DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pohuwato

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO Menetapkan : dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pohuwato adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 10. 3 ie, 13. 14. 15. 16. 17. 18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
19.Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
20.Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
21.Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.
22.Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama
23.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
24.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan pemebentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.optimalisasi kepastian cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
b.penjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, dan Cc. meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
1. a.JKK,
2. b.JKM,
3. c.JHT,
4. d.JP: dan &. JKP.
(2)Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)

Pasal 5

Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

a.peserta penerima Upah:
b.peserta bukan penerima Upah,
c.pekerja Jasa Konstruksi,
d.pekerja Migran Indonesia, dan
e.pekerja Sosial Keagamaan.

Pasal 6

Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi: pejabat daerah, aparatur desa, badan permusyawaratan desa, lembaga adat desa, lembaga kemasyarakatan, pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah, pekerja pada orang perseorangan, orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan, . pekerja dalam masa percobaan, ji. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah, dan

k.pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku pemberi kerja. Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. "POP 5“ ga

Pasal 7

Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:

a.pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah,
b.pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri,
c.pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja,
d.Program Perlindungan Pekerja Rentan, dan
e.pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c dan d yang bukan menerima upah.

(2)
(3)Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan setiap individu. Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja. Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan. Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan, dan
b.calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungan individu. Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:

a.memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia,

(2)
(1)
(2)
1. b.mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja, Cc. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja, dan
2. d.mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
3. a.menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah . secara berkala:
4. b.menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan setiap perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan, Cc. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD,
5. d.peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
6. e.pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah, koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala, dan
7. h.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/ badan usaha/swasta/bisnis/ industri. ra

Pasal 11

Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara termasuk terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pertanggungan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD Kabupaten, APBDesa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…