Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2023
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 8.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor& Tahun2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022 Tentang Cipta KerjaMenjadiUndang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2023 Nomor41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 19. 20. 21. 22. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972): Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KAbupaten Pohuwato Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan : dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2023.
Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp. 916.494.810.734,- setelah perubahan sebesar Rp. 947.160.233.028,- bertambah sebesar Rp. 30.665.422.294,- yang bersumber dari:
(4 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar sebesar Rp. 3.800.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 0,- tidak ada perubahan.
69.930.608.303,- bertambah sebesar Rp. 15.366.441.994,-. (1 (3)
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp. 812.626.445.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 825.940.838.000,- bertambah sebesar Rp. 13.314.393.000,- yang terdiri atas:
13.139.393.000,-. Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp. 35.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 35.175.000.000,- bertambah sebesar Rp. 175.000.000,-.
1.984.587.300,- yang terdiri atas:
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp. 10.578.699.664,- setelah perubahan sebesar Rp. 12.563.286.964,- bertambah sebesar Rp. 1.984.587.300,-
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan sebesar Rp. 939.851.147.734,- setelah perubahan sebesar Rp. 972.580.461.026,- bertambah sebesar Rp. 32.729.313.292,- yang terdiri atas:
(4)
121.625.689.767,- bertambah sebesar Rp. 36.733.784.618,- yang terdiri atas:
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp. 369.887.460.380,- setelah perubahan sebesar Rp. 353.154.550.809,- berkurang sebesar Rp. (16.732.909.571),-. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp. 289.213.825.514,- setelah perubahan sebesar Rp. 324.307.259.528,- bertambah sebesar Rp. 35.093.434.014,-. Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp. 3.803.650.011,- setelah perubahan sebesar Rp. 9.254.692.601,- bertambah sebesar Rp. 5.451.042.590,-. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ,sebelum perubahan sebesar Rp. 18.497.282.244,- setelah perubahan sebesar Rp. 30.962.981.779,- bertambah sebesar Rp. 12.465.699.535,-. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp. 3.489.687.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 3.946.205.050,- bertambah sebesar Rp. 456.518.050,-.
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp. 110.992.348.219,- setelah perubahan sebesar Rp. 109.702.925.893,- berkurang sebesar Rp. (1.289.422.326),- yang terdiri atas:
(3.577.608.915),-.
1.186.468.123,-. (S5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp. 58.688.065.778,- setelah perubahan sebesar Rp. 61.503.239.044,- bertambah sebesar Rp. 2.815.173.266,-.
(1.421.454.800).
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 184.951.000,- berkurang sebesar Rp. (2.715.049.000).
O,- tidak ada perubahan yang terdiri atas:
(3) (1) (2) (3) (1) (2) (1)
Membuka PDF…