 58.765.469,00 1 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Daerah 12 (Pendapatan BLUD 40.707.155.393,00 39.209.318.783,00 (1.497.836.610.00)| — 96,32 43.944.284.248,00 13 (Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD 0,00 0,00 o,0ol 0,00 523.910,00 yang tidak Dipisahkan 14 (Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 |Pendapatan Dana Kapitasi JKN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.527.318.500,00 Jumlah 48.564.096.793,00 44.150.367.312,43 (4.950.647.680,57)| — 90,91 53.055.823.477,19 Pada TA 2022 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp44.150.334.575,43 atau 90,91”6 dari anggaran sebesar Rp48.564.096.793,00. Realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.905.456.164,76 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp53.055.823.477,19. Pos-pos Lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan adalah Pendapatan Bunga sebesar Rp.230.903.300,20, dan Pendapatan BLUD sebesar Rp.1.497.836.610,00. Pos-pos Lain-lain PAD yang Sah yang mengalami kenaikan adalah Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp88.994.100,00, Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.272.959.100,00, Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp164.820.429,54, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.016.887.634,40, dan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp145.442.536,00. 5.1.4.2 Pendapatan Transfer - LRA Pendapatan Transfer - LRA merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Rincian Pendapatan Transfer - LRA TA 2022 disajikan pada tabel berikut: Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021 No. Pendapatan Transfer 0/6 P Rp) Rp) (Rp) . Rp) 1 (Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 688.189.961.000,00 674.354.965.234,00 (13.834.995.766,00)| 97,99 641.578.017.274,00 2 » apaan Transfer Pemerintah Pusat 98.370.459.000,00 121.098.269.368,00 22.727.810.368,00 | — 123,10 132.407.777.000,00 3 (Pendapatan Transfer Pemerintah 35.000.000.000,00 27.671.105.579,00 (7.328.894421,00)| 79,06 30.364.317.779,00 Daerah Lainnya 4 |Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 821.560.420.000,00 823.124.340.181,00 1.563.920.181,00 | 100,19 804.350.112.053,00 Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp815.825.278.292,00 atau 100,19”o dari anggaran sebesar Rp821.560.420,00. Realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.475.166.239,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp804.350.112.053,00. 5.1.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut: Pi Anggaran Realisasi 2022 Lebih / (Kurang) Realisasi 2021 No. Transfer Pemerintah Pusat Yo (Rp) (Rp) (Rp) . (Rp) 1 (Dana Bagi Hasil Pajak - LRA 8.797.309.000,00 10.839.676.800,00 2.042.367.800,00 123,22 11.930.995.048,00 » |Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber 2.496.419.000,00 3.056.208.249,00 559.789249,00| 122.42 1.997.106.047,00 Daya Alam - LRA 3 |Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 481.613.630.000,00 481.613.630.000,00 0,00 100,00 480.667.451.199,00 4 |Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 195.282.603.000,00 178.845.450.185,00 (16.437.152.815,00) 91,58 146.982.464.980,00 Jumlah 688.189.961.000,00 674.354.965.234,00 (13.834.995.766,00) 097,99 641.578.017.274,00 Pada TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA adalah sebesar Rp674.354.965.234,00 atau 97,99”6 dari anggaran sebesar Rp688.189.961,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.776.947.960,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp641.578.017.274,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA sebesar Rp.1.059.102.202,00, Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA sebesar Rp946.178.801,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA sebesar Rp31.862.985.205,00. Sedangkan penerimaan yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil Pajak - LRA sebesar Rp1.091.318.248,00 atau 10,07”o dari Dana Bagi Hasil Pajak - LRA TA 2021. 136 137 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 6.089.584.000,00 8.131.951.800,00 2.042.367.800,00 133,54 8.740.973.653,00 2 2.707.725.000,00 2.707.725.000,00 0,00 100,00 3.173.666.500,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 16.354.895,00 8.797.309.000,00 10.839.676.800,00 2.042.367.800,00 123,22 11.930.995.048,00 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 84.373.773,00 2 475.295.000,00 1.035.081.378,00 559.786.378,00 217,78 15.109.511,00 3 62.813.000,00 62.815.871,00 2.871,00 100,00 0,00 4 1.958.311.000,00 1.958.311.000,00 0,00 100,00 1.357.619.150,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 540.003.613,00 2.496.419.000,00 3.056.208.249,00 559.789.249,00 122,42 1.997.106.047,00 No. Anggaran (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1 481.613.630.000,00 481.613.630.000,00 - 100,00 480.667.451.199,00 481.613.630.000,00 481.613.630.000,00 - 100,00 480.667.451.199,00 5.1.4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LRA Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA berupa dana yang bersumber dari Pendapatan Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut: Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri Dan PPh