DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengakuan Penghormatan Dan Perlindungan Terhadap Kesatuan Adat Di Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pengakuan, perlindungan, pemberdayaan KKA, sistem informasi, tugas dan wewenang, lembaga adat, penyelesaian sengketa, pendanaan, peran serta masyarakat, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pengakuan Penghomatan dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Adat Di Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, 10. 11. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratuan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Adat Gorontalo Di Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 202). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESATUAN-KESATUAN ADAT DI KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Kesatuan-Kesatuan Adat yang selanjutnya disingkat KKA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok atau terpisah, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan oleh Negara dan/atau Pemerintah atas keberadaan KKA beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi KKA beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup KKA. 10. 11. Hak Ulayat adalah hak KKA yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama KKA yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati. Lembaga Adat atau disebut dengan nama lain adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah KKA. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan KKA berasaskan: partspasi, keadilan: MP An cp pem«. Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum transparansi, kemanusiaan: kepentingan nasional, keselarasan: dan kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan KKA bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan KKA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, memberikan jaminan kepada KKA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya, menjaga dan memelihara kerusakan sumberdaya alam di dalam wilayah komunitas KKA dan sekitarnya, melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari khasanah kekayaan kebudayaan nasional,
e.meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional:
f.mengembangkan warisan pengetahuan tradisional dan segala potensi yang melekat di dalamnya,
g.melestarikan, merawat dan mendayagunakan sumberdaya genetic, indikasi geografis dan potensi botani zoology serta ekosistemnya, dan
h.memberikan keleluasaan estetika, artistika dan etika dalam keindahan hidup masyarakat adat.

BAB II

PENGAKUAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten mengakui dan menghormati KKA yang masih hidup, terawat, terjaga dan berkembang di masyarakat dalam lingkup wilayah yang bersangkutan.
(2)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap KKA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 5

Dalam memberikan pengakuan, Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan terhadap KKA yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 6

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan membentuk Panitia Pendata KKA.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Ketua,
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris,
3. c.Kepala bagian Hukum sebagai anggota,
4. d.Camat sebagai anggota, dan
5. e.Perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Strukturpanitiasebagaimana dimaksudpadaayat(2)ditetapkandengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pendataan panitia terhadap KKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
1. a.sejarah dan asal-usul KKA,
2. b.memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok atau terpisah dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial,
3. c.mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama,
4. d.memiliki pranata atau perangkat adat dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan KKA, dan/atau
5. e.mempunyai Lembaga Adat yang diakui dan berfungsi.
(2)Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan tokoh ada dan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan.
(4)KKA yang telah memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan sebagai subyek hukum.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 8

(1)KKA yang telah ditetapkan sebagai subyek hukum berhak atas perlindungan.
(2)Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak KKA.

Pasal 9

Perlindungan KKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 meliputi:

a.perlindungan sebagai subyek hukum,
b.pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, Cc. peningkatan taraf kehidupan KKA,

Pasal 17

(1)KKA berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi pewarisnya.
(2)KKA 'berhak untuk dilindungi dalam menjalankan ritual dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Pasal 18

(1)KKA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup,
2. b.pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan Cc. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…