DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial termasuk didalamnya mengatur tentang Kewenangan, Pendirian, Peran, Dan Fungsi LKS, Lingkup Wilayah Dan Sasaran, Pendaftaran LKS Dan Perizinan LKS Asing, Standar Penyelanggaraan LKS, Pendanaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Komite, Pemantauan Dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ditengah-tengah masyarakat terdapat berbagai lembaga yang bergerak dibidang penanganan masalah kesejahteraan sosial yang perlu diarahkan, dibina dan didukung keberadaannya agar sejalan dengan cita-cita luhur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
c.bahwa agar lembaga yang menangani masalah kesejahteraan sosial pelaksanaannya dapat beijalan dengan profesional, transparan dan akuntabel sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu pengaturan tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4.Dinas Sosial adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato.
5.Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peizinan di Kabupaten Pohuwato
6.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Penyelenggaraan LKS adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan terhadap mitra Pemerintah Daerah yang berupa organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10.LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak dibidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
11.LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
12.LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan LKS berdasarkan prinsip-prinsip:

a.pengayoman;
b.kesetiakawanan;
c.keadilan;
d.kemanfaatan;
e.keterpaduan;
f.kemitraan; g- keterbukaan;
h.akuntabilitas;
i.partisipasi;
j.kegotongroyongan;
k.profesionalisme;
l.kemandirian; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan LKS;
b.meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dalam LKS;
c.meningkatkan jangkauan LKS;
d.meningkatkan kemandirian LKS; dan
e.melindungi masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi dampingan LKS.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

a.mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
b.menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah keijanya di Daerah;
c.melaksanakan pendataan LKS;
d.merumuskan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS Daerah;
e.pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
f.penguatan kapasitas kelembagaan;
g.pendayagunaan kemitraan dengan LKS Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan;
i.melakukan pemantauan dan evaluasi;
j.koordinasi antar lembaga/LKS; dan
k.memberikan izin teknis kepada LKS Asing di Kabupaten Pohuwato setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

BAB III

PENDIRIAN, PERAN, DAN FUNGSI LKS

Pasal 5

(1)Setiap masyarakat dapat mendirikan LKS.
(2)LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status:
1. a.tidak berbadan hukum; atau
2. b.berbadan hukum.

Pasal 6

(1)LKS tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf meliputi lingkup:
1. a.LKS Kabupaten Pohuwato; dan
2. b.LKS Kelurahan/Desa.
(2)LKS tidak berbadan hukum diwajibkan mengubah statusnya menjadi LKS berbadan hukum.
(3)Mengubah status menjadi LKS berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu maksimal 6 bulan.

Pasal 7

LKS berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi lingkup:

a.LKS Kabupaten Pohuwato;
b.LKS Kelurahan/Desa; dan
c.LKS Asing.

Pasal 8

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan diwilayah Kabupaten Pohuwato. BagianKedua Peran dan Fungsi LKS

Pasal 9

LKS berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 LKS mempunyai fungsi:

a.mencegah teijadinya masalah sosial;
b.memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
c.memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan, kegotong-royongan, dan kerelawanan.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…