DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pohuwato

regulasi_utama

Ringkasan

Peningkatan Ketahanan Keluarga

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan/atau menggerakan tenaga lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga. Tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi. Susunan keanggotaan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a.Motivator Ketahanan Keluarga (Montekar),
b.Pendamping Kader Posyandu (PKP):
c.Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel),
d.Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga lainnya,
e.Pekerja Sosial, dan
f.Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(4)Jenis tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi Ketahanan Keluarga.
(5)Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1)Motivator Ketahanan Keluarga dibentuk untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan.
(2)Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap hingga tingkat desa/kelurahan.
(3)Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
1. a.mendapatkan supervisi dari Motivator Ketahanan Keluarga dalam menjalankan tugas pendampingannya,
2. b.melakukan konsultasi dengan Motivator Ketahanan Keluarga dalam penanganan permasalahan keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan, dan
3. c.mengikuti peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala dari Pemerintah Daerah.
(4)Tugas dan tanggung jawab tenaga motivator adalah:
1. a.meningkatkan kualitas hidup keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan menjadi keluarga sejahtera,
2. b.mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,
3. c.mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga motivator ketahanan keluarga sebagai motivator ketahanan keluarga di tingkat kelurahan untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam keluarga pra-sejahtera.

Pasal 20

(1)Pendamping kader Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya.
(2)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping kader Posyandu miliki fungsi:
1. a.memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu:
2. b.membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan Analisis Mawas Diri: Cc. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan, | d. menginisiasi kegiatan kelompok kerja operasional dan Pokja Posyandu, | e. mengadvokasi kebijakan pemerintah: | f. ' membantu kelompok kerja operasional dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya,
3. g.membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya,
4. h.membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Daerah, dan
5. i.menyampaikan laporan terkait tugas di wilayah binaannya kepada PD terkait.

Pasal 21

Tenaga penggerak desa/kelurahan merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan:

a.Operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga,

(1)
(3)
(1)
(2)pembinaan, penyuluhan KB serta program pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera, pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat kelurahan dan klinik KB, pelaporan hasil kerja bulanan agar sesuai dengan sistem yang berlaku, pembinaan kepada institusi masyarakat, koordinasi dengan lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan Penyuluhan Permintaan Masyarakat, Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera di tingkat kelurahan.

Pasal 22

Setiap keluarga membutuhkan kerjasama dengan lingkungan di sekitarnya dalam pendidikan dan pengasuhan anak dengan membangun komitmen bersama membentuk Dusun/Lingkungan Ramah Anak. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dusun/Lingkungan Ramah Anak ditujukan bagi terbentuknya Keluarga Ramah Anak. Dusun/Lingkungan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)merupakan bagian dari Program Kabupaten Layak Anak yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bekerja sama dengan Forum Kabupaten Layak Anak yang terkoordinasi tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 23

LK3 terdiri atas tenaga propesional, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial. LK3 Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3)LK3 bertujuan:
1. a.mengatasi masalah psikososial keluarga:
2. b.memulihkan kondisi psikososial keluarga: Cc. meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
3. d.memperkuat ketahanan keluarga.
(4)LK3 melaksanakan tugas:
1. a.informasi:
2. b.konsultasi,
3. c.konseling,
4. d.advokasi,
5. e.penjangkauan, dan
6. f.rujukan.

Pasal 24

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a adalah meliputi:
1. a.menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat, dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan, dan memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggung jawab, pengurus, dan tenaga propesional LK3.

Pasal 25

(1)Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b meliputi: a. b. Cc. d. memahami isu yang dialami keluarga, menemukan alternatif pemecahan masalah: merancang tindak lanjut pemecahan masalah, dan melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus dan pekerja sosial.

Pasal 26

(1)Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan keluarga:
2. b.memahami masalah keluarga secara mendalam: Cc. memberikan dukungan emosional meningkatkan kesadaran diri, dan motivasi, dan
3. d.memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres, dan meningkatkan relasi sosial.
(2)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial.

Pasal 27

(1)Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.memastikan keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik,
2. b.melakukan mediasi dengan pihak terkait,
3. c.memberikan pendampingan pada keluarga selama proses peradilan,
4. d.memberikan informasi terhadap masalah hokum pada keluarga dan e.membimbingkeluargauntukmemilikikemampuandalam mengatasi masalah.
(2)Advokasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh advokat pekerja sosial yang berkompoten dalam bidang advokasi, atau ahli hukum.

Pasal 28

(1)Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e meliputi:
1. a.melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindak lanjuti laporan masyarakat,
2. b.menghubungi keluarga yang membutuhkan pelayanan,
3. c.mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang membutuhkan pelayanan,
4. d.menciptakan hubungan saling percaya dengan keluarga yang membutuhkan pelayanan:
(2)e.menghubungkankeluargadenganaksespelayanandanmembantu untukmenggunakanfasilitaspelayanan:dan f.memberikanpelayananLK3langsungdilokasipenjangkauan Penjangkauan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksnakanoleh pengurus dan pekerja sosial.

