DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 219

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Materi Ini Diatur Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Termasuk Didalamnya Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Kewajiban Masyrakat, Kewajiban Lembaga Usaha, Peran Serta Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional Dan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan, Penyelengaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Dan Pegelolaan Bantuan, Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentmrg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah. Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Un(lang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia TaIrun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penaggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204) . 3. 4. 5. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO Mengingat :pa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penaggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204). Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
1. 9.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta ben(ia, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
2. 10.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
3. 11.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosia1 dan budaya, tegaknya huIcum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
4. 12.Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
5. 13.Badan Penanggplangm1 Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
6. 14.Rawan Ben(..ana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geograRs, sosia1, budaYa, politik, ekonomi) dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu Yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengprangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu .
7. 15.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan hngkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
8. 16.Pencegahan Bencana adalah serangkaian ke#atan Yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengprangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak Yang terancam bencana 10. IL, 12. 13. 14. 15. 16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9. 17.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat ben(.ana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancmn, hilangnya rasa aman9 mengungsi1 kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan. masyarakat.
10. 18.Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan dmurat.
11. 19.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Instansi yang diberi tugas dmr tanggpng jawab untuk menanggulangi bencana.
12. 20.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang ymlg terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
13. 21.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok ormlg, dan/atau ba(ian hukum.
14. 22.Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah 5 tahun, anak-anak, ibu hama atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
15. 23.Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, l£mbaga Pendidikan, l£mbaga Swadaya Masyarakat sebagai para pillak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
16. 24.Relawan Penanggulangan Bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
17. 25.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikm1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. 26.Dana Penanggulangan bencana adalah dana yang diWnakan bagi penanggplangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana. 17. 18. 19. 20, 21. 22, 23. 24. 25. 26. RisikoBencanaadalahpotensikerugian yangditimbulkanakibatbencana padasuatuwilayahdankurun waktutertentuyang dapatberupa kematian,luka,sakit,jiwaterancam, hilangnyarasaaman,mengungsi, kerusakanataukehilanganharta,dangangguankegiatanmasyarakat. BantuanDaruratBencanaadalahupayamemberikanbantuanuntuk memenuhikebutuhandasarpadasaatkeadaandarurat. StatusKeadaanDaruratBencanaadalah suatukeadaanyangditetapkan olehPemerintah Daerah untukjangkawaktutertentuatasdasar rekomendasiInstansiyangdiberitugasdantanggungjawabuntuk menanggulangibencana. Pengungsiadalah orangataukelompokorangyang terpaksaataudipaksa keluardaritempattinggalnyauntukjangkawaktuyangbelumpasti sebagaiakibatdampakburukbencana. SetiapOrangadalah orangperseorangan,kelompokorang,dan/atau badanhukum. KelompokRentanadalahbayi,anakusiadibawah5tahun,anak-anak, ibuhamilataumenyusui,penyandangcacatdan oranglanjutusia. Pemangkukepentinganadalahmasyarakat, lembagabaikpemerintah maupunswasta/pengusaha, LembagaPendidikan,Lembaga Swadaya Masyarakatsebagaiparapihak yangsatusamalainmempunyai kepentinganataupunkepedulian terhadapsuatu kegiatanataukebijakan baikmempunyaipengaruhlangsungmaupuntidaklangsungterhadap kepentinganmereka. RelawanPenanggulangan Bencanaadalah seorangatausekelompokorang yang memilikikemampuandankepedulian untukbekerja secarasukarela danikhlasdalam upayapenanggulanganbencana. LembagaUsahaadalahsetiapbadanhukumyangdapatberbentuk badan usahamiliknegara,badan usahamilikdaerah, koperasi, atau swasta yangdidirikan sesuaidengan ketentuan peraturanperundang- undanganyangmenjalankanjenisusahatetapdanterusmenerusyang bekerja danberkedudukandalamwilayah NegaraKesatuanRepublik Indonesia. Dana Penanggulanganbencanaadalah danayangdigunakanbagi penanggulangan bencana untuktahapprabencana,saattanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
19. 27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. 28.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumrlya.
21. 29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. 30.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
23. 31.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
24. 32.Bupati adalah Bupati Pohuwato .
25. 33.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
26. 34.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam huI<um dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian huI<um; [ kebersamaan;
g.kelestarian hngkungan hidup; dan
h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan bencana adalah:

a.cepat dan tepat; 2, 28. 29. 30. 31. 32, 33. 34. a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. Bupati adalah Bupati Pohuwato. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan: kemanusiaan, keadilan, ba » 9 kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip penanggulangan bencana adalah:

a.cepat dan tepat: b. C. d. e. f. g. h. i. priorltas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan nonproletisi

Pasal 4

Langgulangan bencana bertujuan untuk: memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materil, imateril, dan korban jiwa; dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebeium, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. d. e. f. g. h. i.

Pasal 5

.ang lingkup peraturan daerah ini adalah

a.tanggung jawab dan wewenang;
b.Flak dan kewajiban
c.peran serta masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasiona1 dan lembaga kemasyarakatan
d.kelembagaan;
e.penyelenggaraan penanggulangan bencana; E pendanaan dan pengelolaan bantuan; dan
g.pemantauan, Pelaporan, dan evaluasi. s1 ap Hy M 9 va. prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, . nondiskriminatif, dan nonproletisi

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. b. Cc. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materil, imateril, dan korban jiwa, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah : tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban peran serta masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan, dan pemantauan, Pelaporan, dan evaluasi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah penanggulangan bencana meliputi:

a.penjaminan pemenuhan bak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.pelindungan masyarakat dari dampak Bencana;
c.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan;
d.pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
e.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang. dalam penyelenggaraan

Isi peraturan

Teks219PDFHirarki

Memuat teks peraturan…