DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang mengendalikan penyelenggaraan tempat Hiburan dan Rekreasi di Daerah Kabupaten Pohuwato.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 3 Ia Hiburan adalah semua kegiatan berupa seni pertunjukkan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi yang lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesenangan yang dilakukan pada waktu luang. Hiburan hajatan adalah hiburan yang diadakan oleh perorangan atau badan hukum karena adanya suatu hajatan Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat umum terhadap peraturan yang berlaku. Penyelenggara adalah orang atau Badan Hukum, Perkumpulan Panitia yang bertindak atas nama sendiri atau atas nama orang lain yang bertanggungjawab menyelenggarakan hiburan dan rekreasi. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri pertunjukan dan/atau keramaian umum untuk melihat, mendengar/menikmati, kecuali penyelenggara, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan kewajibannya. Pengunjung adalah setiap orang yang masuk ke tempat pertunjukan dan/atau keramaian umum untuk menikmati atau mempergunakan fasilitas, alat, sarana, yang disediakan atau dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara atau petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas kewajibannya. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau menjual fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. Hiburan Malam adalah usaha untuk menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik dengan atau tanpa pemandu lagu. 12.PerizinanBerusahaBerbasisRisikoadalahperizinan berusahayangmenggunakanpendekatanberbasisrisiko yangdiperolehdari hasil analisisrisikosetiapkegiatan usaha memulai usahadan/ataukegiatanserta pelaksanaankomersialatauoperasionaldengan memenuhipersyaratandan/ataukomitmen. 13.Kelabmalamadalahtempatusahahiburanmalamyang beroperasipadamalamharihinggadinihari,menyajikan minumanberalkoholdan/ataunon-alkohol,disertai hiburanmusik,pertunjukantari,Disc Jockey,dan lainnya, sertaharusmemilikiizinresmisesuaiperaturan perundang-undangandibidangpariwisatadan usaha 14.PUBadalahusahahiburanmalamyang menyediakan tempatdanfasilitasbersantaiuntuk mendengarkan musik hidup 15.SPAadalahusahapelayananperawatanyang menggunakankombinasi perawatantradisionalIndonesia danperawatanmodern untukmenjagaKesehatandan kecantikanmeliputiusaha mandiUap,mandiairpanas, mandilumpur, perawatan rambut,pijat,totok,refleksi, perawatanwajah dankulit 16.DaerahadalahKabupatenPohuwato. 17.PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah yangmemimpin pelaksanaanUrusanPemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah Otonom. 18.Bupati adalah BupatiPohuwato.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan penyelenggaraan tempat Hiburan dan Rekreasi di Daerah.

Pasal 3

(1)Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan meliputi:
1. a.arena permainan,
2. b.hiburan malam,
3. c.panti pijat,
4. d.karaoke, dan/atau
5. e.hiburan hajatan.
(2)Jenis rekreasi meliputi :
1. a.rekreasi alam meliputi wisata hutan, pegunungan, pantai,
2. b.rekreasi buatan antara lain waterpark, museum, pusat perbelanjaan
3. c.rekreasi olahraga antara lain berenang, bersepeda, jogging dan Yoga di taman
(3)Jenis usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.arena permainan, dan
2. b.sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis usaha Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.kelab malam,
2. b.diskotek,
3. c.pub, dan d.subjenisusahalainnyadarijenisusahaHiburan MalamyangditetapkanolehBupatisesuaiketentuan peraturanperundang-undangan.
(5S)JenisusahaPantiPijatsebagaimanadimaksud padaayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.panti Pijat,
2. b.refleksi: Cc. mandi uap,
3. d.spa, dan
4. e.sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha Panti Pijat yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi wajib: a. Oo 9g memiliki, mentaati ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor pariwisata, perpajakan, dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, memiliki izin dari kepolisian bagi hiburan hajatan, memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha, menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung, membangun sistem pencegahan kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang memadai, menolak penonton atau pengunjung yang berseragam sekolah atau berseragam dinas, kecuali yang sedang bertugas, mentaati peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, melakukan pengecekan Kesehatan bagi seluruh pekerja paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, yang dilakukan secara berskala 3 (tiga) bulan sekali, memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mencegah terjadinya kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum di tempat usaha, wajib menyediakan tenaga pengamanan,dan menjadi anggota Asosiasi Pemilik Dan Pengelola Tempat Hiburan.

Pasal 5

Penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi dilarang:

a.menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan/atau menjadi tempat konsumsi narkotika, dan psikotropika,
b.menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual, dan/atau menjadi tempat konsumsi minuman beralkohol tanpa izin.
c.mempekerjakan pekerja di bawah umur 18 (delapan belas) tahun/belum kawin dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang- undangan,
d.menyelenggarakan kegiatan pelacuran di tempat usaha,
e.membiarkan terjadi kegiatan pelacuran di tempat usaha,
f.mengganggu keamanan dan ketertiban umum di tempat usaha,dan
g.menampilkan penyanyi/penari yang berpakaian vulgar dan melakukan tarian erotis/pornoaksi/pornografi pada hiburan hajatan.

(2)Penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi pada jenis usaha Hiburan Malam dan Panti Pijat dilarang menerima penonton atau pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun/ belum kawin.

Pasal 6

Tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d serta ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (S5) diselenggarakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 7

(1)Waktu operasional/penyelenggaraan usaha Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.arena Permainan, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA,
2. b.kelab malam, diskotek, dan pub, pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 03.00 WITA,
3. c.panti Pijat, refleksi, mandi uap, dan spa, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA,
4. d.karaoke, pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA, dan
5. e.hiburan hajatan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00 wita dengan ketentuan waktu pelaksanaan azan/sholat dihentikan sementara.
(2)Waktu operasional bagi sub jenis usaha Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.permainan golf, pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA,
2. b.rumah bilyar, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA,
3. c.gelanggang renang, pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA,
4. d.lapangan tenis, pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA,
5. e.gelanggang bowling, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA,
6. f.sanggar seni, pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA,
7. g.galeri seni, pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA,
8. h.gedung pertunjukan seni, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA, i.wahanapermainananak dankeluarga,pukul10.00 WITAsampai denganpukul21.00WITA: j-tamanrekreasi,pukul07.00WITAsampai dengan pukul22.00WITA,dan k.tamanbertema,pukul09.00WITAsampaidengan pukul22.00WITA.

Pasal 8

Setiap Orang atau Badan wajib :

a.mematuhi jam operasional tempat Hiburan selama bulan suci Ramadhanpada pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA: dan
b.menutup tempat Hiburan malam selama bulan suci Ramadhan.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan tempat Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Bupati membentuk tim dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah terkait, komponen masyarakat, dan unsur lain.

Pasal 10

(1)Pengendalian penyelenggaraan tempat usaha Hiburan dan Rekreasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketenteraman, pelindungan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah lain.
(3)Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.melaksanakan monitoring secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan/atau
2. b.melaksanakan inspeksi mendadak.
(4)Monitoring secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan bertujuan antara lain:
1. a.memastikan pelaku usaha hiburan dan rekreasi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
2. b.memastikan waktu operasional hiburan malam dan rekreasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
3. c.memastikan pelaku usaha hiburan malam dan rekreasi tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, dan
4. d.melakukan pengecekan /pemeriksaan kesehatan sewaktu-waktu bagi pengunjung.
(5)Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka memastikan ketentuan dalam Pasal 4 berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

(1)Setiap penyelenggara usaha tempat Hiburan dan Rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.peringatan tertulis,
2. b.pembekuan sementara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a : dan/atau Cc. pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dan penutupan usaha.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…