DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraaturan Daerah kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peruabahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 175), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan dan BUPATI KABUPATEN POHUWATO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 149) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan,
2. b.jaminan kecelakaan kerja,
3. c.jaminan kematian, dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selaintunjangankesejahteraansebagaimanadimaksudpadaayat(1), PimpinanDPRDdisediakantunjangankesejahteraan berupa: a.rumahnegaradanperlengkapannya: b.kendaraanperorangandinas:dan c.belanjarumahtangga.
(3)Selaintunjangankesejahteraansebagaimanadimaksud padaayat(1), anggotaDPRDdapatdisediakantunjangankesejahteraan berupa: a.rumahnegaradanperlengkapannya:dan b.tunjangantransportasi. . Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (7) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD:
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan Perorangan Dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan Perorangan Dinas diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang- undangan. . Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. 4.KetentuanPasal 15ayat(1)diubahsehinggaPasal 15berbunyisebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji.
(5)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Pohuwato hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

6.Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas.
(5)BesarantunjanganperumahandantunjangantransportasiPimpinandan AnggotaDPRDKabupaten Pohuwatotidakboleh melebihibesaran tunjanganperumahandantunjangantransportasiPimpinandanAnggota DPRDProvinsiGorontalo.
(6)Ketentuanlebihlanjutmengenaibesaran tunjanganperumahandan tunjangantransportasi diaturdalamPeraturanBupati. .KetentuanPasal19ayat(1),ayat(2),hurufasampai dengan-hurufe,diubah sehinggaPasal 19berbunyisebagaiberikut:

Pasal 19

(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
1. a.masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi,
2. b.masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi:
3. c.masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi,
4. d.masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, dan
5. e.masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi,
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati. . Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, standar kebutuhan minimal rumah tangga, uang jasa pengabdian, besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan setelah dikonsultasikan dengan DPRD. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato. Ditetapkan di Marisa pada tanggal 7 November 2025 BUPATI POHUWATO, Diundangkan di Marisa IPUL A. MBUINGA pada tanggal 7 DESEMBER 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, ISKANDAR DATAU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO : (5/27/2025)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…