DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga perlu menyesuaikan jenis retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Pohuwato;
b.bahwa penerbitan perpanjangan mempekerjakan tenaga keija asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabu paten/kota yang merupakan urusan pemerintah daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sesuai ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing, retribusi perpanjangan izin memperkeijakan tenaga keija asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah;
c.bahwa retribusi izin usaha perikanan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4852);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 128) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 18 dan angka 19 Pasal 1 dihapus, dan diantara angka 46 dan angka 47 di sisipkan 5 (lima) angka yaitu angka 46a, angka 46b, angka 46c, angka 46d, dan angka 46e, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan atau Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa pemberian izin mendirikan bangunan. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekeijaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebahagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air. Bangunan Pemerintah adalah bangunan yang sumber dananya dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bangunan umum adalah bangunan yang sumber dananya dibiayai oleh pribadi, swadaya/swasta. Dihapus Dihapus Trayek adalah lintasan kenderaan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan peijalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak teijadwal dalam wilayah Kabupaten Pohuwato. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani penumpang pada trayek tetap dan teratur di wilayah kabupaten pohuwato. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
23.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
24.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kenderaan di ruang lalu lintas jalan.
25.Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kenderaan bermotor umum.
26.Mobil penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan penangkutan bagasi.
27.Angkutan khusus adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
28.Izin insidentil adalah izin pengoperasian kenderaan bermotor dengan mobil penumpang umum dan/atau mobil barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan/atau barang untuk 1 (satu) kali peijalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
29.Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dengan kenderaan bermotor.
30.Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk menangkut barang dirancang untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kenderaan bermotor penariknya.
31.Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidayakan ikan dan biota air lainnya termasuk kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendinginan, pengawetan, pengumpulan, penampungan dan pengangkutan untuk tujuan komersial.
32.Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
33.Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
34.Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan atau biota air lainnya, termasuk untuk pengangkutan ikan/biota air lainnya dan melakukan survey eksplorasi perikanan.
35.Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut.
36.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
37.Nelayan andon adalah nelayan dari luar daerah yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah, pangkalan atau berbasisnya bersifat sementara waktu.
38.Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
39.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah surat yang harus dimiliki perorangan/badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
40.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
41.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia u n tu k m e la k u k a n k e g ia ta n p e n g a n g k u t ik a n .
42.Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam SIUP.
43.Perluasan Usaha Pembudidaya Ikan/Biota air lainnya adalah penambahan areal atau lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
44.Pengusahaan Perikanan adalah setiap kegiatan pemanfaatan kekayaan yang terdapat dalam sumber perikanan di dalam wilayah Indonesia berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh pemerintah.
45.Hasil perikanan adalah ikan dan/atau hasil hayati perairan lainnya sebagai hasil dari penguasaan perikanan.
46.Perairan umum adalah genangan air yang teijadi secara alami atau buatan yang tidak dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. 46a. Tenaga Keija Asing, yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekeija di wilayah Indonesia. 46b. Pemberi Keija TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekeijakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 46c. Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing, yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan kepada pemberi keija TKA. 46d. Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing, yang selanjutnya disingkat perpanjangan IMTA, adalah izin yanag diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi keija TKA yang mempunyai lokasi keija di Kabupaten Pohuwato sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 46e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan daerah atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi keija TKA.
47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
50.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
52.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
53.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang teijadi serta untuk menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, dan setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.Dihapus
3. c.Retribusi Izin Trayek;
4. d.Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
5. e.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

3.Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihapus.
4.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yaitu Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, Pasal 25G, Pasal 25H, Pasal 251 dan Pasal 25J yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 25B

(1)Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi keija TKA.
(2)Pemberi keija TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keamanan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 25C

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi keija TKA.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

Pasal 25D

(1)Besamya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Pasal 25E

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
(2)Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga keija lokal. Pasal 25F
(1)Besamya retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar amerika) per orang per bulan.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan SKRD. Pasal 25G
(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25F dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian di bidang ketenagakeijaan.
(3)Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 25H Masa retribusi adalah sesuai jangka waktu berlakunya izin perpanjangan IMTA paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 251

Retribusi perpanjangan IMTA di pungut diwilayah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 25J

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang ham s dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.
(2)D alam h al te n a g a k erja a sin g b ekerja tid a k sam p ai 12 (dua belas) b u lan , k eleb ih an p em b ay aran d ik em b alik an k ep ad a W ajib R etribusi.
(3)K eten tu an m engenai ta ta c a ra p em b ay aran , te m p a t p em b a y ara n , p en y eto ran d a n pengem balian R etribusi d ia tu r d en g an P e ra tu ra n B upati.

5.K eten tu an L am piran II d ih ap u s.
6.K eten tu an L am piran IV h u r u f A d ih a p u s , d a n h u ru f B an g k a 1, an g k a 2, a n g k a 3 d iu b a h , a n g k a 4 d a n an g k a 5 d ihapus, d a n d ita m b a h k a n a n g k a 6 sehingga k e s e lu ru h a n L am piran IV seb ag aim an a te rc a n tu m dalam L am piran P e ra tu ra n D aerah ini. Pasal II P e ra tu ra n d a e ra h ini m u lai b erla k u p a d a tanggal d iu n d a n g k a n . Agar setiap o ran g m en g etah u in y a, m em e rin tah k a n p e n g u n d an g a n P e ra tu ra n D aerah ini d e n g an p e n e m p a ta n n y a d alam L em baran D aerah K ab u p aten Pohuw ato. D itetap k an di M arisa 2020 D iu n d an g k an di M arisa p a d a tanggal 1 7 J u li 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 227 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO ( 9 /1 6 ,2 0 2 0 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat beberapa urusan yang awalnya menjadi kewenangan kabupaten/kota telah berubah menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu menyesuaikan peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu. Disisi lain, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu mencabut retribusi izin gangguan yang tertuang dalam perda nomor 3 tahun 2012 Sedangkan dalam ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa penambahan retribusi perizinan tertentu dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai retribusi perizinan tertentu. Oleh karena itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Keija Asing, maka penerbitan perpanjangan mempekeijakan tenaga keija asing yang lokasi keijanya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintah daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga peraturan perundang-undangan diatas, maka perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pendapatan asli daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 195 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR : 9 TAHUN 2020 TANGGAL : 17 JULI 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TARIF PENERBITAN IZIN TARIF NO URAIAN PENDAFTARAN IZIN A. D ihapus B. S u ra t Izin U sah a B udidaya
1.Izin B udidaya Air T aw ar

a.P em b en ih an < 0,75 Ha Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-
b.P em b esaran < 2 Ha Rp. 500 .0 0 0 ,- Rp. 150.000,-
1. 2.Izin B udidaya Air Payau
a.P em b en ih an < 0,5 Ha Rp. 1.500.000,- Rp. 500 .0 0 0 ,-
b.P em b esaran < 5 Ha Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-
1. 3.Izin B ud id ay a Air L aut
a.P em b en ih an < 0 , 5 Ha
b.P em b esaran Rp. 1.500.000,- Rp. 500 .0 0 0 ,- - K eran g -k eran g an < 2 Ha Rp. 750 .0 0 0 ,- Rp. 150.000,- - Ikan < 2 Ha Rp. 300 .0 0 0 ,- Rp. 100.000,- - R u m p u t L aut < 2 Ha Rp. 125.000,- Rp. 50 .0 0 0 ,- - T eripang < 2 Ha Rp. 300 .0 0 0 ,- Rp. 100.000,-
1. 4.D ihapus
2. 5.D ihapus 6 . SIKPI Rp. 2 5 .0 0 0 ,/G T /T a h u n

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…