DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 205

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perusahanaan Umum Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Kebijakan Perusahaan Umum Daerah, Pendirian Perusahaan Umum Daerah, Modal, Organ Dan Pegawai Perumda, Satuan Pegawai Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya, Perencanaa, Oprasional, Dan Pelaporan Perumda, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda, Evaluasi, Restrukturisasi, Dan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah, Kepailatan Perumda, Pembinaan dan Pengawasan Perumda, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pendirian dan pengelolaan peru sahaan umum daerah di Kabupaten Pohuwato berdasarkan peraturan perundang- undangan;
b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peru sahaan Umum Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
5.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
9.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
12.Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Kontrak Kinerja adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi perusahaan umum daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
16.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 3

(1)Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perusahaan umum daerah berkedudukan sebagai pemilik modal.
(2)Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(5)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan berdasarkan :
1. a.target kinerja perusahaan umum daerah;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan perusahaan umum daerah.
(6)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 4

(1)Daerah dapat mendirikan perusahaan umum daerah.
(2)Pendirian perusahaan umum daerah ditetapkan dengan Perda.
(3)Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.

Pasal 5

Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

(1)Pendirian perusahaan umum daerah didasarkan pada:
1. a.kebutuhan daerah; dan
2. b.kelayakan bidang usaha perusahaan umum daerah yang akan dibentuk.
(2)Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek :
1. a.pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Kelayakan bidangusaha perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan dan analisis aspek lainnya.
(4)Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek :
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.ketersediaan teknologi; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(5)Kebutuhan daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
(6)Pendanaan untuk kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan bidang usaha perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 7

(1)Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian perusahaan umum daerah kepada Menteri.
(2)Usulan rencana pendirian perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampiri dokumen :
1. a.kebutuhan daerah;
2. b.analisa kelayakan usaha;
3. c.ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
4. d.Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. e.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)Daerah dapat menyusun rancangan Perda tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah setelah menerima hasil penilaian dari Menteri.

Pasal 8

(1)Perda pendirian perusahaan umum daerah paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besamya modal dasar dan modal setor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
7. g.penggunaan laba.
(2)Dalam hal pendirian perusahaan umum daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit keija, maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
1. a.pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
2. b.pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum daerah yang didirikan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perusahaan Umum Daerah harus menggunakan nama yang :
1. a.belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain;
2. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
3. c.berbeda dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah pusat, dan lembaga pemerintah daerah;
4. d.berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
5. e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah saja tanpa nama diri;
6. f.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
7. g.tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
8. h.tidak mengandung bahasa asing.
(2)Nama Perusahaan Umum Daerah didahului dengan perkataan Perusahaan Umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Pasal 10

(1)Perusahaan umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam perda pendirian perusahaan umum daerah.
(2)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum Daerah.

Isi peraturan

Teks205PDFHirarki

Memuat teks peraturan…