Pasal 29

(1)Rujukansebagaimana dimaksuddalamPasal23ayat(4)huruff
(2)
(1)
(2)meliputi:
1. a.mengidentifikasi kebutuhan keluarga,
2. b.mengkomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan,
3. c.membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan,
4. d.melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan, dan
5. e.melakukan pemantauan dan tindak lanjut Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.Motivator Ketahanan Keluarga (Montekar),
b.Pendamping Kader Posyandu (PKP):
c.Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel),
d.Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga lainnya,
e.Pekerja Sosial, dan
f.Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(4)Jenis tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi Ketahanan Keluarga.
(5)Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1)Motivator Ketahanan Keluarga dibentuk untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan.
(2)Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap hingga tingkat desa/kelurahan.
(3)Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
1. a.mendapatkan supervisi dari Motivator Ketahanan Keluarga dalam menjalankan tugas pendampingannya,
2. b.melakukan konsultasi dengan Motivator Ketahanan Keluarga dalam penanganan permasalahan keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan, dan
3. c.mengikuti peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala dari Pemerintah Daerah.
(4)Tugas dan tanggung jawab tenaga motivator adalah:
1. a.meningkatkan kualitas hidup keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan menjadi keluarga sejahtera,
2. b.mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,
3. c.mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga motivator ketahanan keluarga sebagai motivator ketahanan keluarga di tingkat kelurahan untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam keluarga pra-sejahtera.

Pasal 20

(1)Pendamping kader Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya.
(2)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping kader Posyandu miliki fungsi:
1. a.memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu:
2. b.membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan Analisis Mawas Diri: Cc. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan, | d. menginisiasi kegiatan kelompok kerja operasional dan Pokja Posyandu, | e. mengadvokasi kebijakan pemerintah: | f. ' membantu kelompok kerja operasional dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya,
3. g.membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya,
4. h.membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Daerah, dan
5. i.menyampaikan laporan terkait tugas di wilayah binaannya kepada PD terkait.

Pasal 21

Tenaga penggerak desa/kelurahan merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan:

a.Operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga,

(1)
(3)
(1)
(2)pembinaan, penyuluhan KB serta program pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera, pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat kelurahan dan klinik KB, pelaporan hasil kerja bulanan agar sesuai dengan sistem yang berlaku, pembinaan kepada institusi masyarakat, koordinasi dengan lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan Penyuluhan Permintaan Masyarakat, Keluarga Berencana-Keluarga Sejahtera di tingkat kelurahan.

Pasal 22

(1)merupakan bagian dari Program Kabupaten Layak Anak yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bekerja sama dengan Forum Kabupaten Layak Anak yang terkoordinasi tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 23

LK3 terdiri atas tenaga propesional, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial. LK3 Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3)LK3 bertujuan:
1. a.mengatasi masalah psikososial keluarga:
2. b.memulihkan kondisi psikososial keluarga: Cc. meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
3. d.memperkuat ketahanan keluarga.
(4)LK3 melaksanakan tugas:
1. a.informasi:
2. b.konsultasi,
3. c.konseling,
4. d.advokasi,
5. e.penjangkauan, dan
6. f.rujukan.

Pasal 24

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a adalah meliputi:
1. a.menghimpun data dan informasi mengenai program, manfaat, dan prosedur untuk memperoleh serta menggunakan pelayanan dari berbagai sumber pelayanan, dan memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan sumber pelayanan yang tersedia, termasuk syarat dan prosedur untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penanggung jawab, pengurus, dan tenaga propesional LK3.

Pasal 25

(1)Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b meliputi: a. b. Cc. d. memahami isu yang dialami keluarga, menemukan alternatif pemecahan masalah: merancang tindak lanjut pemecahan masalah, dan melaksanakan pemecahan masalah psikososial keluarga.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus dan pekerja sosial.

Pasal 26

(1)Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.menciptakan hubungan berdasarkan kesetaraan dan saling percaya dengan keluarga:
2. b.memahami masalah keluarga secara mendalam: Cc. memberikan dukungan emosional meningkatkan kesadaran diri, dan motivasi, dan
3. d.memberikan strategi pemecahan masalah, mengelola stres, dan meningkatkan relasi sosial.
(2)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial.

Pasal 27

(1)Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.memastikan keluarga terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan terbaik,
2. b.melakukan mediasi dengan pihak terkait,
3. c.memberikan pendampingan pada keluarga selama proses peradilan,
4. d.memberikan informasi terhadap masalah hokum pada keluarga dan e.membimbingkeluargauntukmemilikikemampuandalam mengatasi masalah.
(2)Advokasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh advokat pekerja sosial yang berkompoten dalam bidang advokasi, atau ahli hukum.

Pasal 28

(1)Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e meliputi:
1. a.melakukan kunjungan kepada keluarga untuk menindak lanjuti laporan masyarakat,
2. b.menghubungi keluarga yang membutuhkan pelayanan,
3. c.mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang membutuhkan pelayanan,
4. d.menciptakan hubungan saling percaya dengan keluarga yang membutuhkan pelayanan:
(2)e.menghubungkankeluargadenganaksespelayanandanmembantu untukmenggunakanfasilitaspelayanan:dan f.memberikanpelayananLK3langsungdilokasipenjangkauan Penjangkauan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksnakanoleh pengurus dan pekerja sosial.

Pasal 29

(1)Rujukansebagaimana dimaksuddalamPasal23ayat(4)huruff
(2)
(1)
(2)meliputi:
1. a.mengidentifikasi kebutuhan keluarga,
2. b.mengkomunikasikan kepada sumber pelayanan yang akan menerima rujukan,
3. c.membuat kesepakatan dengan sumber pelayanan yang akan menerima rujukan,
4. d.melaksanakan prosedur rujukan dari sumber pelayanan yang akan menerima rujukan disertai dengan catatan kasus keluarga ke sumber pelayanan yang akan menerima rujukan, dan
5. e.melakukan pemantauan dan tindak lanjut Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja sosial.