DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Inovasi Daerah termasuk didalamnya Ktentuan Umum, Tujuan Dan Prinsip, Ruang Lingkup, Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah, Penusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Pendanaan, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Inovasi Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269):

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6123),
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangandaerahotonom. Urusan Pemerintahanadalahkekuasaan pemerintahanyangmenjadi kewenanganPresidenyangpelaksanaannyadilakukanolehkementerian negaradanpenyelenggaraPemerintahanDaerah untukmelindungi, melayani,memberdayakan,danmensejahterakanmasyarakat PelayananPublikadalah kegiatanataurangkaiankegiatandalamrangka pemenuhankebutuhanpelayanansesuaidenganPeraturanPerundang- Undanganbagi setiapwarganegaradanpendudukatasbarangataujasa dan/ataupelayananadministratifyangdisediakanolehpenyelenggara PelayananPublik. AparaturSipilNegara yang selanjutnyadisingkatASNadalahprofesi bagi pegawainegerisipildanpegawaipemerintah denganperjanjiankerjayang bekerjapadainstansi. Badan UsahaMilikDaerahyang selanjutnyadisingkatBUMDadalah badan usahayang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimiliki oleh Daerah. PerangkatDaerahadalahPerangkat Daerahyangmelaksanakanfungsi penunjang Urusan PemerintahandibidangPenelitiandanPengembangan. DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerah yangberkedudukansebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. DaerahadalahKabupaten Pohuwato Bupati adalah BupatiPohuwato

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan pelayanan publik,
b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan Cc. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi,
b.perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan,dan bg Mm 0 AO dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, CP # pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian, dan pemberianpenghargaan inovasi daerah, pendanaan, infomasi Inovasi Daerah, dan a mp er pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH | Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

a.inovasi tata kelola PemerintahanDaerah,
b.inovasi Pelayanan Publik,dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang yaitu proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi,
b.memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat,
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,dan
e.dapat direplikasi.

BAB V

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati
2. b.Anggota DPRD,
3. c.ASIN:
4. d.Pegawai BUMD,
5. e.Perangkat Daerah,
6. f.BUMD:dan
7. g.Anggota masyarakat.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
(1)
(1)
1. a.bentuk Inovasi Daerah: rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan, tujuan Inovasi Daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba Inovasi Daerah,dan H0 AO anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati . Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah. Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah. Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD. Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

(1)InisiatifInovasiDaerahyangberasaldariASNsebagaimana dimaksud 2)
(3)dalamPasal8ayat(1)hurufcdisampaikankepadakepalaPerangkat DaerahyangmenjadiatasannyadisertaidenganproposalInovasiDaerah untukmendapatkanizintertulis. InisiatifInovasiDaerahyangsudahmendapatkanizintertulis sebagaimana dimaksudpadaayat(1)disampaikankepadaPerangkat Daerahyangmembidangipenelitiandanpengembangandisertaidengan proposalInovasiDaerah untukdievaluasi. Dalamhalhasilevaluasisebagaimana dimaksudpadaayat(2)dinyatakan layaksebagaiInovasiDaerahberdasarkankriteriasebagaimana dimaksud dalamPasal7,kepalaPerangkat Daerahyangmembidangipenelitiandan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati .

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…